Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam rangka pengamanan Pilkada NAD 2006 oleh Polda NAD, terjadi penyimpangan dalam pengategorisasian kriteria TPS, yaitu tidak mengacu pada kategoisasi yang lazim digunakan Polri. Hal ini melanggar MoU Helsinki, karena pelibatan polisi dalam pengamanan Pilkada NAD 2006 melebihi jumlah polisi yang diperbolehkan di NAD. Bahrumsyah selaku Kapolda NAD melakukan negosiasi dengan Peter Feid selaku perwakilan Uni Eropa dalam hal penggunaan siswa magang dalam pengamanan Pilkada NAD 2006. Selain itu Kapolda NAD menerapkan strategi mewujudkan Pilkada damai dengan membentuk Pokja Pilkada Damai, yang melibatkan unsur pemerintah dan elemen masyarakat, di samping melaksanakan operasi khusus kepolisian pengamanan Pilkada NAD 2006.

---

In the framework of safeguarding the electoral of NAD 2006 by the police, there was irregularity in polling stations criterion, it did not refer to the commonly categorization used by police. This violets the Helsinki MoU, because of the involvement of police in securing the NAD 2006 election exceeded the allowed number of police in Aceh. Bahrumsyah the chief of NAD Police Department, had decided to negotiate with Peter Feid as the EU representative in terms of the use police students interns in securing the election of NAD 2006. In addition he implemented strategies to realize peaceful elections by forming a working group of peace, which involved representatives of the government and elements of society, besides carrying out of special operation of safe guarding the NAD 2006 elections."

"Penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas dengan menerapkan sanksi disiplin, sanksi pidana serta sanksi kode etik merupakan babak baru dalam proses penegakan hukum bagi anggota Po1ri. Sebagai hal yang bersifat baru, masih perlu dilakukan pembenahan terhadap sistem pelaksanaannya. Melalui penulisan tesis ini, penulis akan menggambarkan bagaimana penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas oleh Bidpropam Polda Metro Jaya.Dalam penulisan tesis ini pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif.teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan terlibat wawancara, pemeriksaan dokumen,dan pemilihan kasus yang diteliti. Penelitian ini difokuskan kepada penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas yang dilakukan oleh Bidpropam Polda Metro Jaya, baik secara preventif maupun represif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang petugas Polantas dalam melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu-lintas, baik dalam bentuk Pungli denda damai menerima setoran maupun pemalsuan Tilang adalah merupakan penyimpangan pekerjaan polisi yang juga merupakan korupsi polisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut adalah merupakan wujud dan ciri-ciri dari pelaksanaan Birokrasi Patrimonial dimana pimpinan dari petugas Polantas yang melakukan penyalahgunaan wewenang yang karena jabatannya diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya. Disamping itu dalam penanganannya juga ada terkesan diskriminasi,yaitu dalam arti masih memandang bahwa siapa yang melanggar, perbuatan apa yang dilanggar serta adakah hubungan yang saling menguntungkan antara penyidik Bidpropam dengan petugas yang melangggar serta kebijakan dan pimpinan juga turut mewarnai penanganan penyalahgunaan wewenang petugas Polantas tersebut. Hasil penelitian juga menunjukkan beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penanganan ,antara lain adalah faktor pengorganisasian, ketentuan hukum yang berlaku, kebijakan pimpinan,dan budaya yang berkembang dalam organisasi Polri.Dalam rangka mencapai tujuan sistem penegakan hukum terhadap penanganan penyalahgunaan wewenang tersebut, maka diperlukan adanya organisasi atau unit khusus yang bertugas untuk melakukan penanganan/penyidikan terhadap pelanggaran hukum,disiplin maupun kode etik yang dilakukan anggota Polri. Selain itu diperlukan adanya prosedur pelaksanaan penegakan hukum yang dapat berfungsi sebagai suatu sistem dan dapat mengakomodasi pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku bagi anggota Polri.

---

The handling of power abuse which is conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by applying disciplinary sanction, criminal sanction and code of ethic sanction is a new paradigm in processing the law enforcement on Indonesian National Police (POLR1) members. As a new paradigm, it is necessary to straighten out the system of its implementation. Through the thesis, the author tries to describe how Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police handle power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators.The author employs qualitative approach and data is collected through involved observation, interview, and document review and case choice. The thesis focuses on the handling of power abuse conducted by traffic police officers in enforcing the law on traffic violators by Profession and Security Department of Jakarta Metropolitan Regional Police, either in preventive ways or repressive ways.The results of the research reveal that such power abuses are conducted in several ways, such as illegal levies, negotiation, and fake tickets. All the forms are classified as police corruption. The results of the research also reveal that the handling is usually held in patrimonial bureaucrat way in which the superior of the traffic police officers conducting the abuse is given authority to punish his or her subordinates. In addition, there is a discriminative thing meaning that the superior considers who does the abuse, what regulation is violated, and whether it is a mutual relationship between the investigators of Profession and Security Department and traffic police officers who does the power abuse. Moreover, the results of the research reveal some factors that influence the implementation of such handling, such as organizing factor, the existing regulations or laws, the management's policies, and the existing cultures in POLRI organization.In order to achieve the goals, it is necessary to have a special unit or organization which has the duties to handle and to investigate disciplinary Violation or code of ethic violations conducted by POLRI members. Furthermore, it is necessary to have a procedure of the implementation of law enforcement that functions as a system. Such procedure can also accommodate the implementation of laws or regulations applied to POLRI members."

"Kegiatan penertiban lahan makam Mbah Priok merupakan pelaksanaan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 132 Tahun 2009 tentang Penertiban Bangunan yang didirikan di atas Tanah PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Koja Utara seluas 1.452.270 m2 yang terletak di Jalan Eks TPU Dobo, Kelurahan Koja, Kota Administrasi Jakarta Utara. Dalam kegiatan proses penertiban lahan makam Mbah Priok yang terjadi pada tanggal 14 April 2010, mendapat perlawanan dari jamaah makam dan masyarakat sekitarnya yang diikuti dengan tindakan kekerasan dan pembakaran, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan kerugian harta benda. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (a) Tidak mempertimbangkan masukan dari Muspiko terutama Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, berkaitan dengan informasi intelejen yang menyatakan bahwa terdapat kekuatan masa yang sudah mempersiapkan perlawanan terhadap kegiatan penertiban; (b) Rencana penertiban yang disusun oleh Satpol PP DKI Jakarta dan pemberitahuan waktu pelaksanaanya terlalu singkat, sehingga tidak memberikan kesempatan yang cukup bagi pelaksana penertiban untuk mendalami rencana dimaksud; (c) Kurangnya pengorganisasian dan pemberian briefieng yang jelas kepada segenap unsur pelaksana penertiban yang melibatkan Satpol PP dari 6 (enam) wilayah kota di Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah yang cukup besar; (d) Tidak disiplinnya anggota Satpol PP, sehingga tidak mengedepankan tindakan yang persuasif humanis, tetapi justru melakukan tindakan kekerasan terhadap massa, sehingga memancing solidaritas massa untuk melawan petugas, dan (e) Lemahnya pengendalian petugas Satpol PP selama pelaksanaan kegiatan penertiban berlangsung, akibatnya menyebabkan penghentian pelaksanaan penertiban tidak segera diikuti dengan penarikan petugas Satpol PP di lokasi kegiatan penertiban. Selama pelaksanaan kegiatan penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Polres Pelabuhan Tanjung Priok telah melaksanakan pengamanan dan berhasil meminimalisir jatuhnya korban baik pada pihak Satpol PP maupun pihak jamaah makam/masyarakat yaitu dengan cara: (a) Kapolda Metro Jaya koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta, dan menyarankan agar pelaksanaan penertiban dihentikan karena situasi sudah tidak terkendali dan mengakibatkan jatuhnya korban; (b) Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok menindaklanjuti perintah Kapolda Metro Jaya untuk menghentikan jalannya penertiban yang semakin tidak terkendali, dan melaksanakan koordinasi dengan Kasatpol PP di lapangan; (c) Meminta kepada Habib Rizieq untuk menenangkan massa yang berada di lokasi serta bantuan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat lainnya guna mencegah pemberangkatan/peregeseran massa dari wilayah lain menuju lokasi penertiban yang didorong oleh rasa solidaritas; (d) Melakukan evakuasi terhadap Satpol PP dengan bantuan Kapal Ditpolair Polda Metro Jaya ke Pondok Dayung.

---

Policing activities cemetery land Mbah Priok is the implementation of the Governor of DKI Jakarta No. Instruction. 132 of 2009 on the Control Building is founded on the Land PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Serfitikat Rights Management North 1/Koja No. 1,452,270 m2 area, located at Jalan Ex TPU Dobo, Village Koja, North Jakarta. In the process of policing activities Mbah Priok cemetery land that occurred on April 14, 2010, received resistance from the congregation and the community surrounding the tomb, followed by acts of violence and arson, resulting in loss of life and property loss.

The condition is caused by several factors, including: (a) Not considering input from Police Chief Muspiko especially Tanjung Priok Port, relating to intelligence information stating that there is a future force that is preparing for resistance to the enforcement activities; (b) policing plan prepared by Satpol PP DKI Jakarta and its implementation time was too short notice, so it does not provide sufficient opportunities for administrators to explore policing plan; (c) Lack of organization and administration briefieng clear to all elements of executive policing involving Satpol PP of 6 (six) areas of the city in DKI Jakarta Province with a sizeable amount, (d) No discipline Satpol PP, so it does not put forward a persuasive action humanist, but rather the act of violence against the masses, so that the lure of mass solidarity against the officers, and (e) Lack of official controls Satpol PP during the implementation of policing activity takes place, consequently result in termination implementation of policing is not immediately followed by the withdrawal of personnel on site Satpol PP policing activities.

During the execution of enforcement activities undertaken by Satpol PP, Port of Tanjung Priok Police have been carrying out security and managed to minimize casualties on both sides Satpol PP nor the congregational cemetery/community is by way of: (a) the Metro Jaya police chief in coordination with the Governor of DKI Jakarta, and suggested that the implementation of policing has not stopped because of the situation under control and resulted in casualties, (b) Chief of Police of the Port of Tanjung Priok follow up on the Polda Metro Jaya chief orders to discontinue the course of policing an increasingly uncontrollable, and coordinate with Kasatpol PP in the field, (c) Urge the Habib Rizieq to appease the masses who are in the location and the help of religious leaders and other community leaders to prevent the departure/mass shift from other regions to the location of the control that is driven by a sense of solidarity, (d) evacuation of PP with the help of Ship Satpol Ditpolair Polda Metro Jaya into Rowing."

"Keamanan sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi baik yang bergerak dibidang produksi barang maupun jasa termasuk didalamnya adalah universitas, kontruksi berpikirnya adalah bahwa suatu organisasi mempunyai kepentingan untuk mencapai tujuan, namun ada pihak-pihak yang berupaya untuk mengganggu kepentingan tercapai tujuan tersebut. Penyelenggaraan Manajemen Sekuriti sangat dibutuhkan untuk mencegah tenjadinya hal-hal yang mengganggu kepentingan organisasi dalam mencapai tujuan, karena bentuk pengamanan yang digunakan berbentuk fisik maka dinamakan Manajemen Sekuriti Fisik. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta merupakan Salah satu universitas swasta di Yogyakarta yang bertanggung-jawab menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pcngabdian kepada masyarakat dengan senantiasa mengedepankan mutu hasil didik agar mampu bersaing dan mengisi peluang dalam bursa tenaga kerja serta menciptakan lapangan kerja. Pihak kampus telah menyelenggarakan Manajemen Sekuriti Fisik dalam rangka melindungi fasilitas, para tamu dan seluruh sivitas akademika berupa pembentukan Satpam, pos jaga, alat komunikasi, akses kontrol, pager kampus, penerangan dan kunci, tetapi tindak pidana yang cukup menonjol baik yang dilakukan oleh orang dalam maupun orang luar masih terjadi, hal ini dikarenakan penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik belum optimal. Saran yang saya ajukan untuk mencegah terjadinya gangguan (tindak pidana) dan meningkatkan keamanan kampus adalah pembenahan pada penyelenggaraan Manajemen Sekuriti Fisik yang mencakup organisasi dan sekuriti fisik itu sendiri. Organisasi perlu dibenahi, mulai dari komitmen pimpinan terhadap sekunti (security awareness), kualifikasi personil pada Bagian Pengamanan Kampus, job description dan komunikasi yang efektif baik intern maupun ekstern. Universitas mempunyai karateristik yang berbeda dengan instansi lainnya seperti perusahaan, perkantoran bahkan lingkungan pendidikan pada tingkat dibawahnya seperti SMU, SLTP maupun SD, dimana lalu-Iintas orang dan kendaraan yang keluar masuk kampus bisa terjadi setiap menit bahkan detik. Fungsi akses kontrol menjadi sangat penting sehingga harus didukung oleh elemen sekuriti fisik yang lain seperti CCTV, jumlah dan kualitikasi Satpam serta penerapan disain Iingkungan untuk mencegah terjadinya kejahatan (crime prevention through environmental design) dan membuat situasi menjadi tidak menguntungkan bagi pelaku kejahatan (situational crime prevention), dengan langkah-langkah tersebut diharapkan kejahatan yang terjadi di lingkungan Kampus UPN “Veteran” Yogyakarta dapat dicegah dan kerugian dapat diminimalisir.

---

Security is badly needed by both manufacturing and service industries including universities. The bottom line is that any organization in any industry tries its best to achieve its goal. However, goal achievement is often hindered by certain disturbing parties. Security management is definitely needed to prevent the disturbing parties form functioning. Because the management form used is physical, it is called Physical Security Management Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta is a private university in Yogyakarta. It is responsible for conducting education, research and social services to produce the bcst quality graduates who can compete in the job markets and even create jobs. '1`he university management has provided physical security management to protect its facilities, guests, students, lectures and staff by providing security guards, security posts, means of security communication, control access, fences, lighting and keys. Noticeable criminal conducts done by both insiders and outsiders yet still happen due to the fact that the security management is not maximized. I suggest that the university should rejuvenate its physical security management and organization. The university security organization needs its head to bc more committed, the qualifications of security guards should meet certain standards, clear job descriptions, and effective internal and external communication. University is different fiom other offices, elementary, junior and senior high schools. People can come and go every single minute even second. The function of access control becomes paramount. CCTV is therefore a must, enough qualified security guards and the application of crime prevention through envirorunental design and situational crime prevention. The prevention measures taken are expected to prevent the criminal conducts in UPN Veteran Yogyakarta and further losses fiom happening."

"Tesis ini bermaksud menganalisis kegiatan patrol dan pamolisian masyarakat melalui patroli untuk mencegah kejahatan di Polsek:ta Jatiuwung. Penelitian ini menggunakan pandekatan kualitatif dengan metode studi kasus, sadangkan pangumpulan data dilakakan melalui wawancara mendalam, pangama:tan, pangamatan terlibat, dan studi dokmnen.Hasil paniltian menunjukkan manajemen kegiatan patroli kurang berjalan dengan baik, baik itu dikuatkan oleh kuraog optitualnya perencanaan, pangorflllnisasian, palaksanaao, dan pangawasan penyelengaraan patroli. Kemudian kegiatan patroli menunjukkan tidak dapat mencegah kejaha:tan, karena tidak ada korelasi antara panurunan angka kejahatan dan difercnsiasi kegiatan palroli, sedangkan yang menjadi kendala adalah faktor manusia serta sarana dan prasarana patroli. Selain itu pamolisan masyarakat melalui patroli kumng optimal, dalam baJ ini kumngoya komtatikasi antara masyarakat dan patugas patroli.Atas basil panelitian ini, penulis merekomendasikan agar Polsekta Jatiuwung melal!sanakan patroli jalan kaki dan patroli bersepeda, palalihan hagi para patugas patroli, parubalum cata pandakatan Iugar patroli serta parllaikan mekanisme pangendalian palaksanaan patroli

---

This thesis is aimed at analyzing patrol activities as part of community policing strategy in preventing crime conducted by Jatiuwung Sector Police Command. This thesis used qualitative approach and study case as research design, while data ore colected through in depth interview, observation, participative observation and study

of document.

This research found that patrol activities was not managed well. Such finding was indicated by unoptimized execution of all management functions: plauning, organizing, actuating and controlling. Another finding is that patrol activities were unable to prevent crime, as there is no strong corelation between the decreasing nunlber of crimes and differenziation of patrol activities. This researeh also reveals that community policing through patrol activities is not optimal particularly generated by the low level of communication between patrol officers and the community.

Based on those findings, the author would like to suggest Jatiuwung Sector Police Command: to conduct foot patrol as well as bike patrol, to inccrease patrol officers' capacity hy conducting such training, to change the approach and perception on patrol activities, and to improve the control mechanism of patrol activities."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh kepemimpinan dan komunikasi serta tingkat kepuasan kerja anggota Dircktorat latu Lintas Polri. Pada variabel kepemimpinan yang terdiri dari 4 indikator antara lain direktit suportit partisipatit: dan pemimpin yang berorientasi prestasi. Tujuan berikutnya terhadap variabei kedua yaitu komunikasi yang terdiri dari 3 sub variabeJ, yaitu komunikasi dari bawah ke atas (upward communication), komunikasi dari atas ke bawah (downward communication), dan komunikasi horizontal (horizontal communication) yang masing masing tndikator masing masiog Penelitian diiakukan terhadap 198 orang respanden yang merupakan sampel dari populasi 459 anggota Direlrtorat Lalu Lintas Polri. Pemiliban sampel dilakukan dengan menggunakan teknik SJratified Random Sampling (Strata Sampling). Teknis analisis data yang digunakan adalah teknik korelasi Pearson Product Moment untuk menguji hubungan tiap-tiap variabel independen terhadap variabei dependen kepuasan kelja dan mengetahui tingkat pengamh variabel independen terhadap variabel dependen dengan menggunakan anaUsis regresi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survey dalam pengumpulan data dari sampel. Dari jumlah popuiasi dan bagian unit ketja diambil sampel terdiri responden pada unit Detasemen patroH Jalan Raya (Den PJR) sebanyak: 108 orang atau sebesar 54,5o/unit berikutnya yaitu Perencanaan dan Administrasi (Renmin) sebanyak 28 orang atau sebesar 14 1%, selanjutnya unit Infonnasi lalu Lintas (Infolalin) sebanyak 16 orang atau sebesar 8,1% unit Administrasi Registrasi identifikasi (Minregidcn) sebanyak IS orang atau sebesar 7,6o/o, diikuti unit Pendidikan Masyarakat (Dikmas) sebanyak 13 orang atau sebesar 6,6% berikutnya unit Penegakkan Hukum (Gakkum) dan unit Pengkajian Masa1ah lalu Lintas (Jianma) masing-masing sebanyak 9 orang atau sebesar 4,5%. Perhitungan sampel menggunakan tabel "Krejcie Morgan" didasarkan atas keasiahan 5% dan roenUiiki tarap kepercayaan 95% Wbadap populasi.

---

The research aims at finding out the correlation and the influence of leadership and communication on working satisfaction of the personnel ofTraffic Department of the Indonesian National Police (INP). The first variable is leadership.There are four indicators of leadership; they are directivesupportive partisipative, and achievement-oriented leader. The second variable is communication which has three sub-variables: (upward communication, downward communicatioand horizontal communication. Each. sub-variable of the second variable has their own indicator values. The researen is applied to 198 respondents who made of sample of the 459 personnel of Traffic Directorate of INP as the total number of population. The samples are choosen based on Stratifiied Random Sampling method. The author employs the Pearson Product Moment correlation technique in order to test the relationship of each independent variable with dependent variable {working satisfaction) and also to find out the level of the influence of independent variable on the dependent variable using regression analysis.

The research employs quantitative approach with survey method in gathering data from the samples. The author takes 108 (545%) personnel of 459 personnel who work for the Detachment of Highway Patrol (Den PJR). They consist of28 (14.!%) personnel of Planning and Administration (Renmin) Section, 16 (8.1%) personnel of Traffic lnfonnation Unit (Jnfolalin), 15 (7.6%) personnel of Registration/Identification Administration Section {Mioregiden), 13 (6.6%) personnel of Law Enforcement Section (Gakkum) and 9 (4.5%) personnel of Traffic Issues Review (Jianma) Section. Sample calculation employs "Krejcie Morgan tabel which is based upon an error of 5% aod has a trust level of 95% of the population. Data is gathered using instruments which is developed in a form of questionnaire. There are 115 valid."

"Lepasnya Polri dari ABRI membuat Polri selalu mendapat sorotan dari masyarakat terutarna tekat Polri untuk menjadi professional dan mandiri. Hal ini kemudian diaplikasikan oleh Polri dalam berbagai kegiatan yang semuanya ditujuknn demi sebuah character building Polri yang dapat dipercaya dan bermartabat di mata masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak sekali kejadian yang membuat Polri menjadi tidak dipercaya, sebagai wujud dari ketidakprofes!onalan Polri dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu upaya dari Polri untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat adalah dengan mewujudkan proses penerimrum personel Polri yang bersih, transparan, akuntabel dan humanis. Dengan demildan masyarakat dapat memberikan penilaian bahwa Polri dapat menjadi lebih baik, terutama di bidang sumber daya manusianya. Kaitannya dengan hal tersebut, Polri telah menerapkan tata cara penerimaan calon Taruna Akpol, sesuai dengan sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2000 pada tahun 2008 silarn, sebagai aplikasi dari komitmen Polri dalam rangka menerapkan prinsip bersih, transparanak:untabel dan humanis demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Di sisi lain pada pengetahuan awal peneliti, dan berdasarkan infurmasi awal mengenai hal tersebudiperoleh masukan mengenai ketidaksesuaian antara aturan yang ada dengan kenyataan penerapan aturan mengenai proses penerimaan taruna Akpol pada tahun 2009. lnformasl ini tentunya merupakan suatu hal yang merugikan Polri apabila dibiarkan dan tidak diketahui apa penyebabnya. Terlebih ketlka hal ini merupakan suatu program quick wins dengan misi membangun keyakinan dan kepercayaan masyarakat mela!ui pelakaanaan 4 program unggulan yang salah satunya adalah transparansi dan obyektifitas dibidang rekrutmen anggota Polri. Dengan latar belakang tersebut maka dilakakanlah penelitian mengenai implementasi system manajemen mutu iso 9001 : 2000 dalam penerimaan taruna Akpol oleh bagian penyediaan personil Biro Pengendalian personil Polri dengan metode penelitian studi kasus yang dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap permasalahan kesesuaian antara penerapan dengan aturan system manajemen mutu ISO 9001 : 2000 pada penerimaan taruna Akpol tahun 2009. Dengan penelitian yang menggunakan teori manajemen, teori perangkap penyimpangan dan teori peningkatan kinerja dan mutu serta konsep-konsep seperti manajemen sumber daya manusia, reformasi birokrasi Polri , prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis serta konsep manajemen mutu ini maka tujuan yang akan dicapai adalah memahami pola penerimaan meliputi rekrutmen dan seleksi tingkat pusat Taruna akademi Kepolisian yang dilaksanakan oleh bagian penyediaan personil biro pengendalian personil Polri 9001 : 2000 dalam penerimaan Taruna Akademi kepolisian tahun anggaran 2009.

---

Making the escape from the Armed Forces Police Police always get the spotlight from the publicespecially embroidery Police to be professional and independent. This was then applied by the Police in various activities all aimed at character-building for the sake of a reliable police and dignified in the public eye. It is inevitable, that a great many events that make the police be trusted. as a form of unprofessional Po1ice in carrying out its duties. One of the efforts of the Police to boost public confidence is to realize the process of police personnel receiving a clean, transparent; accountable and hwnanist.Thus the public can provide assessments that the police could be bettert especially in the field of human resources. Related to this. the Police have implemented procedures for receiving Akpol cadet candidatesaccording to the Quality Management System certification ISO 900 I:2000 in 2008 ago, as the application of the conunitmeot of the Police in order to apply the principles of clean, transparentaccountable and humanists in order to enhance public confidence to the police institution.

On the other hand on prior knowledge, researchers and based on preliminary information regarding the above, obtained feedback about the discrepancy between the existing rules with the reality of implementing rules on the admission process Akpo!cadets in the year 2009. This information certainly is a harmful thing if the police left and what the cause is unknown. Especially when this is a program of quick wins with a mission to build confidence and trust of society through the implementation of the four flagship program is one of them is transparency and objectivity in the field of recruitment of members of the Police.

With this background, we perform research on the implementation of iso 9001:2000 quality management system in recruitment of cadets Akpol by Section Provision of Police Persotme1 The Personnel Control Bureau with the case study method is examined using a qualitative approach to the issue of compatibility between the implementation of the rules of the ISO quality management system 9001 : 2000 in year 2009 revenue Akpol cadets. With studies using management theory, theory and the theory of aberration traps and the quality and performance improvement concepts such as human resource management, national police bureaucracy reform, the principles of clean, transparent, accountable and the humanist and the concepts of quality management was then the main purpose is to understand patterns of quality and selection acceptance include central level youth police academy conducted by the Bureau of personel section provision of police personnel control and to understand the application of IsO 9001:2000 quality management system in the police academy midshipman revenues for budget year 2009."

"Tesis ini tentang pcncegahan k<;jahatan dalam pengelolaan pengiriman uang tunai pada badan usaha jasa pengamanan PT Certis Cisco Jakarta. Perhatian utama dalam studi ini adalah pola pengamanan yang diterapkan manajemen dan bentuk pcngamanan pada pcngiriman uang tunai dari ancaman spenifik, yaitu perampokan dan pencurian iniemal. Jadi, Tujuan tesis ini untnk menganalisis pola dan bentuk pengamanan yang diterapkan manajemen perusahaan dalam pengiriman uang tunai untuk mencegah keiahatan. Masalah penelitian dalam tesis ini adalah; Bagaimana pencegahan kejahatan dalam pengelolaan pengiriman uang tunai oleh BUJP cash In transit PT Certis Cisco? Yaitu; Pertama, Pengamanan apa saja yang telah diterapkan PT Certis Cisco. Kedua, kendala apa yang menghambat pengamarum pengiriman uang tunai. Keliga, bagaimana pola pencegahan kejahatan di kantor Cisco, di peljalanan dan di tempat tujuan. Keempat, Bagaiman upaya manajernen untuk mengnbah pengamanan itu menjadi ideal. Pengkajian pela pengamanan untuk mencegah ancaman kejahatan spesifik digunaksn metoda kualitatif dengan pendeka!an yuridis manajerial dan metode pcnulisannya deskriptif analitis. Selanjutnya, tekaik memperoleh deta dilaknkan dengan cara studi pustaka, pengamatau, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian diketabui adanya ancaman spesifik terhadap pengiriman uang tunai. Selanjutnya, diperoleh gamharan mengenai bentuk-bentuk pengamanan yang telah dilaknkan petugas pengiriman uang tunai dan pola pengamanan yang Ielah diterapkan manajemen PT Certis Cisco, yaitu pola pcncegahan kejahatan di kantor Cisco, selama dalam petjalanan dan di tempat-tempat tujuan. (Selain itu, ditemnkan kendala-kendala terhadap pengamanan pengiriman uang tunai, yaitu ada kendaraan yang tidak sesnai standar dan masih lernahnya kemampuan petugas untuk menghadapi ancaman kejahatan. Maka, petugas pengawal berus mendapat pelatihan dengan simulasi aksi pengamanan.)

---

This thesis analyzes erime prevention in the cash delivezy management of PT Certis Cisco security services in Jakarta. The main concern in !his study is a security management applied management and form of security to the of deliver cash from specific threats, namely robbery and internal theft. Thus, the purpose of !his thesis is to analyze the patterns and forms of security applied by the management in the delivery of cash.

The research questions in this thesis; How is the crime prevention being managed by BUJP cash in transit PT Certis Cisco? Namely: First, what security has been applied by PT Certis Cisco. Second, what obstacles impede delivery of the cash security. Third, how is the patterns of crime prevention inthe office of Cisco,in travel and destination. Fourth, How do the security measures taken by management to change it into an ideal one. Research of security patterns in order to prevent the threat of specific crimes used qualitative methods with a juridical approach to the managerial and writing methods of analytical descriptive. Furthermore, the technique of obtaining dnte was collected by literature study, observations, and in-depth interviews.

The results reveal the existence of specific threats against cash in transit. Furthermore, the description of the forms of security that has been mede a cash delivery worker and a security pattern that has been applied to the management ofPT Certis Cisco, namely the prevention of crime patterns in the Cisco offices, during in transit and in piaces of"

"ABSTRAKSurat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) merupakan salah satu dokumen kendaraanyang diperlukan untuk berkendara dan menjamin identitas suatu kendaraan. Seiring denganperkembangan zaman yang semakin modern, menyebabkan perubahan yang cukupsignifikan pada pola pelayanan kepada masyarakat yang sedang mengurus STNK terutamadi daerah perkotaan. Perubahan ini juga mempengaruhi pola pikir masyarakat secara umum,terutama yang berkaitan dengan kualitas pelayanan. Semakin baik kualitas pelayananmasyarakat akan semakin puas dengan pelayanan yang diberikan. Dengan latar belakanginilah terjadi peningkatan permintaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan STNK. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Ingin mengetahui bagaimana tingkatkesesuaian faktor-faktor kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasan masyarakat padaUnit STNK Samsat Jakarta Barat, 2) Ingin mengetahui faktor-faktor apa yang harusdiprioritaskan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang mempengaruhi kepuasanmasyarakat pada Unit STNK Samsat Jakarta Barat, (3) Ingin mengetahui tingkat kepuasanmasyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan Unit STNK Samsat Jakarta Barat.Dalam penelitian ini responden adalah masyarakat yang sedang mengurus STNK di SamsatJakarta Barat dan dipilih secara Incidental Sampling berjumlah 200 orang. Untuk mengukurtingkat kepuasan pelanggan terhadap kinerja di Unit STNK Samsat Jakarta Barat, digunakanImportance Performance and Analysis (IPA), dan Costumer Satsfaction Index (CSI). Dalampenelitian ini penulis menggunakan lima faktor kualitas pelayanan sesuai dengan teori dariPhilip Kotler yang terdiri dari Tangibles (wujud tampilan fisik), Reliability (keandalan),Responsiveness (ketanggapan), Assurance (jaminan), Empathy (empati). Dari lima kriteriatersebut terdapat atribut-atribut yang mempengaruhi kepuasan masyarakat. Hasil analisis IPA menunjukkan bahwa transparansi biaya dan kemudahan prosedurmerupakan atribut-atribut yang mempunyai tingkat kepentingan yang paling tinggi dan jugamemiliki tingkat kepuasan yang paling tinggi. Setelah semua atribut dianalisis, atribut-atributtersebut dipetakan pada sebuah diagram kartesius. Dari diagram kartesius diperolehinformasi bahwa atribut-atribut yang harus menjadi perhatian utama adalah kelayakan dankelengkapan fasilitas, lokasi pelayanan, cepat dalam menanggapi keluhan masyarakat danpenyampaian informasi yang mudah dipahami. Keempat atribut ini merupakan atribut yangdirasakan masyarakat sangat penting, tetapi pihak Samsat Jakarta Barat belum melaksanakansesuai dengan harapan masyarakat sehingga masyarakat masih merasa kurang puas. Darihasil perhitungan Costumer Satisfaction Index (CSI), tingkat kepuasan secara keseluruhanterhadap atribut-atribut kualitas pelayanan di Samsat Jakarta Barat sebesar 75,5%. Yangberarti secara keseluruhan masyarakat puas terhadap kualitas pelayanan di Samsat JakartaBarat. Namun demikian masih perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan sehinggakepuasan masyarakat akan meningkat pula.

---

ABSTRACTVehicle Certificate Number (vehicle registration) is one of the documents needed to drive the vehicle and the identity of the vehicle. Along with the more modern era, led tosignificant changes in the pattern of services to the people who are taking care ofregistration, especially in urban areas. This change also affects the mindset of the people ingeneral, especially with regard to quality of service. The better the quality of public serviceswill be increasingly satisfied with the service provided. With this background of increasingpublic demand for quality of service registration. The objectives of this study were: 1) Wantto know how to rate the suitability of the factors affecting the quality of service that people'ssatisfaction with officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit, 2) Want to knowwhat factors should be prioritized to improve the quality of care that affect people'ssatisfaction on West Jakarta Vehicle Registration Unit, (3) Want to know the level ofpeople's satisfaction with the quality of services provided West Jakarta Vehicle RegistrationUnit. In this study the respondents were people who were taking care of vehicle registrationin West Jakarta Vehicle Registration Unit and were selected randomly 200 people. Tomeasure the level of customer satisfaction on the performance of officer service in WestJakarta Vehicle Registration Unit, used Importance Performance Analysis (IPA), andCostumer Satsfaction Index (CSI). In this study the authors used five factors of servicequality in accordance with the theory of Philip Kotler consisting of Tangibles (appearance ofphysical form), Reliability (reliability), responsiveness (responsiveness), Assurance(security), Empathy (empathy). Of the five criteria are the attributes that influence people'ssatisfaction. The results of the analysis indicate that the IPA cost transparency and ease of theprocedure are the attributes that have the highest interest rate and also have the highest levelof satisfaction. Having analyzed all the attributes, the attributes are mapped to a Cartesiandiagram. Cartesian diagram obtained information that the attributes that should be the mainconcern is the feasibility and completeness of facilities, location services, fast in response topublic complaints and delivery of information that is easily understood. The fourth attributeis perceived attributes are very important people, but the West Jakarta Registration Unit notperform according to the expectations of their citizens, people still are not satisfied. From thecalculation of Customer Satisfaction Index (CSI), the overall satisfaction level of theattributes of service quality in officer service in West Jakarta Vehicle Registration Unit by75.5%. Which means the public satisfied with the overall quality of service in officer servicein West Jakarta Registration Unit. However, there is need for improved quality of care thatpeople's satisfaction will increase as well."

"Tesis ini membahas hasil penelitian mengenai pelaksanaan Manajemen Sekuriti Fisik di Kampus Universitas Tarumanagara (Untar). Kenyataan menunjukkan bahwa kasus-kasus gangguan keamanan di lingkungan Kampus Untar masih relatif besar dan cenderung meningkat. Kondisi fisik Untar yang terdiri dari tujuh blok bangunan dengan ratusan ruangan-ruangan kelas, laboratorium, pusat komputer, kantin, bank dan jumlah mahasiswa yang terus meningkat membuat kampus ini menjadi rentan terhadap gangguan keamanan dan kejahatan. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengamatan lapangan didukung dengan metode wawancara dan menghimpun dokumen terkait. Wawancara dilakukan kepada para petugas terkait dengan pengelolaan pengamanan kampus.Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kelemahan dalam sistem manajemen sekuriti antara lain bahwa sistem pengamanan kampus terlalu mengandalkan tenaga-tenaga outsourcing, sehingga mereka kurang mempunyai rasa memiliki. Disamping kekurangan tenaga keamanan, juga kekurangan jumlah sarana pengamanan seperti CCTV dan sarana penghalang, serta kurangnya koordinasi dengan pihak kepolisian. Oleh sebab itu disarankan untuk memperkuat tenaga pengamanan internal, pengintegrasian sistem pengamanan tenaga internal dan tenaga outsourcing dan kepolisian, melengkapi sarana prasarana pengamanan serta pemberdayaan tenagatenaga pengamanan melalui program pelatihan.

---

The thesis analyzes the result of the research conducted on the implementation of physical security management at the Tarumanagara University (Untar). The facts showed that the number of cases against security at the Untar campus is relatively big and tend to increase. The physical condition of Untar campus consisting of several building blocks with hundreds of class-room and the increasing number of students make the Untar campus is facing the potential security problems and threats.

The research was conducted by using field research method, supported by interviews and documents collection. Interviews were conducted to a number of key informants related to security management of Untar campus. The result of the research were analyzed qualitatively and descriptively.

The result of the research showed the lack of the security management system at the Untar campus, among other that the security personnel is too much dependent on the contract and outsourced employees, who have a relatively low of sense of belonging. Also there has been insufficient security means such as CCTV and physical border installation, as well as the lack of coordination with the police officers. Therefore, it is adviced to empower internal security personnel, to integrate internal and outsourced employees and the role of police into an integrated physical security management system, improve security device and installations and empower security personnel through training programs."