Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"dengan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Prevalensi perkawinan anak di Kabupaten Cianjur sebesar 22% tertinggi pertama di Jawa Barat, hal ini secara langsung menyumbang terhadap tingginya angka perkawinan anak Jawa Barat di Nasional yaitu sebesar 13,26%, angka ini masuk kedalam 20 besar Provinsi Perkawinan Anak tinggi di Indonesia. Kecamatan Cugenang merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Cianjur yang masuk dalam 10 besar perkawinan anak tinggi di Kabupaten Cianjur. Perkawinan anak bukan masalah baru, namun penyelesaiannya tidak mudah dilakukan, sehubungan dengan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan anak tiap daerah berbeda. Akses informasi kesehatan reproduksi merupakan salah satu faktor yang diduga menjadi pendorong terjadinya perkawinan anak, namun faktor pendorong perkawinan anak sangat kompleks maka perkawinan anak juga diduga dipengaruhi oleh pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Tujuan penelitian ini untuk melihat proporsi perkawinan anak, akses informasi kesehatan reproduksi dan hubungan akses informasi Kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak. Metode penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan data primer yang diambil dari 11 Desa di Kecamatan Cugenang sebanyak 245 responden dengan kriteria telah melakukan perkawinan rentang waktu 5 tahun Januari 2015- Januari 2020. Penentuan perkawinan anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak yaitu yang melakukan perkawinan dibawah usia 18 tahun. Berdasarkan hasil penelitian ini proporsi responden perkawinan anak di Kecamatan Cugenang sebesar 29,39%, proporsi responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang 55,10%, dan terdapat hubungan yang bermakna signifikan antara akses informasi kesehatan reproduksi dengan perkawinan anak dengan model akhir analisis multivariat logistic regression responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi kurang memiliki risiko 2,208 (95% CI 1,172-3,861) kali untuk melakukan perkawinan anak dibandingkan responden yang memiliki akses informasi kesehatan reproduksi baik setelah dikontrol oleh variabel pendidikan, ekonomi keluarga, tradisi/budaya dan pandangan keagamaan. Akses informasi kesehatan reproduksi berhak didapatkan oleh setiap orang termasuk anak dan kaum muda karena merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap perkawinan anak jika kurangnya akses informasi kesehatan reproduksi yang dapat berpengaruh pada kurang pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Hal ini menunjukkan perlu adanya kerjasama lintas sektor dalam mendekatkan akses informasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat terutama kepada anak dan kaum muda agar dapat mengkases informasi kesehatan yang baik dan benar.

---

Child marriage in Indonesia is a key issue that can be related to the quality of human resources in a country. The prevalence of child marriage in Cianjur Regency is 22%, the first in West Java, this directly contributes to the high rate of child marriage in West Java at the national level, namely 13.26%, this figure is included in the top 20 of the highest child marriage provinces in Indonesia. Cugenang Sub district is one of the districts in Cianjur Regency which is included in the top 10 high child marriages in Cianjur Regency. Child marriage is not a new problem, but the solution is not easy to do, due to the different factors that encourage child marriage in each region. Access to information on reproductive health is one of the factors thought to be driving child marriage, but the driving factor for child marriage is very complex, child marriage is also thought to be influenced by education, family economy, traditions/culture and religious views. The purpose of this study was to see the proportion of child marriage, access to reproductive health information and the relationship between access to reproductive health information and child marriage. This research method used a cross sectional study design with primary data taken from 11 villages in Cugenang Sub district as many as 245 respondents with the criteria of having married in a span of 5 years January 2015-January 2020. Determination of child marriage based on child protection law, namely those who married under 18 years of age. Based on the results of this study the proportion of respondents to child marriage in Cugenang Sub District was 29.39%, the proportion of respondents who had access to reproductive health information was less than 55.10%, and there was a significant relationship between access to reproductive health information and child marriage with the final model of multivariate analysis. logistic regression of respondents who had access to reproductive health information had less risk of 2.208 (95% CI 1.172-3.861) times for having child marriage compared to respondents who had access to reproductive health information both after being controlled by variables of education, family economy, tradition / culture and religious views. Everyone, including children and young people, has the right to access reproductive health information because it is one of the factors that contribute to child marriage if the lack of access to reproductive health information can lead to a lack of knowledge about reproductive health. This shows the need for cross-sectoral cooperation in bringing access to reproductive health information for the public, especially for children and young people, so that they can access good and correct health information."

"Kepuasan seksual perempuan dalam masyarakat, selama ini lebih banyak dipahami melalui aspek biologis dan psikologis, tanpa melibatkan pengalaman perempuan secara langsung. Hal ini berimplikasi pada pengabaian hak seksualitas perempuan seperti yang tercantum dalam ICPD 1994, dan hak keadilan hukum bagi perempuan yang mengeluarkan cairan di vagina pada kasus perkosaan. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pemaknaan kepuasan seksual perempuan secara konstekstual yang berkesetaraan gender, serta digunakan untuk aspek praktis terkait permasalahan kepuasan seksual perempuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus berperspektif feminis dengan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam, observasi dan pengamatan. Subjek penelitian terdiri dari lima orang subjek utama dan satu orang subjek pendukung. Subjek utama dalam studi ini merupakan perempuan heteroseksual yang aktif melakukan hubungan seksual, sedangkan subjek pendukung adalah dokter perempuan yang pernah menangani kasus disfungsi seksual dan menjadi saksi ahli dalam kasus perkosaan, yang berada di Jakarta dan Tangerang. Dalam melihat kompleksitas pemaknaan kepuasan seksual perempuan, digunakan teori kepuasan seksual dalam perspektif medis Rosemary Basson, teori Politik Seksual Kate Millett, teori orgasme dalam perspektif feminis Anne Koedt, konsep seksualitas dalam perspektif psikologis dari Joan Rollins, serta konsep Sexual Compliance Impett dan Peplau. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa orgasme perempuan adalah sebuah kondisi yang terjadi pada aktivitas seksual yang diinginkan perempuan, yang ditandai dengan perasaan kenikmatan yang luar biasa dan tidak dapat dijelaskan secara tepat, tanpa perubahan ciri pada vagina dan bagian tubuh lainnya yang khas. Orgasme perempuan hanya dapat didefinisikan oleh perempuan yang mengalaminya, karena orgasme bersifat unik dan individual. Pemaknaan kepuasan seksual perempuan dipengaruhi oleh konstruksi sosial budaya yang ada di sekitarnya. Dalam hubungan seksual, perempuan membutuhkan orgasme, dan melakukan berbagai upaya untuk mendapatkannya.

---

Women's sexual pleasure in society have been understood mostly through biological and psychological aspects, without involving direct experience of women. This has implications for the abandonment of women 39 s sexuality rights as stated in the ICPD 1994 and the right of legal justice for women who secrete vaginal fluids in cases of rape. This research is expected to contribute to the interpretation of women's sexual pleasure in the contextual of gender equality, and used for practical aspects related to women's sexual pleasure problem. This research uses qualitative approach of case study with feminist perspective and using in depth interview and observation methods to collecting data. The subjects consist of five main subjects and one supporting subject.

The main subjects in this study were heterosexual women who were sexually active, while the supporting subjects were female physicians who had treated sexual dysfunction and became expert witnesses in cases of rape, located in Jakarta and Tangerang. In looking at the complexity of the meaning of women's sexual pleasure, there are some theories used as analysis tool i.e. the sexual pleasure theories by Rosemary Basson in the medical perspective, Sexual Politics theory by Kate Millett, orgasm theory in the feminist perspective by Anne Koedt, the concept of sexuality in the psychological perspective by Joan Rollins, and the concept of Sexual Compliance by Impett and Peplau.

The results of this study found that women's orgasm is a condition that occurs in the desired sexual activity of women, characterized by a feeling of pleasure that is extraordinary and can not be described precisely, without typical change from the characteristics of vagina and other body parts. Women's orgasm can only be defined by women who experience it, because orgasm is unique and individual. The meaning of sexual pleasure of women is influenced by socio cultural constructions that surround it. In sexual relationships, women need orgasm, and make every effort to get it."

"Perempuan ulama dapat disebut sebagai aktor non negara dalam kajian Hubungan Internasional. Secara lebih spesifik, mereka termasuk dalam kaum feminis Islam karena adanya prinsip keadilan gender yang dijunjung dalam mengadvokasi hak perempuan. Tesis ini menganalisis dua hal yakni mekanisme advokasi oleh perempuan ulama progresif dan tantangan yang dihadapi mereka untuk konteks Indonesia. Dalam menganalisis mekanisme advokasi yang dilakukannya, peneliti menggunakan kerangka konseptual jaringan feminis transnasional berupa politik informasi, simbolik politik, leverage politic, dan akuntabilitas politik. Pada konteks politik informasi, peneliti menemukan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet sebagai alat dalam mengedukasi nilai-nilai hak perempuan. Pada level simbolik politik, tokoh perempuan Muslim salah satunya seperti Aisyah digunakan oleh perempuan ulama Indonesia untuk mengadvokasi nilai kesetaraan perempuan dalam dunia politik. Selain politik informasi dan simbolik politik, para aktivis juga menggunakan strategi leverage dan akuntabilitas politik sebagai bentuk penggalangan dukungan dari organisasi internasional maupun forum dunia dalam upaya advokasi hak perempuan. Meskipun dukungan hadir dari berbagai pihak, tantangan tetap dihadapi oleh perempuan ulama. Peneliti menemukan tiga tantangan yakni adanya peningkatan kekuatan kelompok Muslim konservatif yang cenderung menolak prinsip keadilan gender, ketidakmampuan pemerintah dalam membuat kebijakan pro perempuan, serta adanya stereotipe buruk dari sebagian kalangan mengenai nilai kesetaraan perempuan. Sebagai aktor non negara, perempuan ulama progresif menjadi menarik untuk diteliti. Adapun beberapa alasannya adalah sebagai kritik terhadap kajian HI yang cenderung state centric dan abai terhadap perempuan dan isu moralitas, serta untuk mengisi kekosongan literatur pada isu jaringan advokasi transnasional yang cenderung sekular.

---

Women ulama is one of non-state actor in International Relations. For more specific, women ulama could be categorized as Islamic feminist because upholds gender equality value within Islam as a strategy to advocate womens rights. This research analyses two things. First, on how they advocate womens rights in Indonesia through transnational advocacy networks perspective. Information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics are used by them to pursue their goal. In term of information politics, the role of technology such as internet is significant to disseminate gender equality value. Symbolic politics refers to how women ulama use some women figures in politics to narrate that they have equal capability in leadership and public sphere. Meanwhile leverage and accountability politics refers to transnational networking between women ulama Indonesia some international organizations and world forum to gain more power and support. Even though they gain support, we could not negate the challenges. First, the emerging of conservative Islamic populism in any part of the world that affects Indonesia. It does not only threaten democracy but also the value of gender equality. Second, the lack of political will coming from Indonesian government to promotes womens rights. Third, the presence of bad stereotype about gender equality becomes another issues for women Ulama. As one of non-state actors, women ulama is significant to discuss. Their presence has three critical points for International Relations subject. First, the significant of women Ulama as non-state actors in global politics. Second, the matter of morality that tends to be neglected by IR. Three, the matter of religious dimension in transnational advocacy networks"

"ABSTRAKJilbab kini dianggap sebagai pakaian "normal" bagi perempuan Muslim di Indonesia. Pandangan bahwa berjilbab merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh perempuan muslim menguat. Dalam situasi normalisasi jilbab tersebut, pilihan perempuan untuk memiliki otonomi dalam mengatur tubuhnya menjadi pertanyaan. Perempuan berjilbab yang kemudian melepas jilbab sebagai keinginan sendiri menghadapi situasi yang menekan otonomi atas tubuhnya. Penelitian ini menekankan pengalaman perempuan yang melepas jilbab membangun otonomi atas tubuhnya dalam situasi normalisasi jilbab. Studi ini bertujuan menelusuri proses normalisasi, pemaknaan jilbab dan otonomi atas tubuh, dan strategi perempuan yang melepas jilbab mempertahankan otonomi atas tubuhnya dalam relasi dengan berbagai pihak di sekitarnya. Studi kualitatif ini dilakukan dengan pendekatan feminis dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam dan penelusuran sejarah hidup lima perempuan yang melepas jilbab. Teori pendisiplinan gender oleh Sandra Lee Bartky, teori otonomi relasional Mackenzie dan Stoljar, dan teori imanensi oleh Simone de Beauvoir dipilih untuk menganalisis data hasil temuan. Hasil penelitian menunjukkan normalisasi jilbab mengatur tubuh perempuan melalui pendisiplinan tubuh feminin. Pendisiplinan tersebut berlaku lewat dua karakter yaitu subjek pendisiplinan dan internalisasi standar feminitas. Pendisiplinan tubuh feminin mengatur perilaku yaitu sesuai normativitas gender dan pelaksanaan kegiatan beribadah, dan penampilan perempuan lewat ornamen jilbab. Penelitian ini juga menemukan perempuan yang melepas jilbab membangun otonomi tubuhnya dan mengalami kontestasi pemaknaan jilbab. Dari pemaknaan jilbab tersebut, ditemukan ada dimensi baru dalam jilbab yaitu otonomi. Temuan lainnya yaitu relasi sosial dapat menguatkan atau menghambat kapasitas otonomi perempuan melepas jilbab. Selain itu, perempuan melepas jilbab berkompromi dengan situasi mereka untuk mempertahankan otonomi atas tubuhnya. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan perempuan melepas jilbab tidak sepenuhnya otonom mengatur tubuhnya karena mereka menghadapi imanensi yang terus mendesak normativitas perempuan berjilbab. Rekomendasi dari penelitian ini dapat berkontribusi bahwa otonomi atas tubuh perempuan perlu dipertimbangkan dalam pembuatan peraturan terkait berbusana.

---

ABSTRACTJilbab or veil is now considered as "normal" dress in Indonesia nowadays that strengthens the views veiling as an obligation for Moslem women. In the veil normalisation, women's choice to have autonomy in controling their bodies is in question. The veiled women who then removes the veil as her own choice to face situation that opresses autonomy over her body. This research emphasizes the experience of former veiled women develop autonomy over their bodies in the veil normalisation. This study aims to explore the process of normalisation, the meaning of the veil and autonomy over the body, and the strategy of former veiled women to defend autonomy over their bodies to their social relation. This qualitative study was conducted using a feminist approach and data collection methods through in-deept interviews and tracing her life story of five former veiled women. The theory of gender discipline by Sandra Lee Bartky, theory of relational autonomy by Mackenzie and Stoljar, and the theory of immanence by Simone de Beauvoir were chosen to analyze the findings data. The research found the veil normalisation controls the female body through disciplining the feminine body, that act with two characters namely the subject of discipline and internalisation of femininity standards. Discipline of the feminine body controls behavior that is in line with gender normativity and the practice of worship activities, and the women's appearance with veil ornaments. The study also found that former veiled women developed their autonomy and experienced reconceptualize the meaning of the veil. There was found a new dimension in the meaning of the veil, namely autonomy. Another finding is that social relations can strengthen or weaken women's autonomy capacity to defend their decision to remove the veil. In addition, former veiled women compromise with their situation to defend autonomy over their bodies. The conclusion from this research shows that former veiled women are not fully autonomous in controling their own bodies, because they have to deal with immanence that continues to insist on the normativity of veiled women. Recommendations from this study can contribute that autonomy over women's bodies needs to be considered in decicion making of regulation related to dress code."

"Penelitian ini dibuat berdasarkan keresahan Penulis akan penegakan hukum yang sulit tercipta pada perempuan korban kejahatan seksual. Sistem hukum di Indonesia masih belum bisa menciptakan rasa aman kepada korban, sehingga banyak korban yang memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum atau bahkan tidak mau melaporkan kasusnya karena keputus-asaan mereka terhadap sistem hukum di Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa kisah yang dilontarkan oleh dua pendamping hukum perempuan korban kejahatan seksual. Penelitian ini juga memberikan gambaran mengenai beberapa produk hukum Indonesia yang mengatur tentang kejahatan seksual namun tidak mampu melindungi perempuan korban sepenuhnya. Sejumlah kasus kejahatan seksual terhadap perempuan dari beberapa latar belakang berbeda juga dikupas melalui putusan hakim. Putusan-putusan hakim yang dikupas di dalam penelitian ini mencoba untuk menggambarkan bahwa hakim masih belum memiliki perspektif yang sama dalam melihat tindak pidana kejahatan seksual. Kemampuan hakim untuk berani berinovasi dalam menemukan hukum sangat diperlukan dalam menjawab berbagai hal yang belum jelas diatur di dalam perundangan soal kejahatan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk menjadi salah satu buah pemikiran yang akan berguna bagi kemajuan hukum feminis di Indonesia, khususnya tentang perindungan korban kejahatan seksual......This research is done based on the Writer’s restlessness about the difficulty in creating law enforcement toward the woman victim of sexual crime. Indonesian law system is still unable to create sense of security to the victim, so that many victims choose not to continue the legal process or even not to report the case due to her despair toward Indonesian law system. This is shown in some cases thrown by two legal counselors of woman victim of sexual crime. This research also provides picture of some Indonesian legal products which regulate sexual crime but do not fully protect woman as the victim. Some sexual crime cases against woman in various backgrounds are discussed through judge decision. The judge decisions discussed in this research try to illustrate that judge still does not have the same perspective in viewing sexual criminal act. The judge innovative ability in finding the law is very much needed to answer various vague regulations on sexual crime case. This research aims to be one of the useful ideas for the law progress of Indonesian feminists, especially about the sexual crime victim protection."

"Penelitian ini menjelaskan bagaimana perkembangan teknologi telah menyediakan ruang kontestasi bagi nilai-nilai dan praktik-praktik pendisiplinan tubuh. Bartky (1990) mendefinisikan pendisiplinan tubuh sebagai konstruksi atas standar tubuh dan subjek perempuan yang ideal dengan memproduksi tubuh dengan gerakan dan penampilan yang dianggap feminin. Dengan menggunakan konsep teoretis komodifikasi kesalehan, dalam artian menambahkan nama merk Islami (semacam modal kesalehan baru) untuk menjelaskan pemasaran komoditas (Shirazi, 2016), penelitian ini berargumen bahwa dengan menggunakan platform sosial media Instagram (IG), perempuan-perempuan niqabis yang berprofesi sebagai selebriti dan memiliki usaha busana muslim telah memodifikasi nilai-nilai kesalehan mengenai ketubuhan perempuan dalam konteks Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang akan fokus pada data berupa teks yaitu foto dan caption dalam postingan platform sosial media instagram (IG). Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana kelompok perempuan niqabis melakukan praktikpraktik komodifikasi nilai kesalehan perempuan yang dimaknai secara tunggal dan kaku sehingga dapat membentuk pendisiplinan tubuh perempuan muslim. Penelitian ini membahas bagaimana ideologi pendisiplinan tubuh perempuan melalui penggunaan niqab pada dasarnya merupakan salah satu bentuk performativitas yang masih diperdebatkan dalam konteks Islam di Indonesia. Perempuan kelompok niqabis pada dasarnya memanipulasi kesalehan perempuan dalam konteks Islam yang sebenarnya ramah dan bersifat tidak kompulsif mengenai aturan ketubuhan perempuan. Manipulasi kesalehan tersebut bermuatan pendisiplinan tubuh perempuan muslim yang disesuaikan dengan misi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi femininitas terbangun melalui interpretasi kesalehan niqabis di Instagram yang mendisiplinkan tubuh perempuan muslim dengan cara berpakaian lebih tertutup. Hal itu dinilai sebagai norma kehormatan bagi perempuan muslim di mana cadar atau niqab digunakan sebagai sarana atau ‘ornamented surface’ dalam perwujudan norma tersebut. Penelitian ini juga mengelaborasi bahwa niqabis dalam Instagram memanfaatkan nilai kesalehan tersebut untuk membangun brand islami, yang secara tidak disadari juga mengandung propaganda pengaturan tubuh perempuan muslim. Kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan muslim dihadapkan pada kategorisasi terbatas mengenai ketubuhannya. Niqab menjadi faktor pembentukan norma gender feminine yang dilekatkan pada tubuh perempuan muslim di Indonesia sebagai standar ideal kesalehan perempuan dalam konteks Islam. Selain itu, terdapat proses komodifikasi pada nilai-nilai yang dikonstruksi melalui media sosial Instagram. Proses tersebut tidak hanya melibatkan niqab dan pesan kesalehan saja melainkan juga tubuh perempuan yang dijadikan sebagai komoditas untuk mendongkrak penjualan produk busana muslim. Pada akhirnya, nilai-nilai kesalehan dalam sebuah iklan busana muslim yang sebenarnya tidak mendisiplinkan tubuh perempuan muslim tampak sebagai kesalehan tunggal dan dipaksakan. Kesalehan dalam konteks Islam yang ramah dan memberikan beragam pilihan dalam hal ketubuhan perempuan muslim, dalam hal ini, dipersempit dalam interpretasi yang kaku dan dialih-fungsikan sebagai media periklanan pada platform media sosial Instagram yang secara jelas bersifat komersil dan dapat menggiring pada praktik konservatisme dan bahkan ekstrimisme beragama.

---

This research elaborates how technological developments have provided a space for contestation of the values and practices of disciplinary bodies. Bartky (1990) defines body discipline as a construction of the ideal female body and subject standards by producing bodies with movements and appearances that are considered feminine. By using the theoretical concept of piety commodification, in the sense of adding an Islamic brand name (a kind of new piety capital) to explain commodity marketing (Shirazi, 2016), this study argues that by using the Instagram social media platform (IG), niqabis women who work as celebrities and own Muslim fashion businesses have modified piety values regarding the female body in an Islamic context. This study uses a qualitative approach, which will focus on data in the form of text, which are photos and captions in posts on the Instagram social media platform (IG). This study aims at showing how groups of niqabis women carry out the practices of commodifying the values of female piety which are interpreted singly and rigidly so that they can form discipline in the body of Muslim women. This research discusses how the ideology of disciplining women's bodies through the use of the niqab is basically a form of performativity that is still being debated in the context of Islam in Indonesia. Niqabis women group basically manipulate women's piety in an Islamic context which is actually friendly and is not compulsive about the rules of the female body. This piety manipulation involves disciplining Muslim women's bodies according to the economic mission. The results showed that the construction of femininity was built through the interpretation of piety of niqabis on Instagram which disciplines Muslim women's bodies by dressing more closed. It is considered as a norm of honor for Muslim women where the veil or niqab is used as a means or an “ornamented surface” in the embodiment of the norm. This research also elaborates that the niqabis on Instagram utilizes these piety values to build an Islamic brand, which unconsciously also contains propaganda for regulating the body of Muslim women. The conclusion in this study shows that Muslim women are faced with a limited categorization of their bodies. The niqab is a factor in the formation of feminine gender norms that are embedded in the body of Muslim women in Indonesia as the ideal standard of female piety in the context of Islam. In addition, there is a process of commodification of values constructed through Instagram social media. This process does not only involve the niqab and messages of piety but also women's bodies which are used as commodities to boost sales of Muslim clothing products. In the end, the values of piety in a Muslim fashion advertisement that actually do not discipline the Muslim woman's body appear to be single piety and are forced. Piety in an Islamic context that is friendly and provides various choices in terms of the body of Muslim women, in this case, is narrowed down in a rigid interpretation and is converted as an advertising medium on the Instagram social media platform which is clearly commercial in nature and can lead to conservatism and even practices of religious extremism."

"Berangkat pengalaman riil perempuan Tionghoa tentang adanya ketidakadilan gender dalam perkawinan beda etnis, maka penelitian ini membahas tentang posisi dan peran perempuan Tionghoa dalam perkawinan beda etnis dengan laki-laki Jawa secara spesifik di Gresik, Sidoarjo, dan Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif feminis dan memilih secara purposif empat perempuan Tionghoa sebagai subjek penelitian. Teori interseksionalitas dari Kimberle Crenshaw digunakan sebagai kerangka analisis terkait posisi dan peran gender, relasi gender, ketidakadilan gender, dan etnisitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas perempuan Tionghoa dapat menentukan posisi mereka dalam relasi gender pada perkawinan beda etnis dengan laki-laki Jawa melalui pertemuan (interseksionalitas) dari beragam identitas yang menghasilkan kondisi tertentu dalam struktur perkawinan, representasi nilai di mata keluarga, serta peraturan dan kebijakan terkait perkawinan. Dengan identitas yang cair, situasional, dan beragam, interseksionalitas identitas menghasilkan pengalaman ketidakadilan gender pada perempuan Tionghoa baik sebagai kelompok minoritas juga sebagai kelompok superior. Pengalaman ketertindasan nyatanya juga dialami oleh laki-laki Jawa sebagai suami mereka berupa pemberian stereotip dan subordinasi. Dalam situasi tertentu, interseksionalitas identitas perempuan Tionghoa secara bersamaan dapat menjadi strategi memperjuangkan keadilan. Berdasarkan hasil tersebut, disarankan perlunya pemberdayaan diri pada perempuan, pengembangan perspektif adil gender pada pasangan, keluarga, dan institusi terkait, serta pengembangan teoritis dan metodologis pada penelitian lanjutan.

---

Based on the prejudice and real experiences of Chinese women about the existence of gender injustice in inter-ethnic marriages, this study discusses the position and roles of Chinese women in inter-ethnic marriages with Javanese men specifically in Gresik, Sidoarjo, and Surabaya. This study used a qualitative method with a feminist perspective and purposively selected four Chinese women as research subjects. Kimberle Crenshaw's theory of intersectionality is used as a framework for analysis related to gender roles and roles, gender inequality, and ethnicity. The results show that the identity of Chinese women can determine their position in gender relations in ethnic marriages with Javanese men through a meeting of various identities that produce certain conditions in the structure of the marriage, representation of values in the eyes of the family, and regulations and policies related to marriage. With a fluid, situational, and diverse identity, identity intersectionality results in experiences of gender injustice in Chinese women both as a minority group as well as a superior group. The experience of oppression in fact also followed by Javanese men as their husbands in the form of stereotyping and subordination. In certain situations, the simultaneous intersectionality of Chinese women's identities can be a strategy for fighting for justice. Based on these results, which are based on the need for self-empowerment in women, the development of a gender perspective in partners, as well as theoretical and methodological development in further research."

"Tesis ini memperlihatkan kompleksitas permasalahan yang terjadi pada remaja perempuan yang mengalami KTD, mulai dari Iatar belakang KTD, pc-mmasalahan yang muncul karena KTD, hingga kebijakan atas KTD yang menambah permasalahan mereka. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara dan memakai tcknik snowball pada pencarian pcrempuan di Jabodetabek yang pemah mcngalami KTD di masa remajanya, yakni dalam rentang usia 10-24 tahun. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa KTD yang dialami oleh para pcrcmpuan di usia remajanya adalah sebagai akibat dari kurangnya pengetahuan seks yang benar serta minimnya peran agen sosialisasi primer dalam mengawal seksualitas mereka hingga mcmbuat mereka teljebak dalam relasi yang timpang dan herpeluang pada tcnjadinya kekerasan dalam pacaran. KTD yang mereka alami pun membawa masalah baru dalam bentuk opresi dan alienasi atas diri dan kehidupan remaja perempuan yang mengalami konflik peran dan slams sebagai remaja sekaligas ibn. Lebih dari itu, tindakan-tindakan yang dilakukan selama ini kepada para remaja dengan KTD justru tidak membantu ataupun menyembuhkan remaja dari situasinya, melainkan memberikan masalah bam yang makin menghambat kehidupan mereka di masa depan.

---

The objective of this research is to show the complexity happened to teenage girls with unwanted pregnancy, from the pregnancy/?s background to the policies applied towards thc pregnancy. This research has been done with qualitative approach using snowball technique towards women who had been pregnant in her teenage time, which ranges to 10-24 years old.

Results found in this research show that lack of parent and school's role in assisting teenagers sexuality have made them trapped in a power-inadequate relationship and easily fall victims in dating violence. Unwanted pregnancy raise new problems to teenage girls' life in a form of oppression and alienation from their life and their body since they have to CDPB with the new role and status: a teenage mother. More over, policies implemented to the pregnant girls does not solve those problem, instead, adding more problems that blocked their future."

"Sinamot yang dimaknai oleh orang Batak Toba selama ini sebagai tuhor ni boru membawa ketidakadilan bagi perempuan. Dalam kehidupan sehari-hari perempuan distereotipe sebagai "yang dibeli" menimbulkan posisi subordinat terhadap perempuan. Tesis ini membahas realitas praktik sinamor dan pemaknaan perempuan atas sinamot dan tuhor ni boru dalam perkawinan adat Batak Toba di Jakarta untuk memperlihatkan apakah sinamot yang arti harfiahnya harta sama dengan tuhor ni boru yang arti harfiahnya uang pembeli perempuan. Sinamot dibagikan kepada keluarga dan kerabat kedua belah pihak. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan perspektif feminis, realitasnya di Jakarta sinamot menjadi sumbangan wajib orang tua mempelai lelaki ketika orang tua mempelai perempuan sebagai penyelenggara pesta perkawinan adat Batak Toba.Kecenderungan di Jakarta orang tua mempelai perempuan sebagai penyelenggara pesta perkawinan adat, berbeda dengan di Toba. Akibatnya, orang tua mempelai perempuan dan mempelai perempuan "rela berkorban" mengeluarkan dana yang belipat ganda dari jumlah sinamot yang diserahkan orang tua mempelai lelaki.Peran produksi, reproduksi, dan komunitas perempuan menjadi alasan bahwa perempuan "tidak dibeli". Hasil penelitian ini menyarankan supaya perundingan sinamot membicarakan berapa seluruh biaya pesta, lalu biaya dibagi dua oleh kedua belah pihak sebagai pola dasar pembagian tanggung jawab biaya yang lebih adil bagi pihak perempuan, dan perlu dilakukan sosialisasi kepada berbagai komponen dalam masyarakat, lembaga agama, dan lembaga pendidikan.

---

Sinamot as purported by the Toba Bataks all this time to mean tuhor ni boru does not bring justice to women. In everyday life women are stereotyped as "bought" and thus is created their position as the subordinate one. This thesis examines the reality of the sinamot practice and women?s purport of sinamot and tuhor ni boru in Toba Batak traditional marriages in Jakarta to reveal whether sinamot which literally means "riches" is synonymous with tuhor ni born which literally means "woman-buying money". Sinamot is shared between the head of family and relatives of both parties. Researched with qualitative methods and feminist perspectives, in reality, in Jakarta sinamot is a compulsory donation made by the groom's parents while the bride?s parents host the traditional Batak wedding.The tendency in Jakarta is for the bride?s parents to host the traditional wedding ceremony, different to the custom in Toba. Consequently, the bride's parents and the bride are willing to make a ?sacrifice? and spend an amount of money many time over the amount of the sinamot given by the groom?s parents. The productive, reproductive, and community role of women be reasons that women are not "bought".The results of this research suggests that the sinamot's deliberation should discuss the points of the wedding ceremony?s total cost, and those costs should be divided in two between both parties as a pattern for the allotment of cost responsibilities that is more just towards women. Various components within the people, religious and educational institutions should also be illuminated."

"ABSTRAKPenelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif perempuan. Penelitian ini menempatkan pengalaman perempuan sebagai fokus perhatian utama. Kajian ini di1akukan di salah satu Kabupaten di daerah Bogor Barat, yaitu Kabupaten Leuwliliang, dengan melibatkan 10 perempuan sebagai informan utama. Penelitian ini mengkaji dampak pernikahan di usia dini yang mengakibatkan hilangnya otonomi perempuan, dengan metode wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimanakah dampak pernikahan di usia dlni pada otonomi perempuan dan apa implikasinya lebih lanjut, khususnya terhadap kehidupan perempuan dan kehidupan sosial masyarakat pada umumnya. Hasil penelitian ini ada tiga hal, pertama, bahwa mitos julukan "perawan tun" telah membuat praktek pernlkahan ini terus berlangsung di pedesaan Leuwiliang Bogor Barat sampai saat ini. Mitos tersebut telah meminggirkan kepentingan perempuan untuk memperoleh kehidupan pernikahan yang bahagia. Kedua adanya sistim pary'eur dan denda telah menjadikan perempuan sebagai obyek atau barang yang dapat dijadikan alat tukar transaksi. Perempuan dibeli dan kehilangan kendali terhadap dirinya sendiri. Kepentingan perempuan dalam memperoleh haknya serta menjalankan kehidupan sesuai kehendaknya, khususnya dalam memperoleh wawasan dan informasi seluas­ luasnya untuk berkembang, juga hilang. Negosiasi yang tidak dilakukan oleh perempuan sebagai calon pengantin menyebabkan perempuan kehilangan otonomi atas tubuhnya sendiri. Perempuan disubordinasi dan dijadikan "yang lain" dalam perkawinannya :sendiri Ketiga, perempuan menolak terjadinya pemikahan di usia dini, di samping tokoh agama, pejabat desa dan tokoh masyarakat lain yang juga menyadari. "