Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemotongan simpanan nasabah merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh bank. Namun pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank sebagaimana yang telah dilakukan Standard Chartered Bank terhadap simpanan Agus Soetopo merupakan hal yang tidak biasa. Pemotongan simpanan tersebut telah menguras habis rekening Agus Soetopo. Hal itulah yang menjadi fokus pembahasan dalam skripsi ini. Skripsi ini membahas pemotongan simpanan nasabah secara sepihak oleh bank ditinjau dari peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang- undangan di bidang perbankan. Skripsi ini juga membahas hubungan hukum antara nasabah dan bank, macam produk dan jasa perbankan, perlindungan hukum bagi nasabah bank, beserta proses penyelesaian sengketa yang bisa ditempuh apabila terjadi sengketa antara nasabah dan bank.

---

AbstractWithholding customer account is thing that usually done by the bank. But unilateral withholding customer account by the bank, as has been done to Agus Soetopo account by Standard Chartered Banks, is unusual. This Withholding has drained Agus Soetopo account. That is the focus of discussion in this thesis. This thesis discusses unilateral withholding customer account by the bank in terms of legislation, particularly legislation in banking. This thesis also discusses the legal relationship between customer and bank, kind of banking products and services, legal protection for bank customers, and its dispute resolution processes that can be taken in case of disputes between customers and banks."

"ABSTRAK Skripsi ini membahas ketaatan pelaksanaan corporate social responsibility (CSR) atau yang juga dikenal dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) terkait beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sekaligus membahas pemenuhan kriteria mitra binaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dipilih PGN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif normatif-yuridis yang menghasilkan desain deskriptif. Dalam tulisan ini penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu segera mengundangkan peraturan pelaksana mengenai CSR; BUMN yang berkegiatan terkait sumber daya alam dapat mencontoh pelaksanaan CSR oleh PGN; BUMN melakukan sosialisasi program-program CSR-nya kepada masyarakat; dan masyarakat untuk memanfaatkan program-program CSR tersebut.

---

ABSTRACT This paper discusses the adherence of implementing corporate social responsibility (CSR) or also known as "tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan" by PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. (PGN) related to several laws and regulations applicable in Indonesia, as well as discusses the fulfillment of the community development partner of state-owned company criteria which had been selected by PGN according to the provisions of legislation. This study is a normative-juridical qualitative research that produces descriptive design. In this paper, the author suggests that the government should immediately enact the legislation about implementing the CSR; state-owned companies which their industry related to natural resources can follow PGN's CSR implementation; state-owned companies to socialize their CSR programs to society; society to utilize state-owned companies' CSR programs. "

"Penelitian ini menganalisis kedudukan bank tanah sebagai pemegang hak pengelolaan tanah ditinjau dari hak menguasai negara dan hak bangsa Indonesia serta  prospek bank tanah di Indonesia dibandingkan dengan negara  Belanda dan Perancis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui studi dokumen untuk mendapatkan data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep bank tanah dalam pengelolaan aset tanah negara diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Landasan hukum penerapan konsep bank tanah dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD RI 1945 dan UUPA, yakni hak menguasai negara dan hak bangsa Indonesia. Penyelenggaraan Bank Tanah harus dilakukan secara independen dengan tetap mengacu pada hukum positif dan kebijakan pertanahan di Indonesia. Bank Tanah di Indonesia tidak boleh dilaksanakan oleh pihak swasta dan harus berasaskan keterbukaan, akuntabilitas dan non-profit oriented. Prospek Bank Tanah yang menguasai tanah hak pengelolaan harus selaras dengan politik pertanahan dalam konstitusi dan UUPA. Contoh Praktik di Belanda dan Perancis  bertujuan untuk pembangunan perumahan dan membantu para petani dengan cara jual beli tanah, sewa menyewa, dan konsolidasi tanah dapat menjadi prospek Bank Tanah di Indonesia. Saran dalam penerapan Bank Tanah ke depannya Pemerintah sekiranya dapat membuat prioritas utama diantara dua pilihan yaitu dalam rangka mewujudkan tujuan konstitusi  dan harus mempelajari pelaksanaan  Bank Tanah seperti yang telah dilakukan oleh negara Belanda dan Perancis.

---

This study analyzes the position of the land bank as the holder of land management rights in terms of state control rights and the rights of the Indonesian nation as well as the prospects of land banks in Indonesia compared to the Netherlands and France. This research uses normative juridical research methods through document studies to obtain secondary data. The results of this study indicate that the concept of a land bank in managing state land assets is expected to create social justice for all Indonesian people. The legal basis for the application of the land bank concept can be found in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the UUPA, namely the right to control the state and the rights of the Indonesian people. The operation of the Land Bank must be carried out independently by still referring to positive law and land policies in Indonesia. Land Banks in Indonesia should not be implemented by the private sector and must be based on openness, accountability and non-profit oriented. The prospect of a Land Bank controlling land with management rights must be in line with land politics in the constitution and the Agrarian Law. Practice examples in the Netherlands and France are aimed at helping farmers by buying and selling land, leasing, and consolidating land, which can be a prospect for Land Banks in Indonesia. Suggestions for implementing the Land Bank in the future, if the Government can make the main priority between two options, namely in order to realize the constitutional objectives and must study the implementation of the Land Bank as has been done by the Netherlands and France."

"Di Indonesia, dewasa ini marak terjadi berbagai kasus penyimpangan penggunaan Letter of Credit akibat perilaku pengelola dan pemilik bank cenderung mengabaikan Customer Due Diligence (Prinsip Mengenal Nasabah). Penelitian ini dibuat untuk mengetahui ketentuan Letter of Credit dan Customer Due Diligence (Prinsip Mengenal Nasabah) di dunia internasional dan di Indonesia; serta menganalisis penerapan Customer Due Diligence (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam transaksi Letter of Credit pada salah satu bank di Indonesia. Metode penelitian kepustakaan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan jenis data sekunder (secunder data) dan didukung pula oleh wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Bank X telah menerapkan Customer Due Diligence (Prinsip Mengenal Nasabah) dalam prosedur penerbitan L/C pada PT Bank X dengan baik.

---

In Indonesia, nowadays, it is common for discrepancies of Letter of Credit because many bank directors tend not to follow The Customer Due Diligence principles. This research is made to find out the international and domestic rules of Letter of Credit and Customer Due Diligence; and also to analyze the implementation of Customer Due Diligence in the export-import transaction by Letter of Credit in one Indonesian Bank. This research is normative juridical based on library research and field research, primary data that has been taken in field research and secondary data is the data that collected from literature. This research has been done by conducting interviews. The result of this research shows that PT. Bank X?s implemence of Customer Due Diligence in Letter of Credit issuing procedure in PT. Bank X has been effective."

"Skripsi ini membahas sengketa pembatalan suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase khususnya dalam sengketa pembatalan Perjanjian Jasa Arranger antara PT. Central Investindo melawan Fransiscus Wongso dan Chan Shih Mei, ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan hasil deskriptif analitis yang akan menjelaskan bahwa berpegang pada kompetensi absolut arbitrase dan berdasarkan prinsip kompetenz-kompetenz, maka majelis arbitraselah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa pembatalan suatu perjanjian yang mengandung klausula arbitrase, dan di lain pihak pengadilan tidak berwenang. Penelitian ini juga menganalisis pandangan hakim pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili sengketa terkait dengan kompetensi dalam hal pembatalan perjanjian yang mengandung klausula arbitrase.

---

The focus of this study is the revocation of a contract containing an arbitration clause, specifically in dispute the between PT. Central Investindo v. Fransiscus Wongso and Chan Shih Mei according to the law on arbitration and also court decisions. This study uses a juridical-normative research method with descriptive analytical results which suggests that by upholding the absolute competence of arbitration and based on the principle of kompetenz-kompetenz, then the arbitral tribunal has the authority to rule on disputes regarding the revocation of a contract containing the arbitration clause, and on the other hand, the court of law has no jurisdiction regarding this matter. This study also analyzes the views of the district court, high court and Supreme Court in the case regarding jurisdiction in the revocation of a contract containing an arbitration clause."

"Skripsi ini membahas mengenai penyebab dari Telkomsel yang menguasai pasar lebih dari 50 dan bagaimana jika keadaan tersebut ditinjau dari UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU Persaingan Usaha . Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain yuridis normatif, dimana hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Telkomsel tidak terbukti melanggar Pasal 17 dan 25 UU Persaingan Usaha. Penelitian ini menyarankan bahwa dalam menetapkan jumlah dan lokasi pembangunan BTS dalam konteks operator telepon seluler, Pemerintah seharusnya menggunakan kewenangannya secara maksimal dalam melakukan evaluasi agar memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan oleh masing-masing operator tersebut telah mencakup dan merata di seluruh wilayah Indonesia atau setidak-tidaknya meng-cover tiga wilayah, yaitu high, medium, dan low area profitability; Regulator hendaknya mempertegas penerapan sanksi terhadap operator yang tidak mematuhi Rencana Dasar Teknis yang telah diajukan sebelumnya.

---

The focus of this study is about the cause of Telkomsel dominate the market more than 50 and what if the condition is reviewed by Law No. 5 Year 1999 Competition Act . This research is qualitative with juridical normative. This research explain that Telkomsel is not proven infringed the Article 17 and 25 of Competition Act. This research suggests that in determining the amount and location of the construction of base stations in terms of cellular operators, the government should use their authority to the fullest in evaluation of it, in order to ensure that the development which undertaken by each of these operators have covered and evenly distributed throughout Indonesia, or at least it has covered the high, medium, and low profitability areas regulators should strengthen the sanctions against operators who do not comply with the basic technical plan that has been proposed previously to the government. "

"Skripsi ini membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada sektor telekomunikasi khususnya pada hal penetapan tarif interkoneksi pada telepon seluler. Hal ini sedang marak menjadi perdebatan pada beberapa waktu terakhir. Pemerintah telah mengatur mengenai penetapan tarif interkoneksi di dalam Peraturan Menteri No. 8/Per/M.KOMINFO/02/2006 tentang Interkoneksi. Untuk itu perlu dilihat apakah bentuk penetapan tarif interkoneksi yang berlaku di Indonesia sudah sesuai dengan pengaturan tersebut sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelenggaraan penetapan tarif interkoneksi. Terdapat 2 bentuk pengaturan penetapan tarif interkoneksi yang di terapkan di dunia yaitu sistem simetris dan sistem asimetris yang mana pengaturannya diatur berbeda di tiap-tiap negara. Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif yang mana menggunakan peraturan-peraturan terkait dengan topik pembahasan. Dari penelitian yang dilakukan terhadap topik yang diangkat dapat disimpulkan bahwa metode penghitungan tarif interkoneksi yang tepat bagi Indonesia adalah metode penghitungan asimetris dikarenakan apabila menggunakan metode penetapan tarif secara simetris maka akan terdapat operator seluler yang dirugikan dan operator seluler yang diuntungkan dari metode tersebut sehingga memunculkan adanya unfair treatment. Terhadap hal tersebut maka penulis menyarankan bahwa metode penetapan tarif interkoneksi yang lebih tepat untuk dikembangkan saat ini adalah metode asimetris mengingat pentingnya semangat persaingan usaha yang tertuang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha.

---

This thesis is about to explain the problem that occurs in telecomunication sector, especially in the determination of interconnection fare in cellular phone. For the last couple of years, there are many discussions about this problem, that make this problem even more happening. The goverment already set this interconnection fare in the Peraturan Menteri No. 8 Per M.KOMINFO 02 2006 about interconnection. Therefore, the goverment should review again, that this determination of interconnections fare that exist in Indonesia is already suitable with the ministrial regulation, so that there is not any loss party in the determination of interconnections fare.

There are two forms of determination of interconnections fare, which is symmetrical system and asymmetrical system, which has the difference regulation in each country. The research that is been used in this thesis, is using the methods of juridical normative, which use the regulations that connected with the main topic.

From the research that done on each topic, there is some conclussion, that the count interconnection fare, that considered appropiate for Indonesia is the asymmetric count. The use of asymmentric count, is because if Indonesia use the symmetrical count, there will be cellular operator, that get benefit from those method, so that will be an unfair treatment. In consequence to this problem, the writer come to some suggestion, that the most appropiate method for determination interconnection fare is the asymmetry method, due to the business competition that written on Constitution of Business Competition."

"Pada skripsi ini penulis memiliki tiga pokok permasalahan. Pertama, mengenai hak-hak apa saja yang merugikan konsumen mobil Ford, kedua, kewajiban dan tanggung jawab apa saja yang dilanggar oleh PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha atas pernyataannya untuk menghentikan seluruh operasinya di Indonesia, dan ketiga, apakah hasil putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia telah memberikan pertanggungjawaban yang cukup serta telah melindungi hak-hak konsumen sesuai dengan pengaturan UU. No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan yang bersumber dari data primer, sekunder, dan tersier. Bahwa dalam skripsi ini penulis menyimpulkan PT Ford Motor Indonesia selaku pelaku usaha telah melanggar beberapa hak subjektif konsumen Ford dan telah melakukan beberapa tindakan yang dilarang dan melanggar beberapa kewajibannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen atas tindakannya membuat suatu keputusan bisnis yang mendadak untuk menarik seluruh operasi bisnisnya di Indonesia, serta berdasarkan putusan mediasi antara David Tobing melawan PT Ford Motor Indonesia, penulis menyimpulkan bahwa hak-hak konsumen masih dapat terancam apabila ada keadaan yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari dan masih adanya ruang bagi pelaku usaha untuk melarikan diri dan tidak menjalankan kewajiban serta tanggung jawabnya.

---

In this thesis the author main problems consist of three issues. First about Ford rsquo s consumer rights that have been harmed, second the violation against obligation and responsibilities violation did by PT Ford Motor Indonesia as the business owner relating to the action by stopping entire operations in Indonesia, and third whether the results of the mediation between David Tobing against PT Ford Motor Indonesia has provided enough accountability and protected consumer rights in accordance with the Law No. 8 in 1999 on the protection of consumer. In this thesis author use the juridical normative research method by using a secondary data collected through literature study techniques derived from primary, secondary, and tertiary data. In this thesis the author concludes PT Ford Motor Indonesia as business owner violated some of the subjective rights of the Ford rsquo s consumer and did some actions that are prohibited and violates some of its obligations as set forth in the consumer protection laws over his action made a sudden business decisions by pulling the entire operation of his business in Indonesia, as well as upon the verdict of mediation between David Tobing against PT Ford Motor Indonesia, the author conclude that consumer rights can still be threatened if there are unwanted circumstances occur in the future and there is still room for business owner to escape and not doing their obligations and responsibilities."

"Skripsi ini menganalisis mengenai tindakan anti persaingan yang menyebabkan tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada awalnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU menduga bahwa tingginya tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura yang ditetapkan oleh sejumlah perusahaan Singapura merupakan kartel yang dilarang oleh Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Akan tetapi, tindakan anti persaingan yang secara substansial lebih tepat dalam kasus tarif angkutan peti kemas Batam-Singapura adalah penetapan harga yang dilarang oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena dalam kasus ini tidak terdapat pengaturan produksi atau pemasaran. Selanjutnya, perusahaan Singapura yang terlibat dalam kasus penetapan harga tersebut bukanlah merupakan pelaku usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Indonesia, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dapat berlaku secara optimal dan efektif terhadap kasus tersebut. Skripsi ini juga membahas mengenai keberlakuan UU Nomor 5 Tahun 1999 untuk diterapkan secara ekstrateritorial terhadap tindakan anti persaingan yang bersifat lintas negara dengan mempertimbangkan doktrin-doktrin hukum persaingan usaha yang ada di berbagai negara. Dalam menindaklanjuti kasus ini, sangat diperlukan adanya amandemen terhadap UU Nomor 5 Tahun 1999, sehingga Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat berlaku secara optimal pada tindakan anti persaingan yang membutuhkan penerapan hukum persaingan usaha ekstrateritorial.

---

This thesis analyzes problems related to alleged cross border anti competitive conduct on container liner shipping price between Batam Singapore that had been fixed by the Singapore entities using juridical normative methodology. In this case, Competition Comission of Indonesia Komisi Pengawas Persaingan Usaha or KPPU alleged that expensive rate of the container liner shipping price is considered as cartel prohibited by the Article 11 of the Law Number 5 of 1999. However, it rsquo s more proper to consider the expensive rate of the container liner shipping price is substantially caused by price fixing that is prohibited by Article 5 of the Law Number 5 of 1999 because there is no evidence that the Singapore entities had determined the production and marketing of the product. Moreover, the Singapore entities involved in this case are not undertakings that established, located, or conducting action in the teritorial jurisdiction of Indonesia, and therefore the Law Number 5 of 1999 can not be applied toward them effectively and optimally. This thesis also examines the enforceability of the Law Number 5 of 1999 to be applied extraterritorially against cross border anti competitive conduct by considering competition law doctrines used in various countries. In this case, the amendement of Law Number 5 of 1999 will truly support the Indonesia rsquo s competition law to be applied extraterritorially in the most effective and optimal way."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang Putusan KPPU No. 21/KPPU-L/2015 yang menyatakan bahwa PT ASTIL terbukti melanggar pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 dalam penguasaan pembelian rumput laut hasil Sumba Timur. PT ASTIL merupakan pembeli tunggal atau menguasai pasokan rumput laut jenis E. Cottoni hasil Sumba Timur. Menurut majelis Komisi PT ASTIL telah melakukan hambatan pasar terhadap calon pembeli potensial dengan cara membuat perjanjian dengan pengepul yang memiliki klausula kewajiban menjual ke PT ASTIL dan dengan adanya catatan rekomendasi Dinas Perikanan dan Kelautan yang dibuat Ir. Maxon M. Pekuwali yang sekaligus menjadi Pemegang Saham dan Komisaris PT ASTIL. Terhadap permasalahan diatas dilakukan penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Komisi tidak tepat dalam melakukan perhitungan jumlah pangsa pasar PT ASTIL. Padahal, pendekatan pasal 18 UU No. 5 Tahun 1999 adalah rule of reason, dimana salah satu syaratnya adalah penguasaan pasar lebih dari 50 . Majelis Komisi tidak memperhitungkan pembeli rumput laut lain dan hanya memberikan pernyataan bahwa PT ASTIL melakukan penguasaan pasokan dan merupakan pembeli tunggal. Oleh karena itu, maka unsur penguasaan pembelian menjadi tidak terpenuhi dan menjadikan putusan akhir tidak tepat.

---

ABSTRACTThis thesis discussed about the Commission 39 s decision of KPPU No. 21 KPPU L 2015 which states that PT ASTIL proven violating Article 18 of Law No. 5 of 1999 about purchase mastery of seaweed product East Sumba. PT ASTIL is a single buyer or controlling the supply of seaweed type E. cottoni. The Judges declared that PT ASTIL conduct market barriers to potential buyers by making agreement with collectors with the clause oblige sell to PT ASTIL and records recommendation Department of Fisheries and Marine Resources created by Ir. Maxon M. Pekuwali which become shareholders and commissioners PT ASTIL. Based on above problems, do research using normative judicial method. Results of research addressing that commission did not appropriate in calculating the amount of the market share of PT ASTIL. Besides, approach to article 18 are rule of reason. one of the requirements is a market share of more than 50 . Commission did not take into account other buyers seaweed. Therefore, the element of mastery purchase being unfulfilled and makes the final decision was not appropriate."