Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 200 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Davina Amaryllie Andjani Latief
"Studi ini meneliti pengaruh penanaman modal asing (PMA) dari Cina dan negara-negara non-Cina terhadap emisi karbon dioksida (CO2) di Indonesia, dengan memperhatikan peran ketatnya regulasi lingkungan dan konsumsi energi. Menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) dan data sekunder dari tahun 2000 hingga 2020, hasil studi menunjukkan bahwa baik PMA dari Cina maupun non-Cina berkontribusi terhadap peningkatan emisi CO2. Terdapat korelasi kuat antara peningkatan emisi dan penggunaan energi, terutama dari bahan bakar fosil. Korelasi antara ketatnya regulasi lingkungan dan emisi CO2 menunjukkan pola kurva U terbalik, mengindikasikan peningkatan ketatnya kebijakan awalnya meningkatkan emisi, namun akhirnya mengurangi emisi secara signifikan. Hasil studi mendukung hipotesis "Pollution Haven," yang mengusulkan bahwa investasi dari negara dengan aturan lingkungan ketat mengakibatkan peningkatan emisi di negara penerima dengan regulasi yang kurang ketat. Studi ini juga mendukung "Porter Hypothesis," yang menyatakan bahwa aturan lingkungan yang ketat dapat mendorong inovasi dan efisiensi, yang akhirnya mengurangi emisi. Studi ini menyoroti pentingnya Indonesia menemukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan melalui regulasi lingkungan yang ketat, promosi energi bersih, dan fokus pada sektor-sektor dengan emisi tinggi yang dipengaruhi oleh PMA.

This study examines the influence of Foreign Direct Investment (FDI) from China and non-China nations on carbon dioxide (CO2) emissions in Indonesia. Incorporating the role of environmental regulation strictness and energy consumption. The study applied Ordinary Least Square (OLS) using secondary data from year 2000 to 2020. The findings indicate that both Chinese and non-China FDI contribute to a rise in carbon dioxide (CO2) emissions. There is a strong correlation between greater emissions and energy usage, especially from fossil fuels. The correlation between the strictness of environmental regulations and CO2 emissions exhibits a pattern like an inverted U-shape. This suggests that when policy stringency first increases, emissions also rise. However, as more stringent and persistent rules are implemented, they eventually result in substantial reductions in emissions. These data support the Pollution Haven Hypothesis, which proposes that investments from nations with more stringent environmental rules result in increased emissions in host countries with less severe legislation. The study further corroborates the Porter Hypothesis, illustrating that rigorous environmental rules can ultimately stimulate innovation and enhance efficiency, resulting in a reduction of emissions. The study highlights the importance of Indonesia finding a balance between economic growth and environmental sustainability. This can be achieved by implementing strict environmental regulations, promoting clean energy, and focusing on high-emission sectors that are influenced by FDI."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silfelia Rizky Shabilla
"Krisis finansial global memengaruhi sektor-sektor secara menyeluruh, dimana hal itu dapat mengurangi stabilitas perekonomian. Diyakini bahwa kawasan juga berusaha memperkuat anggota negara dalam menghadapi serangkaian krisis di masa lalu dan mendatang, termasuk ASEAN. Karena perbankan dinilai penting untuk mencapai integrasi ekonomi, penelitian ini mengestimasi efisiensi bank secara dua tahap pada sampel 46 bank di ASEAN-5 tahun 2005 hingga 2014. Analisis tahap pertama mengestimasi efisiensi bank menggunakan analisis stokastik frontier (SFA). Mengingat berbagai karakteristik sektor perbankan di negara berkembang dan negara maju, penelitian ini juga menentukan adanya efek regulasi dan pengawasan terhadap efisiensi dengan menggunakan system GMM. Regulasi yang dipertimbangkan adalah pembatasan aktivitas, persyaratan modal, pengawasan, dan disiplin pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketatnya pembatasan kegiatan dapat melemahkan efisiensi bank. Terakhir, berkenaan dengan periode sebelum dan sesudah krisis, lebih banyak pembatasan kegiatan bank secara terus-menerus dapat berdampak negatif pada efisiensi bank.

The outbreak of Global Financial Crisis (GFC) affects sectors globally, which lessened the economic stability. It is believed that regions have tried to strengthen the country members in facing series of past and upcoming crises, including ASEAN. Due to the importance of banking in order to reach financial integration, this paper measures bank efficiency using two-stage estimations for sample of 46 banks in ASEAN-5 over 2005-2014. The first stage of analysis is to measure bank efficiency by employing Stochastic Frontier Analysis (SFA). Given the various characteristics of banking sector in developing and developed countries, this paper also determines the effects of regulation and supervision on the efficiency by using system GMM. The regulations considered are activity restrictions, capital requirements, supervision, and market discipline. The research finds that only stringency on activity restriction weakening bank efficiency in these countries. Finally, with regards before and after crisis, more restrictions on bank activities constantly have negative impact on bank efficiency."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Assyifa Szami Ilman
"ABSTRAK
Diluar kenyataan bahwa kesehatan menjadi salah satu aspek esensial dalam pembangunan manusia, capaian yang diraih Pemerintah Indonesia di bidang kesehatan masih cukup tertinggal apabila dibandingkan dengan negara-negara tetangganya Schutte et al., 2017. Apabila ditelusuri lebih lanjut, Indonesia ternyata juga memiliki performa buruk dalam permasalahan malnutrisi, dimana kasus stunting di Indonesia adalah yang tertinggi ke-5 di dunia WHO, 2013 dengan prevalensi balita stunting sebesar 37,2 Riskesdas, 2013. Disisi lain, belanja kesehatan secara umum telah mengalami peningkatan yang signifikan, terutama setelah diberlakukannya Desentralisasi Fiskal dan Mandatory Spending pada UU Kesehatan No.36/2009. Studi ini ingin mengukur tingkat efisiensi performa belanja kesehatan dan dampaknya dalam pengurangan stunting di tingkat kota/kabupaten di Indonesia. Menggunakan Stochastic Frontier Analysis, studi ini mengestimasi inefisiensi teknis yang terjadi karena kegagalan pemerintah dalam melakukan performa optimum dalam pengurangan stunting. Temuan awal studi ini menemukan bahwa terdapat kehilangan efisiensi sebesar 16 dalam performa belanja kesehatan untuk pengurangan stunting di pemerintah daerah di Indonesia, Studi juga menunjukkan bahwa belanja modal dan belanja barang, bersamaan dengan derajat desentralisasi merupakan faktor yang signifikan memengaruhi tingkat efisiensi kinerja pemerintahan. Dari perspektif regional, studi menemukan bahwa daerah di Kepulauan Maluku memiliki tingkat efisiensi yang paling rendah secara rata-rata.

ABSTRACT
Despite health being one of the most important aspects of human capital, Indonesia rsquo s performance in health related aspects lags behind compared to its neighboring countries Schutte et al., 2017. In this aspect, it is found that Indonesia also performed poorly on malnutrition problem, especially stunting cases 37.2 toddlers with stunting prevalence Riskesdas 2013 ndash 5th highest stunting prevalence in the World, WHO 2013. On the other hand, overall health expenditure has significantly increased since the implementation of Fiscal Decentralization Act and Mandatory Spending on Health Act. This study wants to measure the efficiency of health expenditure performance and its impact on reducing stunting prevalence at the regional level in Indonesia. Using Stochastic Frontier Analysis, the study estimated technical inefficiency due to failure in conducting optimum effort on stunting reduction. The preliminary result found that regional government in Indonesia has loss 16 efficiency in health expenditure with respect to stunting reduction. The study also shows that capital and goods expenditure, along with the degree of decentralization are significant efficiency factors that influence government performance. From the regional perspective, it is found that regions in Maluku Islands are the lowest on efficient performance in average."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayu Dwi Putri
"ABSTRAK
Sejak tahun 2012, beberapa pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia secara mandiri telah menginisiasi pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city. Smart city merupakan terminologi kepada sebuah kota yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja ekonomi kota-kota dan menyelesaikan permasalahan kota secara lebih efektif dan efisien. Meskipun selalu ditekankan pada teknologi, akan tetapi, fokus utama pembangunan smart city tidak hanya terbatas pada teknologi informasi dan komunikasi, tetapi juga pada peran human capital, sosial, dan masalah lingkungan Lombardi et al., 2012 .Pemerintah pusat juga telah mendukung pembangunan smart city melalui program ldquo;Gerakan Menuju 100 Smart city rdquo; di Indonesia sejak tahun 2017, oleh karena itu penting untuk mengetahui keberhasilan pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city. Penelitian ini bermaksud untuk mengestimasi pengaruh dari penerapan konsep smart city terhadap kinerja ekonomi kota-kota di Indonesia dengan menggunakan metode Two Stages Least Square 2SLS. Studi ini menggunakan instrument variable IV berupa variabel indikator-indikator kecerdasan kota yang dikemukakan oleh Giffinger et al. 2007 untuk mengontrol faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan konsep smart city. Indikator-indikator kecerdasan kota tersebut, antara lain smart economy, smart people, smart governance, smart environment, smart mobility, dan smart living. Hasil studi membuktikan bahwa pembangunan kota dengan menerapkan konsep smart city signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi kota-kota di Indonesia. Hasil juga menunjukkan bahwa internet sebagai proksi dari smart mobility berperan penting dalam penerapan konsep smart city di Indonesia.

ABSTRACT
Since 2012, local governments in Indonesia has independently initiated city development by implementing smart city concept. This concept is useful as a terminology or tools to improve city performance in order to solve problems more effectively and efficiently through the usage of technology. Although often linked to technology, however technology is not the only focused from implementing smart city concept, so that we also have to focus on utilizing the role of human capital, social, and environmental issues Lombardi et al., 2012 .Central government finally supported smart city development through a program named ldquo Gerakan Menuju 100 Smart City rdquo since 2017, so that it is important to know the success of city development using the application of smart city concept. This study aims to estimate the effect of smart city concept implementation on cities economic performances in Indonesia by using Two Stages Least Square 2SLS method. This study also utilize Instrument Variable IV by using city smartness indicators proposed by Giffinger et al. 2007 to control some factors which will affect smart city concept implementation. Those smartness indicators are smart economy, smart people, smart governance, smart environment, smart mobility, and smart living. The results prove that the implementation of smart city concept in districts or cities in Indonesia has a significant positive effect towards cities economic performance in Indonesia. This study also results that internet as a proxy of smart mobility is the most important thing that must be built for implemeting smart city concept in Indonesia."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Brigitta Fidelita Fella Pradhita
"Amal telah menjadi peran penting dalam membantu orang yang membutuhkan. Charity adalah konsep yang diimplementasikan di seluruh dunia dan terus berkembang seiring dengan perubahan teknologi. Penelitian telah dilakukan tentang apa yang memotivasi donor untuk memberikan amal. Tesis ini ingin mengamati hubungan antara pilihan metode pembayaran dan donasi untuk amal, instrumen pembayaran pilihan adalah dompet elektronik dan mobile banking. Penelitian ini menggunakan eksperimen lapangan sebagai metode untuk mengumpulkan data. Penulis bekerjasama dengan sebuah forum amal di universitas dan menyumbangkan seluruh kontribusi kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan keuangan selama COVID-19. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada perbedaan dalam tingkat partisipasi dan kontribusi rata rata antara e wallet dan m banking secara statistik. Namun, ada perbedaan ketika menganalisis secara deskriptif.

Charity has been an important role in helping people in need. Charity is a concept that is implemented all over the world and keeps developing alongside the changing of technology. Studies have been done about what motivates donors to give to charity. This thesis wants to observe the relationship between choice of payment method and donating to charity, the payment instruments of choice are electronic wallet and mobile banking. This study uses field experiment as the method for collecting data. Author collaborated with a charity forum in the university and all of the contributions were donated to students who face financial difficulty due to COVID-19. The result of this study shows no difference in participation rate and average contribution between e wallet and m banking statistically. However, there is difference when analysing descriptively."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gilbert Christian Bela
"Performa ekspor merupakan isu yang ditekuni oleh pemilik perusahaan dan pemerintah. Salah satu alternatif dalam upaya meningkatkan ekspor melalui inovasi adalah melalui inovasi pemasaran. Studi ini berusahan menjawab pertanyaan “apakah inovasi pemasaran mempengaruhi perilaku ekspor?” pada perusahaan di Indonesia menggunakan data dari World Bank Enterprise Survey tahun 2015.Metode yang digunakan dalam meneliti perilaku ekspor perusahaan adalah menggunakan model logit untuk probabilitas ekspor dan model tobit untuk intensitas ekspor perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara inovasi pemasaran dengan perilaku ekspor yang efeknya menjadi semakin besar apabila perusahaan berinovasi di bidang inovasi lain selain dari inovasi pemasaran. Karakteristik perusahaan lainnya seperti besar perusahan, umur perusahaan, dan kepemilikan asing juga ditemukan signifikan dalam meningkatkan probabilitas ekspor dan intensitas ekspor, sementara R&D ditemukan hanya signifikan dalam mempengaruhi probabilitas saja.

Export performance has been a concern for many firm owners and policymakers. One such way to increase export is through innovation, in particular marketing innovation. This study attempts to answer the question “does marketing innovation affects export behaviour?” for Indonesian firms using the data from 2015 World Bank Enterprise Survey. We tried to estimate export behaviour by using logit and tobit model for export probability and export intensity respectively. The results of this study shows a positive association between marketing innovation and export behaviour, which effect could also be strengthened when the firm also innovated in another type of innovation. Other firm characteristic such as firm size, age, and foreign ownerships was found to be significant in increasing both export probability and intensity, while R&D only on the former.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2023
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Aureilia Libowo
"Terdapat asumsi di masyarakat dimana kualitas sekolah negeri dianggap lebih baik dibandingkan dengan sekolah swasta. Dengan data Indonesia Family Life Survey tahun 2000 dan 2014, perbedaan tingkat pengembalian akan diamati. Peneliti juga ingin melihat apakah pendidikan dilihat sebagai sinyal dalam pasar tenaga kerja, menggunakan estimasi Heckman Model dan OLS. Hasil menunjukkan bahwa jenis pengelolaan sekolah pada pendidikan tersier memengaruhi upah secara signifikan hanya pada tahun 2000 dan terdapat perbaikan kualitas jenis pengelolaan negeri pada tahun 2014. Selain itu terjadi pergeseran fokus sinyal yang dilihat dari melihat sekolah sebagai sinyal produktivitas individu, menjadi individual performance.

There is an assumption in society that the quality of public schools is considered to be better than private schools. With Indonesia Family Life Survey data in 2000 and 2014, return to education difference between types of school will be observed. Author also want to see if education was seen as a signal in the labor market using Heckman Model and OLS estimation. The results showed that the type of school in tertiary education significantly affected wages only in 2000 and there’s an improvement in the quality of public school in 2014. In addition, there was a shift from seeing school to individual performance as the signal in the labor market."
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2021
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Faisal
"Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).

The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment)."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Faisal
"Rata-rata proporsi kejahatan yang tidak dilaporkan di indonesia pada tahun 2009 hingga 2019 adalah 80.2%. Hal tersebut menunjukan bahwa the dark number of crime di indonesia masih relatif besar. Penyebab dari hal tersebut masih belum diketahui, apakah karena sulitnya akses atau karena alasan lain, serta apakah orang miskin yang merupakan kelompok masyarakat rentan memiliki akses yang sama seperti kelompok masyarakat lain dalam hal melaporkan kejahatan atau telah terjadi ketimpangan. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik terkait apakah orang miskin yang menjadi korban kejahatan tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Serta, studi ini juga mencoba mencari potensi penyebab yang membuat orang miskin tersebut tidak melaporkan kejahatan. Dengan menggunakan data survei sosial ekonomi nasional tahun 2018 dan dengan metode ordinary least square, saya menemukan bahwa orang miskin tidak melaporkan kejahatan yang terjadi. Hal tersebut berlaku untuk seluruh tipe kejahatan (pencurian, penganiayaan, perampokan, kejahatan seksual, kejahatan lainnya) serta dengan menggunakan berbagai alat ukur kemiskinan (national poverty line, international poverty line, expenditure group). Penyebabnya adalah akses yang sulit untuk melaporkan kejahatan (kepemilikan handphone, akses internet, jarak menuju kantor polisi terdekat) serta kebutuhan terhadap lawyer dan perlakuan yang berbeda oleh polisi terhadap laporan kejahatan dari korban miskin dan non- miskin. Sehingga, di Indonesia, ketimpangan kesejahteraan (pengeluaran, kepemilikan ponsel, akses internet) dapat menyebabkan ketimpangan barang publik dalam hal keamanan (akses untuk melaporkan kejahatan) dan akses keadilan (kepemilikan pengacara dan perlakuan polisi).

The average proportion of unreported crimes in Indonesia from 2009 to 2019 was 80.2%. It shows that the dark number of crimes in Indonesia is still relatively large. The cause of this is still unknown, whether it is due to the difficulty of access to reporting or for other reasons, and whether the poor that are vulnerable group have the same access as other groups to reporting crimes or there is an inequality. This study aims to find evidence whether poor people who are victims of crime don't report crimes that have occurred. In addition, this study also tries to find the potential causes that make the poor don't report crimes. Using the 2018 national socio-economic survey data and using the ordinary least square method, I found that poor people don't report crimes that have occurred. It applies to all types of crime (theft, persecution, robbery, sexual, others) and different poverty measurement tools (national poverty line, international poverty line, expenditure group). The reasons are lack of access to reporting (possession of mobile phones, internet access, and distance to the police station), the need for lawyers, and the different treatment of reports by the police for the poor and the rich. So, In Indonesia, inequality in welfare (expenditure, cell phone ownership, internet access) can lead to inequality in public goods in terms of security (access to reporting) and access to justice (lawyer ownership and police treatment)."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mohammad Akmal Abdillah
"ABSTRAK
Desentralisasi populasi akibat keterbatasan lahan di wilayah Jabodetabek, didukung dengan disparitas pembangunan yang terjadi antar kota/kabupaten di Jabodetabek mendorong terjadinya fenomena komuter di Jabodetabek. Studi terdahulu menyebutkan, mobilitas pekerja dan karakter permukiman di wilayah tempat tinggal memengaruhi kondisi kesehatan pekerja khusunya komuter, sehingga mengindikasikan peran penting dari kehadiran dan jumlah fasilitas kesehatan untuk menunjang aktivitas komuter. Sementara itu literatur yang menyoroti pengaruh fasilitas kesehatan pada keputusan komuter masih jarang ditemui. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis asosiasi dari fasilitas kesehatan dengan kemungkinan pekerja di Jabodetabek memilih untuk komuter dan preferensi lama waktu komuter yang ingin ditempuh. Dengan menggunakan data survey komuter Jabodetabek dan PODES tahun 2014 yang diestimasi dengan metode binary logistic model ditemukan hasil bahwa secara konsisten fasilitas kesehatan berupa jumlah tenaga kesehatan berkorelasi positif terhadap kemungkinan pekerja di Jabodetabek untuk memilih komuter meskipun dengan pengaruh yang kecil namun signifikan. Jumlah tenaga kesehatan juga berkorelasi positif dan signifikan dengan lama waktu tempuh komuter di Jabodetabek. Jumlah rumah sakit menunjukan asosiasi yang positif dengan preferensi lama waktu yang bersedia ditempuh oleh pekerja komuter Jabodetabek, mengindikasikan fasilitas kesehatan memberikan insentif bagi pekerja untuk menempuh waktu komuter lebih lama. Penelitian ini memungkinkan terjadi bias pada hasil penelitian terkait sorting behavior dari pekerja dalam memilih komuter, dan penulis berupaya mengatasi dengan menambahkan variabel kontrol, namun akibat keterbatasan data yang dimiliki masalah tersebut belum dapat diatasi secara sempurna.

ABSTRACT
Decentralization of population due to limited land in the Jabodetabek metropolitan area, supported by disparities in development that occur between cities/districts in Jabodetabek encourages the commuting phenomenon in Jabodetabek. Previous studies mention that the mobility of workers and the neighborhood characters in the area of ​​residence affecting the health conditions of workers especially commuters, thus indicating the important role of the presence and number of local health facilities to support commuter activities. Meanwhile, there is a lack of empirical studies that highlight the effect of local helath facilities on commuting decisions. This study aims to analyze the association between local health facilities and the likelihood that workers in Jabodetabek choose to commute and the length of time the commuter wants to pursue. Using the Jabodetabek commuter survey data and PODES in 2014 estimated using the binary logistic model, I found that consistently number of health workers were positively correlated to the likelihood of workers in Jabodetabek to choose commuting even with a small but significant association. The number of health workers is also positively and significantly correlated with the length of commuting time in Jabodetabek. Availability and number of hospital has positive correlation and significant with the length of commuting time in Jabodetabek, indicating healthcare facility give an incentive to worker to do a longer commuting time. This study allows a bias in the results of research related to the sorting behavior of workers commuting decision, and I attempt to overcome by adding control variables, but due to the limited data that the problem has not been completely solved."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>