Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka mendapatkan pegawai yang berkualitas dibutuhkan berbagai tahap kegiatan manajemen sumber daya manusia. Pada tahap awal manajemen sumber daya manusia dimulai pada tahap rekrutmen yang dapat menghasilkan calon-calon pegawai yang berkualitas. Saat ini proses pengangkatan jabatan pada instansi pemerintah seperti kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi telah menerapkan suatu sistem pengangkatan jabatan terbuka yang disebut dengan istilah open bidding. Open bidding merupakan suatu proses pengangkatan jabatan yang membuka kesempatan bagi pegawai yang berada di luar instansi agar dapat menjabat di instansi tersebut. tujuannya adalah agar memperluas cakupan sumber pegawainya. Oleh karena itu proses rekrutmen dalam open bidding ini yang menentukan banyak tidaknya kandidat yang dapat masuk dalam tahap seleksi. Karena apabila rekrutmen dapat berjalan dengan baik maka hasilnya akan mendapatkan banyak pelamar yang sudah memiliki kualitas yang baik pula.

---

In acquiring qualified personnel needed various stages of human resource management activities. In the early stages of human resource management begins at the stage of recruitment that can generate candidates qualified personnel. Currently the process of filling positions in government agencies have implemented a system of filling the position openly termed open bidding.

Open bidding is an appointments process that provides an opportunity for employees outside the agency to be able to hold office in the organization. The goal of this system is to expand the scope of employee resources. Therefore the recruitment process in open bidding that determines the success of candidates that can be included in the selection phase. Because if it can run properly then the result will get a lot of applicants who already have good quality as well."

"Skripsi ini bertujuan menjelaskan pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai di Bagian Pengembangan SDM Kementerian Keuangan. Penelitian kuantitatif ini bersifat eksplanatif yang menjelaskan pengaruh kompensasi terhadap kinerja di Bagian Pengembangan SDM Kementrian Keuangan. Dalam menganalisis data primer diperoleh dari penyebaran survey dan wawancara mendalam. Hasil pada penelitian ini membuktikan bahwa kompensasi mempunyai korelasi cukup kuat terhadap kinerja pegawai di Bagian Pengembangan SDM Kementerian Keuangan.

---

The purpose of this thesis is to explain the effect of compensation towards employee's perfomance at HRD Division of Ministry of Finance. This quantitative research is a explanative research that mainly discuss about the effect of compensation towards employee's perfomance at HRD Division of Ministry of Finance. During the primary sample research, the author acquired the data with survey and depth interviews. The result of this research proved that compensation has a strong correlation to the performance of employees in the Human Resources Development Section in the Ministry of Finance."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan perencanaan kepegawaian bagi pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kabupaten Bogor. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor adalah mempekerjakan kembali pegawai honorer kategori dua yang tidak lolos Calon Pegawai Negeri Sipil dengan pertimbangan lingkungan; peramalan; tujuan; rencana; dan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Perencanaan ini perlu memperhatikan Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara; Upah Minimum Regional dan jaminan; pengembangan dan pelatihan; serta pembatasan usia kerja.

---

The purpose of this research is to describe the staff planning for second category of honorary employees who are not qualified to be civil servants in Bogor Regency. This research is a qualitative approach. The result shows that staff planning of Bogor Regency government is to reinstate category two of honorary employees who aren't qualified to be public servants. This staff planning is based on environmental, forecasting, purposes, plans, and supported by Bogor Regency government, but needs to consider the existence of „Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara‟; Regional Minimum Payment and insurance; training and developing; and limitation of employees‟ age."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi Pemerintah Kota Denpasar dan faktor yang mendukung serta menghambatnya dalam mendukung sumber daya industri kreatif kain tenun ikat endek. Teori yang digunakan adalah inovasi di sektor publik, faktor pendukung dan penghambatnya, dukungan sumber daya dalam pembangunan ekonomi suatu wilayah, serta industri kreatif. Pendekatan penelitian ini adalah positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam, existing statictic, dan studi literatur. Hasil penelitian ini adalah Pemerintah Kota Denpasar melakukan tujuh kegiatan/kebijakan inovatif antara lain himbauan menggunakan produk kain endek, pelaksanaan Denpasar Festival, Pemilihan Duta Endek, Denpasar Design Center, pelaksanaan Misi Dagang, pembangunan Imperium Kumbasari, dan pendirian Asosiasi Endek, Bordir, dan Songket Kota Denpasar. Faktor-faktor pendukung inovasi Pemerintah Kota Denpasar antara lain faktor internal, eksternal, dan politik, sedangkan faktor penghambatnya adalah internal dan eksternal.

---

This research aims to desrcibe the Denpasar Goverment innovation in enhancing the resources of endek woven cloth creative industry. Besides, It will describe the driver and barrier of it. This research use innovation in the public sector, the driver and barrier of it, enhancing the resources in regional economic development, and creative industry concept. The appoach is positivist that utilize in-depth interview, existing statictic, and literature study.

The result are Denpasar Government has done suggestion for using endek products, holding Denpasar Festival and trade mission, promoting Endek Ambassador, building Imperium Kumbasari and Denpasar Design Center, and establishing Denpasar’s Endek, Bordir, and Songket Association; The driver of Government Innovation are internal, external, and political factors; The barrier of Government Innovation are internal and external factors."

"Penelitian ini bertujuan menggambarkan penegakan hukuman disiplin terhadap ketidakhadiran PNS yang tidak disertai keterangan di Kota Bekasi Jawa Barat. Pendekatan penelitian ini adalah kuantitatif dengan teori penegakan hukum dan disiplin. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi dokumen. Pemilihan informan dilakukan dengan cara purposive dan snowball. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan di Pemerintah Kota Bekasi dilakukan dengan memberikan sanksi ringan, sedang, dan berat. Semakin banyak atau berat pelanggaran disiplin yang dilakukan, semakin berat sanksi yang diberikan.

---

The purpose of this research is to describe discipline law enforcement for civil servants absence without description letter in the city of bekasi, west java. This research is a quantitative approach that uses deep interview and literature study. The result of this research is discipline law enforcement that city of bekasi government does are giving sanction. The sanction divided into three stage: mild, moderate, sever stage. The more many and heavier public servant do violations, the heavier sanction they get."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Ketertiban umum: Studi tentang Alih Fungsi Trotoar untuk Usaha/Berjualan di Jalan Margonda Raya. Implementasi yang dilakukan berupa sosialisasi terkait isi perda, monitoring dan penertiban. Pendekatan penelitian ini adalah kulaitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi perda tersebut. Implementasi perda ketertiban umum ini masih belum maksimal, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor-faktor yang memengaruhi implementasi perda tersebut yaitu yaitu sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, pengawasan oleh Satpol PP, sumber daya, sikap dari Satpol PP, struktur birokrasi, integrtias Satpol PP dan kesadaran hukum dari PKL dan pembeli. Faktor yang paling memengaruhi yaitu sumber daya manusia.

---

This research discusses about the affective factors of the implementating Depok city policy (No.16 Yr. 2012) about guidance and supervision of public order. This research focus on the function change of sidewalk Jalan Margonda Raya from pedestrian use to street merchant. The policy implementation includes the socialization of the policy's contents, guidance and supervision.This qualitative research uses in depth interview and literature study metodh to summon up the data. This research aims to determine the factors that affect the implementation of this city policy. In conclusion, this research shows that the implementation is not effective yet and indicate several factors that affect the implementation of the city policy, which are : socialization from the government, supervision , attitude, bureaucracy structures and integration of satpol pp, also the legal awareness of the street merchant and theirs costumers. Factor that the most affect is human resources."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS. Kebijakan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS merupakan bagian dari usaha kesejahteraan PNS yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Penelitian menemukan bahwa adanya kebijakan lain yang telah mengcover kebijakan asuransi pendidikan bagi putraputri PNS, kurangnya komitmen pemerintah serta adanya kekhawatiran kebijakan ini dapat memicu munculnya kecemburuan sosial merupakan beberapa faktor dalam aspek hukum, politik dan sosial yang mempengaruhi belum terimplementasinya kebijakan.

---

The focus of this studies is to identify law, politic and social aspect that affect education insurance policy for civil servants children that hasn't been implemented yet. Education insurance policy for civil servants children is part of the welfare for civil servants policies which is contained in Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. This research is qualitative descriptive interpretive.

Research found that the presence of other policies that covered education insurance policies for civil servants children, lack of governments commitment and concern of this policy may lead to the emergence of social jealousy are some factors in the legal, political and social aspects that affect the implementation of this policy."