Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah faktor lain di luar elektabilitas Jean-Marie Le Pen, yaitu sistem parrainagedanfenomena abstain, turut berpengaruh terhadap keberhasilan Le Pen dalam putaran pertama Pemilihan Presiden Prancis 2002. Pada masa Republik Kelima, President de la Republiqueatau presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan presiden. Pemilihan presiden di Prancis dilaksanakan berdasarkan konstitusi Prancis pasal 3, pasal 6, pasal 7, dan loi organique 6 Novembre 1962. Prosedur utama dalam proses pencalonan presiden adalah pengumpulan parrainageatau dukunganyang berjumlah 500 parrainages. Pemilihan Presiden Prancis 2002 ditandai dengan banyaknya jumlah calon presiden, yaitu 16 calon, dan tingginya jumlah suara abstain pada putaran pertama. Le Pen,seorang politikus Prancis yang berasal dari partai ekstrem kanan Front National,dikenal dengan kebijakannya yang bersifat antiimigran. Le Pen telah mencalonkan diri sebanyak lima kali dalampemilihan presiden, yaitu pada 1974, 1988, 1995, 2002, dan 2007. Pada Pemilihan Presiden 2002, Le Pen berhasil maju ke putaran kedua meskipun kebijakannya dikenal kontroversial. Untuk melihat apakah sistem parrainagedan fenomena abstain berpengaruh pada keberhasilan LePen, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori ilmu politik. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa sistem parrainagedan kurangnya partisipasi politik warga Prancis, meskipun secara tidak langsung, merupakan faktor pendukung keberhasilan Le Pen dalam putaran pertama Pemilihan Presiden Prancis 2002."

"Dewasa ini, di Prancis, berpasangan secara homoseksual telah menjadi salah satu alternatif kehidupan bersama di luar pernikahan. Namun, kaum homoseksual di Prancis kerap merasakan adanya diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual mereka. Untuk itu, mereka melakukan upaya mendapatkan pengakuan dari pemerintah Prancis, yang diharapkan dapat mengubah pandangan masyarakat yang cenderung negatif terhadap kaum homoseksual. Pemerintah Prancis menunjukkan tanggapannya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan keberadaan kaum homoseksual.Skripsi ini menunjukkan perkembangan kebijakan pemerintah Prancis terhadap keberadaan pasangan homoseksual di Prancis pada dasawarsa 1970-1990. Kebijakan pemerintah Prancis, dalam bentuk undang undang yang dikeluarkannya, terlihat mengalami perubahan dan penyesuaian dari waktu ke waktu, yang bertujuan untuk menjawab tuntutan kaum homoseksual di Prancis. Hingga akhirnya, kini berlaku undang-undang PACS (Pacte Civil de Soiidarite), yang merupakan undang-undang yang mengatur kehidupan berpasangan di luar pernikahan, baik pasangan homoseksual maupun heteroseksual."

"Pertanian merupakan sektor yang penting bagi Prancis. Selama berabad-abad sektor ini mendominasi dan menjadi tulang punggung perekonomian Francis. Hingga Perang Dunia II berakhir masih setengah dari penduduk Prancis yang bekerja di sektor pertanian. PD II yang memporakporandakan keadaan dalam negeri Francis membuat pemerintah Prancis berusaha membangun kembali perekonomiannya. Semenjak saat itu, yaitu tahun 1946 hingga tahun 1970-an atau disebut juga sebagai Les 'Yenta Glorieuses, Prancis mengalami kemajuan ekonomi yang pesat.Pertanian Francis yang hingga mesa pra PD II masih diolah dan dikelola secara sederhana dan tradisional, pada masa pasca PD II mulai beralih dan mulai menerapkan metode dan teknik-teknik pertanian yang modern. Hal yang sama juga terjadi pada masyarakat petanianya. Masyarakat petani Francis masa Pra PD II masihlah bersifat subsisten, tertutup, curiga terhadap pengaruh luar dan memiliki tingkat kehidupan yang rendah."

"Skripsi ini mengungkapkan permasalahan tentang pemikiran_pemikiran dasar feminisme di tahun 70-an, serta dampaknya dalam sinema di Perancis di masa itu. Analisis dibuat berdasarkan teori Dominique Noguez, yang diilhami oleh pemikiran Karl Marx mengenai materialism dialektik. Setiap kelompok masyarakat mempunyai ideologi yang dihayati secara tak sadar oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Ideologi tersebut terungkap dalam karya-karya seni yang dihasilkan oleh para seniman. Teori Noguez menyebutkan bahwa ideologi dan sinema tidak dapat dipisahkan. Film merupakan ungkapan ideologi dari sutradara yang membuatnya dan merupakan media yang efektif untuk menanamkan ideologi tertentu kepada penontonnya.Dalam bab II diuraikan perkembangan konsep-konsep baru menyangkut kedudukan perempuan dalam masyarakat Perancis. Konsep-konsep yang kemudian disebut feminisme ini, pertama kali diutarakan oleh Poullain de la Barre pada abad XVII. Pada dasarnya, konsep-konsep terebut melihat bahwa kedudukan perempuan sebenarnya secara alamiah sama dengan pria, sehingga kaum perempuan berhak memperoleh pendidikan dan mendapat kedudukan yang sama dengan pria dalam masyarakat, dalam pekerjaan maupun perkawinan."

"Alasan pemilihan judul skripsi ini adalah ketertarikan saya untuk melihat lebih jauh kondisi buruh Perancis pada masa Belle Epoque, karena Belle Epoque dikenal sebagai masa yang penuh dengan kestabilan dan kemakmuran bagi masyarakat Perancis. Skripsi sesuai dengan judulnya, berisi tentang kondisi buruh Perancis pada masa Belle Epoque. Belle Epoque, bagi masyarakal Perancis, merupakan suatu masa yang dikenang sebagai masa kemakmuran dan masa ini berlangsung sejak tahun 1896 sampai dengan tahun 1914. Pada masa Belle Epoque ini, pertumbuhan ekonomi Perancis mencapai 1,6 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi sebesar 1,6 persen pada masa tersebut, didukung oleh sektor industri Perancis yang mengalami pertumbuhan produksi sebesar 2,6 persen per tahun pada periode 1896--1906 (kemudian meningkat menjadi 5 persen per tahun pada periode 1906--1913). Peningkatan taraf hidup yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Perancis pada masa Belle Epoque, ternyata tidak dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lapisan masyarakat yang tidak merasakan peningkatan taraf hidup adalah masyarakat buruh, walaupun pada hakekatnya buruhlah yang berperan penting dalarn terciptanya pertumbuhan ekonomi Perancis melalui peningkatan produksi sektor industri. Taraf hidup masyarakat buruh yang tidak mengalami peningkatan disebabkan oleh upah yang rendah dan jam kerja yang cukup tinggi. Penderitaan yang dialami oleh buruh Perancis diperparah oleh kondisi lingkungan sosial tempat mereka tinggal, selain itu tingkat pendidikan yang diterima oleh anak-anak buruh juga sangat rendah. Kondisi ekonomi dan sosial buruh Perancis yang tidak mengalami peningkatan, mendorong buruh untuk membentuk serikat-serikat buruh. Tujuan pembentukan serikat buruh adalah untuk memperjuangkan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh buruh. Upaya yang dilakukan oleh serikat buruh bervariasi, artinya ada yang melalui cara-cara pendekatan politis seperti yang dilakukan oleh SFIO (Societe Francaise de l'Internationale Ouvriere), dan ada yang melalui cara-cara konfrontasi langsung dengan pihak pemerintah seperti yang dilakukan oleh CGT (Confederation Generale du Travail). SFIO merupakan serikat buruh yang dibentuk pada tahun 1905, sedangkan CGT dibentuk pada tahun 1895. SFIO, dalam memperjuangkan nasib buruh, mengubah bentuk dari serikat buruh menjadi partai buruh dan menjadi salah satu partai peserta pemilihan urnum pada tahun 1914 yang memperoleh 1.400.000 suara Sementara CGT, untuk memperjuangkan nasib buruh, melakukan aksi-aksi langsung, seperti pemogokan dan unjuk rasa. Upaya yang dilakukan oleh CGT merupakan wujud dari doktrin poiitik yang dimiliki, yaitu Piagam Amiens yang memungkinkan buruh melakukan aksi pemogokan dan unjuk rasa. Kedua serikat buruh inilah yang berperan penting dalam mengupayakan peningkatan taraf hidup buruh Perancis pada mass Belle Epoque. Sebagai kesimpulan, perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat buruh Perancis mesa Belle Epoque adalah perjuangan yang mereka lakukan lebih terorganisir, karena rnereka telah memiliki serikat buruh sebagaii sarana perjuangan meningkatkan taraf hidup."

"Penelitian ini mengaitkan perkembangan rute Air France selama masa Les Trente Glorieuses dengan masyarakat di masa itu. Setelah Perang Dunia II berakhir, pemulihan penerbangan komersial pascaperang adalah salah satu prioritas Pemerintah Prancis. Air France sebagai maskapai nasional Prancis didorong untuk melakukan perkembangan pelayanan berupa peningkatan fasilitas di dalam dan di luar kabin pesawat, juga pembukaan rute-rute baru. Selama l'rga puluh tahun, Air France mewakili Prancis menjalin kerjasama dengan berbagai negara beserla maskapai nasionalnya untuk memperluas jaringan rute. Perkembangan rute dilakukan karena Air France sebagai maskapai nasional berlugas mengakomodir kebutuhan masyarakat Prancis untuk bepergian lebih cepat nyaman, dan dengan pilihan destinasi yang semakin banyak. Sehubungan dengan hal itu, penelitian ini secara deskriptif-analisis membahas keadaan sosial ekonomi masyarakat Prancis pada Masa Les Trente Glorieu.ses agar terlihat kebutuhan mereka sebagai konsumen penerbangan. Latar sosial ekonomi setiap kalangan dalam masyarakat akan menimbulkan motif-motif khusus untuk memanfaatkan rute baru Air France.

---

This thesis specifies on Air France route accession during The Glorious Thirty and its correlation with French society in that period. At the end of World War II, commercial aviation has made it into one of French Govemment's priorities. Air France as a flag-carrier was assigned to improve its service through innovations on the inside and outside of the cabin, as well as route inaugurations. Throughout The Glorious Thirly, Air France on behalf of French Government affiliated with numerous countries along with their flag-carrier to expand its route network. This step was essential for Air France as it has full responsibility to accommodate French people's need to travel. Air France had to offer a faster and more pleasant flight with divers destination choices due to its status as flag-carier. Thus, the during The Glorious Thirty This thesis specifies on Air France route accession during The Glorious Thirty and its correlation with French society in that period. At the end of World War II, commercial aviation has made it into one of French Govemment's priorities. Air France as a flag-carrier was assigned to improve its service through innovations on the inside and outside of the cabin, as well as route inaugurations. Throughout The Glorious Thirly, Air France on behalf of French Government affiliated with numerous countries along with their flag-carrier to expand its route network. This step was essential for Air France as it has full responsibility to accommodate French people's need to travel. Air France had to offer a faster and more pleasant flight with divers destination choices due to its status as flag-carier. Thus, the, o"iul-""o.romic background of French society at that time is descriptively analyzed in order to see their needs as commercial aviation consumer as it will interpret their motivation of travelling with Air France's new routes."

"Tesis ini membahas tentang pegaruh peran Charles de Gaulle dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune menurut tinjauan sejarah hubungan internasional. Teori yang digunakan untuk meneliti tesis ini adalah teori sejarah hubungan internasional yang dikemukakan oleh Jean-Baptiste Duroselle dan Pierre Renouvin. Dua (2) variabel sejarah hubungan internasional, kekuatan fundamental (les forces profondes) dan negarawan (l'homme d'État) digunakan untuk menganalisis pengaruh hubungan para aktor dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune. Penelitian ini menggunakan analisis sequential explatory mixed-methods. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Charles de Gaulle berperan sangat kuat dalam proses pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune. Charles de Gaulle memengaruhi seluruh variabel pembentuk sejarah hubungan internasional (histoire des relations internationales). Selain itu, hasil penelitian turut menunjukkan bahwa pembentukan kebijakan Politique Agricole Commune pun dipengaruhi oleh kehadiran indikator-indikator penyusun variabel sejarah hubungan internasional.

---

This thesis discusses about the influences of Charles de Gaulle during the formation of the European regional's agricultural policy, Common Agricultural Policy. The research uses the theory of the history of international relations presented by Jean- Baptiste Duroselle and Pierre Renouvin. Two (2) main variables, fundamental forces (les forces profondes) and the statesman (l'homme d'État) used to analyze the influences of the actors who contribute in the formation of the Common Agricultural Policy. This research uses explatory sequential mixed methods design. The result of this research found that Charles de Gaulle has a strong significance during the process of the formation of Common Agricultural Policy as an European regional's agricultural policy. The presence of Charles de Gaulle influences the existence of two (2) main variables of the history of international relations. Moreover, the result of this research shows that each indicators, which is composing the theory of international relation, affects the process of the formation of European regional's agricultural policy, Common Agricultural Policy."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan politik imigrasi Prancis yakni Immigration Choisie untuk menertibkan gelombang imigran yang masuk ke Prancis. Kebijakan ini disahkan pada 2006 melalui UU No.2006-911 24 Juli 2006. Kebijakan Immigration Choisie dititikberatkan pada upaya menyeleksi imigran yang datang. Kebijakan ini diterapkan dengan memperhatikan beberapa kriteria yakni tujuan kedatangan, latar belakang pendidikan dan kemampuan bahasa Prancis. Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Prancis berharap bahwa imigran yang masuk ke Prancis akan didominasi oleh pekerja migran dengan kualifikasi yang baik, sehingga dapat bersaing di sektor professional Prancis. Selain itu, pekerja migran yang masuk juga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi Prancis serta berintegrasi dengan baik di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Immigration Choisie belum mampu secara signifikan menertibkan dan meningkatkan kualitas imigran di Prancis.

---

The thesis focuses on the French immigration policy ldquo Immigration Choisie rdquo to control the the flux of immigrants who enter France. This policy was adopted in 2006 through Law No.2006 911 of 24 July 2006. Immigration Choisie's policy focuses on selecting immigrants. This policy is implemented by taking into account several criteria including motif of arrival, educational background and French language skills. This study uses historical method. Through this policy, France expected that immigrants who enter France will be dominated by qualified migrant workers to compete in the French professional sector. In addition, the flux of migrant workers are also expected to contribute to the French economic development and could integrate well with the society. The results show that Immigration Choisie's policy implementation could not significantly control and select migrants for improving the quality of immigrants in France."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran CECA dan CEE dalam pertumbuhan ekonomi Prancis pada masa les trente glorieuses yang berlangsung dari 1945 hingga akhir 1970-an di Prancis. Keterpurukan pasca-Perang Dunia II mendorong Prancis untuk bekerja sama dengan negara Eropa Barat lainnya. Pada 1951, Prancis bergabung dengan Communauté Européenne du Charbon et de L'acier (CECA). Selanjutnya pada 1957, Prancis menjadi anggota Communauté Économique Européenne (CEE). Bersamaan dengan itu, Prancis mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Keberhasilan terbesar terjadi pada sektor industri dan jasa Prancis. Perjanjian antaranggota pada dua badan itu memberikan kemudahan untuk melakukan transaksi baik dengan sesama negara anggota maupun dengan negara lain. Berdasarkan hal tersebut, artikel ini membahas bagaimana pengaruh keanggotaan Prancis di CECA dan CEE terhadap sektor industri Prancis pada masa les trente glorieuses. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan sudut pandang ekonomi. Melalui penelitian ini diketahui bahwa terciptanya pasar terintegrasi Eropa menjadi sarana perdagangan bebas baru bagi Prancis dan negara-negara Eropa Barat. Kebebasan ini memberikan banyak kemudahan kepada negara anggota berdasarkan regulasi yang mengatur dan menjamin keberlangsungan pasar terintegrasi. Regulasi itu menjamin pergerakan bebas bagi barang, jasa, orang, dan modal dengan menghapuskan bea serta penyetaraan tarif negara non-anggota. Ternyata regulasi tersebut sangat membantu peningkatan ekspor, impor, dan investasi di Prancis. Kerja sama kedua badan ini sangat mendukung perkembangan ekonomi anggotanya terutama dengan terciptanya pasar yang terintegrasi di kawasan Eropa.

---

ABSTRACT

This study aims to explain the role of CECA and CEE in the growth of the French economy during the trente glorieuseswhich lasted from 1945 to the late 1970s in France. The post-World War II downturn prompted France to cooperate with other Western European countries. In 1951, France joined the Communauté Européenne du Charbon et de L'acier(CECA). Later in 1957, France became a member of the Communauté Économique Européenne(CEE). At the same time, France experienced rapid economic growth. The greatest success occurred in the French industrial and service sector. The agreement between members of the two bodies makes it easy to make transactions both with fellow member countries and with other countries. Based on this, this article discusses how the influence of French membership in CECA and CEE on the French industrial sector during the trente glorieuses. The method used in this study is a method of historical research with an economic perspective. Through this research it is known that the creation of an integrated European market became a means of new free trade for France and Western European countries. This freedom provides many facilities to member countries based on regulations that regulate and guarantee the sustainability of integrated markets. The regulation guarantees free movement of goods, services, people and capital by abolishing duties and equalizing non-member countries' tariffs. It turned out that the regulation greatly helped increase exports, imports and investments in France. The cooperation between the two bodies strongly supports the economic development of its members, especially with the creation of integrated markets in the European region."

"ABSTRAK

Setelah periode 1960-an perhatian masyarakat terhadap isu lingkungan meningkat seiring dengan perkembangan sains, teknologi, maupun pemikiran. Ketiga hal ini memengaruhi pembuatan kebijakan ekologis di Prancis mengenai limbah pertanian dan peternakan, rekayasa genetika, dan perubahan status hewan. Beberapa aspek dalam kebijakan yang dibuat berdampak pada petani dan peternak. Aturan mengenai limbah nitrat dan larangan pembudidayaan produk rekayasa genetika mengakibatkan konversi pertanian konvensional ke organik meningkat sebanyak 9,5% dalam lima tahun. Kebijakan mengenai kesejahteraan hewan memengaruhi perbaikan dalam cara pemeliharaan hewan ternak. Akan tetapi, aturan-aturan itu juga memberi dampak negatif. Produksi pertanian gandum menurun hingga 20%, peternak harus mengeluarkan biaya tambahan hingga 50.000 euro untuk pemeliharaan ternak. Akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan ekologis akan diteliti dengan metode sejarah politik yang mencakup gejala-gejala yang terjadi di masyarakat serta keputusan dan kebijakan politik (Kuntowijoyo, 2003). Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan ekologis yang diterapkan mendukung keberlangsungan lingkungan dan penghormatan pada makhluk hidup. Akan tetapi, perlu ada penyempurnaan agar aturan tersebut tidak membebani petani dan peternak, utamanya petani dan peternak kecil.

---

ABSTRACT

After the 1960s public attention to environmental issues increased along with the development of science, technology, and thought. All three of these affect ecological policy making in France regarding agricultural and livestock waste, genetic engineering, and changes in animal status. Some aspects of the policies made have an impact on farmers. The rules regarding nitrate waste and the prohibition of cultivating genetic engineering products have resulted in the conversion of conventional agriculture to organic increased by 9.5% in five years. Policies on animal welfare affect improvements in how livestock are raised. However, the rules also have a negative impact. Wheat farming production has dropped by 20%, whereas farmers have to pay an additional up to 50,000 euros for livestock farming. The consequences of ecological policies will be examined by the method of political history that includes the symptoms that occur in society and political decisions and policies (Kuntowijoyo, 2003). This research shows that the ecological policies applied support environmental sustainability and respect for living things. However, improvements need to be made so that the regulation does not burden farmers, especially small farmers."