Ditemukan 56 dokumen yang sesuai dengan query
Marbun, Nindya Meylani
"
Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016
T46142
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizkita Widya Murwani
"
Akta Notaris di dalam UUJN didefinisikan sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Notaris dalam melaksanakan jabatannya, termasuk membuat akta autentik tersebut, harus dapat bersikap profesional dan mematuhi peraturan yang berlaku, dimana peraturan yang harus dijadikan pedoman oleh Notaris adalah UUJN serta Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Maka dari itu, Notaris harus bertanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya, baik secara hukum maupun moral. ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52282
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sitorus, Tioma Nurshinta Margareth
"
ABSTRAK
Waralaba di Indonesia berawal dari upaya pemerintah yang melihat waralaba sebagai suatu cara untuk menggiatkan perekonomian dan menciptakan lapangan pekerjaan. Perkembangan waralaba tentunya harus didukung dengan kepastian hukum yang mengikat bagi para pihak, baik pihak pemberi waralaba (franchisor) maupun penerima waralaba (franchisee). Kerjasama antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba harus didasari oleh sebuah perjanjian, dimana dalam hal ini dibutuhkan jasa seorang notaris dalam pembuatannya. Dalam penelitian ini, permasalahan yang diangkat adalah mengenai peran dan tanggung ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52280
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Josephine Levina Pietra
"
Perjanjian kawin dibuat untuk menyimpangi ketentuan persatuan harta perkawinan yang diatur dalam undang-undang serta dibuat dengan akta otentik untuk kepastian tanggal akta dan didaftarkan agar berlaku pada pihak ketiga yang terikat dengan para pihak pembuat perjanjian kawin. Akta otentik ini dibuat di hadapan pejabat berwenang, yakni seorang Notaris yang tunduk pada suatu undang-undang khusus yang mengatur jabatannya termasuk tugas, kewajiban serta tanggung jawabnya dalam membuat akta, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52255
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Annisa Aisya Putri
"
ABSTRAK Sebuah tanggung jawab diperlukan dalam setiap pekerjaan termasuk pada profesi Jabatan Notaris dengan demikian akan menunjukan sikap yang profesional dan mengurangi notaris dalam pelanggaran kode etik. Hal seperti ini akan menumbuhkan kepercayaan yang tinggi terhadap Notaris. Seorang Notaris dalam kode etiknya diatur bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya harus menyadari kewajibannya, bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dalam menjalankan tugasnya wajib bertanggung jawab artinya, kesediaan dengan melakukan sebaik mungkin tugas ...
"
Depok:
2019
T52256
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alia Nur Fatimah
"
Notaris berwenang untuk membuat akta pendirian Perseron Terbatas, yayasan, koperasi CV, persekutuan perdata, dan firma. Sehingga pendirian CV dilakukan dengan akta Notaris. Ketatnya persaingan antar notaris disertai banyaknya jumlah pesaing terkadang membuat notaris baru hanya bisa mendapatkan sedikit klien, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat penghasilan notaris sehingga mengalami kesulitan untuk membayar pegawai notaris untuk dijadikan saksi akta sehingga menjadikan istri sebagai saksi. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis sanksi degradasi dan kebatalan suatu ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52252
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Masri Alanwari
"
Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T52211
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizki Adhitya
"
ABSTRAK Penyelesaian sengketa saat ini, dapat diselesaikan dengan melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan. Undang-undang No.8 Tahun 1999 membentuk suatu Lembaga dalam Hukum Perlindungan Konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (BPSK) mempunyai tugas dan wewenang yang pada intinya adalah Berbagai penyelesain dapat dilihat di UUPK yaitu Penyelesaian dengan jalan litigasi bisa dilihat dalam ketentuan Pasal 48 UUPK. Putusan yang dihasilkan BPSK dengan arbitrase ini akan memberikan suatu pertentangan dari sudut masing-masing pihak, dalam ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52232
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Arie Permana
"
Tesis ini membahas mengenai permasalahan perjanjian kawin yang tidak didaftarkan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan salah satu bentuk "perikatan" antara seorang pria dengan seorang wanita. Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah "hukum perkawinan" yakni sebuah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2019
T52210
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Adi Pradana
"
Pengadaan tanah bagi pembangunan di Indonesia semakin meningkat, baik sebagai tempat tinggal, tempat untuk menjalankan kegiatan usaha, bahkan tempat yang digunakan untuk kepentingan umum. Namun, tidak jarang pengadaan tanah ini masih menciderai keadilaan di masyarakat, karena seharusnya pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku serta rasa keadilan di masyarakat. Dalam perkembangannya peraturan mengenai pengadaan tanah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52212
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
