Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPada masa revolusi tahun 1945-1950, pemerintahan daerah di Surakarta mengalami proses pencarian jati diri bentuk pemerintahan daerah, apakah berbentuk suatu daerah istimewa atau berbentuk suatu karesidenan biasa. Proses ini dipengaruhi oleh persaingan antar organisasi-organisasi politik yang memperebutkan hegemoni politik di Surakarta, ditambah lagi oleh suasana revolusi yang mengharuskan adanya perubahan bentuk pemerintahan daerah.Posisi kota Surakarta dianggap mempunyai kedudukan penting untuk menusuk ke jantung pemerintahan RI di kota Yogyakarta. Oleh karena itu, selama revolusi gerakan oposisi marak terjadi di sana. Gerakan oposisi berupa aksi-aksi pendaulatan terhadap pejabat-pejabat di daerah, dan penentangan terhadap kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berlanjut dengan adanya aksi-aksi pemogokan, pertempuran, dan aksi_-aksi teror lainnya, yang menganggu stabilitas keamanan di daerah. Keadaan ini mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah karena dampaknya dapat menurunkan kredibilitas pemerintah daerah di mata rakyat.Hal ini menjadikan Revolusi di Surakarta tidak hanya sekedar revolusi yang berusaha melenyapkan pemerintahan swapraja, tetapi juga revolusi yang menunjukkan persaingan politik tingkat lokal dan nasional. Untuk mengatasi keadaan ini menjadi tugas berat bagi pemerintah pusat RI dan pemerintah daerah serta aparat keamanannya (TNI) di Sura_karta.Krisis pemerintahan daerah di Surakarta pada akhirnya dapat diselesaikan setelah pemerintah pusat mengambil suatu keputusan yang tegas tentang status pemerintahan daerah di Surakarta, dan disertai oleh adanya proses pendemokrasian sistem pemerintahan daerah. Di samping itu keadaan ini juga disokong oleh keadaan politik nasional yang mulai stabil setelah pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda. setelah mengalami proses selama revolusi maka dipilihlah status pemerintahan sebagai karesidenan biasa, dan mengubur sistem swapraja, yang berarti lenyaplah kekuasaan politik kerajaan."

"Doddy juwandy nomor pokok mahasiswa 0798447019, dengan judul skripsi adalah Kebijaksanaan Pemerintah Tentang HaK Pengusahaan Hutan di Indonesia tahun 1967-1974. Skripsi ini terdiri- dari empat bab, 83 halaman disertai dengan lampiran-lampiran. Skripsi ini mencoba menggambarkan sejarah kehutanan di Indonesia terutama menjelaskan kebijaksanaan pemerintah pada awal Orde Baru sampai berakhirnya Pelita I. Kebijaksanaan pemerintah tersebut terutama yang berkaitan dengan pelakasanaan pengusahaan hutan yang dilakukan oleh para pengusaha swasta atau non pemerintah. Penulisan skripsi ini diawali dengan perkembangan kehutanan di Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Masa tersebut terfokus pada upaya memperetahankan kemerdekaan. Para pegawai atau pekerja di bidang kehutanan atau yang biasa disebut dengan para rimbawan turut pula berjuang, di samping harus melaksanakan tugasnya yakni menjaga keutuhan hutan di Indonesia. Masa awal kemerdekaan ini kehutanan merupakan salah satu bidang yang dapat menyediakan bahan-bahan bagi kebutuhan penunjang perang kemerdekaan. Sedangkan hutan-hutan merupakan tempat yang baik bagi tentara dalam menjalankan taktik gerilya. Atas dasar ini para rimbawan menjalankan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memungkinkan bagi keberhasilan usaha mempertahankan kemerdekaan. Walaupun tertuju pada masalah utama tersebut, para rimbawan yang tergabung dalam Jawatan Kehutanan tetap memperhatikan kebutuhan rakyat sejauh yang dapat dipenuhi oleh Jawatan dari hasil hutan. Sejalan dengan perkembangan pembangunan bangsa, kebutuhan akan berbagai jenis hasil hutan guna memenuhi kebutuhan atau untuk memperoleh dana dari ekspor hasil hutan. Pada masa selanjutnya hasil-hasil kehutanan dibutuhkan lebih banyak lagi. Jawatan kehutanan menyusun suatu kebijaksanaan yang baru yang lebih baik guna menyempurnakan kebijaksanaan sebelumnya agar dapat memenuhi target yang di bebankan dari pemerintah pusat. Program pembangunan nasionalyang merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat dengan menggolongkan bidang kehutanan sebagai salah satu sektor yang membiayai pembangunan. Dalam menjalankan kebijaksanaan tersebut pihak kehutanan mengeluarkan kebijaksanaan pelaksana dengan menambahkan atau melengkapi peraturan-peraturan pelaksana sebelunya sebagai landasan usaha untuk mensukseskan proram pembangunan tersebut. Dalam usaha mengoptimalkan potensi hutan Indonesia Pihak kehutanan menyusun suatu rancangan Undang-Undang di bidang kehutanan yang akan diusulkan kepada pemerintah. Atas usul tersebut pemerintah mengeluarkan UU Pokok Kehutanan pada tahun 1967. UU tersebut di satu sisi mengatur atau mengelola hutan dan pengusahaannya oleh pemerintah. Di sisi lain juga mengijinkan pihak non pemerintah atau pihak swasta untuk terjun dalam pengusahaan hutan dengan pemberian Hak Pengusahaan Hutan (NPR). Pemberian HPH ini diatur oleh pemerintah melalui Direktorat Jendaral Kehutanan yang bernaung di bawah Departemen Pertanian. Dalam pelaksanaannnya ini .Dirjen kehutanan ini bekerja sama denganpemerintah daerah dalam pengaturan dan pengawasan hutan. Pelaksanaan kebijaksanaan HPH ini mempunyai tujuan utama untuk menambah devisa negara dengan memaksimalkan pengusahaan hutan sehungga dapat mengutungkan bagi pemerintah dan swasta. Tetapi kenyataan pelaksanaan kebijaksanaan banyak kendala-kendala bagi semua pihak, juga terutama masalah kurangnya tegasnya peraturan pelaksana guna mengantisipasi parkembangan pengusahaan hutan yang berlangsung sangat cepat sehingga menyulitkan dalam pengawasan dalam usaha-usaha menjaga kelestarian hutan bagi masa mendatang yang berbeda dengan apa yang diharapkan dan menjadi tujuan para rimbawan dalam menjaga kelestarian hutan. "

"ABSTRAKPada tanggal 29 januari 1907, sekitar 41 orang yang dipimpin Asisten Residen C.C.M Henny berangkat menuju desa Beron, tepatnya ke kediaman Darmojoyo selaku pemimpin kerusuhan. Asisten Residen kemudian memerintahkan agar Darmojoyo meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Seruan tersebut tidak dijawab bahkan mereka bergelombang menyerang rombongan Asisten Residen tersebut. Pertempuran terjadi. Akhirnya pihak Assisten Residen dapat dicerai beraikan oleh kaum perusuh, hingga keluar dari desa Baron. Rombongan kedua yang dipimpin oleh Wedana Werujayeng dan Wedana Berbek ketika mendengar tembakan dari arah rumah Darmojoyo, segera menuju ke rumah Darmojoyo untuk memberikan bantuan kepada rombongan Assiten Residen. Namun rombongan yang berjumlah sekitar 29 orang ini dapat dihalau pula dari desa Baron. Dengan demikian usaha menangkap Darmojoyo pada pagi hari tersebut dapatlah dikatakan gagal. Pada sore harinya datang bala bantuan militer dari Surabaya yang dipimpin Letnan satu Hardenberg, dan langsung menuju ke tempat kejadian. Setelah seruan Residen yang diulangi oleh Bupati Berbek untuk meletakkan senjata dan menyerah tidak dihiraukan, maka pasukan bersenjata mulai menembaki kaum perusuh yang terkepung di dalam rumah Darmojoyo. Akhirnya kerusuhan dapat dipadamkan dengan meninggalkan korban sebanyak 19 perusuh tewas diantaranya Darmojoyo serta menawan lebih dari 66 perusuh. Sedangkan dari pihak pemerintah tercatat 5 orang tewas dan sekitar 10 orang luka-luka. Pada dasarnya untuk melihat kerusuhan petani yang terjadi di desa Baron, kekecewaan-kekecewaan yang dialami pada diri Darmojoyo menempati faktor yang sangat penting. Selain itu ketidakpuasan pra petani terhadap pabrik gula Baron dan Kujonmanis serta menyebarnya kepercayaan bahwa Darmojoyo sebagai Ratu Adil, ikut pula mendukung kerusuhan tersebut muncul kepermukaan. Dengan kata lain bahwa kepentingan pribadi berhasil digeser ke kepentingan sosial melalui Darmojoyo. Penelitian ini membuktikan keberhasilan penyelarasan pemanfaatan kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial yaitu ketidakpuasan Darmojoyo dalam usahanya meraih jabatan formal desa (lurah dan kamituwa) dan tuduhan serta hukuman yang ditimpakan kepadanya, kemudian berhasil memobilisasi pengikut-pengikutnya dalam meletuskan aksi. Walaupun aksi sosial ini berhasil ditumpas oleh pemerintah kolonial, namun penelitian ini membuktikan betapa besar pengaruh seorang pemimpin desa.

---

"

"ABSTRAKPropaganda, merupakan salah satu alat penting dalam perang atau yang di sebut dengan propaganda perang (militer). Perang propaganda ini juga digunakann sebagai. salah satu strategi perang tentara Belanda dengan Indonesia dalam perang kemerdekaan. Perang tersebut menggunakan sarana propaganda sebagai psikologis dengan harapan untuk rnenurunkan mental lawan dalam bertempur. Aksi propaganda dalam perang kernerdekaan menggunakan juga sarana-sarana baik yang berasal dari media cetak maupun media elektronik dalam hal ini yang sering digunakan adalah radio, penggunaan ini agar propaganda efektif dalam mempengaruhi lawan. Belanda lebih terorganisasi dalam penyelenggaraan perang propaganda dibandingkan dengan pihak. Indonesia. Hal ini dapat di1ihat dengan banyaknya badan-badan propaganda baik yang dilaksanakan oleh rniliter .itu sendiri atau pihak si p i 1 , sedangkan Indonesia lebih banyak dilakukkan oleh perseorangan atau kelompok. Belanda dan Indonesia sebagai pihak yang bertempur menggunakan propaganda sebagai salah satu a1at perang mempunyai beberapa alasan terutarna dengan melihat kondisi dari. Kedua belah pihak Belanda mel i hat bahwa kurangnya personil militer untuk dapat menguasai seluruh wilayah. Indonesia. Dan juga kurangnya sarana militer lain yang dibutuhkan untuk menjaga daerah-daerah yang telah berhasil dikuasai. Sedangkan Indonesia menggunakan sarana propaganda terutama dengan melihat bahwa kwalitas militer Belanda jauh lehih baik dari yang dimi1ikinya dalam hal ini masalah pesenjataan yang sangat kurang. Perang propaganda ini menjadi menarik karena masing-masing pihak berupaya untuk memperoleh simpati rakyat untuk menutupi kekurangan-kekurangannya.

---

"

"ABSTRAKSkripsi mengkaji organisasi modern Islam Jam'iyyat Khair dengan melihat perkembangannya dari perkumpulan sosial menjadi yayasan pendidikan. Pada awal berdiri di tahun 1901 sebagai perkumpulan sosial yang bergerak di bidang pendidikan, ia juga bergerak di bidang ekonomi dan politik. Akan tetapi kegiatannya di bidang politik menga_kibatkan penekanan pemerintah Belanda sehingga perkumpulan Jam'iyyat Khair terpaksa mengubah diri menjadi Yayasan Pendidikan Jam'iyyat Khair di tahun 1919.Pembahasan di mulai dengan mengkaji Jam'iyyat Khair sejak berdirinya dengan melihat tujuan dalam anggaran dasarnya; Jam'iyyat Khair sebagai gerakan modern Islam; kegiatan dalam bidang sosial: pendidikan; ekonomi dan politik hingga berdirinya Yayasan Pendidikan Jam'iyyat Khair."

"Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, baru kemudian disusul oleh negara-negara lainnya. Hal ini tidaklah mengherankan karena Indonesia memiliki hubungan tradisional dengan Mesir dan Timur Tengah pada umumnya, yaitu hubungan keagamaan (Islam) dan pendidikan, sejak lama. Pengakuan tersebut tidak terlepas dari peranan pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir, yang melakukan aktifitas politik dalam rangka mencari dukungan bagi perjuangan rakyat Indonesia melawan kaum penjajah. Setelah Proklamasi 17 Agustus1945, aktifitas para pelajar dan mahasiswa tersebut ditujukan untuk mendapatkan pengakuan bagi kemerdekaan Indonesia. Berkat peranan pelajar dan mahasiswa tersebut, serta dengan adanya kebijaksanaan Solidaritas Islam yang dianut Pemerintah Mesir waktu itu, maka pada tahun 1947, secara resmi Mesir mengakui Indonesia. Dalam beberapa hal, terdapat persamaan antara Indonesia dan Mesir, seperti persamaan sebagai negara jajahan, mayoritas rakyatnya beragama Islamdan persamaan dalam prinsip kebijaksanaan Luar Negeri, yaitu membenci kolonialisme dan imperialisme. Liga Arab sebagai badan perwakilan dari negara-negara Arab, memiliki peranan yang sangat besar bagi terlaksananya pengakuan kedaulatan tersebut. Sekjen Liga Arab, Abdurrahman Azzam Pasha-lah yang memberikan usul pada Pemerintah Mesir untuk membantu dan mendukung perjuangan bangsa Indonesia yang sedang menghadapi penjajah. Usul tersebut didambut dengan positif, maka dari sinilah langkah awal keterlibatan Pemerintah Mesir dalam perjuangan bangsa Indonesia."

"ABSTRAKPada permulaan abad kedua puluh pemerintah Kolonial Belanda mulai menyadari bahwa kemiskinan sedang meningkat di pulau Jawa. Salah satu alasan adalah kepadatan penduduk Jawa yang semakin tinggi. Atas desakan dari berbagai pihak di negeri Belanda, pemerintah Kolonial Belanda kemudian berusaha memperbaiki kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan politik etis (1901) yang digagas oleh Van Deventer dan berisi tentang tiga hal pokok yang menjadi prinsip dasar dalam kebijaksanaan pemerintah kolonial di Hindia Belanda yaitu pendidikan, irigasi dan emigrasi. Dengan landasan di ataslah pemerintah kemudian menyelenggarakan program transmigrasi yang merupakan suatu usaha untuk memecahkan masalah kemiskinan dan kekurangan lahan usaha pertanian di Jawa dan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk di pedesaan-pedesaan Jawa. Penyelenggaraannya yang pertama dimulai pada tahun 1905 hingga tahun 1941, yaitu sejak berakhirnya kekuasaan Kolonial Belanda dan digantikan dengan Jepang. Pada saat itu sebanyak 155-KK yang semuanya berasal dari golongan petani penggarap dipindahkan dari Kedu, Jawa Tengah ke daerah Gedong Tataan di Lampung. Wilayah ini merupakan daerah percobaan pelaksanaan transmigrasi dengan tujuan mencari cara yang tepat dalam pelaksanaannya yang dapat memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi para transmigran serta dapat menekan biaya pemerintah untuk setiap keluarga yang ditransmigrasikan serendah-rendahnya. dari golongan petani penggarap dipindahkan dari Kedu, Jawa Tengah ke daerah Gedong Tataan di Lampung. Wilayah ini merupakan daerah percobaan pelaksanaan transmigrasi dengan tujuan mencari cara yang tepat dalam pelaksanaannya yang dapat memberikan harapan hidup yang lebih baik bagi para transmigran serta dapat menekan biaya pemerintah untuk setiap keluarga yang ditransmigrasikan serendah-rendahnya. Dalam perjalanan pelaksanaannya selama masa kolonial, program transmigrasi dapat dibagi menjadi empat tahapan yaitu tahun 1905-1911, dari tahun 1912-1922, sejak tahun 1923-1932 dan yang terakhir antara tahun 1932-1942. Pada tiap tahapan ini terdapat ciri khas yang menandainya dan tidak terdapat pada tahapan lainnya. Pada tahap pertama hingga ketiga perhatian pemerintah belum serius terhadap pelaksanaan program transmigrasi walaupun kebutuhan akan tindakan-tindakan nyata untuk mengurangi jumlah penduduk di pulau Jawa selalu dijadikan isu yang menarik di kalangan pemerintah, kelompok swasta perkebunan dan masyarakat umum. Baru pada tahap ke empat pemerintah benar-benar serius melakukan program transmigrasi dengan efisiensi yang mengagumkan. Ternyata sejak pelaksanaannya yang pertama, program transmigrasi ini dapat bertahan pada setiap tahap sejarah pembangunan Indonesia. Penyelenggaraannya pun tidak lagi terbatas pada penduduk Jawa tetapi juga bagi daerah lain yang padat penduduk seperti Lampung yang mengalanzi kepadatan penduduk yang tinggi setelah beberapa puluh tahun menerima transmigran asal Jawa sejak pertama kali program transmigran dilaksanakan. Orientasi transmigrasi pun mengalami perkembangan, tidak lagi hanya pada bidang pertanian, namun juga perkebunan, perikanan dan industri.

---

"

"Penelitian mengenai peran Radio Republik Indonesia Jakarta pada masa awal revolusi 1915-1947 memperlihatkan bahwa ternyata RRI Jakarta sangat besar peranannya sebagai corong suara rakyat Jakarta. Diketahui bahwa pada awal kemerdekaan RI radio merupakan jembatan yang paling efektif untuk menghubungkan rakyat dengan pemerintah. Hadirnya tentara Sekutu di Jakarta yang diikuti tentara Belanda mempersulit sepak terjang siaran radio Jakarta. Peran RRI Jakarta sebagai pendukung pemerintah terutama baru nampak setelah Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Belanda memakai juga sarana radio untuk melancarkan propaganda yang tujuannya untuk menyudutkan Republik di mata dunia internasional. Oleh sebab itu RRI Jakarta sebagai ujung tombak suara Republik di Jakarta harus bertindak menetralisir propaganda Belanda tersebut. Tindakan RRI Jakarta tegas, yaitu membantah propaganda itu dengan menyiarkan berita-berita yang sebenarnya. Akibatnya Belanda jengkel, sehingga bertekad untuk merebut studio RRI Jakarta dengan berbagai cara. Kegiatan Belanda mencapai puncaknya pada saat Agresi Militer I, dengan menyerbu dan akhirnya menduduki studio itu. Akibatnya, siaran RRI Jakarta terhenti. Namun RRI Jakarta telah membuktikan betapa besarnya peran mereka sebagai lambang eksistensi RI di Jakarta."

"ABSTRAKUmi Supatmi Tantriyani. Skripsi berjudul: Industri Tenun Rakyat Bumiputera Di Dataran Tinggi Bandung: Studi Kasus Daerah Majalaya 1930-1942. Di bawah bimbingan Bapak Kasijanto M.Hum. B7 halaman + lampiran. Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, Depok 1996. Skripsi yang mengetengahkan masalah industri rakyat dengan berlandaskan kajian sosial ekonomi, mencoba melihat bagaimana pola bertahan dari industri rakyat bumiputera skala kecil di tengah-tengah kendala intern maupun ekstern di dalam mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Studi ini dipelajari karena selama ini industri rakyat bumiputera skala kecil selalu berada pada posisi yang statis dalam arti tidak menunjukan suatu kemajuan yang hakiki (perluasan perusahaan), disamping masih relatif sedikit kajian ilmiah yang khusus membahas masalah industri rakyat skala kecil. Studi ini memfokuskan pada aspek-aspek yang berhubungan dengan masalah manajemen perusahaan, permodalan dan pendistribusian hasil produksi. Metode penelitian dilakukan melalui studi keperpustakan dan wawancara dengan mengikuti tahapan-tahapan yang terdapat di dalam penulisan sejarah yaitu heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Sehingga hasil yang diperoleh akan memberikan penjelasan mengenai pola bertahan dari industri rakyat bumiputera dalam bentuk jalinan kerjasama yang mengikat beserta faktor-faktor yang menyebabkan mereka menerima jalinan tersebut.

---

"