Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 166 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Achmad Fauzi
Abstrak :
Dengan berlakunya UU No 22 Tahun 1999, tentang Otonomi Daerah yang kemudian dilanjutkan dengan penggantinya UU No. 32 Tahun 2004, tentang Otonomi Daerah. Sebagaimana yang diatur pada pasal 18 ayat (1) dalam UU No. 32 tahun 2004 ini bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kemudian Pemerintah Daerah Kota Cilegon memberlakukan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kepelabuhanan, yang disertai beberapa Instruksi dan Keputusan Wali Kota Cilegon untuk mengatur masalah kepelabuhanan yang intinya bahwa di antara isi intruksi dan keputusan tersebut adalah perintah menghentikan semua bentuk perjanjian sewa peralran, jasa pelayanan kepelabuhanan dengan PT Pelindo II (Persero) Cabang Banten, dan penyerahan wewenang pemanduan dan penundaan kapal kepada Perusahaan Daerah Pelabuhan Cilegon Mandiri selaku BUMD kepelabuhanan. Sehingga terjadilah sengketa kewenangan pengelolaan kepelabuhanan antara PT Pelindo II (Persero) Cabang Banten dengan Pemerintah Daerah Kota Cilegon. PT. Pelindo 11 (Persero) melalui Pemerintah Pusat Cq Menteri Dalam Negeri dengan SK No. 112 tahun 2001, mencabut dan membatalkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kepelabuhanan. Selanjutnya Pemerintah Daerah Kota Cilegon mengajukan Permohonan Uji Materiil kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meninjau kembali Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, yang kemudian oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dikabulkannya permohonan Uji Materiil tersebut dan melalui Keputusannya No. 21.P/HUK/2003, tanggal 28 Juli 2005, pada item b. "Menyatakan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 112 tahun 2003 tentang Pembatalan Peraturan Daerah No 1 tahun 2001, tentang Kepelabuhan di Kota Cilegon tidak sah dan tidak berlaku untuk umum?. Namun PT Pelindo II (Persero) Cabang Banten melalui Kejaksaan Tinggi Negeri Banten melalui suratnya No. B-656/0.61Gpt.1/04/2006 tentang Putusan Mahkamah Agung RI No.21.P/HUM/2003 tanggal 4 April 2006 memberikan penjelasan dan penegasan kepada seluruh Pengguna Jasa Dermaga Untuk Kepentingan Sendiri (DUKS) agar tetap melakukan kewajibannya sesuai dengan Kesepakatan Karawaci dan Surat Perjanjian antara PT Pelindo 11 (Persero) Cabang Banten dengan Pemerintah Daerah Kota Cilegon, Kabupaten Serang dan Pengusaha Pengguna Jasa DUKS. Dengan demikian menyikapi hal tersebut di atas seharusnya Pemerintah Pusat bertindak sebagai regulator untuk mengatur dan menentukan pengelolaan Pemerintahan yang baik (good governance) dan juga sebagai koordinator untuk penyelesaian sengketa kewenangan pengelolaan kepelabuhanan di Kota Cilegon.
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T17332
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Uky Moh Masduki
Abstrak :
Istilah pembangunan telah menjadi kata kunci dalam kehidupan masyarakat. Secara umum,istilah tersebut diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Kemajuan dimaksud terutama adalah kemajuan di bidang material. Oleh karena itu, pembangunan sering diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh sekelompok masyarakat di bidang ekonomi. Keberhasilan pembangunan dapat diukur melalui beberapa segi, seperti pertumbuhan ekonomi, pemerataan, kualitas hidup, kelestarian lingkungan, dan lain-lain. Adapun cara untuk mengukur keberhasilan pembangunan, menunjukkan bahwa masalah pembangunan suatu bangsa bukan merupakan masalah pertumbuhan ekonomi semata-mata.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T17035
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudistina Eka Kumala
Abstrak :
Pemerintah Indonesia menerapkan Good Corporate Governance (GCG) khususnya pada perusahaan publik, sebagai upaya bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat krisis moneter yang melanda negara-negara di kawasan Asia tahun 1997, terutama Asia Tengqara. Keseriusan pemerintah Indonesia dalam menerapkan GCG dapat dilihat dari lahirnya produk-produk hukum yang mengatur mengenai GCG dan juga pembentukan suatu komite yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai GCG, yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance, melalui Keputusan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan dan Industri No. 10/M.EKUIN/08/1999 jo No. 49/M.EKON/11/2004. GCG dipercaya mampu memperbaiki kondisi perusahaan publik di Indonesia yang tengah porak poranda akibat kurang diterapkannya prinsip keadilan, keterbukaan, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu elemen utama (key force) dalam GCG adalah Komite Audit, yaitu suatu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam pelaksanaan tugas pengendalian intern, kebijaksanaan akunting, manajemen resiko, kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, anggaran dasar perusahaan Serta pengungkapan laporan keuangan secara transparan dan akurat. Sejalan dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan publik di Indonesia wajib untuk memiliki Komite Audit, dasar hukumnya adalah Peraturan Bapepam IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-29/PM/2004 tertanggal 24 September 2004 dan Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat. Sampai dengan saat ini 97% dari perusahaan publik di Indonesia telah memiliki Komite Audit. Angka tersebut menunjukan eksistensi dan peran Komite Audit pada perusahaan publik di Indonesia telah mengalami perkembangan yang baik, hanya saja belum sempurna.
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T18472
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kartika Sari
Abstrak :
Dalam kehidupan perekonomian Indonesia diperlukan adanya pengaturan mengenai batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam persaingan usaha dan untuk itu telah terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) beserta dibentuknya lembaga pengawas bagi pelaksaannya yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Permasalahan pokok yang diteliti adalah kesesuaian antara dasar dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-LI/2001 serta amar Putusannya dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Anti Monopoli. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-LI/2001, dan UU Anti Monopoli; bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah dan penelaahan para ahli hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan tidak sehat serta bahan hukum tertier dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk disimpulkan dalam bentuk eksplanatorisĀ¬analitis. Hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa dasar dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-LI/2001 telah sesuai dengan Pasal 22 UU Anti Monopoli yang melarang Pelaku Usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sanksi berupa larangan untuk mengikuti Tender serupa selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang dijatuhkan kepada Pelaku telah sesuai dengan kewenangan KPPU menurut pasal 47 ayat (1) dan (2) huruf c untuk menjatuhkan sanksi admiministratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha bagi pelanggar UU Anti Monopoli serta hasil pemeriksaan Majelis Komisi yang dapat membuktikan telah terjadinya Persekongkolan antara Pelaku dengan Panitia Pelelangan dan Kepala Dinas Perternakan berupa perlakuan khusus bagi peserta lelang tertentu. ......In the business realm particularly in Indonesian economic life, there is a need of regulation that determines the matters allowed and prohibited in term of business competition, and for that reason the government has made the Law No.5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practice and Unfair Business Competition (Anti Monopoly Law), while at the same time established the supervising body for the implementation, named the Supervising Committee on the Business Competition. The main problem to be addressed here is whether the basis and considerations used by the committee in its decision No.07IKPPU-LI12001 and its implementation have been in accordance with the Anti Monopoly Law. This research is conducted by using a normative legal research method, based on secondary data consists of primary legal material (The Committee's Decision No.07IKPPU-LI12001, and the Anti Monopoly Law); and secondary data comprising books, scientific articles and unfair competition, as well as tertiary legal material, which are being analyzed in form of explanatory analytical. The result shows that the basis and the legal consideration used by the Committee in the decision mentioned above has already in accordance with the Article 22 Anti Monopoly Law that prohibits a business practitioner to collude with other party to manipulate and determine the winner of the auction. The punishment imposed to them, in form of 2 (two) years of ban to participate in any auction in the territory of Republic of Indonesia, is in accordance with the Article 47 section (1) and (2) letter c, mentioning the imposing of administrative punishment in form of prohibition to conduct any business activity. In addition, the investigation conducted by the Board of Commission also has managed to prove the collusion committed by the convict and the auction committee, as well as the Chief of Farming Bureau, in form of the grant of privilege to certain auction participants.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19551
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kartika Wahyunigtyas
Abstrak :
Asas kebebasan berkontrak mempunyai arti bahwa kebebasan yang diberikan kepada seseorang untuk menggdakan perjanjian, bebas untuk menentukan apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk perjanjiannya selama dan sepanjang yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang di larang. Pada dasarnya pelaku usaha (produsen) bebas menentukan sendiri pihak distributor suatu produk dimana perjanjian distributor dalam bentuk penetapan harga tidak selalu memiliki bargaining position yang seimbang karena produsen membuat perjanjian dengan distributor untuk menetapkan berlakunya suatu harga atas satu produk pada suatu pasar tertentu sehingga dapat mempengaruhi persaingan usaha tidak sehat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis-normatif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persaingan usaha tidak sehat. Penguasaan pasar secara tidak sehat akan dapat meniinbulkan praktek monopoli sehingga dianggap anti persaingan karena pelaku usaha, yang seharusnya bersaing, sepakat untuk tidak bersaing melalui kebijakan harga dalam menetapkan harga barang. Persaingan yang tidak sehat akan memunculkan pemusatan kekuatan ekonomi, mengakihatkan dikuasainya sektor produksi dan distribusi atas ba ang oleh pelaku usaha tertentu, sehingga merugikan kepentingan umum serta bertentangan dengan keadilan sosial. Suatu tindakan pelaku usaha merupikan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, maka undangundang menggunakan pendekatan per se illegal dan rule of reason sebagai acuannya. Oleh karenanya Pemerintah melalui Komisi Pengawas Persaingan Usaha berkewajiban, untuk mencegah persaingan yang tidak sehat melalui implementasi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Freedom of Contract means the freedom given to someone who is executing the contract agreement, free to settle on the agreement's matters, as well as free to create the agreement's format as long as those performing matters are not something against the law. Basically producers have their own free to choose their products' distributors, whereas the distributor's agreement in the predatory price fixing is not always has its own balance 'bargaining power' because producer have made his/her own agreement with distributor to implement a fix price for a certain product in a particular market so that it influence unfair business competition. This research methodology is using juridical-normative method, which is included in the regulation of unfair business competition-related matters. Unfair market domination shall generate unfair business competition practices, which also said as being anti-competitive because the producer / business actors, who supposedly compete with others, have agreed not to compete by means of price policy in terms of fixing the price for a particular product. Unfair business competition will create centered economic control, thus producing controlled production sector and products' distribution by a certain business actors/producer, which will cause public disadvantage and against social equilibrium. Conduct of business performance by business actor / producer would be a violation against unfair business competition, the law would then be using 'per se illegal' and 'rule of reason' approaches as its references. Therefore, the Government by means of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is obliged to anticipate unfair business competition via its Law No.5/3999, Law concerning prohibition of monopolistic and unfair business competition.
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19584
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Asri Wening Basuki
Abstrak :
Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, telah banyak yayasan yang didirikan di Indonesia. Namun pendirian yayasan tersebut ditinjau baik dari segi formal maupun dari segi material belum seragam. Di masyarakat ada kesan bahwa dalam aktifitasnya yayasan yang milakukan aktifitas dan usaha-usahanya tidak lagi bersifat sosial namun telah bergeser ke arah komersial. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tentunya ada pengaturan-pengaturan yang lebih jelas yang menjamin kepastian hukum. Di antara pasalnya adalah Pasal 49 yang mengatur tentang kewajiban membuat laporan tahunan sebagai bentuk pertanggung-jawaban yayasan kepada donatur, pihak ketiga dan publik dan Pasal 52 ayat 2 tentang ikhtisar laporan keuangan wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia agar dapat diketahui oleh publik sesuai dengan asas keterbukaan dan akuntabilitas. Asas-asas good corporate governance yang antara lain terdiri dari asas keterbukaan dan akuntabilitas telah diterapkan pada pemerintahan dan perusahaanperusahaan, apakah asas-asas ini juga wajib diterapkan pada Yayasan ? Bagaimana implementasinya dalam yayasan ? Dalam tesis ini penulis akan meneliti apa yang menjadi pertanyaan seperti tersebut di alas. Dalam tesis ini penulis menggunakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, memakai studi dokumen melalui bahan hukum primer, sekunder, tersier sebagai alat pengumpul data. Setelah data diolah kemudian dilakukan analisis. Dari hasil penelitian dan analisis penulis dapat menyimpulkan bahwa yayasan wajib menerapkan asas keterbukaan dan asas akuntabilitas. Dalam implementasinya, yayasan KEHATI telah menerapkan asas keterbukaan dan akuntabilitas meski belum sempurna seperti adanya laporan tahunan, laporan keuangan yang diaudit dan laporan keuangan yang telah diumumkan disurat kabar harian. Saran dalam penulisan ini adalah untuk mewajibkan setiap yayasan dilakukan audit keuangannya oleh Akuntan Publik tanpa membedakan sumber perolehan sebagai cerminan asas keterbukaan dan akuntabilitas dan menyesuaikan Pasal 9 anggaran dasar KEHATI terhadap Pasal 52 ayat 2 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2004.
Before the implementation of the law No,16 Year 2001 concerning Foundation, there had been already foundations exist in Indonesia. However, the establishment of those foundation is not yet uniformed regarded from the material perspective. There is an image in the society that currently a foundation doesn't only conduct a social activities, but also the commercial one. The implementation of the Law No.I6 Year 2001 concerning Foundation and the law No.28 Year 2004 concerning the Change on the Law No.16 Year 2001 concerning Foundation has ensured a more clear regulation on this matter, one of which is the Article 49 regulating the obligation to make an annual report as the manifestation of the foundation's responsiility towards the donors, the third party and th epublic, and Article 52 section 2 concerning the summary of the finnncial report shoould be published in the daily newspaper to be accessed by the public, in accordance with the principles of transparency and accountability. The principles of good corporate governance also manifested in the principles of transparency and accountability applied by the government and companies. The question is, are these principles also should be implemented in a foundation? The writer applies a descriptive juridical nonnative method, using document study conducted over as primary, secondary and tertiary legal materials as the data collecting instrument, of which then analyzed. The research shows the there is a need to implement the principels of transparency and accountability on foundation. In the case of KEHATI Foundation, the foundation has already been implementing thos principles, in form of annual report, audited financial report as well as the publishment of those report in the daily newspapers, despite the imperfectness on the process. The recommendation to be suggested is that it is necessary to oblige all foundations to audit its financial condition, conducted by a public accountant, without distinguishing source of the amount. As the manifestation of the principles of transparency and accountability, which is in accordance with the Article 20 section 5 of the KEHATI's general guidance and towards Article 52 section 2 law No.28 year 2004.
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19590
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Megawati
Abstrak :
Dengan semakin berkembangnya pembangunan di berbagai daerah terlebih didukung oleh otonomi daerah memberi kesempatan pada Pemerintah Daerah untuk meremajakan pasarpasar tradisional khususnya peremajaan Pasar Pusat Sukaramai. Pasar tersebut berdiri di atas lahan hak pengelolaan Pemerintah Kota. Pembangunan Pasar Pusat Sukaramai dilakukan melalui kerjasama antara Pemerintah Daerah selaku pemegang Hak Pengelolaan dengan Perusahaan swasta sebagai Investor yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah secara prosedur perjanjian kerjasama tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelaksanaannya sudah sesuai dengan yang diperjanjikan serta bagaimana pengaruh perjanjian kerjasama tersebut terhadap perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah sebelumnya. Tulisan ini menggunakan metode penelitian bersifat normative yaitu penelitian kepustakaan (library reseach), dengan alat pengumpul data berupa studi dokumen. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara prosedur Perjanjian Kerjasama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang disepakati terutama hak dan kewajiban para pihak yang ditentukan dalam perjanjian, sehingga timbal permasalahan mengenai bentuk dan besarnya Ganti Rugi yang ditetapkan sepihak oleh Pemerintah Daerah tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku dan proses penguasaan areal tanpa menunggu tercapainya kesepakatan, hal ini tentu berpengaruh terhadap perlindungan hukum bagi pedagang lama karena dengan terjadinya kerjasama tersebut tidak ada jaminan untuk mendapatkan tempat usaha pada bangunan baru, akhirnya pemilik lama yang merasa dirugikan menempuh jalur hukum untuk mempertahankan haknya. Dari hasil putusan pengadilan sampai pada tingkat Kasasi menetapkan bahwa nenerima gugatan dari pedagang lama dan membatalkan perjanjian kerjasama sertaG surat keputusan lainnya sepanjang menyangkut Hak Guna Bangunan para penggugat. Dengan demikian dapat diketahui bahwa persiapan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota dengan Investor hanya berdasarkan persiapan fisik tanpa memperhatikan sendi-sendi hukum perjanjian terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak.
The progressing development in various regions, particularly under the regional authonomy gives more change to the Local Government to rejuvenate the traditional markets situated within the region, particularly the Central Market of Sukaramai. The market stands on the area belongs to the Local Government. The construction project conducted under the cooperation between the government as the holder of Consession Right with the private company acting as the investor which then manifested in the Cooperation Agreement between both of them. This research is intended to identify whether procedurally the cooperation agreement has been in accordance with the prevailing law, and whether the execution also is in accordance with the one agreed before, and to identify how far is the influence of the agreement on the legal protection over the owner of the land consession. This research applies the normative research method (library research), while using document study as the data collecting method. The result shows that procedurally, the agreement has been in accordance with the prevailing law. However, the implementation shows no accordance with the one agreed, particularly concerning the right and obligation of respective party as determined in the agreement, so that the problem occur, regarding the form and the amount of the Payback that determined in the way of fait accompli by the Local Government, without even conforming to the applicable law and the process of the land acquisition without waiting until the agreement is reached. This conduct definitely impacts the old vendors who already runned their business before the project, since there is no quarantee that they can get the new post in the new building, the cause of which makes the old owner's interest harmed and decided to defent their rights through a court appeal. The decision of the court stated that the appeal of the vendors is accepted and thus concelling the agreement as well as other verdicts concerning the Building Consession Right belong to the vendors. Thus it can be concluded that the preparations conducted by the Local Government with the Investors only considens about the physical ones, without being aware of legal aspects of the agreement, particularly concerning the right and obligation of the respective party.
Depok: Universitas Indonesia, 2007
T19592
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manalu, Henrico Sahat Pasaoran
Abstrak :
ABSTRAK
Legal certainty is an important factor in the tax management in any country, considering that in general taxes do not offer direct reward to the community. On the other hand, taxes directly impose additional burden on the community. Therefore the tax collection should take legal certainty into consideration to ensure fair treatment. One of the Decrees of the Director General of Taxation which becomes a controversy in the business world and often becomes a topic for debate among the tax experts is the policy of the Director General of Taxation formulated in the Letter Number: S-1651PJ.31211992. The provision regulates the fiscal correction to the companies which take a loan from the shareholders. Taxpayers are of the opinion that the policy does not make sense, since in practice the provision brings about fiscal correction which is based on assumption. The fact is that the Tax Court always passes the judgment stating that the taxpayer wins the case in the disputes related to the transaction. Despite the fact that the Directorate General of Taxation has lost the case many times in the Court of Appeal, the Directorate General of Taxation has not changed the policy to regulate the transaction of loan from the shareholders. The foregoing matter underlies the normative research which carries out a study on the legal provision on the transaction of loan from the shareholders. The normative research aims to discover how other countries regulate the transaction and to compare it with the prevailing provisions in Indonesia; how the Tax Court passes the judgment stating that the taxpayer wins the case if the judgment is compared to the provisions formulated in the Letter of Director General of Taxation, how the issuance and use of the Letter of Director General of Taxation is observed from the principles of authority delegation and the principles of discretion. The research is descriptive and explanatory by employing the data collection instrument in the form of documents study, namely in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The result of the normative research indicates that the provisions in the Letter of the Director General of Taxation Number: S-1651PJ.31211992 is in contradictory with the judgment of the Tax Court and the provisions in the income Tax Act. In passing the judgment stating that the taxpayer wins the case the Tax Court employs the principles of Substance Over Form Rule which relies more on the material truth as the requirements for the burden of proof. 'While the Income Tax Act delegates the authority to the Director General of Taxation to determine the debt to equity ratio. Whereas observed from the principles of authority delegation, the Letter of the Director General of Taxation is not in conformity with the authority of the Director General of Taxation based on the Income Tax Act to solve the case in the transaction. Likewise, if the regulation is observed from the principles of discretion, the provisions made should not employ free discretion, but employs restricted discretion which still refers to the provisions contained in the law. In various countries, the transaction is classified as special relation transaction that has a potential to incur losses, namely in the form of the potential loss in the national revenue of a country. Therefore many countries stipulate provisions which limit the loan from the shareholders by stipulating the debt to equity ratio.
2007
T19632
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Susetyo Yuswono
Abstrak :
Kegiatan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia sudah dimulai jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Minyak dan gas bumi digolongkan sebagai bahan galian yang memiliki nilai strategis dan vital, maka peran (intervensi) dari pemerintah memiliki posisi yang penting. Intervensi pemerintah ini diperlukan dalam rangka meningkatkan penerimaan, menjamin kelangsungan ketersediaan (pasokan) sumber daya alam yang takterbarukan (unrenewable) bagi generasi mendatang dan menghindari terjadinya kelangkaan pasokan minyak dan gas bumi di dalam negeri. Sejarah perkembangan pengaturan minyak dan gas bumi di Indonesia telah mengalami perkembangan, dimulai dari pengaturan yang bersifat kolonialisme sebagaimana yang diatur dalam Indische Mijn Wet, kemudian setelah merdeka bangsa Indonesia menciptakan Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 yang merupakan produk hukum berlandaskan pada falsafah Pasal 33 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945. Seiring dengan perkembangan zaman serta dengan dilatarbelakangi oleh berbagai hal seperti globalisasi, krisis ekonomi, privatisasi Badan Usaha Milik Negara dan reformasi hukum serta pada tataran filosofis telah terjadi perubahan yang mendasar terhadap pemahaman makna Pasal 23 ayat (2) dan (3) Undang-undang Dasar 1945 maka diterbitkanlah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah membawa perubahan yang fundamental terhadap tatanan pengusahaan minyak dan gas bumi yang telah berlangsung harmpir empat dasa warsa. Perubahan tersebut antara lain pola kegiatan (pengusahaan) usaha hulu, penyusunan kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, demikian juga implementasi pengaturan dalam kontrak. Dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, maka kegiatan usaha hulu sejak awal telah ditentukan pola kerja samanya, yaitu melalui kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang selama ini ditangani oleh Pertamina, sekarang beralih kepada Pemerintah dan BPMIGAS. Klausul-klausul yang ada dalam kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi merupakan formulasi (penuangan) dari apa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001. ......Oil and gas business activities in Indonesia have been established even before the Republic of Indonesia has been declared. Oil and gas are considered as having strategic and vital value towards the national interest. Therefore the government of Republic of Indonesia is expected to have important role in this area of business. Intervention from the government is crucial to ascertain the increase of state revenue, security of supply of un-renewable energy resources in the future and to avoid domestic scarcity of oil and gas. In its history, oil and gas businesses have undergone a lot of changes since imperialistic era. During the Dutch colonization, oil and gas business were regulated with Indische Mijn Wet. After independence, in accordance with circumstance, Indonesia established Law Number 44 Year 1960 which adopted philosophical values set in article 33 (2) and (3) of the 1945 constitution. In response to change such as globalization, economic crises, privatization of state owned companies, legal reforms and shifting of existing paradigms, the Government enacted Law Number 22 Year 2001 on Oil and Gas. Law Number 22 Year 2001 has brought fundamental changes towards modern oil and gas business in Indonesia which has been implemented for almost four decades. The changes comprised of, inter alia, methods of upstream oil and gas businesses, drafting of upstream oil and gas contracts, and its implementation. By the enactment of Law Number 22 Year 2001, upstream oil and gas business is outlined to be carried out in upstream oil and gas Cooperation Contract Agreement. Cooperation Contract that are used to be handled by Pertamina are now conducted by the Government and BPMIGAS. Term and conditions specified in Cooperation Contract shall reflected the required condition in Number 22 Year 2001.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T19911
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kartika Sari
Abstrak :
Dalam kehidupan perekonomian Indonesia diperlukan adanya pengaturan mengenai batas-batas yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam persaingan usaha dan untuk itu telah terbit Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) beserta dibentuknya lembaga pengawas bagi pelaksaannya yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Permasalahan pokok yang diteliti adalah kesesuaian antara dasar dan pertimbangan-pertimbangan yang dipergunakan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-LI/2001 serta amar Putusannya dibandingkan dengan ketentuan dalam UU Anti Monopoli. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif berdasarkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-LI/2001, dan UU Anti Monopoli; bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel ilmiah dan penelaahan para ahli hukum terhadap praktek monopoli dan persaingan tidak sehat serta bahan hukum tertier dan dianalisis dengan metode kualitatif untuk disimpulkan dalam bentuk eksplanatorisĀ¬analitis. Hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa dasar dan pertimbangan hukum yang dipergunakan oleh KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 07/KPPU-LI/2001 telah sesuai dengan Pasal 22 UU Anti Monopoli yang melarang Pelaku Usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan Pemenang Tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Sanksi berupa larangan untuk mengikuti Tender serupa selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Republik Indonesia, yang dijatuhkan kepada Pelaku telah sesuai dengan kewenangan KPPU menurut pasal 47 ayat (1) dan (2) huruf c untuk menjatuhkan sanksi admiministratif berupa larangan melakukan kegiatan usaha bagi pelanggar UU Anti Monopoli serta hasil pemeriksaan Majelis Komisi yang dapat membuktikan telah terjadinya Persekongkolan antara Pelaku dengan Panitia Pelelangan dan Kepala Dinas Perternakan berupa perlakuan khusus bagi peserta lelang tertentu. ......In the business realm particularly in Indonesian economic life, there is a need of regulation that determines the matters allowed and prohibited in term of business competition, and for that reason the government has made the Law No.5 Year 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practice and Unfair Business Competition (Anti Monopoly Law), while at the same time established the supervising body for the implementation, named the Supervising Committee on the Business Competition. The main problem to be addressed here is whether the basis and considerations used by the committee in its decision No.07IKPPU-LI12001 and its implementation have been in accordance with the Anti Monopoly Law. This research is conducted by using a normative legal research method, based on secondary data consists of primary legal material (The Committee's Decision No.07IKPPU-LI12001, and the Anti Monopoly Law); and secondary data comprising books, scientific articles and unfair competition, as well as tertiary legal material, which are being analyzed in form of explanatory analytical. The result shows that the basis and the legal consideration used by the Committee in the decision mentioned above has already in accordance with the Article 22 Anti Monopoly Law that prohibits a business practitioner to collude with other party to manipulate and determine the winner of the auction. The punishment imposed to them, in form of 2 (two) years of ban to participate in any auction in the territory of Republic of Indonesia, is in accordance with the Article 47 section (1) and (2) letter c, mentioning the imposing of administrative punishment in form of prohibition to conduct any business activity. In addition, the investigation conducted by the Board of Commission also has managed to prove the collusion committed by the convict and the auction committee, as well as the Chief of Farming Bureau, in form of the grant of privilege to certain auction participants.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2007
T 02249
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>