Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Transfer pricing merupakan salah satu jenis sengketa pajak yang paling popular yang terjadi antara wajib pajak dan otoritas pajak di seluruh dunia. Untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa transfer pricing, OECD merumuskan prosedur dalam menerapkan analisis kesebandingan. Prosedur ini membantu wajib pajak dan otoritas pajak dalam menentukan nilai wajar dari transaksi hubungan istimewa yang merupakan penyebab utama sengketa transfer pricing. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan fokus pada PT OCI, untuk mengevaluasi praktik analisis kesebandingan yang dilakukan perusahaan dan kesesuaiannya dengan OECD Transfer Pricing Guidelines. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT OCI telah melakukan analisis kesebandingan pada transaksi transfer pricing sesuai dengan pedoman OECD sedangkan pihak otoritas pajak tidak melakukan analisis kesebandingan dalam melaksanakan pemeriksaan transfer pricing. Namun, khusus untuk transaksi penggunaan merek dagang, PT OCI harus menerima hasil koreksi pemeriksaan. Pemenuhan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk transaksi pemanfaatan aset tidak berwujud harus memenuhi dua ketentuan tambahan, yaitu terkait dengan eksistensi transaksi dan manfaat ekonomi dari pemanfaatan aset tidak berwujud. Berdasarkan hasil benefit test disimpulkan bahwa merek dagang yang digunakan oleh PT OCI tidak memberikan kontribusi dalam meningkatkan keberhasilan penjualan PT OCI sehingga transaksi penggunaan aset tidak berwujud tidak memenuhi prinsip kewajaran.

---

Transfer pricing is one of the most popular drivers of tax disputes between taxpayers and tax authorities around the world. To lessen the probability of disputes, the OECD proposes procedures for comparability analysis. These procedures help taxpayers and tax authorities to determine the arm's length values of related-party transactions, which is the main cause of many transfer pricing disputes. This study uses a case study method, focusin g on PT OCI, to evaluate a firm’s comparative analysis practice and its conformity to OECD Transfer Pricing Guidelines. Data collection through interviews and documentation. The results of this study indicate that PT OCI had conducted a comparability analysis of transfer pricing transactions in conformity with the OECD guidelines, while the tax authorities have not carried out a comparability analysis in carrying out transfer pricing audits. However, specifically for trademark utilization transactions, PT OCI must accept the results of inspection corrections. Fulfillment of the arm’s length principle for transactions utilizing intangible assets must comply with two additional provisions, namely related to the existence of transactions and economic benefits from the utilization of intangible assets. With the results of the benefit test, it was concluded that the trademark used by PT OCI did not contribute to increasing the success of PT OCI's sales so that transactions for the use of intangible assets did not meet the arm’s length principles."

"ABSTRAKLaporan magang ini bertujuan untuk melakukan evaluasi atas rekapitulasi kredit pajak pada SPT Tahunan PPh Badan tahun 2019 PT EDN. Dengan rekapitulasi kredit pajak, perusahaan dapat memastikan seluruh kredit pajak telah tercatat dan dokumentasi yang disediakanperusahaan telah memadai untuk penghitungan SPT Tahunan PPh Badan. PT EDN memiliki kredit pajak pada Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, dan Pajak Penghasilan Pasal 25. Rekapitulasi kredit pajak pada PT EDN bertujuan untuk menghitungjumlah pajak yang telah dibayar oleh PT EDN atas Penghasilan Kena Pajak. Berdasarkan dokumentasi dan perhitungan kredit pajak yang telah tercatat, seluruh dokumentasi dan perhitungan kredit pajak yang dimiliki oleh PT EDN sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sehingga perhitungan kredit pajak PT EDN dapat digunakan sebagai perhitungan SPT Tahunan PPh Badan sebagai pengurang pajak terutang.

---

ABSTRACTThis report aims to conduct the evaluation of prepaid tax recapitulation of annual tax return of corporate income tax in 2019 for PT EDN. With a prepaid tax recapitulation, the company can ensure that all prepaid tax have been recorded and the documentation provided by the company is sufficient for the calculation of the Annual Corporate Income Tax Return. PT EDN has a prepaid tax on Income Tax Article 22, Income Tax Article 23, and Income Tax Article 25. The prepaid tax recapitulation at PT EDN aims to calculate the amount of tax paid by PT EDN for Taxable Income. Based on the documentation and calculation of prepaid tax that have been recorded, all documentation and calculation of prepaid tax owned by PT EDN are in accordance with applicable tax laws. So that the calculation of PT EDN`s prepaid tax can be used as a calculation of the Annual Corporate Income Tax Return as a deduction from the taxpayable."

"ABSTRAKPajak memiliki kontribusi yang sangat tinggi dalam komponen penerimaan negara. Untuk tahun 2017, pemerintah berusaha meningkatkan pendapatan negara berasal dari pajak. Hal itu dilakukan dengan cara peningkatan kepatuhan wajib pajak badan maupun pribadi termasuk perusahaan penanaman modal asing. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi ketepatan koreksi yang dibuat oleh pemeriksa pajak FID untuk tahun 2013 melalui program magang. Hasil evaluasi ini menunjukan bahwa tidak semua koreksi pemeriksa pajak tepat. Hal ini dikarenakan dasar koreksi oleh pemeriksa hanya menggunakan teknik pemeriksaan. Dari hasil evaluasi juga menemukan bahwa dalam melakukan koreksi, pemeriksa hanya melakukan pemeriksaan secara umum saja, tanpa memperhatikan sifat dari suatu transaksi secara rinci.

---

ABSTRACTTax has a very high contribution in the component of state revenue. For 2017, the government is trying to increase state revenues from taxes. This was done by increasing the compliance of corporate and private taxpayers including foreign investment companies. This study aims to evaluate the accuracy of the corrections made by FID tax auditors for 2013 through an internship program. The results of this evaluation indicate that not all tax audit examiners are correct. This is because the basis of correction by the examiner only uses examination techniques. From the evaluation results also found that in making corrections, the examiner only conducts general checks, regardless of the nature of the transaction in detail."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai prosedur audit atas akun pendapatan iuran dan beban klaim ABCD Ketenagakerjaan cabang B05, untuk periode 31 Desember 2014. Laporan ini membahas mengenai prosedur audit yang dijalankan, tahapan - tahapan audit, beserta hasil pelaksanaan audit, temuan audit, serta kesesuaian prosedur - prosedur audit tersebut dengan teori audit. Proses yang dijalankan dalam audit ini mencakup test of controls, serta substantive test of transactions, yang dilaksanakan kepada seluruh program kerja ABCD Ketenagakerjaan cabang B05. Berdasarkan pelaksanaan audit, auditor memperoleh keyakinan yang cukup bahwa akun pendapatan iuran dan beban klaim ABCD Ketenagakerjaan cabang B05 sudah disajikan secara wajar dan bebas dari salah saji material.

---

ABSTRAK

This report aims to explain the audit procedures for the contribution revenue and claim expenses of ABCD Ketenagakerjaan's B05 branch, for the period ended December 31st, 2014. This report mainly discusses about the processes undertaken during the audit and its conformity with the audit theories, the result of the audit, and also the issues found upon completing the audit. The processes undertaken include test of controls, and also substantive test of transactions, both of which are performed across all ABCD Ketenagakerjaan's work program. Based on the audit procedures performed, auditor achieved enough evidence to assure that the contribution revenue and claim expenses of ABCKetenagakerjaan?s B05 branch have been fairly presented, and are free from any material misstatements."

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis kewajiban perpajakan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi seorang ekspatriat Jepang. Ekspatriat tersebut menjalankan peran kerja ganda di dua negara, yaitu Singapura dan Indonesia. Menurut Hukum Pajak masing-masing negara, ekspatriat tersebut sama-sama dianggap sebagai tax resident di kedua negara tersebut untuk tahun pajak 2018. Hal ini menyebabkan ekspatriat tersebut harus dikenakan pajak di dua yuridiksi yang berbeda atas penghasilan yang sama. Penghasilan yang diterima oleh ekspatriat tersebut terdiri dari dua jenis, yaitu penghasilan dari Singapura sehubungan dengan pekerjaannya di Singapura dan penghasilan dari Jepang sehubungan dengan pekerjaannya di Indonesia. Kedua penghasilan tersebut terutang pajak di Singapura karena penghasilan dari Singapura bersumber dari Singapura, sedangkan penghasilan dari Jepang dikirimkan ke Singapura yang menganut sistem remittance base. Kedua jenis penghasilan tersebut wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan Orang Pribadi ekspatriat sebagai penghasilan luar negeri dan akan dipajaki di Indonesia yang menganut sistem worldwide income. Untuk menghindari perpajakan berganda, ekspatriat tersebut dapat melakukan klaim kredit pajak luar negeri atas pajak penghasilan luar negeri yang telah dibayarkan.

---

This report aims to analyze tax obligations in the Indonesia Individual Tax Returns for a Japanese expatriate. The expatriate runs dual employment roles in two countries, namely Singapore and Indonesia. According to the tax laws of each country, the expatriate is both considered as a tax resident in Singapore and Indonesia for fiscal year 2018. This causes the expatriate to be taxed in two different jurisdictions for the same income. The income received by the expatriate consists of two types, namely income from Singapore in connection with his work in Singapore and income from Japan in connection with his work in Indonesia. Both of these revenues are taxed in Singapore because income from Singapore comes from Singapore, while income from Japan is sent to Singapore which adheres to the remittance base system. Both types of income must be reported by the expatriate in the Indonesia Individual Tax Returns as foreign income and will be taxed in Indonesia which adheres to the worldwide income system. To avoid double taxation, the expatriate can claim foreign tax credit for the foreign income tax that has been paid."

"Penelitian ini terdiri dari penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Penelitian ini melakukan penelitian kualitatif yaitu wawancara dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan program inklusi pajak dan persepsi Direktorat Jenderal Pajak tentang pengetahuan pajak publik dan pendidikan pajak publik. Menurut DJP, pengetahuan pajak publik masih kurang. Dalam hal pendidikan pajak, dikatakan bahwa pendidikan pajak masih belum terstruktur. Untuk mengatasi masalah ini, DJP mengimplementasikan program inklusi pajak untuk 30-45 tahun ke depan. Selain penelitian kualitatif, penelitian ini juga melakukan penelitian kuantitatif, yaitu metode survei kuesioner pada siswa di Indonesia dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya perbedaan yang signifikan terkait dengan tingkat pengetahuan perpajakan, persepsi siswa mengenai pentingnya pendidikan pajak , dan persepsi siswa tentang perlunya pendidikan pajak di antara siswa yang telah menerima pendidikan pajak dan siswa yang belum menerima pendidikan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang telah menerima pendidikan pajak dan siswa yang belum menerima pendidikan pajak dalam hal tingkat pengetahuan pajak. Terkait dengan persepsi tentang perlunya pendidikan pajak, ada perbedaan yang signifikan antara siswa yang telah menerima pendidikan pajak dan belum menerima pendidikan pajak.

---

This research consists of qualitative research and quantitative research. This study conducted a qualitative study, namely an interview with the Directorate General of Taxes related to the tax inclusion program and the perception of the Directorate General of Taxes about public tax knowledge and public tax education. According to DGT, public tax knowledge is still lacking. In the case of tax education, it is said that tax education is still not structured. To overcome this problem, DGT implemented a tax inclusion program for the next 30-45 years. In addition to qualitative research, this study also conducts quantitative research, which is a questionnaire survey method for students in Indonesia with the aim of knowing the presence or absence of significant differences related to the level of taxation knowledge, students perceptions of the importance of tax education, and students' perceptions of the need for tax education among students who have received tax education and students who have not received tax education. The results show that there are significant differences between students who have received tax education and students who have not received tax education in terms of the level of tax knowledge. Regarding perceptions about the need for tax education, there are significant differences between students who have received tax education and have not received tax education."

"Laporan magang ini membahas mengenai evaluasi atas praktik pengisian SPT Pajak Penghasilan pada PT ABC dan refleksi diri atas pengalaman magang yang telah dilakukan. Pengisian SPT ini dilakukan oleh Mirian Indonesia, sebagai konsultan bisnis dalam bidang perpajakan. PT ABC merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam usaha pertambangan yang dengan rutin membayarkan pajaknya sesuai dengan SPT setiap tahunnya. Evaluasi yang dilakukan dalam laporan magang ini terkait dua hal utama, yaitu pengisian pada formulir SPT 1771 dan lampiran khusus SPT. Evaluasi dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ.2014 mengenai Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan. Hasil dari evaluasi yang dilakukan adalah adanya kesesuaian dengan penilaian dari senior in charge dan beberapa hal yang kurang sesuai dengan petunjuk teknik yang ada pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-19/PJ.2014 mengenai Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan PajakPenghasilan Wajib Pajak Badan.

---

ABSTRACTThis report discusses the evaluation of corporate annual tax return filling at PT ABC and self reflection on the internship experience that has been done. The tax return filing was conducted by Mirian Indonesia, as a business consultant in the taxation field. PT ABC is a company engaged in the mining business that routinely pays taxes according to the annual tax return. The evaluation carried out on this report is related to two main things, filling in the SPT form 1771 and the special attachment of the annual tax return. The evaluation carried out based on the provisions in the Regulation of the Director Generalof Tax Number PER-19 / PJ.2014 regarding Instructions for Completing Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers. The result of the evaluation is the conformity with the assessment of the senior in charge and some things that are lacking in accordance with the technical Instructions in the Regulation of the Director general of taxation number PER-19/PJ. 2014 on the annual notice of Income tax law."

"Penelitian dilakukan untuk mengevaluasi penetapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai subjek dan atas Penghasilan OJK sebagai objek pajak. Analisis dilakukan karena DJP menetapkan OJK sebagai Subjek Pajak Penghasilan dan pungutan yang dilakukan OJK terhadap sektor jasa keuangan adalah objek pajak penghasilan, hal tesebut dapat menimbulkan isu pajak berganda (double tax) dikarenakan atas sisa pungutan tahun berjalan dan anggaran tahun berikutnya harus disetorkan OJK Ke Kas Negara. Penelitian ini menggunakan teori kedaulatan negara untuk mengevaluasi apakah penetapan tersebut telah berjalan sesuai undang-undang. Studi kasus menjadi metode yang dipilih bertujuan agar dapat memperdalam penelitian fenomena penetapan tersebut secara lebih dalam dan dapat memberikan saran bagi Otoritas Jasa keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Penelitian ini mendapatkan temuan bahwa Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan yang memiliki fungsi menjalankan salah satu tugas pemerintahan bukanlah subjek pajak murni dan penghasilan pungutan Otoritas Jasa Keuangan merupakan bagian dari PNBP sehingga tidak tepat jika dijadikan objek pajak.

---

This research was conducted to examine the determination of Otoritas Jasa Keuangan (OJK) as a tax subject and object by the Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP determines levies by the OJK on the financial sector related to tax objects, this can lead to double taxation problems depending on the remaining levies of the current year and the following year's budget must be submitted by the OJK to the Treasury. This study uses the state sovereignty theory to request that this stipulation is under statutory regulations. Case studies are the chosen research strategy to deepen the study of this determination phenomenon more deeply and can provide advice to the OJK and the DJP. Data were collected by interview method and document study. This study found that the OJK as a body that has the function of one of the purely administrative tasks and the translation of the OJK levy is part of PNBP so that it cannot be used using object tax."

"Laporan magang ini berisi evaluasi pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan orang pribadi ekspatrait yang dilakukan oleh KKP AB. Proses pelaporan SPT ini dimulai dari persiapan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, melakukan perhitungan yang diperlukan, dan pelaporan SPT tahunan. Evaluasi pelaporan SPT yang dilakukan KKP AB ini ditujukan untuk melihat apakah sudah ada kesesuaian dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, proses pelaporan SPT tahunan orang pribadi ekspatriat sudah efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku hingga saat penulisan laporan ini dibuat. Selain evaluasi, laporan ini juga berisi refleksi diri penulis selama mengikuti kegiatan magang di KKP AB sehingga penulis dapat berkembang ke arah yang lebih baik lagi.

---

This internship report contains an evaluation of the expatriate's tax return (SPT) reporting carried out by KKP AB. The tax return reporting process starts from preparing to collect the required data and information, carrying out the necessary calculations, and reporting the annual SPT. The evaluation of tax return reporting carried out by KKP AB is aimed at seeing whether there is conformity with the tax regulations in force in Indonesia. Based on the evaluation carried out, the process of reporting expatriate annual personal tax returns has been effective in accordance with the regulations in force at the time of writing this report. Apart from evaluation, this report also contains the author's self-reflection while participating in internship activities at KKP AB so that the author can improve himself."

"Laporan magang ini berisi evaluasi persiapan dokumen sidang sengketa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT SHM oleh Kantor Konsultan Pajak ABC. Pada laporan ini, evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian dan kelengkapan dokumen keperluan sidang sengketa yang disiapkan oleh PT SHM sebagai pihak Pemohon Banding. Selain itu, evaluasi juga dilakukan untuk menilai kesesuaian praktik keamanan data klien yang dilakukan Kantor Konsultan Pajak ABC sebagai kuasa hukum PT SHM. Berdasarkan evaluasi yang dilakukan, praktik persiapan dokumen sidang sengketa PPN PT SGM oleh oleh Kantor Konsultan Pajak ABC sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dan efektif sesuai dengan pedoman pengamanan data klien. Selaian evaluasi kesesuaian praktik persiapan dokumen, laporan magang ini juga berisi evaluasi diri penulis selama menjalani program magang di Kantor Konsultan Pajak ABC. Evaluasi diri ini bertujuan untuk pembelajaran dan pengembangan diri penulis di masa mendatang.

---

This internship report contains an evaluation of the preparation of documents for the Value Added Tax (VAT) dispute hearing of PT SHM by ABC Tax Consulting Firm. In this report, the evaluation is conducted to test the compliance and completeness of the hearing documents prepared by PT SHM as the Appellant. Additionally, the evaluation assesses the appropriateness of client data security practices implemented by ABC Tax Consulting Firm as the legal representative of PT SHM. Based on the evaluation conducted, the practice of preparing VAT dispute hearing documents for PT SHM by ABC Tax Consulting Firm is in accordance with applicable tax regulations and is effective according to client data security guidelines. Besides evaluating the compliance of document preparation practices, this internship report also includes a self-evaluation of the author during the internship program at ABC Tax Consulting Firm. This self- evaluation aims for the author's learning and development in the future."