Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tentang sikap pemerintah RRC terhadap gerakan Falun Gong dalam periode 1992-2002 dilakukan sejak Mei 2006_Juni 2007. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui alasan utama dari berbagai alasan yang dikemukakan pemerintah RRC menyikapi aktivitas kelompok olahraga qigong, Falun Gong. Pengumpulan data dilakukan melalui pencarian informasi di buku, artikel,internet, jurnal ilmiah, dan surat kabar. Dari korpus data dan analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa Falun Gong setelah dilarang pada tanggal 22 Juli 1999 menjadi semakin politis dengan semakin meningkatnya intensitas aksi protes Falun Gong. Tuntutan dalam aksi tersebut cukup banyak, di antaranya meminta pemerintah RRC mengakui Falun Gong, pembubaran Partai Komunis Cina (PKC), dan pengadilan bagi mantan presiden RRC, Jiang Zemin. Sedangkan sikap pemerintah RRC yang menentang aktivitas kelompok olahraga qigong ini dilandaskan pada dua alasan utama, yaitu untuk menjaga stabilitas sosial politik dalam kerangka pembangunan ekonomi dan untuk mencegah munculnya oposisi bagi pemerintah sendiri dan PKC."

"Skripsi ini membahas tentang perusahaan negara sejak berdirinya RRC yang menerapkan sistem perekonomian terpusat sampai pada privatisasi diterapkan, tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perusahaan negara berkembang dari masa ke masa dan untuk mengetahui bagaimana privatisasi mempengaruhi perusahaan negara maupun perekonomian RRC. Skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan menyusun data dan fakta yang telah dikumpulkan menjadi bentuk deskripsi lalu diakhiri dengan analisa penulis. Privatisasi merupakan suatu tindakan kapitalis yang dilakukan Barat, namun RRC sebagai negara sosialis turut melakukan privatisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa privatisasi tidak saja memberikan hasil yang positif bagi perusahaan, juga memberikan manfaat bagi negara dilihat dari berkembangnya sektor swasta dan meningkatnya pendapatan negara.

---

This thesis discusses state-owned enterprises (SOE) since the PRC, which implemented centralized system, was founded until privatization came into power. The objective of this thesis is to study the development of SOE and how privatization affected SOE and the PRC. The descriptive-analysis method is used in this thesis by compiled data and facts which then were described and finally conducted. Privatization is a capitalist act implemented by the Western countries, but in contrary, PRC as a socialist country also implemented the same policy. The result of the study shows that privatization not only generating positive impacts to SOE but also to the country seeing how private sector flourished and national income increased."

"Skripsi ini membahas hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing (1927-1933). Bagaimana hubungan keduanya dapat dilihat melalui kebijakan Pemerintah Nanjing terhadap pengusaha Shanghai. Kebijakan ini tercermin melalui peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kuomintang terhadap Asosiasi Pengusaha Shanghai. Kebijakan Chiang Kai-shek sebagai presiden dan T.V Soong sebagai mentri keuangan pemerintah Nanjing juga berpengaruh terhadap hubungan keduanya. Selain itu, skripsi ini juga membahas bagaimana hubungan pengusaha Shanghai dan pemerintah Nanjing yang tercermin dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi antara tahun 1927-1933. Skripsi ini menyimpulkan bahwa pengusaha Shanghai tidak memiliki peran politik yang signifikan pada masa pemerintah Nanjing. Selain itu, pengusaha Shanghai juga tidak dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Nanjing.

---

The Focus of this study is the relation between Shanghai Businessmen and Nanjing government (1927-1933). The relation between them can be seen through the Nanjing Governments policy toward Shanghai Businessmen. This policy was reflected by the regulations issued by Nanjing government toward the Shanghai Businessmen Association. The policy of Chiang Kai-shek as the President and the policy of T.V Soong as the Financial Minister toward Shanghai Businessmen will represent the relation between them. Besides, this thesis also analyzes how Shanghai Businessmens relation with Nanjing Government, which describe on the events happened between 1927 and 1933. As a conclusion, Shanghai businessmen didn't have a significant political role during Nanjing government era. They were also not able to exercise considerable political influence on government decision-making."

"Penelitian ini mengenai penetapan kebijakan ekonomi dan amandemen konstitusi oleh RRC, tujuannya ialah untuk mencari tahu akibat yang ditimbulkan oleh perubahan sistem ekonomi yang dibuat pemenrintah RRC terhadap pengusaha swasta dan mencari tahu bagaimana cara pemerintah RRC mengakomodasi pengusaha swasta"

"Skripsi ini membahas mengenai Teori 'Tiga Perwakilan' yang dibuat oleh Jiang Zemin dan disahkan pada November 2002, dalam sosialisme berkarakteristik Cina. Sejak berdirinya RRC pada tahun 1949, PKC merupakan pemegang otoritas tunggal di Cina. Sejak berdirinya sampai saat ini, PKC menggunakan ajaran Marxisme-Leninisme, Pemikiran Mao dan Teori Deng Xiaoping sebagai pedomannya. Pemikiran Mao dan Teori Deng merupakan bentuk sinifikasi dan pengembangan Teori Marxis-Leninis terhadap situasi Cina. Partai Komunis Cina merupakan partai pelopor kelas petani dan buruh. Pada tahun 2000-2002, Jiang Zemin membuat Teori Tiga Perwakilan untuk mengakomodir kepentingan pengusaha swasta di dalam PKC dan juga masyarakat. Teori ini juga adalah bentuk sinifikasi teori-teori sebelumnya terhadap kondisi Cina dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini. Pengusaha swasta merupakan salah satu komponen pembangun sosialisme berkarakteristik Cina, dimana bersama dengan petani, buruh dan elemen lainnya mewujudkan cita-cita sosialisme Cina yang makmur dan sejahtera.

---

This thesis would like to analyze the Theory of 'Three Represents' of Jiang Zemin, which is initiated in November 2002 within socialism with Chinese characteristics. Since its establishment in 1949, CCP as the sole authority of China uses Marxism- Leninism of Chairman Mao and Deng Xiaoping's theory as the guidance in policy making. Mao's thoughts and Deng's theory are the development and manifestation of Leninism and Marxism in Chinese contexts. CCP was originally created to accommodate the interests of two classes the labors and the farmers. In 2000- 2002, Chairman Jiang, the 3rd generation of Chinese leader, initiated a theory of 'Three Represents', to accommodate the interest of private entrepreneurs (the new class) within CCP and the nation. This theory is a form of Chinese adjustments toward globalization nowadays. Private entrepreneur is one of the components of development in socialism with Chinese characteristics together with the farmers, the labors and other elements."

"This research entitled Cirebon district`s Woman Workers worked in Saudi Arabia in 1983-1990. The beginning of 1983 is determined as the starting point of this researches. Since sending all Woman Workers officially to Saudi Arabia was coordinated by the government, it is effected the number of Woman Workers to Saudi Arabia, meanwhile in 1990 was become deadline of the research. When the Gulf War happened, it brought impact to the Indonesian`s Woman Workers included Cirebon district. The purpose of this research is to analyze the Cirebon`s Woman Workers have become workers in Saudi Arabia since 1983 - 1990 and explore the problems that emerged and faced by Cirebon`s. Therefore, which could be a useful input and information to the government for giving better attention to the fate of Woman Workers that working in informal sector overseas, in the Saudi Arabia in particular. The Cirebon district is known as one of producer of rice in northern shore of Java. Ironically, majority of its people are poor, it caused this district as one of the biggest source of Woman Workers is being sent to Saudi Arabia. Mostly, they are farmers. But, their activities in farming is less than before after implementation of intensification and modernization of farming sector. Especially, for the Woman Workers. The development program is purposed to increase the production quantity less attention to the social and economy impact. The plantation of International Rice (IR) and the use of huller machine have marginally the Woman Workers are dominant than men, particularly at the harvest time. But when the program implemented the Woman Workers were replaced by men. The limited skill and low education of the woman workers in Cirebon make them difficult to enroll the government and private institution, while the opportunity to work in the farming fields are also limited. The decision of Minister of Manpower No.149/Men/83 which make easier procedure of sending workers to Saudi Arabia without payment charges, is providing opportunities for their subsistence by going to Saudi Arabia particularly they are also Moslem in majority. So, the motive of Woman Workers from Cirebon to Saudi Arabia is not only for economic purpose but also for eschatological reasons. In fact, delivering Cirebon`s Woman Workers to work in Saudi Arabia is definitely different with hoped. According to them who work in Saudi Arabia, generally in informal sector. In this sector, their right and obligation is depended on the employer. Therefore, their position is vulnerable which at the end have created many problems in personally, family, and the neighborhood.

---

Penelitian ini berjudul Tenaga Kerja Wanita Kabupaten Cirebon Yang Bekerja di Arab Saudi Tahun 1983-1990. Tahun 1983 dijadikan batasan awal karena sejak saat itu pengiriman TKW ke Arab Saudi dilakukan secara resmi oleh pemerintah, yang berdampak pada peningkatan jumlah pengiriman TKW ke Arab Saudi, sedangkan tahun 1990 dijadikan batasan akhir penelitian ini karena pada tahun tersebut terjadi perang teluk yang kemudian berdampak pada TKW asal Indonesia, termasuk TKW asal Kabupaten Cirebon. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon bekerja menjadi TKW di Arab Saudi pada tahun 1983-1990 dan memaparkan permasalahan-permasalahan yang muncul dan dialami oleh TKW asal Kabupaten Cirebon pada tahun tersebut, sehingga dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah agar dapat lebih memperhatikan nasib TKW yang bekerja pada sektor Informal di luar negeri khususnya di Arab Saudi. Kabupaten Cirebon merupakan salah satu penghasil beras di kawasan Pantura. Ironisnya, mayoritas penduduknya adalah miskin, akibatnya daerah ini merupakan salah satu kantong pengirim tenaga kerja ke Arab Saudi terbanyak dari kawasan Jawa Barat. Mata pencaharian penduduk daerah ini mayoritas adalah buruh tani. Namun aktivitas mereka pada bidang pertanian semakin tergeser setelah diterapkannya program intensifikasi dan modernisasi pertanian, terutama tenaga kerja wanita. Program peningkatan jumlah produksi secara kuantitatif ini kurang memperhatikan dampak sosial ekonomi. Penanaman bibit baru yang merupakan hasil penelitian berteknologi tinggi, dan penggunaan mesin huller ternyata telah memarjinalkan tenaga kerja wanita dari sektor pertanian. Sebelum penerapan program tersebut, aktivitas tenaga kerja wanita lebih dominan dibandingkan tenaga kerja laki-laki, terutama pada waktu panen dan pengolahan padi pasca panen. Namun setelah penerapan program tersebut, terutama penggunaan mesin huller, tenaga kerja wanita tidak lagi digunakan, dan digantikan oleh tenaga kerja laki-laki dan mesin. Terbatasnya keterampilan yang dimiliki dan rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon, menyebabkan mereka sulit memasuki lembaga-lembaga formal pemerintah maupun swasta. Sementara kesempatan tenaga kerja wanita bekerja di bidang pertanian terbatas. Adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja No 149/Men/83 yang isinya mengatur tata cara pelaksanaan pengerahan tenaga kerja ke Arab Saudi, termasuk pembantu rumah tangga, dengan persyaratan yang mudah dan tanpa dipungut bayaran membuka kesempatan bagi wanita pedesaan Kabupaten Cirebon untuk dapat menyelamatkan dan memenuhi kebutuhan subsistensinya (push-factor). Selain itu pergi ke Arab Saudi merupakan dambaan masyarakat Kabupaten Cirebon yang mayoritas beragama Islam (pull-factor). Oleh karenanya motivasi wanita Kabupaten Cirebon menjadi TKW ke Arab Saudi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga oleh faktor keyakinan agama yang bersifat eskatologis. Pengiriman tenaga kerja wanita ke Arab Saudi, kenyataannya jauh berbeda dengan apa yang diharapkan. Tenaga kerja wanita Kabupaten Cirebon yang bekerja di Arab Saudi, umumnya pada sektor informal. Pada sektor ini hak dan kewajiban TKW sepenuhnya tergantung majikan. Akibatnya posisi TKW lemah dalam hubungannya dengan majikan. Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai masalah yang tidak hanya berdampak pada individu TKW, juga keluarga dan masyarakat sekitarnya."

"Peranan Tentara Pembebasan Rakyat (TPR) Cina dalam sistem sosial-politik di RRC merupakan suatu gambaran mengenai hubungan sipil-militer di negara tersebut. Sebagai alat Partai (Partai Komunis Cina), TPR bukan hanya berfungsi sebagai kekuatan militer semata-mata, mereka juga senantiasa dilibatkan untuk membantu Partai dalam menerapkan berbagai kebijaksanaannya pada rakyat, misalnya menjadi alat mobilisasi politik, motivator pembangunan sosial-ekonomi di dalam masyarakat, dll. Oleh karena itu, TPR senantiasa dianggap sebagai tentara profesional-revolusioner, dalam arti bahwa TPR merupakan tentara-tentara profesional yang setia kepada tujuan revolusioner. Sejalan dengan program profesionalisasi militer yang dikembangkan sejak awal pemerintahan RRC, terjadi perdebatan di kalangan pimpinan RRC mengenai sejauh mana TPR harus tetap terlibat dalam tugas-tugas nonmiliter. Hal itu telah dikaitkan dengan keseimbangan merah dan ahli dalam konteks politik Cina. Demikianlah, berbagai keterlibatan dan intervensi TPR dalam politik RRC telah mewarnai hubungan sipil-militer di negara tersebut antara tahun 1949-1969."

"Skripsi ini membahas tentang kegagalan eksperimen Dang zheng fen kai. Dang zheng fen kai diperlukan untuk menghentikan terjadinya praktek yi yuanhua atau pertautan antara Partai dengan pemerintah. Fungsi dan tugas Partai dan pemerintah yang saling tercampur aduk, mengakibatkan keduanya mengalami inefisiensi kinerja, dan parahnya hal tersebut sulit untuk dihentikan.Dalam sejarah Cina pernah ada usaha untuk menghentikan praktek yi yuanhua dengan jalan dang zheng fen kai. Ketika Deng Xiaoping berkuasa, ia melancarkan Reformasi Politik untuk memutuskan pertautan tersebut. Pada kesempatan Kongres Partai XIII tahun 1987, kebijakan dang zheng fen kai (pemisahan Partai dari pemerintahan) secara resmi disahkan. Kemudian kebijakan tersebut diujicobakan di kota Beijing.Namun pada tahap implementasinya kebijakan tersebut menemui hambatan-hambatan yang akhirnya mengakibatkan kegagalan. Menurut pendapat penulis, penyebab kegagalan tersebut adalah karena adanya konflik antar faksi di dalam tubuh Partai Komunis Cina. Faksi-faksi yang berkonflik tersebut terdiri dari Faksi Konservatif yang dipimpin oleh Chen Yun, dan Faksi Radikal yang dikepalai oleh Zhao Ziyang.Di dalam Skripsi ini, penulis ingin menganalisa kembali terjadinya kegagalan dang zheng fen kai"

"ABSTRAKSubjek penelitian ini adalah kerjasama kebahasaan Indonesia-Malaysia yangdilaksanakan pasca konfrontasi tahun 1966 hingga tahun 1985. Fokus kajiannyadiarahkan pada pembahasan sekitar sejarah perjalanan Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia (MBIM) sejak resmi didirikan pada 29 Desember 1972 hingga tahun 1985ketika kerjasama ini berubah nama menjadi Majelis Bahasa Brunei-Indonesia-Malaysia (MABBIM) seiring diikutsertakannya Brunei Darussalam sebagai anggota.Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan menyajikan hasilpenelitian dalam bentuk deskriptif-analisis.Dengan apa yang telah diperagakan selama kurang lebih 14 tahun, MBIMberhasil menjadi sebuah forum unik?tidak ada di wilayah manapun?yang sangatefektif dan membawa banyak perubahan, khususnya dalam aspek kebahasaan, baikbagi Indonesia maupun Malaysia. Selain mampu menenggelamkan traumakonfrontasi yang pernah dirasakan oleh kedua negara, MBIM juga tercatat mampumenghadirkan ragam hasil di ranah kebahasaan.Salah satu keluaran penting yang dihasilkan dari adanya serangkaianpersidangan MBIM adalah semakin kuatnya kedua negara dalam konteks merancangdan menyempurnakan?termasuk mempergunakan?sistem ejaan yang di Indonesiadikenal sebagai Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) dan di Malaysia dinamakanEjaan Rumi Baru Bahasa Malaysia (ERB). Selain ejaan, keluaran lain yang jugapenting dicatat adalah pedoman pembentukan istilah. Di Malaysia pedoman inidikenal sebagai Pedoman Umum Pembentukan Istilah Bahasa Melayu (PUPIBM),sementara di Indonesia pedoman ini dikenal sebagai Pedoman Umum PembentukanIstilah (PUPI). Pedoman tersebut serentak mulai digunakan oleh masing-masingnegara sejak tahun 1975.Namun seiring banyaknya keluaran yang dihasilkan dari serangkaian sidangMBIM, tak pelak MBIM pun harus menghadapi beragam persoalan. Akan tetapi,meskipun dihadapkan pada beberapa persoalan. MBIM tetap dipandang sebagaisebuah forum kerjasama yang berhasil memberikan kontribusi tidak hanya padaproses pengembangan bahasa kedua negara tapi juga pada proses membangkitkanmemori kolektif kesejarahan Indonesia-Malaysia.

---

ABSTRACTThis study aims to describe and explore the language cooperation between Indonesiaand Malaysia, initiated in 1966, just after the end of Confrontation of the twocountries, and lasted until 1985. Resulted from historical research, this thesis presentsthe subject in descriptive-analyses writing. The main point is discussion on theestablishment of the Language Council of Indonesia-Malaysia called MBIM-MajelisBahasa Indonesia-Malaysia; and how this language cooperation implemented in bothcountries from 1972 to 1985.By what has been executed for about 14 years under the Language Council showedchanges and progress, in particular of the Malaya and Indonesian languages, giventhat both share the same roots, i.e. the Malay language. The cooperation, in its ownway, had diminished the trauma and bitterness underwent in both countries, due topolitical divergences.The most significant result of this language cooperation could be observed in thefields of policy language planning and designing, new formulation of word-spelling,due to historical background of colonialism, in which Indonesia has strong influenceof the Dutch and Malaysia of the British. This way, both Malay spoken in Indonesiaand Malaysia found new form agreed by both countries. Indonesia called it EjaanYang Disempurnakan (New Better-Formed Spelling) and Malaysia launched EjaanRumi Baru (Rumi New Spelling).Other notable result is the guidelines of terms accorded by the Language Councilduring these 14 formative years, covering scientific terms of pure, natural and socialsciences. Malaysia published the General Guides for Establishment of Term in Malayand Indonesia issued Petunjuk Umum Penggunaan Istillah, both were implemented in1975.Despite such a success story of the Language Council of Indonesia-Malaysia,problems were to be managed under friendly Malay way of problem-solving.However, MBIM was still considered a model cooperation, contributing not only tolanguage development of both countries but also in making progress of reawakeningcollective memories shared by both nations, Indonesian and Malaysian."

"Tesis ini membahas perkembangan ilmu militer modern Cina sejak akhir masa pemerintahan Dinasti Qing ( 1895 ) hingga pendirian Akademi Militer Whampoa pada tahun 1924. Ketidakmampuan pemerintah Qing dalam menangani berbagai permasalahan yang berasal dari dalam maupun luar Cina menyebabkan pemerintah meminta bantuan kepada negara Barat untuk membentuk maupun melatih kesatuan militer modern; sekaligus mendirikan akademi militer modern. Dimulai sejak Pemberontakan Taiping ( 1850-1864 ) berlangsung, perkembangan ilmu militer modern Cina terus berkembang hingga pendirian Akademi Militer Whampoa pada tahun 1924 di Whampoa oleh Partai Nasionalis Cina beraliansi dengan Komintern-Partai Komunis Cina. Akademi Militer Whampoa adalah akademi militer modern pertama yang didirikan setelah Republik Cina berdiri pada tahun 1912. Perwira Whampoa kelak berperan baik dalam militer maupun pemerintahan Republik Cina ataupun Republik Rakyat Cina.

---

This thesis discusses the development of the science of modern China's military since the end of the reign of the Qing dynasty (1895) until the founding of the Whampoa Military Academy in 1924. Qing Government's incompetence in dealing with various problems that come from within and outside the Chinese caused the government requested the assistance of Western countries to establish and train a modern military force; at the same time established a modern military academy. Starting from the Taiping rebellion (1850-1864), the development of modern Chinese military science continued to develop until the founding of the Whampoa Military Academy in 1924 by the Chinese Nationalist Party alliance with the Comintern-the Communist Party of China. Whampoa Military Academy was the first modern military academy that was established after the Republic of China was founded in 1912. Whampoa officers would play a role in both the military and the government of the Republic of China or the People's Republic of China."