Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 443 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Ratna Wulandari
Abstrak :
Tesis ini membahas dua permasalahan. Pertama, tentang alasan yang dijadikan dasar untuk memberhentikan anggota Direksi dalam RUPS menurut UUPT No. 40/2007. Kedua bagaimana pandangan pengadilan terhadap alasan RUPS dalam memberhentikan anggota Direksi dalam sengketa antara PT. Patra Drilling Contractor (PT. PDC) melawan Amir Hamzah Dilaga. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan pelaksanaan RUPS PT. PDC telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme syarat dan prosedur yang diatur dalam anggaran dasar Perseroan dan UUPT No. 40/2007 yaitu sudah dilakukan pemanggilan RUPS dan anggota Direksi yang diberhentikan telah diberi hak membela diri dengan telah diundangnya anggota Direksi yang diberhentikan tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan tidak hadir, sehingga dinilai tidak mempergunakan haknya untuk membela diri dan pemberhentian terhadap anggota Direksi Perseroan Terbatas dapat dengan alasan yang dipandang tepat secara subyektif oleh RUPS itu sendiri.
2014
T41771
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nasha Kalina Khairunnisa
Abstrak :
Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan perangkat mobile, perlahan telah mengubah cara masyarakat sebagai konsumen dalam bertransaksi. Seiring berkembang dan meluasnya tradisi bertransaksi secara online, mulai bermunculan inovasi khususnya dalam dunia media sosial, salah satunya adalah praktik lelang yang semakin marak di platform media sosial seperti Instagram. Skripsi ini menganalisis mengenai pelaksanaan lelang melalui media elektronik yang diselenggarakan di media sosial Instagram menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai lelang, serta pelindungan hukum terhadap konsumen peserta lelang online yang dirugikan yang diselenggarakan di media sosial Instagram. Penelitian ini dibuat menggunakan metode doktrinal, yaitu sebagian besar data penelitian berasal dari studi kepustakaan berupa perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan menteri, buku-buku, serta jurnal hukum yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dari rumusan masalah. Berdasarkan hasil penelitian, Lelang yang diselenggarakan melalui media elektronik yaitu media sosial Instagram tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengenai Lelang. Lelang yang diselenggarakan melalui media sosial Instagram tidak dapat dikategorikan sebagai Lelang apabila melihat ketentuan perundang-undangan mengenai Lelang, melainkan hanyalah merupakan transaksi jual-beli dengan cara yang menyerupai lelang. Upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen yang dirugikan karena tidak mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen apabila mengacu kepada peraturan perundang-undangan terkait yaitu UU PK, UU ITE, PP PMSE, dan juga KUHP, antara lain perlindungan litigasi (melalui pengadilan) ataupun non-litigasi (di luar pengadilan). Sementara, terdapat pengenaan sanksi pidana yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindak penipuan atas transaksi jual-beli online di media sosial tersebut. Instagram, sebagai platform media sosial dan bukan e-commerce, tidak memiliki wewenang untuk mengungkap informasi pribadi pengguna, sehingga implementasi perlindungan hukum dan sanksi terhadap pelaku usaha di media sosial Instagram seringkali sulit untuk diterapkan. ......The improvement in information and communication technology, especially the internet and mobile devices, has slowly changed the way people as consumers transact. Along with the development and widespread tradition of online transactions, innovations began to emerge, especially in the world of social media, one of which is the increasingly widespread practice of auctions on social media platforms such as Instagram. This thesis analyzes the implementation of auctions through electronic media held on Instagram social media according to applicable laws and regulations in Indonesia regarding auctions, as well as legal protection for consumers who are harmed by online auction participants held on Instagram social media. This research is made using the doctrinal method, namely most of the research data comes from literature studies in the form of legislation, government regulations, ministerial decisions, books, and law journals that will be used to answer problems arising from the formulation of the problem. Based on the results of the research, Auctions held through electronic media, namely Instagram social media, are not in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia regarding Auctions. Auctions held through Instagram social media cannot be categorized as auctions when looking at the statutory provisions regarding auctions, but are only buying and selling transactions in a way that resembles an auction. Legal protection efforts that can be given to consumers who are harmed because they do not get their rights as consumers when referring to the relevant laws and regulations, namely the Consumer Protection Law, Electronic Information and Transaction Law, Government Regulation on Electronic Commerce, and also the Criminal Code, include litigation protection (through the court) or non-litigation (outside the court). Meanwhile, there is the imposition of criminal sanctions that can be applied to perpetrators of fraud in online buying and selling transactions on social media. Instagram, as a social media platform and not e-commerce, does not have the authority to disclose users' personal information, so the implementation of legal protection and sanctions against business actors on Instagram social media is often difficult to implement.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anthony Pratama Chandra
Abstrak :
Penerbitan Obligasi Daerah dapat menjadi segua faktor penting bagi Pembangunanvsegua daerah di suatu negara. Sebagai Alternatif Sumber Pembiayaan bagi Daerahvdalam mengembangkan infrastruktur daerah, Obligasi daerah memainkan peranan yang penting ke depan untuk membantu pemerataan pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Dengan dibukanya keran otonomi daerah di Indonesia, memberikan kesempatan untuk propinsi-propinsi di Indonesia untuk menerbitkan obligasi daerah. Bersamaan dengan dibuatnya peraturan yang mengakomodir proses Penerbitan Obligasi Daerah . Peraturan-Peraturan untuk Penerbitan Obligasi Daerah dibuat beradasarkan peraturan pasar modal, dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan. Sayangnya belum banyak yang mengetahui mengenai kebijakan ini, yang mana disebabkan oleh kurangnya sosialisasi oleh pemerintah pusat. Dengan penelitian ini, diharapkan dapat membantu proses Penerbitan Obligasi Daerah di Indonesia. Disamping membrikan keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah dapat juga menimbulkan segua marsala baru bagi Pemerintah daerah. Diantaranya tanggung jawab Pemerintah Daerah apabila terjadi gagal bayar dalam Pnerbitan Obligasi Daerah, Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Keterbukaan Publik dalam Penerbitan Obligasi Daerah. Berdasarkan Penelitian ini, kita akan melihat apakah hal-hal tersebut telah diatur dalam peraturan-peraturan yang terkait dalam Penerbitan Obligasi daerah dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang menerbitkan obligasi daerah.
Regional Obligation Publication (ROP) can be an important factor in Regional Development in any country. As an Alternative Regional funding source for developing regional infrastructure, Regional Obligation plays an important role in the future to help generating regional development or country.With the Regional Autonomy that applies in Indonesia, gives publish Regional Obligation. Along with the rules that are made to accommodate the Publication from the Publication process up to the stock administration. The complete rules for Regional Obligation Publication have been clearly made based on the effect publication, with necessary adjustments. Unfortunately not many know about this policy which may led from the lack of socialization from the government. With this research, hopefully can bring assistance in the process of the Regional Obligation Publication. Beside giving advantage for regional development, ROP may lead to a new problem for the regional authorities and also investors. The possible problem would be the responsibility from the government if bankruptcy happens. Referring to the research, We will be able to see whether this issue is already included in our code of Law or not. Because this may be abarrier for the ROP in Indonesia.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28075
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohamad Donny Basuki
Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Profesi Penunjang Pasar Modal terutama notaris yang dikenakan pungutan oleh otoritas jasa keuangan. Profesi penunjang pasar modal, terutama notaris penting perannya dalam transaksi pasar modal yang telah mengalami perkembangan yang pesat dan berdampak signifikan pada kemajuan ekonomi negara. Para pemohon yang keberatan dengan dikeluarkannya PP No. 11 Tahun 2014 tentang pungutan oleh otoritas jasa keuangan, mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung dan sealanjutnya Mahkamah Agung menolak permohonan para pemohon dan tetap memberlakukan pungutan terhadap profesi penunjang pasar modal, Dengan keluarnya putusan MA No. 68/HUM/2015, putusan tersebut sangat dirasaa merugikan PPPM.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MA tersebut sangat merugikan dan tidak adil jika ditinjau dari teori etis-nya Aristoteles dan AAUPB. ...... This Thesis describes that Capital market as one of the financial services sector these days has been grows rapidly which gave impact to the economic nation. Notary as one of the capital market supporting profession has its role and function whic is vital enough in related to making authentic deeds. To do that function notary has to obey OJK legislation number 11 year 2014, the eesence of that legislation is notary has to pay fees for registration and annually fees and notary in capital market object about that and supporting profession in capital market did the judicial review about that legislation to the supreme court and the result the indonesian supreme court denied the legislation judicial review. This research is the juridical-normative research, when data used for this research are being collected through documents. The result shows that supreme court ruling number 68/HUM/2015 is very unfair and the writer use Aristotles theory of ethical justice and good government principles (AAUPB).
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T55261
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tarigan, Tri Theresa
Abstrak :
Rahasia bank yang merupakan kerahasiaan hubungan antara bank dan nasabah adalah suatu konsekuensi logis dari karakter usaha bank sebagai lembaga kepercayaan. Demikian halnya Notaris sebagai pejabat umum yang diberikan kepercayaan oleh negara dan masyarakat, juga memiliki konsekuensi untuk menjaga kerahasiaan dalam menjalankan tugas jabatannya. Oleh karena itu, apabila seorang Notaris bertindak sebagai pemberi jasa terhadap bank, ketentuan mengenai rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris serta segala sanksi yang mengikutinya apabila dilanggar, menjadi hal yang penting untuk diperhatikan dan dipatuhi. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila kewajiban untuk merahasiakan, baik oleh bank maupun Notaris diperhadapkan dengan kepentingan umum atau penegakan hukum yang menghendaki keterbukaan akan rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris. Apabila ketentuan kerahasiaan bank dan rahasia jabatan Notaris merupakan suatu hal yang mutlak, maka hal tersebut tentunya menjadi hambatan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan perkara yang terkait dengan kegiatan usaha bank dan Notaris, terutama dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang tidak jarang melibatkan bank dan Notaris sebagai salah satu sarana yang memudahkan para pelaku tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu pembentuk undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia telah mengatur pengecualian mengenai kerahasiaan untuk mengurangi hambatanhambatan bagi para penegak hukum tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis, penulis menyelesaikan permasalahan yang ada dengan melakukan wawancara, membahas dan menguraikan dengan tepat dan jelas mengenai pengaturan ketentuan rahasia bank dalam kaitannya dengan pemberian jasa Notaris terhadap Bank serta pengecualian rahasia bank dan rahasia jabatan Notaris dalam ketentuan mengenai tindak pidana pencucian uang di Indonesia......Bank secrecy is a confidential relationship between bank and its customer that become logical consequences from bank?s business character as a trust entity. The same applies to a Notary as public officer who is given trust by state and society, also has a consequence to keep such secrecy in conducting his/her liability. Therefore, if Notary being acted as a service provider to the bank, regulation on bank secrecy and Notary secrecy including all sanctions that follow if those secrecies being violated, inevitably become important matters to be observed and complied with. What becomes a problem is if the obligation to keep the secret, either by bank or Notary is confronted with public interest or law enforcement which requires disclosure on bank secrecy and Notary secrecy. If the regulation on bank secrecy and Notary secrecy are inalienable then those regulations could turn into obstacle for the law enforcement officers to solve the case in relation to business activities of bank and Notary, particularly in preventing and combating crime on money laundering which often involves bank and Notary as one of means to facilitate the person who conduct crime on money laundering. In that matters, legislators of crime on money laundering in Indonesia have already stipulate the exemption on secrecy in order to reduce obstacles for law enforcement. The writer solved the mentioned problem by using the research method of descriptive analytical through interview, clear discussion and precise elaboration regarding with the bank secrecy regulation in relation to notary services granted against bank and the enforceability exemption of bank secrecy and notary secrecy based on law regarding the preventing and combating crime on money laundering in Indonesia.
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yuliana
Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini membahas pengaturan dalam tata cara pelaksanaan dan penagihan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah, baik yang timbul berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 540 Tahun 1990 maupun Keputusan Gubernur Kepala DKI Jakarta Nomor 640 Tahun 1992. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa penerapan metode konversi kewajiban ke dalam bentuk dana merupakan upaya paling terakhir yang dilakukan dalam pemenuhan kewajiban pembangunan rumah susun sederhana/murah dalam rangka penyediaan rumah susun sederhana/murah oleh pemegang Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah (SIPPT).. Penelitian ini juga menyarankan Pemerintah memberlakukan pemenuhan kewajiban dengan cara membuat pemenuhan kewajiban melalui pelaksanaan pembangunan fisik rumah susun sederhana/murah oleh pemegang SIPPT sebagai langkah utama dan pertama daripada pemenuhan kewajiban melalui konversi kewajiban ke dalam bentuk dana.
ABSTRACT
The focus of this study is the regulation in fulfillment and collection procedure of simple/inexpensive condominium developing obligation whether arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 540 of 1990 or arises under The Decree of Jakarta Special Territory Province Governor Number 640 of 1992. This research is normative. The results of this study is that the implementation of obligation converting into fund method is the latest effort in order to utilize the holder of Land-Using Designating Permission Decree in supplying simple/inexpensive condominium. The study also suggests that the Government must impose the fulfillment of the obligation by making the development of simple/inexpensive condominium physically by the holder of permission decree as a main and first method rather than the fulfillment of the obligation by converting into fund.
2013
T33105
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Elza Huzaifah Nirmaliana
Abstrak :
ABSTRAK
Dalam suatu perjanjian terdapat salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak, dimana diharapkan dalam pembuatan perjanjian posisi tawar menawar para pihak adalah relatif seimbang. Sedangkan dalam perjanjian baku, posisi tawar menawar para pihak tidak seimbang, konsumen hanya dihadapkan pada satu pilihan. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otekntik, dalam hal ini membuat perjanjian Kredit Pemilikan Rumah, dituntut untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yang menggunakan jasanya. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus sesuai dengan peraturan Undang-Undang Jabatan Notaris, yakni menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diterangkan dalam Undang-Undang. Notaris dituntut untuk mampu memberikan penyuluhan hukum dan dapat menjaga kepentingan para pihak, agar hak konsumen terlindungi.
ABSTRACT
In an agreement, there is one principle, that is freedom of contracts, in which both parties position are balanced. But in standart agreement, the bargaining positions of both parties are not balanced.. While the standard contract, the parties' bargaining positions are not balanced, the consumer faced with a choice. Consumers can not bargain or amend the contract's content , consumer only has option to receive or not to approve it at all.. Notary as a public official authorized to make deed, in this case made a pact home loans, one is required to protect consumers who use her service.. Notaries in running position must conform to the rules Notary Law, its obligations as explained in the Act. Notaries are required to be able to provide information on the law and safeguard the interests of the parties, that the rights of consumers are protected.
2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siti Kumalasari
Abstrak :
ABSTRAK
Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat segala macam akta perjanjian diluar yang telah ditentukan kepada pejabat umum lainnya. Akta yang dibuat dihadap Notaris merupakan akta Otentik yang dibuat menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Dalam membuat akta otentik, Notaris wajib berpedoman kepada ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 (UUJN). Untuk membuat sebuah akta otentik, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dengan adanya kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, maka seorang Notaris harus mematuhi dan mentaati aturan tersebut. Jika ketentuan tersebut dilanggar oleh Notaris terutama dengan sengaja memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik yang dibuatnya, berdasarkan hasil pemeriksaan, baik pemeriksaan melalui majelis pengawas Notaris maupun hasil pemeriksaan penyidik dapat membuktikan secara hukum akan tindakan Notaris yang memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik, maka Notaris yang bersangkutan harus dikenakan sanksi yang tegas. Baik sanksi perdata, sanksi administratif, maupun sanksi pemecatan dari organisasi. Dan bahkan Notaris juga dapat dikenakan sanksi pidana.

Kasus yang dianalisis dalam Tesis ini menekankan pada Notaris yang melakukan tindakan tidak jujur, dan memihak kepada salah satu pihak yang terkait dalam akta dengan cara memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik mengenai hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu. Berdasarkan penelitian ini, Penulis dapat menyimpulkan bahwa Notaris yang bersangkutan melanggar hukum (ketentuan pasal 85 UUJN), dan melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik (ketentuan pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), serta melanggar kode etik profesi.
ABSTRACT
Notary as publicofficer is authorized tomake all kinds of agreement deedsother than have been assigned toanother public officer. Deed which is made by or in presence of a Notary is an authentic deed madeaccording to formand procedure prescribed in the Law. In making an authenticdeed, a Notary must follow the provisions stipulated by Law No. 30 of2004 concerning Notarial Duties (UUJN). To make an authenticdeed, a Notaryis obliged to act honestly, carefully, independent, impartial,and safe guarding the interestsof the partiesin alegal action. With the obligations that have been stipulated by LawNo. 30 of2004 concerning Notarial Duties, thenaNotarymustabide by and obey these rules. If the provisionsare violated by a Notary especially deliberately entering false information into theauthentic deed made, based onthe results ofthe examination, the examination either through hover sight panel investigating the Notary and the results can legally prove the acts that included falsifying informati on into an authentic deed, the Notary in question must be given tough sanctions. Bothcivil penalties, administrative sanctions, or sanctions of dismissal from the organization. Andeven a Notarymay also be subjectto criminal sanctions. The case analyzed in this the sisemphasizes the Notary who did not acthonestly and impartially to one of the parties involved in the deed by enteringfalse information into anauthentic deed regarding the truth which must bestated in the deed. Based onthis study, the authorconcludes that the Notaryin questionviolated the law(Article 85 of UUJN), and thecriminal actof authenticforgery (Article 264ofthe Penal Code), and violating the code of ethicsof the profession.
2013
T33101
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ferdinan Agustinus
Abstrak :
Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab pribadi anggota Direksi Perseroan Terbatas menurut UUPT No. 40/2007 (UUPT). Sebagai badan imajiner (artificial person), perseroan tidak memiliki kehendak untuk menjalankan dirinya sendiri. Orang perorangan yang akan menjalankan kewenangan, tugas dan kewajibannya disebut dengan organ Perseroan yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi adalah pengurus dan wakil Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan. Dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurusan Perseroan, semua anggota Direksi wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Direksi melanggar ketentuan UUPT atau Anggaran Dasar Perseroan (tindakan ultra vires) yang mewajibkan Direksi mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS atau Dewan Komisaris untuk melakukan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi tanpa persetujuan RUPS atau Dewan Komisaris tersebut secara yuridis tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian Perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya dan telah melakukannya dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan serta tidak ada benturan kepentingan dan telah mengambil tindakan pencegahan atas kerugian tersebut.
The focus of this research is the personal liability of the member of the Board of Directors (?BOD?) of the Limited Liability Company in accordance with the Limited Liability Company Law No. 40/2007 (?Company Law?). As an imaginary entity (artificial person), the Company has no will to run themselves. Individuals who will run the authority, tasks and obligations the Company are called the Company organ consisting of the General Meeting of Shareholders (?GMS?), the Board of Commissioners (?BOC?) and BOD. The Board of Directors is authorized to manage and represent the Company in or outside of the Court. In carrying out the management duties and authority of the Company, the Directors must comply with the provisions of the Company Law and the Articles of Association of the Company. If the BOD violated the provisions of the Company Law or the Articles of Association of the Company (acts ultra vires) to require the BOD obtained the prior approval of the GMS or the BOC to undertake a legal action, the legal action taken by the BOD without the approval of the GMS or the BOC of the Company will remain binding on the Company if the other parties conduct that legal act in good faith. The BOD?s member shall not be responsible to any losses of the Company if He/She can prove that those losses are not caused by his/her torts or negligent and has done it in good faith and full of awareness for Company?s interest, do not have any material personal interest and has done a preventive action to those losses.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
T32708
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ch. Dian Perwito Utami
Abstrak :
ABSTRAK
ermasalahan kepadatan penduduk yang makin meningkat dan terbatasnya luas lahan untuk memenuhi kebutuhan papan masyarakat, menjadikan pembangunan Rumah Susun berkembang dengan pesat. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di negara lainnya misalnya Australia. Pemerintah kita sudah mengakomodir ketentuan hukum di bidang Rumah Susun dengan mengesahkan UU Rumah Susun No.20 /2011. Dalam menjalankan suatu Rumah Susun, pihak pelaku pembangunan wajib membentuk suatu badan hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan bersama penghuni Rumah Susun. Badan hukum ini disebut Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS). Di negara Australia juga terdapat badan hukum yang fungsinya sejenis dengan PPPSRS ini, yaitu berupa Body Corporate. Tetapi bagaimana sebenarnya pelaksanaan PPPSRS di Indonesia dan Body Corporate di Australia , apakah benar-benar dilaksanakan dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Penulis melakukan penelitian ini dengan menggunakan metode kepustakaan yang besifat yuridis normatif. Kemudian dikaitkan dengan tata cara peralihan hak milik atas satuan rumah susun menurut UU kedua negara, dan analisa permasalahan serta pemecahannya, agar nantinya didapat win-win solution bagi para pihak,
ABSTRACT
Increasing population density and limited land area to meet community boards, making the construction of flats is going rapidly This conditon not only happen in Indonesia, but also in other countries, e.g Australia. Indonesia government have to accomodate the legal requirements in the area of flats endorsed UU No. 20/2011. In every apartments, the offender shall establish a management corporation to regulate and arrange the landlord. The association is a legal entity called the owner and occupants of the apartment units. In Australia ,it’s called a body corporate. In this thesis, author wants to research about how the actual implementation of PPPSRS in Indonesia and Body Corporate in Australia. Author conducted a study using a method that is yuridis normative literature, then associated with the procedure transfer ownership of apartment units by laws of each country, and analysis of problems and solutions in order to obtain a win-win solution for the parties.
2013
T32714
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>