Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menelaah implementasi kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan P2KP melalui kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL di DKI Jakarta. Penelitian deskriptif ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif. Wawancara mendalam dan studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data kualitatif yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan konflik formulasi kebijakan yang minimal menyebabkan kebijakan belum mencakup aspek-aspek lain untuk menjadi solusi. Selain itu, sektor swasta belum diikutsertakan dalam proses formulasi kebijakan. Desain kebijakan P2KP ini pun belum diperbarui dan belum spesifik. Selain itu, komitmen dan koordinasi dalam organisasi maupun antar organisasi masih perlu ditingkatkan. Meskipun kebijakan mendapat dukungan dari street level bureaucrats dan kelompok sasaran, tetapi kurangnya pemahaman serta kurang aktifnya beberapa anggota menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan P2KP dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi, yaitu pengetahuan tentang gizi, daya beli, dan gaya hidup. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari KRPL belum mendukung pemasyarakatan penganekaragaman konsumsi pangan sebagai tujuan dari kebijakan P2KP di DKI Jakarta.

---

ABSTRACTThis research examines the implementation of Accelerated Movement of Food Consumption Diversity P2KP through Sustainable Food Reserved Garden KRPL in DKI Jakarta. This descriptive research uses a post positivist approach with qualitative data collection methods. In depth interview and literature review were used as qualitative data collection methods. The results show minimal conflicts in policy formulation caused other aspects have not been included as solutions. In addition, the private sector has not been included in the process of policy formulation. The policy design is outdated and unspecified. Moreover, organizational commitment and interorganizational coordination need to be improved. Even though there are support from street level bureaucrats and target groups, lack of comprehension about policy and passivity of some group members became obstacles in the implementation of the policy. P2KP policy are influenced by socio economic contexts that is knowledge about nutrition, purchasing power, and lifestyle. It can be concluded that Sustainable Food Reserved Garden KRPL has not supported the cultivation of food diversification as a goal of P2KP policy in DKI Jakarta."

"Pendidikan merupakan hal penting yang harus diikuti oleh setiap warga negara. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diwajibkan di Indonesia. Namun pendidikan formal tidak cukup untuk menunjang kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan rohaninya. Sehingga untuk melengkapinya diperlukan pendidikan non formal keagamaan, diantaranya yaitu Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Di beberapa daerah pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an mulai diperhatikan sebagai penunjang pendidikan formal, yaitu melalui peraturan yang mewajibkan calon siswa SMP dan MTs untuk menyertakan ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu daerah yang telah memiliki kebijakan ini. Oleh karena itu, penelitian ini membahas permasalahan Implementasi Kebijakan Kewajiban Penyertaan Ijazah Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an sebagai Syarat Melanjutkan Pendidikan ke Jenjang SMP dan MTs di Kabupaten Cianjur serta faktor-faktor terkait implementasi kebijakan. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih terdapat permasalahan dalam implementasi kebijakan, namun disisi lain ada capaian peningkatan jumlah siswa baru yang menyertakan ijazah. Hal ini terkait dengan faktor-faktor komitmen SMP dan MTs, pemberdayaan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Al-Qur rsquo;an, pemahaman SMP dan MTs, dukungan pemerintah, dukungan masyarakat, komunikasi antar lembaga dan intralembaga, pengawasan, dan penegakan sanksi.

---

Education is an important thing for citizens. Formal education is an education that required in Indonesia. Formal education is not enough to support the human needs, especially spiritual needs. To complete it, non formal religion education is required, such as Diniyah Takmiliyah DTA and Pendidikan Al Qur rsquo an TPQ . In some cities, DTA and TPQ is began to be considers by local government as support education for formal education, through policy that require DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate to continue education to Junior High School or SMP and Madrasah Tsanawiyah MTs . Cianjur is one of the region that already have this policy. Therefore, this study discusses what is the problem in Implementation of Inclusion Policies of DTA rsquo s and TPQ rsquo s Certificate as a Requirement for Continuing Education to JHS and MTs in Cianjur as well as factors related to policy implementation. The method of this research is qualitative. The result of this research is there are problems in the policy implementation, but there is achievement increase number of new student which include certificate. This is related to the factors of JHS and MTs commitment, empowerment of DTA and TPQ, understanding of SMP and MTs, government support, community support, inter agency and intra agency communication, supervision, and enforcement of sanctions."

"Proses Pemulihan kehidupan pascabencana merupakan tanggung jawab semua pihak, pemerintah, masyarakat, sektor swasta. Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan salah satu wujud tanggung jawab pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan dampak akibat bencana. Pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah dilaksanakan oleh Orgainisai Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana hibah yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Perka Nomor 4 Tahun 2015. Dalam pengelolaan dana hibah yang telah dialokasikan pemerintah pusat, BPBD harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab dalam pelaksanaanya agar manfaat dana hibah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diatur dalam Perka Nomor 4 Tahun di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Pidie . Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle. Kebijakan ini bersifat Distributive Policies, merupakan jenis kebijakan khusus yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yaitu daerah dan masyarakat yang terdampak bencana. Dalam penelitian ini ingin melihat implementasi pengelolaan dana hibah rehabiltasi dan rekonstruksi dari sisi konten dan konteks kebijakan itu sendiri. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan Perka Nomor 4 Tahun 2015 telah dilakukan oleh Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya (2) Faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya pada isi kebijakan (content of Policy ) ada pada pelaksana kebijakan, sedangkan pada konteks kebijakan (context of Policy) faktor yang cukup berpengaruh adalah lingkungan kebijakan , dapat dilihat bahwa lingkungan politik cukup berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pada Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

---

The post-disaster recovery process is the responsibility of all parties, the government, society, and the private sector. The Rehabilitation and Reconstruction Grant Fund is a manifestation of the central government's responsibility to improve grant funds managed by the Regional Office, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) following the Head of National Disaster Management Agency regulation Number 4 Year 2015 , BPBD must have commitment and responsibility in its implementation so that the funds can be received well by the community. The research objective was to discuss the implementation of the grant and preparation grants policy set in Head of BNPB Regulation Number 4 Year 2015 in Pidie Jaya District and Pidie District. This policy is a Distributive Policy, is a special type of policy that has certain goals and objectives, which is regions and communities affected by disasters. In this study we want to see the implementation of rehabilitation funds and content from the content and context policy itself. Research Results (1) the Implementation of Head of BNPB Regulation Number 4 in 2015 already carried out by Pidie District and Pidie District even though it has not been well implemented (2) the determining factor in implementing grant funds and improvements in Pidie and Pidie Jaya Districts on policy content is the policy implementers, while in the policy context the determining factor is environmental policy, it can be seen that the political environment is quite influential in the implementation of policies in Pidie District and Pidie Jaya Regency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sistem penilaian kinerja personil di satuan Yonzipur 16/DA Kodam Iskandar Muda Provinsi Aceh dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem penilaian kinerja satuan Yonzipur 16/DA Kodam Iskandar Muda Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan konsep paradigma post-positivism dan merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sistem penilaian kinerja personil di Yonzipur 16/DA berjalan dengan baik dimana dapat dilihat dari beberapa indicator, seperti indikator dimensi monitoring dan ketersediaan data serta dimensi penilaian tahunan sudah dilaksanakan dengan optimal dimana satuan Yonzipur 16/DA. Sedangkan indikator penerapan sistem penilaian kinerja yang belum dilaksanakan secara optimal antara lain dimensi menyusun tujuan awal, terutama dalam kegiatan sosialisasi tujuan dari metode penilaian kinerja personil, dimensi pelaksanaan inspeksi mendadak dan dimensi penerapan proses umpan balik secara berkelanjutan belum optimal. Adapun faktor pendorong yang mempengaruhi penilaian kinerja diantaranya adalah dimensi kemampuan, motivasi, dukungan yang diterima, keberadaaan pekerjaan yang dilakukan serta hubungan dengan organisasi. Sedangkan faktor yang belum dioptimalkan dalam pelaksanaan penilaian kinerja diantaranya dimensi faktor kemampuan dalam penentuan posisi jabatan belum semuanya sesuai dengan latar belakang pendidikan/keahlian sehingga faktor kemampuan sangat mempengaruhi penerapan penilaian kinerja dan dimensi faktor motivasi belum optimal berpengaruh karena masih terdapat anggota yang melanggar.

---

This study aims to analyze the implementation of the personnel performance appraisal system in the 16th Combat Engineer Battalion Iskandar Muda Military Regional Command in Aceh Province and the factors that influence the implementation of the system. This study used the concept of post-positivism paradigm and was a descriptive analytic study using a qualitative approach. The results of the analysis showed that the implementation of the personnel performance appraisal system in the 16th Combat Engineer Battalion was running well, and this could be seen from several indicators, including indicators of monitoring dimensions and data availability, and also the dimensions of the annual assessment had been carried out optimally where the 16th Combat Engineer Battalion unit. Meanwhile, indicators of the implementation of the performance appraisal system that had not been implemented optimally included the dimensions of setting initial goals, especially in the socialization of the objectives of the personnel performance appraisal method, the dimensions of implementing sudden inspections and the dimensions of implementing the continuous feedback process that are not yet optimal. The driving factors that influence the performance appraisal included the dimensions of ability, motivation, support received, the existence of work carried out and relationships with the organization. While the factors that had not been optimized in the implementation of performance appraisals include the dimensions of the ability factor in determining the position of the position not all of them are in accordance with the educational background or skills so that the ability factor greatly affects the implementation of the personnel performance appraisal and the dimensions of the motivational factor have not been optimally influential because there are still members who violate."

"Pengelolaan SDM di Polri bertujuan untuk memaksimalkan peran dan fungsi sumber daya manusia (SDM) di masing-masing unit kerja. Salah satu bentuk pengelolaan SDM yang dilakukan Polri untuk membangun postur SDM Polri yang unggul adalah dengan menyelenggarakan rekrutmen proaktif dalam seleksi Bintara Polri 2021. Penelitian ini dilakukan di Polda Kep. Babel. Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah post positivisme dengan menggunakan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Kep. Babel tahun 2021 dan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri di Polda Kep. Babel tahun 2021. Hasil analisis menunjukan bahwa pelaksanaan rekrutmen proaktif di Polda Kep. Babel tahun 2021 yang di analisis menggunakan dimensi input, proses, output dan outcome masih terdapat aspek yang harus ditingkatkan. Pada dimensi input, aspek yang harus ditingkatkan adalah tahap perencanaannya, pada dimensi proses, aspek yang harus ditingkatkan adalah proses perencanaan penggunaan strategi rekrutmen proaktif yang akan digunakan, selanjutnya sejalan dengan input dan outputnya maka dimensi output dan outcome juga harus ditingkatkan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses rekrutmen proaktif dalam seleksi penerimaan Bintara Polri Polda Kep. Babel tahun 2021 yang penerapannya harus ditingkatkan yaitu perencanaan dan pelaksanaan metode atau strategi rekrutmen dan seleksi yang akan digunakan dalam aktivitas rekrutmen proaktif di Polda Kep. Babel, tahapan evaluasi setelah penerimaan dan sistem penilaian dan perangkingan akhir yang tidak valid dan transparan. Terdapat satu faktor yang telah memenuhi standarisasi yaitu tahapan proses seleksi dalam rekrutmen proaktif penerimaan bintara Polri Polda Kep. Babel.

---

Human resource management in the Indonesian National Police (Polri) aims to maximize the role and function of human resources (HR) in each work unit. One form of HR management carried out by the Polri to build a superior Polri HR posture is to perform proactive recruitment in Polri Non Commisioned Officer (NCO) selection. This research was conducted in Regional Police of Bangka Belitung Island (Polda Kep. Babel). The research approach in this thesis is post positivism using a descriptive method. Data collection techniques consist of in-depth interview, observation and documentation. The objectives of this research are to analyze proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel then analyzed factors that influence proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel as well. The results of the analysis show that proactive recruitment implementation in Polda Kep. Babel year of 2021 which is analyzed using input, process, output and outcome dimension still has aspects that need to be improved. There are several rooms of improvement, at input dimension is planning stage, at process dimension is to identify proactive recruitment strategies planning, furthermore inline with input and process dimension, output and outcome dimensions need to be improved as well. Key factors that affect successful of proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel year of 2021 i.e: planning, recruitment method and strategy identification used in proactive recruitment activity, evaluation post recruitment and selection activity, then validity & transparency final assessment and rank system. On the other hand there is one factor that adequate and fulfills the standardization Mabes Polri policy, that is selection process stage at proactive recruitment implementation in NCO’s 2021 enrollment and selection at Polda Kep. Babel year of 2021."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan program affirmative action masyarakat perbatasan pada rekrutmen dan seleksi calon Bintara Polri di Polda Kalimantan Barat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi proses pelaksanaan affirmative action pada rekrutmen dan seleksi tersebut. Pendekatan penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah post positivism dengan menggunakan metode deskriptif. Teori yang dirujuk untuk menganalisis proses rekrutmen dan seleksi pada tesis ini yaitu teori Phases of Talent Acquisition Management yang dikemukakan oleh Daly (2010) bahwa dalam implementasinya rekrutmen dan seleksi terdapat tiga tahapan yaitu review posisi, screening of candidates dan selection interviews. Sedangkan faktor yang mempengaruhi digunakan teori High Quality Recruitment yang dikemukakan Berman dkk (2016) bahwa terdapat faktor-faktor kunci untuk keberhasilan proses rekrutmen dan seleksi sehingga memiliki tingkat kualitas yang tinggi dengan memperhatikan perspektif pemberi kerja dan perspektif pelamar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action sudah diterapkan pada pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon Bintara Polri di Polda Kalimantan Barat namun masih sebatas dititikberatkan pada perlunya diakomodir penduduk asli wilayah perbatasan. Belum dapat menyasar seluruh wilayah yang ditetapkan, selain itu belum terlihat spesifikasi jabatan, kuota yang dibutuhkan dan metode rekrutmen untuk menjaring calon yang berkualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan affirmative action bagi calon peserta wilayah perbatasan pada rekrutmen dan seleksi ini, sebelum pelaksanaan seleksi dilingkungan internal Polri dan Polda Kalimantan Barat menunjukkan kondisi yang mengakomodir keberagaman yang didukung kebijakan terkait, kemauan organisasi pun terlihat untuk merekrut dalam konteks keberagaman dan target yang disasar pun sudah spesifik menyasar ke wilayah perbatasan meskipun belum merata.

---

This research aims to analyze the implementation of affirmative action program in border community on recruitment and selection of the Non-Commissioned Officer Candidate for Indonesian National Police in Regional Police of West Kalimantan and factors affecting the process of implementing affirmative action in recruitment and selection. Approach of the research in writing this thesis was post-positivism using the descriptive methodology. Theory referred to analyze recruitment and selection processes in this thesis was a theory of the Phases of Talent Acquisition Management as stated by Daly (2010) in which implementation of recruitment and selection had three stages, namely position review, screening of candidates and selection interview. Meanwhile, for the affecting factors, it used theory of High Quality Recruitment as stated by Berman et al. (2016) in which there are key factors for the success of recruitment and selection processes, thus having high quality by considering perspective of employer and applicant. The research shows the result that affirmative action has been implemented in the implementation of recruitment and selection of Non-Commissioned Officer Candidate for Indonesian National Police in Regional Police of West Kalimantan, but it was still limited on accommodation of indigenous people in border region. It did not yet target the whole region as stipulated, while specifications of position, quota required, and recruitment method for recruiting the quality candidates were not yet shown. In factors affecting the implementation of affirmative action for the candidate from border region in recruitment and selection, before implementation of selection in Indonesian National Police and Regional Police of West Kalimantan, it shows condition accommodating diversity as supported by the related policy, while willingness of the organization is shown in recruitment, in the context that diversity and target focus on the border region, despite not being equal."

"Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. DPD RI memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Ketiga fungsi ini harus dapat dilaksanakan secara seimbang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah hingga mencapai hasil pengawasan DPD RI. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivist menggunakan studi literatur terkait pengembangan kapasitas dan pengawasan legislatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas DPD RI sudah optimal. Hal ini dilihat dari beberapa aspek pengembangan kapasitas yang sudah memadai yaitu realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Perencanaan strategis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mendukung visi dan misi DPD RI. Pemimpin yang mendukung fungsi pengawasan. Program pengawasan yang terencana tidak tumpang tindih. Terintegrasinya komunikasi antara DPD RI dengan pihak eksternal dan internal. Adapun aspek yang belum maksimal dalam pengembangan kapasitasnya yaitu pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait pengawasan karena anggaran yang terbatas, pengelolaan staf yang masih belum sesuai antara formasi dan beban kerja, dan penggunaan teknologi yang masih terbatas.

---

This research discusses the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. DPD RI has three functions, namely legislation, supervision and consideration. These three functions must be implemented in a balanced manner and based on laws and regulations. In the implementation of the supervisory function, it needs to be supported by adequate organizational capacity, to support the implementation of supervision starting from the absorption of community and regional aspirations to achieving the results of DPD RI supervision. The question of this research is how to develop the capacity of DPD RI in the implementation of supervisory functions. The purpose of this study is to analyze the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. This research uses a qualitative method with a post-positivist approach using literature studies related to capacity building and legislative supervision. Research shows that DPD RI capacity development is optimal. This can be seen from several aspects of adequate capacity development, namely budget realization in accordance with budget planning. Strategic planning for the implementation of supervisory functions to support the vision and mission of DPD RI. Leaders who support supervisory functions. Planned surveillance programs do not overlap. Integrated communication between DPD RI and external and internal parties. The aspects that have not been maximized in capacity development are the development of Human Resources knowledge related to supervision due to limited budgets, staff management that is still not suitable between formation and workload, and the use of technology that is still limited."

"ABSTRAKSalah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan adalah melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). BPNT merupakan transformasi dari program Beras Sejahtera (Rastra) yang memberikan bantuan pangan berupa beras dan telur melalui mekanisme akun elektronik. Namun, angka kemiskinan di beberapa daerah mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi kebijakan program BPNT di Kecamatan Panjang, Kota Bandar Lampung dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan BPNT. Pendekatan  penelitian yang  digunakan  adalah  pendekatan  kuantitatif dengan paradigma Post-Positivist sedangkan teknik pengumpulan  data  yang  dilakukan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara  mendalam dan studi pustaka. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori model rasional Khander dan Khan sebagai teori utama, subsidi, kebijakan publik, dan implementasi kebijakan publik.  Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi BPNT di Kecamatan Panjang masih belum sesuai harapan. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi tersebut meliputi kurangnya pemahaman aktor akan tugas, peraturan yang belum lengkap, kurangnya pengawasan pada tingkat kecamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antar Kementrian dalam melakukan pengawasan, menciptakan produk hukum yang lengkap, mengadakan kegiatan training dan seminar, dan meningkatkan koordinasi antara aktor kecamatan dengan petugas kelurahan.

---

ABSTRACTOne of the Indonesian government's efforts to reduce poverty is through the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program. BPNT is a transformation of the Rice for the Poor (Rastra) program that provides food assistance in the form of rice and eggs through an electronic account mechanism. However, the poverty rate in some regions has increased. The purpose of this study is to analyze the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang, Bandar Lampung City and find out the factors that influence the implementation of BPNT. This research is conducted with quantitative approach, post-positive paradigm, while data collection technique using qualitative methods through in-depth interview and literature. This research uses the theory of Khander & Khan's rational model as the main theory, subsidy, public policy, and the implementation of public policy. The result shows that the implementation of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Sub-district Panjang is still not as expected. The factors that influence the implementation include the lack of understanding of the actor's duties, incomplete regulations, and lack of monitoring at the sub-district level. Therefore, the collaboration between ministries is needed in conducting supervision, creating complete legal products, holding training and seminar activities, improving coordination between sub-district actors and village officials."

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"Tahun 2015 terjadi krisis di wilayah Eropa karena masuknya jutaan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika terutama dari Suriah. Uni Eropa sebagai institusi supranasional yang bertanggung jawab pada isu ini berusaha menyelesaikan krisis dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan. Salah satu institusi Uni Eropa yang berwenang dalam kebijakan adalah Parlemen Eropa. Kekuatan Parlemen Eropa meningkat sejak Perjanjian Maastricht hingga Lisbon. Anggota PE ketika berada di parlemen tidak lagi menjadi perwakilan partai politik nasional, melainkan perwakilan dari kelompok politik Eropa. Dengan teori pola perilaku dalam proses kebijakan publik dan jaringan aktor, skripsi ini akan berusaha membuktikan bahwa ada pengaruh partai politik nasional Prancis terhadap anggota PE dalam kebijakan pengungsi Suriah Uni Eropa tahun 2015-2016. Kelompok politik Eropa tidak menjadi satu-satunya penentu keputusan anggota PE asal Prancis karena kebijakan yang krusial. Pengaruh ini terlihat ketika partai politik nasional dan kelompok Eropa memiliki pandangan berbeda dalam suatu isu.

---

In 2015 there was a crisis in Europe because the influx of millions refugees from the Middle East and Africa mainly from Syria. The EU as a supranational institution responsible for this issue seeks to resolve the crisis by making policies. One of the European Union institutions responsible in policy is the European Parliament EP. The strength of the EP has increased since the Treaty of Maastricht and Lisbon. Members of the EP MEPs while in EP are no longer representative of national party, but representatives of European political group. With the theory of behavioral patterns in the process of public policy and the actor network, this paper will attempt to prove that there is an influence of France 39 s national party on their MEPs in the EU Syrian refugee policy of 2015 2016. European political group are not the sole determinants of French MEPs decision because this policy is crucial. This influence is seen when national party and European political group have different stance on an issue. "