Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan dan pengaruh sistem informasi perpajakan yang memadai terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak.Penelitian ini dilakukan di Lingkungan KPP Badora I, pada bulan Mei 2006 dengan sampel 115 Wajib Pajak Badan yang diambil secara acak dari 910 Wajib Pajak atau +1- 2% dari populasi.Instrumen untuk menjaring data Sistem Informasi Perpajakan (Y1) dan Kepatuhan Wajib Pajak (X1) adalah kuesioner model skala likert sedangkan data penerimaan pajak (Y2) adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari KPP Badora 1.Analisis data dilakukan secara kuantitatif dengan dua teknik analisis statistika yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu Analisis Regresi dan Uji Perbedaan Mann-Whitney. Teknik analisis regresi digunakan untuk mengetahui dan memprediksi pengaruh Sistem Informasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak, sementara Uji Perbedaan Rata-Rata Mann-Whitney digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat perbedaan antara tingkat penerimaan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora 1) antara sebelum digunakannnya sistem komputerisasi dan setelah digunakannya sistem tersebut. Interpretasi hasil analisis data menggunakan signifikansi a 5%.Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan sistem informasi perpajakan dengan kepatuhan Wajib Pajak yaitu sebesar 0,653. Sedangkan besar pengaruh dari penerapan sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah sebesar 42,6%. Persamaan regresi liniernya Y = 25,23 I + 0, 538X.Hasil pengujian Mann-Whitney menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan sistem informasi perpajakan yang berarti bahwa penerapan sistem informasi perpajakan tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap penerimaan pajak.Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dinyatakan bahwa pengaruh sistem informasi perpajakan memberikan sumbangan yag berarti terhadap kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak khususnya di KPP Badora 1Dengan demikian diharapkan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak diperlukan sistem informasi pajak yang baik pula.

---

This research aim to know about relation and influence of adequate taxation information system to compliance of taxpayer and tax income.

This research is conducted by in Environment of KPP Badora I, in May 2006 with sampel 115 (one hundred and fifteen) Corporate Taxpayer at random from 910 (nine hundred and ten) Corporate Taxpayer or (+I-) 12% from research population.

Instrument to get Information System Taxation data ( Y1) and Compliance of Taxpayer (X1) [is] questioner model scale of likert and Income Tax data ( Y2) is second data that obtained from KPP Badora I. Data analysis is done quantitatively with two technique of statistic analysis to be used in this research, that is Analysis of Regression and Test Difference of Mann-Whitney. Regression analysis technique is used to know and prediction of influence of Taxation Information System to Compliance of Taxpayer and Income Tax, whereas Test Difference of Mean of Mann-Whitney used to detect what is there are difference of KPP Badora 1 tax income between before and after using computerize system. Interpretation result of data analysis use significant amount 5%.

Result of Regression analysis indicate that there are significant relation between applying of taxation information system and compliance of Taxpayer that is equal to 0,653. Influence of applying of taxation information system to compliance of Taxpayer [is] equal to 42,6%. Formula of linear regression Y = 25, 231 + 0, 538X.

Examination Result of Mann-Whitney indicate that there are not the significant difference between before and after using taxation information system is meaning that applying of taxation information system do not influence by significant to tax income.

Based on result of this research can be expressed that influence of taxation information system give contribution to compliance of taxpayer and KPP Badora I Tax Income.

Thereby we expected that to increase compliance of taxpayer and tax income needed [by] good tax information system also."

"Tesis ini mencoba menganalisa pelaksanaan nilai-nilai transparansi dan akuntabilitas publik di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dengan cara melakukan audit terhadap penerapan kedua prinsip tersebut. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi dalam pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi adalah belum adanya SOP dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, belum adanya unit pengawasan internal yang tetap disertai dengan mekanismenya, serta belum adanya mekanisme reward and punishment.Hal itu menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas di Mahkamah Konstitusi saat ini belum menjadi sistem yang utuh dan tetap, tetapi bersifat sporadis yang didorong oleh faktor kepemimpinan di Mahkamah Konstitusi. Hal itu akan menimbulkan permasalahan karena bergantung kepada figur yang suatu saat tentu akan mengalami pergantian.Maka kami menyarankan untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, agenda yang harus segera diselesaikan adalah finalisasi SOP dan perubahan organisasi dan tatalaksana. Hal itu harus dilakukan sejalan dengan penyusunan mekanisme pengawasan, mekanisme penanganan pengaduan, serta mekanisme reward and punishment.

---

This thesis tries to analyze the implementation of transparency and public accountability values in the General Secretary and Registrar of Constitutional Court of Republic of Indonesia by performing audit to the application in those two principles. The results of this research shows that the main problems faced in implementation of transparency and accountability in the Constitutional Court because of unavailability of Standard Operating Procedure (SOP) for task and activity implementation, unavailability of fixed internal supervision unit with its mechanism, and unavailability of reward and punishment mechanism.These problems currently indicate that implementation of transparency and accountability in the Constitutional Court have not become an integral and fixed system but sporadic derived by leadership factor in the Constitutional Court itself. This condition will result a problem because of the dependence with one figure that will be replaced someday.In conclusion, we suggest to the organization to increase the implementation of transparency and accountability, some agendas that have to be finished are the finalization of SOP and the change of organization and procedure. These agendas should be performed in accordance with arrangement for supervision mechanism, handing complaint mechanism, and reward and punishment mechanism."

"Skripsi ini membahas aspek kelembagaan koperasi Mitra Tani Parahyangan dalam melaksanakan program one village one product (OVOP) yang dibina oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk menggambarkan kelembagaan koperasi yang terpilih sebagai pelaksana program OVOP dengan melihat aspek kultural dan aspek struktural sebagai acuan analisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis dengan metode penelitian kualitatif untuk mendapatkan sejumlah data dan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek kultural dan aspek struktural koperasi ada dalam kategori buruk, sehingga simpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa Mitra Tani Parahyangan memiliki kelembagaan yang buruk dalam melaksanakan program OVOP.

---

This thesis discusses the institutional aspects of cooperative Mitra Tani Parahyangan. in implementing the program one village one product (OVOP) is fostered by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The purpose of this Thesis is to describe the institutional cooperative that was selected as the implementing OVOP program by looking at aspects of the cultural and structural aspects as a guidance to analyze. This research uses a positivist approach with qualitative research methods to get some data and information.

The results suggest that the cultural aspects and structural aspects of the cooperative is in the bad category, so the conclusions of this study states that Mitra Tani Parahyangan have poor institutional OVOP in implementing the program."

"Penelitian berbandingan kebijakan bidang transportasi khususnya angkutan kota ini dilakukan dengan menggunakan lima aspek yaitu kebijakan yang unggul, yaitu nilai kecerdasan, nilai kearifan, harapan masa, keberhasilan, dan disposisi serta struktur birokrasi, kemudian aspek sistem transportasi, dan aspek kebijakan itu senditi, khususnya angkutan kota yang ada di Manila dan Jakarta, ditambah satu aspek pembanding utama yaitu dari kebijakan sistem angkutan itu sendiri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada 15 responden yang tersebar di kedua ibu kota negara. Tidak hanya itu, pengumpulan data juga dilengkapi dengan memanfaatkan sarana audio dan visual, dokumentasi, rekaman dll. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sisi kebijakan angkutan kota di Manila dikelola oleh Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) berdiri sejak 1 Maret 199 dibawah Undang-Undang Republik No. 7924, sementara untuk DKI Jakarta dikelola oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta dan diatur berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 54 Tahun 2014 Tentang Transportasi. Dari sistem angkutan kota, baik Jakarta maupun Manila mempunyai sistem angkutan kota masing-masing yang tujuannya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Untuk nilai keunggulan, dari sub aspek inovasi, pelestarian alam dan lingkungan, kesesuaian struktur birokrasi, serta sub aspek pemberdayaan potensi dan budaya lokal di sektor transportasi, Metropolitan Manila lebih unggul dari pada DKI Jakarta. Namun dari sub aspek keterampilan SDM dalam mengendara, visi dan misi, kondisi ekonomi, dan keinginan untuk berubah, ibu kota DKI Jakarta lebih unggul dibandingkan Metropolitan Manila. Temuan utama mengapa kondisi pengelolaan angkutan kota di Manila ada yang lebih baik karena mereka telah mempunyai lembaga pengelola kawasan Ibu Kota Metropolitan Manila yang bernama MMDA (Metropolitan Manila Development Authority).

---

This study is a comparison of the policy in the transport sector, especially public transportation, this study used five aspects, merits of public policy, such as the value of intelligence, moral values, expectations of future, success, and disposition and bureaucratic structures, and aspects of the transportation system, and policy aspects, the city transportation in Manila and Jakarta, and one aspect of the main comparison, namely policy transport system. This research was conducted using qualitative research methods. Data collection techniques consist of in-depth interviews with 15 respondents in both the capital city. Not only that, data collection also consists of audio and visual facilities, documentation, recordings etc.

The results showed that, in terms of transport policy in the city of Manila is managed by the Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) was established March 1 199 under Republic Act No. 7924, while Jakarta is managed by the Jakarta Transportation Agency, and governed by the Regulation of DKI Jakarta No. 54 Year 2014 About Transportation. Urban transportation system in Jakarta and Manila have city transport system respectively, its purpose is to provide the best service to the community. For values of excellence, innovation, conservation of nature and the environment, disposition and bureaucratic structure, local empowerment and cultural potential in the transport sector, Metropolitan Manila better than Jakarta. But for the human resources skills, vision and mission, economic conditions, and a desire for change, Jakarta is better than the Metropolitan Manila. The reason why the conditions of transport management in the city of Manila is better, because Manila has a management agency Capital region, called MMDA (Metropolitan Manila Development Authority)."

"Proses Pemulihan kehidupan pascabencana merupakan tanggung jawab semua pihak, pemerintah, masyarakat, sektor swasta. Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi merupakan salah satu wujud tanggung jawab pemerintah pusat dalam mempercepat pemulihan dampak akibat bencana. Pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah dilaksanakan oleh Orgainisai Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan mengikuti petunjuk pelaksanaan pengelolaan dana hibah yang telah ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yaitu Perka Nomor 4 Tahun 2015. Dalam pengelolaan dana hibah yang telah dialokasikan pemerintah pusat, BPBD harus mempunyai komitmen dan tanggung jawab dalam pelaksanaanya agar manfaat dana hibah dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tujuan penelitian untuk menggambarkan implementasi kebijakan pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang diatur dalam Perka Nomor 4 Tahun di Kabupaten Pidie Jaya dan Kabupaten Pidie . Dalam menganalisis implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi, penulis menggunakan model teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle. Kebijakan ini bersifat Distributive Policies, merupakan jenis kebijakan khusus yang mempunyai tujuan dan sasaran tertentu yaitu daerah dan masyarakat yang terdampak bencana. Dalam penelitian ini ingin melihat implementasi pengelolaan dana hibah rehabiltasi dan rekonstruksi dari sisi konten dan konteks kebijakan itu sendiri. Hasil Penelitian (1) implementasi kebijakan Perka Nomor 4 Tahun 2015 telah dilakukan oleh Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie walaupun belum maksimal dalam pelaksanaannya (2) Faktor yang cukup berpengaruh dalam pelaksanaan implementasi pengelolaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya pada isi kebijakan (content of Policy ) ada pada pelaksana kebijakan, sedangkan pada konteks kebijakan (context of Policy) faktor yang cukup berpengaruh adalah lingkungan kebijakan , dapat dilihat bahwa lingkungan politik cukup berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan pada Kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya.

---

The post-disaster recovery process is the responsibility of all parties, the government, society, and the private sector. The Rehabilitation and Reconstruction Grant Fund is a manifestation of the central government's responsibility to improve grant funds managed by the Regional Office, the Regional Disaster Management Agency (BPBD) following the Head of National Disaster Management Agency regulation Number 4 Year 2015 , BPBD must have commitment and responsibility in its implementation so that the funds can be received well by the community. The research objective was to discuss the implementation of the grant and preparation grants policy set in Head of BNPB Regulation Number 4 Year 2015 in Pidie Jaya District and Pidie District. This policy is a Distributive Policy, is a special type of policy that has certain goals and objectives, which is regions and communities affected by disasters. In this study we want to see the implementation of rehabilitation funds and content from the content and context policy itself. Research Results (1) the Implementation of Head of BNPB Regulation Number 4 in 2015 already carried out by Pidie District and Pidie District even though it has not been well implemented (2) the determining factor in implementing grant funds and improvements in Pidie and Pidie Jaya Districts on policy content is the policy implementers, while in the policy context the determining factor is environmental policy, it can be seen that the political environment is quite influential in the implementation of policies in Pidie District and Pidie Jaya Regency."

"Kemacetan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di DKI Jakarta. Pemerintah beserta Dinas Perhubungan dan para pakar transportasi dari Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada merumuskan suatu rencana perbaikan dan pembangunan transportasi untuk mengatasi masalah kemacetan di DKI Jakarta yang disebut dengan Pola Transportasi Makro (PTM). Di dalam PTM salah satu program yang dijalankan yaitu Transjakarta. Transjakarta diresmikan pada tanggal 15 Januari 2004 dan mulai resmi beroperasi pada tanggal 1 Februari 2004. Dalam pelaksanaan Transjakarta yang sudah berumur 9 tahun, Transjakarta membutuhkan evaluasi untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan Transjakarta dalam mencapai tujuan sesuai dengan visinya yaitu menciptakan moda transportasi umum yang cepat, aman, nyaman, manusiawi, efisien, berbudaya, dan bertaraf internasional.

---

Traffic jam is one of the main problems faced by the whole community in Jakarta.

The Government, the Department of transportation and transportation experts from the University of Indonesia and Gadjah Mada University formulates a plan of repair and construction of transportation to address the traffic jam in Jakarta called Macro Transport Patterns (PTM). In the PTM, one of programs that runs called Transjakarta. Transjakarta was inaugurated on January, 15th 2004, and started official operation on February, 1st 2004. In the implementation of Transjakarta that 9 years old already, Transjakarta requires evaluation to find out how far the implementation of Transjakarta in achieved its goal as the vision of creating a common mode of transportation that is fast, secure, convenient, efficient, human, cultural, and international standard."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah kelurahan. Penelitian ini penting, mengingat kompleksitas tuntutan kebutuhan dan permasalahan masyarakat di Provinsi DKI Jakarta yang sangat dinamis dan mendesak untuk segera mendapat penyelesaian. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggulirkan kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dengan harapan pemerintahan perlu didekatkan kepada masyarakat, agar pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik (the closer goverment, the better it serves). Artinya Kelurahan yang merupakan unsur pelaksana Lini/Pelaksana Kewilayahan mampu memberikan kinerjanya yang optimal dalam menjalankan fungsi utamanya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat (close to the customer) di wilayahnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan. Sementara itu, pemilihan informan dilakukan secara snowball sampling, informan pertama memberikan petunjuk tentang informan berikutnya yang dapat memberikan informasi yang tepat dan mendalam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan dalam implementasinya memiliki kecenderungan pada statutory services, artinya pemerintah kelurahan dalam menjalankan kebijakan tidak memiliki otonomi untuk membuat policy (membuat pengaturan) dan hanya bertugas melaksanakannya, tetapi terkadang pemerintah kelurahan masih mendapat kesempatan dan diskersi untuk membuat keputusan yang bersifat implementatif terhadap kebijakan Penguatan Manajemen Kelurahan. Implikasinya terjadi penyeragaman pelimpahan kewenangan dan penganggaran dalam kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan, sehingga kinerja pemerintah kelurahan tidak ada perubahan setelah dilaksanakan kebijakan tersebut bahkan lebih terpuruk, karena kegiatan Penguatan Manajemen Kelurahan lebih mengedepankan aspek penyerapan anggaran dibandingkan progress kegiatan, apalagi didukung dengan situasi dan kondisi kelurahan yang minim akan kuantitas dan kualitas personil kelurahan.

---

This thesis is forms a research about the implementation of Strengthening Kelurahan management policy in order to increase Kelurahan Government performance. This is important, considering the need and the problems of Jakarta society which is very dynamic is soon needed to be solved. That is why, Government of DKI Jakarta Province make a program called The Strengthening of Kelurahan Management Policy, hoping that this program can make the quality of public services, in other words ?the closer government, the better it serves?. It means, Kelurahan as the lowest of the government of DKI Jakarta Province can give the best performance while doing its function giving services to the society in its area. This research use qualitative method, which is its data get from literature, observation, and indepth interview with some informants. Meanwhile, the choosen of some informants by snowball sampling, first informant give clue about next informant that can give many right and deep informations. The result of this research shows that the implementation of this policy is preference to statutory services, means that Kelurahan doesn?t has autonomy to make a policy , Kelurahan only do the policy. But sometimes Kelurahan still has a chance to make a decision that can be implemented to the Strengthening Kelurahan management policy. The implication is delegation of authority and budgetary in this policy are being generalize in all Kelurahan, this makes the performance of Kelurahan is not better, even worse, because this policy only pay attention to the absorption of budgetary than the progress of the program/activity, with the situation and the condition of Kelurahan? staff has low quantity and quality."

"Tesis ini membahas mengenai penerapan dan keterkaitan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam upaya perwujudan good governance pada Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai agent pemerintah dalam melayani pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif naturalistik.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan dan kinerja Direktorat Pembinaan SLB meskipun sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku namun belum saling terkait dan belum tercapai perbaikan yang signifikan. Selain itu menunjukkan juga bahwa implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja di Direktorat Pembinaan SLB belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip sesuai ciri-ciri penyusunan anggaran berbasis kinerja yaitu indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja.Hasil penelitian menyarankan perlu adanya peningkatan kapasitas aparatur bagian perencanaan serta keuangan dari segi kuantitas dan kualitas, perlu adanya tim yang bertanggungjawab terhadap tugas penyusunan standar biaya, penentuan indikator kinerja dan evaluasi kinerja dan perlu koordinasi serta sinkronisasi secara kontinyu dalam penerapan penganggaran berbasis kinerja dalam rangka reformasi manajemen keuangan.

---

This thesis discussed the application and relevance of financial accountability and performance and implementation of performance-based budgeting in the embodiment of good governance efforts in the Directorate of Special Need Education (SLB) as a government agent in the service of education for children with special needs. The research method used is descriptive qualitative approach with a naturalistic design.The results showed that financial accountability and performance of the Directorate of Special Need Education despite being in accordance with applicable legislation and inter-related but have not yet achieved a significant improvement. Also shows also that the implementation of performance-based budgeting system in the Directorate of Special Need Education has not fully apply the principles according to the characteristics of performance-based budgeting is an indicator of performance, cost and performance evaluation standards.The results suggest a need to increase the capacity of the apparaturs, and financial planning in terms of quantity and quality, there should be a team that is responsible for the cost of standard-setting task, the determination of performance indicators and evaluation of performance and need continuous coordination and synchronization in the application of performance-based budgeting in order to reform financial management."

"Tesis ini membahas implementasi transportation demand management yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang hanya melibatkan satu variabel.Hasil analisis menunjukkan strategi-strategi transportation demand management yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah 1) peningkatan pilihan mobilitas/perjalanan, 2) pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan 3) pengelolaan tata guna lahan. Walaupun relatif kecil, implementasi transportation demand management memberikan dampak beralihnya pengguna kendaraan pribadi ke angkutan umum/massal.Oleh karena itu penelitian ini menyarankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu menyiapkan sarana dan prasarana transportasi publik yang nyaman, aman, dan dapat diandalkan minimal setara dengan kendaraan pribadi apabila Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menerapkan kebijakan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi.

---

The focus of this study is to evaluate the DKI Jakarta Province Government's implementation in reducing private vehicles use. This research is described in qualitative and interpretive approach by using one variable.Through this research, DKI Jakarta Province Government's strategy can be summarized as: 1) improving mobility options, 2) restrictions of private vehicles use and 3) land use policies. Eventhough the impact of transportation demand management implementation still less, but in general this strategy have succeded in pulling people to use public transportation.This research evaluation suggested that Government of DKI Jakarta Province have to provide the comfortable and safe public transportation if The Government DKI Jakarta want to reduce private vehicles use."