Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kapal taut memiliki keunggulan-keunggulan dibandingkan dengan angkutan lainnya, diantaranya adalah kapal memiliki nilai ekonomis dalam kapasitas daya angkutnya yang besar meskipun kecepatannya lambat. Tingginya biaya operasional dan biaya perawatan yang dibutuhkan dalam membeli kapal menjadi pertimbangan bagi perusahaan-perusahaan sehingga mendorong untuk melakukan perjanjian carter kapal tongkang sebagai salah satu bentuk perjanjian yang bersifat timbal balik dan mengatur hak dan kewajiban para pihak. Masalah wanprestasi merupakan masalah yang sulit dibuktikan apabila dikaitkan dengan keadaan memaksa (force majeure) terlebih lagi apabila hal tersebut tidak diperjanjikan secara tegas oleh para pihak.Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan, yaitu dengan mempelajari draft perjanjian carter kapal tongkang dan menggunakan metode wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Penelitian ini memberikan penjelasan tentang masalah-masalah hukum yang timbul dari perjanjian yang dibuat di bawah tangan dimana bentuk dan kekuatan pembuktiannya berbeda dengan akta otentik dan bagaimana penyelesaian masalah yang diatur dalam perjanjian carter kapal tongkang pada PT. ANWAR DHARMA LUBIS (ADL) EXPRESSINDO. Segala perselisihan yang timbul akibat dibuatnya perjanjian carter tersebut diselesaikan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, bilamana tidak tercapai suatu kesepakatan maka para pihak menyelesaikan masalah tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur."

"Perilaku Notaris yang baik dapat diperoleh dengan berlandaskan antara lain pada Kode Etik Notaris. Dengan demikian, maka Kode Etik Notaris mengatur mengenai hal-hal yang hams ditaati oleh seorang Notaris didalam menjalankan jabatannya dan juga di luar menjalankan jabatannya. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur bahwa Organisasi Notaris bertugas untuk menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris. Pasal 82 UUJN mengatur bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Notaris. Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah satu-satunya Organisasi Profesi Notaris yang diakui Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02-PR.08. 10 tahun 2004. Sampai saat ini belum terwujud satu wadah Organisasi Notaris, karena masih ada beberapa Organisasi Notaris diluar INI. Hal tersebut menjadi hambatan bagi INI untuk melakukan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jika ada pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi diluar INI. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, dengan alat pengumpul datanya adalah studi dokumen dan metode penelitian lapangan, dengan alat pengumpul datanya adalah melalui wawancara terstruktur dengan para narasumber yang memberikan informasi yang diperlukan. Setelah melakukan penelitian dan analisa maka penulis menyimpulkan bahwa penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris di INI tidak menemukan hambatan karena berjalan sesuai dengan ketentuan UUJN. Tetapi penegakkan hukum terhadap pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI mempunyai hambatan, karena INI tidak punya kewenangan untuk menangani kasus pelanggaran Kode Etik Notaris diluar INI. Jalan keluar untuk hambatan tersebut dapat dilakukan dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) atas saran dan pendapat dari INI. MPP dapat menerapkan pasal 17 huruf i UUJN terhadap kasus yang menyangkut perilaku Notaris yang bertentangan dengan Norma Agama, Kesusilaan atau Kepatutan."

"Notaris H.M.Z. Selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) telah Melakukan Pelanggaran yang sangat Merugikan klien atau penghadapnya yang bernama H. Pahala Simanjutak, SE, MM., sebagaimana ternyata dalam Putusan MPP (Majelis Pengawas Pusat) Notaris nomor: 12/B/Mj. PPN/2009 Tanggal 4 November 2009, adapun pelanggaran yang dilakukannya dalam Putusan Tersebut adalah tidak membacakan Akta Jual Beli Tanah di hadapan Para Penghadap, penandatanganan Akta tidak dilakukan dihadapan Notaris H.M.Z. selaku PPAT, dan Perubahan nama Pembeli tanpa sepengetahuan Penjual. Ketiga pelanggaran yang disebutkan diatas adalah sangat fatal untuk jabatan Profesi Notaris/PPAT, karena pelanggaran tersebut dapat menghilangkan otentisitas suatu Akta, dan juga demikian berakibat merugikan Klien atau penghadap. Kerugian yang dialami oleh penghadap H. Pahala Simanjutak, SE, MM. karena tidak mendapatkannya uang atas penjualan Tanah miliknya adalah sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), oleh karena nya Penghadap H. Pahala Simanjutak, SE, MM. melaporkan perkara ini ke Majelis Pengawas Daerah Notaris, kemudian di teruskan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris, lalu diputuskan oleh Majelis Pengawas Pusat Notaris. Pada akhirnya Notaris H.M.Z. selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan dari jabatannya sebagai Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis dan wawancara dengan empat narasumber. Metode analisa data secara kualitatif sehingga bentuk hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Menurut hasil penelitian ini, penulis berpendapat bahwa dari sanksi yang diterima oleh Notaris H.M.Z. selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan pelanggaran yang dilakukannya serta kerugian yang diderita oleh Klien/penghadapnya adalah tidak sebanding atau tidak sesuai, karena itu perlunya tindakan lanjut dari pihak yang dirugikan terhadap Notaris H.M.Z selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) agar mendapat sanksi yang sepantasnya.

---

Notary Public H.M.Z Acted as PPAT (The Land Deed Maker Official) has Carried out Violation that very diverse to clients or the appearear named H. Pahala Simanjuntak, SE, MM, as stated in The Decision of MPP (Central Controlling Assembly) Notary Number: 12/B/Mj. PPN/2009 In November 4th 2009, as to the violation done in The Related Decision was not reading The Land Purchase Certificate before The Appearers, signatory of the Certificate was not executed before Notary Public H.M.Z as PPAT (The Land Certificate Maker Official), and Name Alteration of Purchaser with no knowledge of Seller. The third violation mentioned above is highly fatal for the function of Notarial Public Profession / PPAT, due to the violation can make disappear authenticity of the Certificate, and also it can be resulted in harm Client or the Appearer. The Damage suffered by the appearer H. Pahala Simanjuntak SE, MM, due to he didn't get the money on the Land sale owned i.e. amounted to IDR. 300,000,000.- (Three hundred million rupiah), thusly the Appearer H. Pahala Simanjuntak, SE, MM reported this case to The Controlling Assembly of Notarial Area, and then forwarded to Controlling Assembly of Notarial Area, and decided by The Controlling Assembly of Notarial Area. At last Notary Public H.M.Z. as PPAT (The Land Certificate Maker Official) was fined a sanction in form of layoff for three (3) months from the function as Notary Public. This research is use the juridical normative approach method since pressing on the secondary data usage or in form of written law and interviewed with four resource persons. The data analysis method qualitatively so that the research form in analytical descriptive Following to the research, writer argue that from the sanction received by The Notary Public H.M.Z as PPAT (The Land Certificate Maker Official) with the violation he did as well as the loss toward Notary Public H.M.Z as PPAT (The Land Certificate Maker Official) in order to get a proper sanction."

"Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan Notaris dan PPAT dalam praktik jual beli tanah hak milik dan bagaimana penyelesaian masalah-masalah yang muncul dalam pelaksanaan jual beli tanah hak milik yang aktanya dibuat di hadapan Notaris yang merangkap jabatan sebagai PPAT di luar wilayah jabatan Notaris. Khususnya mengenai kewenangan seorang Notaris dan PPAT dalam membuat aktanya sesuai dengan wilayah jabatannya, dan akibat hukum terhadap Notaris dan PPAT terhadap pribadi dan akta yang dibuatnya. Dalam penulisan tesis ini metode penelitian yang dipakai adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif melalui pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan dan juga melakukan wawancara secara tertulis untuk mengetahui kejelasan mengenai akibat hukum terhadap pelanggaran wilayah jabatan oleh Notaris dan PPAT selaku pejabat umum.

---

Method research that were using in this thesis is a literature method which has a normative jurisdiction through secondary data collection that contains of literature materials and conducting in written interview in order to learn the clarification of causal law of office breaking area by notary and PPAT as general public, The purpose of this research is to learn on how notary and PPAT?s role in making a transaction Deed, the deed drawn up before the notary whom also act as land deed maker outside the notary office. Particularly of Notary and PPAT authorization in which the deed issue must in accordance with their position area and what consequence of office breaking area by law for Notary and PPAT for the notary themselves and Deeds are made shall be reviewed by Constitution number 30 year of 2004 and Notary Ethical Code. During his service a Notary has not only posses a law skills but he must responsible and nobility and ethic manner, therefore it is important for Notary to comprehend and understood of which action shall be determined as breaking the Law or Ethical Code and of what sanction would be imposed to whom committed the violation of law."

"Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan membuat akta secara otentik. Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab notaris selaku pejabat umum sering melakukan pelanggaran kode etik. Salah satu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh notaris adalah pembuatan akta pencabutan kesaksian dalam persidangan yang bukan merupakan kewenangannya. Oleh karena itu, Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi berdasarkan pada Kode Etik Notaris dan Undangundang Jabatan Notaris. Selain itu, akibat perbuatannya tersebut yang merupakan perbuatan melawan hukum, notaris dapat juga dikenakan sanksi pidana dan perdata.

---

Notary is a public official who has the authority to make the authentic deed. In the performance of duties and responsibilities, notary as a public officials often violate the code ethics. One of the ethical violation is committed by a notary deed revocation of testimony in the trial which is not an authority. Therefore, the Notary may be penalized based on the Code of Ethics and the Law of Notary. In addition, due to the actions which are against the law, notaries can also be subject to criminal sanctions and civil."

"ABSTRAKDalam melakukan transaksi jual beli tanah, adakalanya para pihak yang berkepentingan berhalangan hadir, oleh karena itu dibuatlah suatu surat kuasa. Dalam kenyataannya pembuatan surat kuasa walaupun sudah mendapat persetujuan antara kedua belah pihak tetapi terkadang masih menimbulkan permasalahan hukum dimana salah satu pihak menyangkal akan keabsahan surat kuasa tersebut. Upaya hukum yang dilakukan para pihak yaitu dengan cara menggugat. Dalam tesis ini dianalisa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 261/Pdt.G/2011/PN.KSP Tanggal 19 Agustus 2011. Pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana keabsahan dari surat kuasa jual beli tanah dan apakah gugatan yang diajukan suami kepada istri sah terkait surat kuasa jual mengenai jual beli tanah yang dibuat olehnya untuk istrinya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan secara yuridis empiris Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif induktif. Berdasarkan hasil penelitian tentang keabsahan surat kuasa jual mengenai jual beli tanah, maka Surat kuasa jual adalah sah.Gugatan yang diajukan oleh suami terhadap isteri terkait dengan surat kuasa jual mengenai menjual tanah, dihubungkan dengan Kasus adalah tidak sah.

---

ABSTRACTIn conducting land transactions, sometimes the parties unable to attend, so they invented a power of attorney letter. In fact, making a power of attorney letter, although it is approved by both parties but sometimes still raises legal issues which one party will deny the validity of a power of attorney. Legal efforts undertaken by the parties that sue. In this thesis analyzed Verdict of Indonesia Supreme Court number 261/Pdt.G/2011/PN.KSP Date August 19, 2011. The main problems discussed in this thesis is how the validity of a power of attorney if the sale and purchase of land and the husband filed a lawsuit related to the legal wife power of attorney regarding the sale and purchase of land sales made by him to his wife. The method used is descriptive analysis juridical approach empirical data used are primary data and secondary data. Data collection tools through library research. Data analysis method used is inductive method of qualitative analysis. Based on the results of research on the validity of a power of attorney regarding the sale and purchase of the land sale, the selling power of attorney is sah.Gugatan filed by the husband against the wife associated with the sale of the power of attorney to sell the land, be linked to the case is illegal."

"Penelitian ini dilatarbelakangi putusan majelis hakim dalam perkara nomor 42/PDT.G/2013/PN.PBR pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang putusannya telah membebaskan seorang Notaris dari gugatan perbuatan melawan hukum atas tindakannya yang telah terbukti merubah isi minuta akta sesuai hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Riau yang dituangkan dalam putusan nomor 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Sedangkan faktanya pihak Penggugat telah mengalami kerugian milyaran rupiah atas tindakan Notaris tersebut. Atas pertentangan kedua putusan tersebut dan tindakan Notaris yang merubah isi minuta akta yang menimbulkan kerugian di pihak lain, maka sudah seharusnya diteliti mengenai bagaimana tanggung jawab dari- dan sanksi terhadap Notaris yang merubah isi minuta akta.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan (library research) untuk mendapatkan bahanbahan atau data-data sekunder berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan.

---

Background of this research was triggered by the verdict?s of Pekanbaru District Court Panel of Judges in case number 42/PDT.G/2013/PN.PBR, whose decided to freed a Notary from a tort lawsuit over its action that have been proven modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed as corresponding to examination results of Regional Supervisory Council of Notaries of Riau Province as outlined in verdict number 02/PTS/MJ/PWN.Prov Riau/XI/2012. Matter of fact, the Plaintiff has suffered from losing billions of rupiah caused by the Notary action. Over the contradiction of these verdict and Notary action modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed alongside causing harm to others, then a research should be conduct in respect of how the responsibilty from- and the sanction to Notary that modifying the contents of such an authentic copy of a notarial deed.

This research is using a normative juridical approach with analytical descriptive reseacrh specification. Data collection techniques is using library research method to obtain materials or secondary data in the form both of primary legal materials and secondary legal materials that were analyzed qualitatively to answer the submitted research question."

"Protokol ialah kumpulan arsip negara yang harus disimpan dan diterima oleh Notaris. Setiap Notaris mempunyai kewajiban dan kesediaan untuk menerima protokol dari Notaris lain. Pertanggungjawaban Notaris terhadap setiap akta yang dibuatnya diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yakni pertanggungjawaban tersebut dapat di tafsirkan adalah seumur hidup notaris. Dari setiap akta-akta yang dibuat oleh notaris tersebut apabila menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga maka para pihak tersebut dapat melakukan penuntutan ataupun gugatan melalui Pengadilan, termasuk Notaris pemegang protokol sebagaimana ternyata dalam Putusan Nomor 22/Pdt/2012/PT.JBI tanggal 15 Agustus 2012, dimana terdapat 2 (dua) Notaris sebagai pemegang protokol Notaris yang telah meninggal dunia yakni Rober Faisal, S.H (selaku pemegang protokol dari Notaris/PPAT Hasiholan Situmeang, S.H) dan Juliani Martha, S.H, Mkn. (selaku pemegang protokol dari Notaris/PPAT Nani Widiawati, S.H) ikut dipanggil dalam pengadilan, diputuskan membayar uang paksa serta membayar perkara sedangkan mereka bukanlah pihak yang terlibat secara langsung dalam pembuatan akta yang menjadi objek gugatan, oleh karena akta jual beli yang dibuat oleh notaris yang telah meninggal dunia dinyatakan batal demi hukum akibat adanya pemalsuan surat kuasa jual. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bentuk pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi pemegang protokol notaris yang digugat oleh pihak ketiga terkait dengan salah satu protokol notaris yang disimpannya.

---

Protocol is the national archives should be stored and received by the Notary. Each Notary has a responsibility and a willingness to accept the protocol of other Notary. Notary accountability for every act he made in Article 65 of Law Notary Department namely accountability can be construed is a lifetime notary. From each of the acts done by the notary when incurring losses for third party then the party can do through court prosecution or suit, including holders Notary protocol as stated in Decision No. 22/Pdt/2012/PT.JBI 15 August 2012 , where there are 2 (two) as the holder of Notary protocols that have died they are Rober Faisal, SH (protocol holder of Notary / PPAT Hasiholan Situmeang, SH) and Martha Juliani, SH, NSC. (protocol holder of Notary / PPAT Widiawati Nani, SH) follow called in court, it was decided to pay the money to pay the compulsory and while they are not parties directly involved in the manufacture of the object class action act, because the deed of sale made by the deceased notary declared annulled by law as a result of selling counterfeit letter of authorization. Applied research is normative juridical to learn more about the forms of accountability and legal protection for share holders who sued the notary protocol by third parties associated with one of the notary protocol that he or she keep."

"ABSTRAKLembaga Leasing yang diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1974 merupakan perwujudan dari usaha pemerintah untuk mencari alternatif pembiayaan bagi perusahaan perusahaan yang memerlukan barang-barang modal yang berteknologi tinggi serta mahal harganya. Arti pentingnya lembaga ini makin terasa dalam masa di mana pemerintah terpaksa menjalankan kebijaksanaan uang ketat, sehingga pembiayaan secara konvensional melalui lembaga perbankan dirasakan sangat sulit diperoleh. Meski di dalam praktiknya lembaga ini dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan yang cukup dapat diandalkan, namun perlu juga dicermati berbagai permasalahanhukum yang timbul berkenaan dengan masuknya lembaga yangberasal dari sistem hukum asing tersebut ke dalam SistemHukum Perikatan Indonesia, untuk kemudian dicarikan jalankeluarnya, sehingga lembaga ini dapat berkembang dengan baik dalam Sistem Hukum Perikatan Indonesia."

"Tesis ini ini bertujuan untuk mengetahui (1) implikasi hukum perjanjan simulasi yang terjadi dalam kasus jual beli yang obyeknya hak atas tanah yang dimulai dengan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris H. T. A. SH. pada tanggal 03 Seotember Nomor 11 Tahun 2010 i yang diiikuti dengan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Notaris yang merangkap PPAT, S. B. SH.,SpN pada tanggal 26 Oktober 2010 dengan Nomor 1471/2010 sesuai duduk perkara dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pada putusan Mahkamah Agung Nomor 2253/K.Pid/2012 Dan (2) kewenangan kewajiban dan ,larangan Notaris yang merangkap Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam pembuatan Akta pada kasus tersebut dan apa sanksi yang dapat dikenakan terhadapnya apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut.Penelitian ini bersifat Normatif yaitu mengkaji hukum secara teoritik dan normative yang lazim di kenal dengan law in books. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implikasi perjanjian simulasi terhadap terdakwa/ M. G alias AOK dalam kasus tersebut adalah mengadili terdakwa/ M. G alias AOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "penipuan" dan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.(2) Kewenangan , kewajiban dan larangan Notaris yang merangkap PPAT, yaitu S. B. SH.,SpN dalam melaksanakan jabatannya untuk membuat Akta Jual Beli tersebut telah melanggar pasal 101 Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dengan tidak hadirnya para pihak dalam pembuatan Akta Jual Beli dihadapan Notaris yang merangkap PPAT, S. B. SH.,SpN sehingga pembuatan Akta Jual Beli tersebut dinyatakan tidak benar dan pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran berat dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Jabatan Notaris maupun Kode Etik Profesi Notaris.

---

This thesis aims to determine (1) the legal implications covenant simulation in the case of the sale and purchase of land rights object that begins with the Deed of Sale and Purchase Agreement before a Notary H. T. A. SH. date 03 Seotember 2010 with No. 11 that followed by the Sale and Purchase Deed done by Notary who doubles PPAT, S. B. SH.,SpN on 26 October 2010 with the No. 1471/2010 in accordance sitting judges case and consideration in deciding the case on The Supreme Court decision No. 2253 / K.Pid / 2012 And (2) the authority and obligation, prohibition concurrent Notary in making Deed in such cases and what sanctions can be imposed against him in the event of such violation. This study is the Normative including reviewing theoretical and normative law commonly known by the law in books.The results showed that (1) Implications of simulation agreement against the accused / M. G alias AOK is to hear the defendant / M. G alias AOK has been proven legally and convincingly to have committed the crime of "fraud" and impose sanctions imprisonment for 3 (three) year. (2) the authority, obligations and restrictions that doubles Notary PPAT, namely S. B. SH.,SpN in carrying out his post to make the Sale and Purchase Deed has been violated article 101 Regulation of the Minister of State Agrarian / Head of the National Land Agency Number 3, 1997 the absence of the parties in the front of of Notary who doubles PPAT, S. B. SH.,SpN so that the Deed of sale and purchase of the stated incorrect and such breach constitutes a serious violation and may be penalized in accordance with the Act and the Code Notary Notary Profession ethics."