Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 145 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bambang Parjono Widodo
Abstrak :
Penyelamatan arsip sebagai bukti otentik bukan semata-mata untuk memperpanjang usia fisik dan kandungan informasinya, tetapi juga agar arsip tersebut dapat didayagunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam fungsi kultural pengelolaan arsip dirancang untuk memberikan bukti-bukti otentik sebagai upaya mengenal jati diri bangsa. Jenis penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap upaya pelaksanaan kebijakan penyelamatan arsip sebagai bukti otentik seiring dengan pemberdayaan otonomi daerah, jika ditinjau dalam perspektif ketahanan budaya. Data penelitian dikumpulkan melalui pengamatan dokumen, wawancara dengan para informan yang terlibat dalam pengambilan keputusan di lembaga-lembaga maupun pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam objek tersebut dan terkait dengan upaya pemberdayaan otonomi daerah. Teknik analisa data yang digunakan adalah content analysis dimulai dengan menelaah seluruh data yang dituangkan dalam bentuk narasi deskriptif. Hasil analisis dan interpretasi yang dilakukan diperoleh kesimpulan: (I) Kebijakan penyelamatan arsip sebagai bukti otentik membentuk model inkremental yang memerlukan integrasi dan variasi dari kebijakan yang telah ada sebelumnya, serta terfokus kepada visi arsip sebagai simpul pemersatu bangsa, dengan misinya untuk melestarikan memori kolektif bangsa, karena itu keotentikan arsip bukanlah prioritas dalam kegiatan penyelamatan arsip tetapi prioritas ditujukan kepada arsip-arsip yang informasinya berdampak luas dan berarti bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan; (2) Implementasi penyelamatan arsip yang dilakukan selama ini telah dilaksanakan secara kontinyu dan bertahap, namun langkah pendekatan 'policy' yang bersifat reaktif terhadap suatu peristiwa (terutama ketika periode sebelum berlakunya Undang-Undang Kearsipan) lebih baik dari langkah pendekatan hukum (ketika berlakunya Undang-Undang Kearsipan), terbukti dari khazanah arsip yang berhasil diselamatkan memperlihatkan jati diri bangsa Indonesia semasa kolonial lebih terungkap dibanding ketika masa kemerdekaan dan pembangunan; (3) Upaya kebijakan penyelamatan arsip sehubungan dengan otonomi daerah, di satu sisi memberi peluang keleluasaan kepada setiap daerah untuk melengkapi memori kolektif daerahnya, namun kendala yang menyangkut kelembagaan dan SDM yang tidak teratasi berakibat tidak dimilikinya memori kolektif daerahnya sehingga memupuskan pengenalan jati diri daerahnya; (4) Dalam perspektif ketahanan budaya, fungsi strategis penyelamatan arsip sebagai bukti otentik melalui pendekatan budaya mewujudkan adanya keterkaitan antara khasanah arsip sebagai warisan budaya terhadap keutuhan wilayah, sehingga mengintegrasikan kemajemukan tiap-tiap daerah dalam satu simpul Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Analysis of Archives Safety as Authentic Evidence in Cultural Resilience Perspective; Study of Local AutonomyArchives safety as authentic evidence is not just to prolong the age of physical information but also the archives can be used for public interest. In cultural function the management of archives was designed to produce authentic evidences as effort to recognize nation identity. This study use descriptive qualitative method by means to describe the effort of archives safety policy as authentic evidences to escort the empowerment of local autonomy. The data used was collected by document observation and interview to the informants in institutions involved in the decision making in the effort of empowerment local autonomy. Data analysis technique used content analysis with narration descriptive. Conclusion of the result of analysis and interpretation are: (l) The policy of archives safety as authentic evidence to make incremental model that need integration and variation from former policy, and focus to the vision that archives as tie the unity of nations, with the mission to preserve the collective memory of nation. That is why authenticity of archives is not priority in archives safety but to the archives that information give wide impact and meaningful to nationality; (2) Implementation of archives safety that had been done before was done continuously and step by step, but the step with policy approach and reactive to an action (especially in period before the archive law) is better than law approach (when archive law active). It was prove from the archive collection that have been saved that show identity of Indonesian at colonial era is better than developing era; (3) Effort in archives safety policy concerning in local autonomy, in one side give a chance to every region to complete collective memory of its region. But obstacle with institution and human resources give impact that is not collective memory in every to vanish recognition local identity; (4) In perspective cultural resilience, strategically function of archives safety as authentic evidence by cultural approach, create a tie between archives collection as cultural heritage to the unity of territory to integrate the diversity every region in a tie of United of Republic of Indonesian.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T 10814
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arizal
Abstrak :
Seperti diketahui, banyak perusahaan besar yang kolep bahkan bangkrut akibat krisis ekonomi yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu. Namun, krisis tersebut tidak begitu berpengaruh bagi pengusaha yang bergerak di sektor usaha kecil menengah (UKM). Walau tidak terkena dampak krisis ekonomi tersebut, sumbangan sektor UKM terhadap PDB secara nasional tetap saja tidak memadai. Akan tetapi, bagi UKM yang berada di wilayah DKI Jakarta mampu memberikan sumbangan dalam bentuk lain yaitu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang relatif besar yaitu lebih kurang 2 juta orang. Didasarkan pada perimbangan di atas, baik pihak Pemda DKI Jakarta maupun DPRD memberikan apresiasi atau "komitmen" yang tinggi terhadap sektor UKM agar lebih ditingkatkan lagi peranannya. Prasyarat untuk itu, adalah perlunya diciptakan iklim sektor UKM yang kondusif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (UKM) pada khususnya dan masyarakat Jakarta pada umumnya. Perhatian dari kedua institusi itu, tercermin dalam Perda Nomor 9, 10 Tahun 2002, dan Nomor 1 Tahun 2003. Dengan demikian dapat dikatakan, baik Pemda maupun DPRD telah berhasil memperlihatkan kinerja yang baik dalam upaya membuat peraturan perundangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat (UKM). Lebih dari itu, Pemerintah Daerah-pun telah optimal pula menterjemahkan Perda-perda tersebut ke dalam berbagai program/kegiatan yang diperkirakan dapat memenuhi keinginan masyarakat (UKM). Hal ini tercermin dari diresponnya program/kegiatan tersebut oleh pengusaha/pengelola UKM. Namun, sangat disayangkan, program / kegiatan yang telah ditetapkan itu tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Ketidak-optimalan ini, antara lain disebabkan oleh masih adanya perilaku oknum "birokrasi" yang melakukan praktek-praktek KKN, seperti adanya pungutan liar dalam hal pengurusan surat izin usaha. Disinyalir, praktek-praktek tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu-individu tertentu saja, melainkan dilakukan secara sistematis dan "terorganisir" oleh instansi tertentu. Disamping itu, terkendala pula oleh persoalan yang bersifat administratif, dan ketidak-sesuaian antara program/kegiatan yang ditetapkan dengan kebutuhan mendasar dari para pengusaha/pengelola UKM itu sendiri. Adanya praktek KKN tersebut ternyata tidak begitu serius ditangani dan diselesaikan oleh Pemerintah Daerah. Demikian pula halnya dengan DPRD DKI. Sehingga berakibat timbulnya "beban sosial" yang tinggi yang harus ditanggung oleh para pengusaha / pengelola UKM. Keadaan ini, pada akhirnya berakibat terdapat UKM yang menghentikan/menutup kegiatan usahanya. Dampak lebih jauh dari itu, tentu saja terjadi pemutusan hubungan kerja dengan para pekerja yang ada. Hal ini tentu saja menambah daftar pencari kerja di wilayah DKI Jakarta yang sebelumnya telah berjumlah relatif besar. Di masa yang akan datang, agar supaya kebijakan sektor UKM yang dilaksanakan oleh Pemda DKI Jakarta dapat lebih mencapai sasaran, "tidak bisa tidak" dituntut peran yang lebih optimal dari DPRD DKI Jakarta, khususnya dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi dari kebijakan dimaksud. Disamping itu, pihak Pemda pun seharusnya lebih meningkatkan lagi pengawasan internal melalui penerapan "law enforcement" yang berlaku bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Penting pula dilakukan oleh Pemda bahwa program/kegiatan yang akan dipilih/ditetapkan memperhatikan betul kebutuhan mendasar dari pengusaha/pengelola UKM.
As we know, many big companies have been collapse and even bankrupt as result from the Economic Crisis happened in Indonesia several years ago. However, that crisis has been not much influenced by The Small and Medium Enterprises. Even though it such that The Small and Medium Enterprises contribution to Indonesia's Gross National Product has still been low. Nevertheless, The Small and Medium Enterprises are able to giving any contribution in DKI Jakarta which is relatively large to hold in reserve of employees. Based on the above consideration, both The Local Government of DKI Jakarta and the Regional Parliament have been highly Commitment in order to improvement of The Small and Medium Enterprises. The Pre-requirement was needed to create the conducive of The Small and Medium Enterprises that can able to rise of prosperity of The Small and Medium Enterprises society particularly and the Jakarta's society generally. Both of the instances were reflected on the Regional Regulation Number 8 and 9 in 2002 year, and The Regional Regulation Number 1 in 2003 year, which concerned to The Small and Medium Enterprises society interest. Such as, we can say both The Local Government and The Regional Parliament have showed the highest performance in realizing regulations which concerned to The Small and Medium Enterprises society interest. The Local Government has translated the best of the Local Regulation itself of any programs to fulfill The Small and Medium Enterprises society needed. This can be seen from the society responses towards the programs. However, unfortunately, they can do maximize the determined programs. This caused by the number of bureaucrats misbehavior which done any bad practices or Corruption, Collusion and Nepotism (CCN) to get a business permit Not only some individuals persons, but systematically performed of certain institutions in a well-organized way have done. Besides that, some either obstacle emerges, such as administrative or activity and the basic needed The Small and Medium Enterprises themselves. The CCN practices were not seriously handled to solve by The Local Government. Such as The Regional Parliament of DKI Jakarta done. As a result, The Small and Medium Enterprises themselves must be responsibility from the highest of "Social Rate" condition. Finally this condition made some The Small and Medium Enterprises closing their business automatically on the discharge with the employees themselves. This discharge of course made to increase of unemployment which has already large relatively. In the future, in order that policies of implementation can more achieve for The Small and medium Enterprises of DKI Jakarta objectives "Can not say no" to The Regional Parliament was demanded their effort, especially to do their rule in controlling and monitoring the implementation. The Local government itself must more improve their internal controlled to apply of "law Enforcement" for anyone who breaks. Besides the selected/sapulated program must be designed based on the basic needed of the small and Medium Enterprises groups.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 11407
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Alfar Yusar Sanit
Abstrak :
Perkembangan politik Indonesia sekarang ini memberikan banyak ruang kepada para sarjana untuk meneliti perubahan politik dan sosial. Karena itu penulis meneliti perubahan tersebut, dengan mengkhususkan perhatian pada pergeseran peranan politik dari militer (Koramil) kepada partai politik. Dalam rangka itu penulis teliti apa yang menyebabkannya dan kondisi apa yang mempengaruhinya. Penelitian ini penulis lakukan di daerah kecamatan Ciputat, Kabupaten Tanggerang dengan alasan bahwa pergesaran tersebut perlu dipahami (diuji) dari tingkatan yang paling bawah. Dengan permasalahannya adalah apakah pergeseran peran dari Koramil kepada partai politik terjadi atau tidak di tingkat Kecamatan terutama Kecamatan Ciputat. Untuk menganalisa dan melihat terjadi atau tidak perubahan tersebut, dimanfaatkan Teori Oligarki. Baik elit Koramil, maupun elit partai politik, sama-sama berkecenderungan mencapai keuntungan pribadi atas kekuasaan pemerintahan yang didominasinya. Konsekuensi dari sikap pamrih itu adalah penyalahgunaan kekuasaan. Dan ternyata dalam wilayah pemerintahan yang terkecil diketahui keadaan Koramil yang selama ini berperan dominan dibanyak sektor kehidupan mulai dari sektor Politik, Sosial dan Ekonomi sampai ke bidang Pertahanan dan Keamanan, sehingga membuat peran partai menjadi amat terbatas dalam kehidupan politik, sosial serta ekonomi. Perubahan politik yang diharapkan seperti perubahan sistim politik, kultur politik dan proses politik dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Presden Abdurrahman Wahid tidak terjadi. Oleh karena itu, agar perubahan politik yang diharapkan dapat terwujud peran dari partai dan Koramil dikembalikan kepada jalurnya dan jalan yang cukup efektif adalah penertiban hukum yang dihasilkan oleh DPR dalam bentuk Undang-undang, dengan demikian akan jelas fungsi koramil sebgai alat pertahanan, polisi sebagai aparat keamanan dan partai sebagai kekuatan masyarakat yang berperan dalam politik dan sosial.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12013
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhurorudin
Abstrak :
Sejak berakhirnya rezim Orde Baru (pimpinan Soeharto) spektrum politik Indonesia diwarnai oleh pergulatan elit politik yang terpilah dalam banyak kelompok. Hal ini terutama terefleksi dari bermunculannya puluhan partai politik yang masing-masing terpilah akibat perbedaan visi dan mini atau bahkan spektrum ideologi. Kelompok Islam dan atau yang memakai simbol-simbol Islam merupakan salah satu dari sekian kelompok yang ikut andil dalam "pertarungan" politik tadi. Bahkan, kubu Islam sendiri terfragmentasi pula dalam beberapa kelompok (varian) yang kadangkala bersaing bahkan bertentangan. Munculnya belasan partai Islam adalah bukti konkrit dari fragmentasi kubu Islam tadi. Bahkan, selain partai-partai politik Islam, ternyata masih muncul pula kekuatan-kekuatan politik Islam non-partai seperti terefleksi dari munculnya berbagai milisi (seperti Front Pembela Islam, Front Hizbullah, Laskar Jihad dan lain-lain) yang banyak diantaranya tak punya afiliasi -apalagi koordinasi- dengan partai politik Islam tadi. Yang pasti, setiap varian kekuatan politik Islam tadi ternyata masing-masing mengklaim sebagai representasi dari aspirasi ummat. Masing-masing memakai bermacam simbol dan berbagai idiom Islam guna menarik simpati massa, bahkan cukup sering menggerakkan massa untuk tujuan politik mereka. Sebenarnya, fragmentasi politik Islam di Indonesia bukanlah fenomena baru. Pada Era Orde Lama misalnya, kekuatan politik Islam juga mengalami fragmentasi dalam beberapa partai semisal Masyumi, Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII), dan Persatuan Tarbiah Indonesia (Perti). Era Orde Baru kendati kekuatan politik Islam difusikan dalam satu kekuatan bernama Partai Persatuan Pembangunan, namun fragmentasi antar unsur tetap terjadi, yang bermuara pada peristiwa penggembosan PPP oleh NU tahun 1984. Ketika Orde Baru berakhir, fragmentasi politik Islam kembali terjadi, bahkan dalam wujud yang lebih fulgar, dimana keterbelahan politik Islam mengkristal dalam wujud belasan partai Islam. Jika dicermati, fragmentasi politik kaum santri di Indonesia ini tak terlalu mengherankan mengingat akar-akarnya telah lama tertanam dalam wujud khilafiah-fiqhiah (perbedaan pemahaman nilai), yang pada akhirnya berpengaruh pada interpretasi pemaknaan kebijakan politik. Selain itu adanya kepentingan politik dari setiap kelompok kaum santri juga ikut menjadi benih bagi tumbuhnya fragmentasi. Berbagai perbedaan penyebab fragmentasi politik santri pasca Orde Baru ternyata bertambah variasinnya dibanding era sebelumnya. Memang, antara subkultur modern dan tradisional (yang menjadi trade-mark utama era Orde Lama) sebenarnya telah melakukan dialog panjang dan proses pendekatan, sehingga jurang pembeda antara dua kultur tadi relatif menyempit. Namun, realitas perbedaan antara dua sub kultur terutama dalam konteks akar rumput (grass root) bahkan dalam pola hubungan elit dan basis massa tampaknya masih eksis (ada) dan tak mungkin untuk diabaikan. Fakta inilah yang menyebabkan keterbelahan politik Wasik yang berpijak pada dua sub kultur tadi tetap ada, kendati tak setajam era sebelumnya. Bahkan, pasca Orde Baru berkembang pula fenomena lain dalam politik kaum santri (terutama telah dimulai era Orde Baru) yakni perbedaan antara penganut pemikiran Islam kultural (kaum substansialis) dan Islam politik (kaum formalis). Fenomena baru ini telah pula meramaikan keterbelahan politik di lingkungan santri. Fragmentasi politik Islam dengan segala penyebabnya tadi tentu saja potensial menumbuhkan konflik intra ummat, bahkan dapat melebar menjadi konflik antar ummat. Namun, perlu dipaharni bahwa politik dalam perspektif Islam hakekatnya merupakan pentakwilan sosial atas ajaran Islam. Sebagai pentakwilan pluralitas akhirnya merupakan sebuah kewajaran, sebagai sebuah kekayaan pemikiran yang seharusnya berguna untuk mencapai kemajuan. Hal yang justru tak wajar adalah bila fragmentasi disikapi dengan cara ekstrim, anti pluralitas, yakni : pertama, bahwa di tengah perbedaan (pluralitas) seolah tak ada sesuatupun yang dapat menyatukan (menjembatani) untuk mencipta kebersamaan. Pemikiran ini dapat menimbulkan sikap ekstrim bahwa kelompok berbeda mesti diperangi, dinihilkan, dihancurkan, karena pihak pesaing akan mengganggu sebuah kemapanan (status quo). Kedua, bahwa pluralitas dipandang sebagai ancaman bagi keharmonisan dan oleh karena itu secara antusias berusaha menciptakan sebuah uniformity dengan mengabaikan realitas perbedaan. Dua pemikiran dan sikap ekstrim tadi akhirnya akan berpengaruh negatif pada stabilitas, integrasi dan atau ketahanan nasional, karena pola pikir dan sikap seperti itu pada akhirnya dapat menimbulkan perlawanan yang tak kalah ekstrimnya. Terjadi atau tidaknya implikasi negatif dari pluralitas dan atau fragmentasi politik Islam tadi tergantung pada kapabilitas (kemampuan) elit-elit politik Islam dalam menformulasikan managemen konflik antar mereka. Selain itu campur tangan pemerintah dalam tingkat tertentu untuk mengelola konflik agar tak melebar dan tak mengarah pada pembusukan politik juga menjadi penting. Namun efektifitas peran pemerintah untuk mengelola konflik antar elemen politik di masyarakat tentu sangat tergantung pada kredibilitas independensi pemerintah terhadap elemen-elemen politik yang terfragmentasi tadi.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11658
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Ghoffar Nafchuka
Abstrak :
Ketentuan mengenai pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah desentralisasi, dimana daerah diberi kewenangan untuk mengatur pembangunan daerah, kecuali sejumlah urusan (diplomasi luar negeri, pertahanan keamanan, moneter, peradilan, agama, dan urusan lainnya) yang tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Di dalam menjalankan pemerintahan daerah tersebut, Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berperan sangat penting dan menentukan. Kepala Daerah dan DPRD berwenang menentukan pengaturan pembangunan daerah, melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan strategis daerah. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa hubungan yang baik antara pihak eksekutif (Kepala Daerah - Bupati) dan DPRD (Kabupaten) sangat menentukan kinerja pembangunan daerah. Hubungan Bupati dengan DPRD Kabupaten diwujudkan dalam komunikasi politik. Dalam penelitian akan dilakukan penyelidikan komunikasi politik antara Bupati Sidoarjo dengan DPRD Sidoarjo. Secara khusus, penelitian akan terfokus pada empat hal, yaitu : (1) sikap dan perilaku eksekutif dan legislatif, (2) perkembangan interaksi eksekutif dengan legislatif, (3) perubahan struktur (pola-pola interaksi) eksekutif dengan legislatif, serta (4) deskripsi kendala hubungan tersebut. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 100 orang responden yang dianggap memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang komunikasi politik antara pihak eksekutif dan legislatif di Kabupaten Sidoarjo. Responden terdiri dari 60 orang aparatur Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan 40 orang anggota DPRD Sidoarjo. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data sekunder termasuk keterangan dari sejumlah tokoh masyarakat, agama dan LSM di Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan data yang dikumpul, ditemukan bahwa kedua pihak (eksekutif maupun legislatif) melakukan komunikasi politik terhadap publik Sidoarjo. Mengingat bahwa Sidoarjo telah mengarah menjadi daerah industri, terlihat jelas bagaimana masalah-masalah yang terkait dengan kegiatan industri menjadi isu sentral termasuk dalam bidang politik. Tuntutan kenaikan gaji dari kelompok buruh merupakan isu yang popular di kalangan legislatif maupun eksekutif. Hubungan antara pihak eksekutif dan legislatif sendiri memperlihatkan gejala yang cukup menarik, dimana masing-masing pihak merasa lebih superior. Sadar atau tidak, kecenderungan ini mengakibatkan adanya tarik menarik kepentingan antara kedua institusi. Masing-masing insitusi saling mempengaruhi, karena kebetulan pihak Bupati Sidoarjo berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan di DPRD Kabupaten Sidoarjo sendiri, fraksi PKB termasuk fraksi yang signifikan. Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo pun sebenarnya berasal dari fraksi PKB. Hasil penelitian ini juga memperlihatkan bahwa institusi eksekutif maupun legislatif memiliki kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Pihak eksekutif lebih memahami kedudukan mereka sebagai pelaksana kebijakan, sehingga dengan sendirinya mereka lebih memiliki akses politik, khususnya terhadap publik. Di sisi lain, pihak legislatif merasa bahwa sesuai dengan kewenangannya, mereka dapat berada di atas pihak eksekutif. Mengingat bahwa DPRD-lah yang memilih Kepala Daerah, maka dengan sendirinya Kepala Daerah harus tunduk kepadanya. Dengan cara berfikir seperti ini, DPRD menjadi sangat kuat ketika berhadapan dengan Kepala Daerah. Hal ini sangat jelas terlihat saat Bupati Sidoarjo menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Tahunan di hadapan Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Sidoarjo. Dalam beberapa hal, penilaian terhadap LPJ Bupati tersebut telah dijadikan sebagai alat tawar menawar kepentingan antara DPRD dengan Bupati. Kuatnya kedudukan DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 di satu sisi bermakna sebagai pemberdayaan perwakilan rakyat. Akan tetapi ternyata tidak ada jaminan bahwa kedudukan DPRD yang kuat akan meningkatkan kinerja pembangunan di daerah. Dalam kasus di Sidoarjo terlihat bahwa kuatnya DPRD pada akhirnya hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri, bukan menguntungkan kepentingan publik. Ditinjau dari perspektif ketahanan nasional, kedudukan DPRD yang kuat seyogyanya akan sangat positif, karena dengan demikian DPRD dapat memperjuangkan aspirasi rakyat tanpa perlu dibayang-bayangi rasa takut, seperti di-recall. Sebagai lembaga politik yang berfungsi menyalurkan aspirasi rakyat, DPRD sebenarnya dapat menjadi lembaga yang efektif untuk menentukan dan mengontrol jalannya pembangunan daerah. Berlangsungnya pemerintahan daerah yang baik pada gilirannya akan meningkatkan pembangunan di daerah, dan dengan sendirinya akan meningkatkan ketahanan nasional di daerah. Kenyataannya, kewenangan yang kuat pada DPRD ternyata hanya menguntungkan anggota DPRD itu sendiri. Fakta empirik ini semakin memperkuat pendapat yang menyatakan bahwa untuk terwujudnya ketahanan nasional di daerah, kedudukan DPRD dan Kepala Daerah sebaiknya sejajar (bermitra). Dalam keadaan seperti ini, pihak eksekutif dan legislatif berada pada posisi yang seimbang dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah. Di sisi lain, rekrutmen anggota DPRD perlu disempurnakan sehingga mereka yang duduk pada lembaga legislatif adalah mereka yang benar-benar memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat.
Political Communications Development between The Executive and Legislative in Perspective of National Resilience (Case Study in Sidoarjo District)The rule concerning regional government in Indonesia arranged in Act Number 22 of 1999. One of the principles in the running of regional government in Indonesia is decentralization, where a region is given an authority to arrange a regional development. A number of business (overseas diplomacy, security defense, monetary, jurisdiction, religion, and other business) remains to be held by central government. In running of the regional government, governor / district head and regional legislative assembly (DPRD) play an important role. The Governor / district head and the regional parliament determine the arrangement of the regional development through the stipulating of the regional regulation (Perda) and the regional strategic policy. Therefore, a good relationship between the executive (Governor - District Head) and the district parliament (DPRD Kabupaten) determines the performance of the regional / district development. The district head and district parliament relationship presented in political communications. There in the research will be conducted an investigation of political communications between the district head and district parliament. Peculiarly, it will be focused on the following (1) attitude and behavior of executive and legislative, (2) interaction development between executive and legislative, (3) structure change (interaction patterns) of executive and legislative, and (4) the description of the relationship constraint. The research done by conducting a direct interview to 100 people assumed own the adequate understanding and knowledge about political communications between executive and legislative in the district of Sidoarjo. The interviewed consisted of 60 governmental the district people apparatus and 40 people as the members of Sidoarjo parliament. Additionally, there also conducted the collecting of secondary data includes a number of elite figure, religion, and self-supporting institute of society of the Sidoarjo district. Pursuant to gathered data, found that both sides (executive and legislative) conducting political communications to the public of Sidoarjo. Considering that Sidoarjo has instructed to become the industrial area, standout how related problem with the industrial activity become the central issue included in political area. Increase salary demands from labor group represent the popular issue among legislative and also executive. Relation between executive and legislative itself show the interesting symptom where each side feels superior. Conscious or not, this tendency result the existence of drawing to draw the importance between both sides. Each side influencing each other, since district head side come from National Awakening Party (PKB), and in Sidoarjo district parliament itself, faction PKB is a significant faction. The Chairman of Sidoarjo district parliament is in fact come from faction PKB. The research's result also shows that executive institution and also legislative owns the tendency to agree them selves. The executive side is more comprehending to domicile them as policy executor, so that by itself they more owning to access the politics, especially to public. On the other side, legislative party feels that in accordance to its authority, they can reside in for executive party. Considering that the district parliament choosing Regional Leader, hence by itself Regional Leader have to bow to it. By way of thinking like this, the parliament becomes very strong when dealing with Regional Leader. This matter is very clear seen by moment of Sidoarjo district submit the Annual Responsibility Report before Plenary Conference of the District Parliament. In some cases, assessments to the Responsibility Report have been made as a means of drive a bargain the importance between the parliament and the district head. Its strong position of the parliament as arranged in Act Number 22 of 1999 in one side has a meaning of as empowerment of people delegation. However in the reality there is no guarantee that such strong parliament position will improve the development performance in the region. In case of Sidoarjo district seen that the strong parliament in the end only profit the member of the parliament itself not for the profit of public importance. Evaluated from national resilience perspective, the strong parliament position should be very positive because thereby the parliament is able to fight for the people aspiration without shadow need have cold feet, like be recalled. As the political institute which distributing the people aspiration, the parliament in fact could become the effective institute to determine and control the district development. Taking place of it good regional government in turn will improve development in the region, and by itself will improve the national resilience in the area. In reality, the parliament strong authority is in fact only profits the member of the parliament itself. These empirical facts progressively strengthen the opinion expressing that to existing of national resilience in the region, the parliament position and regional leader should be equal in position (partnership). Under the circumstances, .the executive and legislative sides are at the well-balanced position in determining policy of regional development. On the other side, recruitment of the parliament members need to be completed so that those who sit at legislative institute are those who really owning the commitment to people importance.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003
T11851
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bulakh, J. Christian
Abstrak :
Sebagai perwujudan atas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, setiap daerah mendapatkan hak otonomi. Pemberian hak otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk mencapai efektifitas penyelenggaraan pemerintah terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Otonomi daerah adalah hak daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sebagai urusan otonomi daerah berdasarkan prakarsanya sandhi dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah mencakup penetapan dan pelaksanaan kebijaksanaan oleh daerah sendiri adalah dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah untuk kepentingan bersama masyarakat Kota Kupang. Kemampuan daerah dalam menyelenggarakan otonominya ditentukan oleh partisipasi masyarakat, kepemimpinan dan kemampuan aparat. Dalam hubungan ini maka dalam tesis ini penulis mengangkat tentang -persepsi -pemerintah dan Masyarakat terhadap -penyelenggaraan otonomi daerah Kota Kupang, studi kasus dan segi ketahanan Nasional sebagai pokok bahasan dan meneliti permasalahan hubungan dan pengaruh kemampuan daerah dengan penyelenggaraan otonomi dan ketahanan Nasional di Daerah Kota Kupang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan "teknik deskriptif dengan persentase" untuk mengetahui persepsi pemerintah dan masyarakat terhadap kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah Kota Kupang. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini maka ditentukan bairwa secara keseluruhan ketiga variabel yaitu partisipasi masyarakat, kepemimpinan dan kemampuan aparat mempunyai hubungan yang positif dan eukup berpengaruh pada penyelenggaraan otonomi daerah serta -pemerintah Daerah Kota Kupang cukup berhasil dalam menyelenggarakan otonomi daerahnya sehingga kondisi ketahanan Nasional di Daerah Kota Kupang cukup mantap, setidak-tidaknya pada saat penelitian ini dilakukan. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah Kota Kupang untuk mencapai sasaran otonomi daerah berupa kesejahteraan rakyat, persatuan-kesatuan dan demokratisasi terlihat bahwa pelaksanaan kepemimpinan pemerintahan daerah dapat menanggapi berbagai aspirasi masyarakat, partisipasi masyarakat terus meningkat serta adanya kemampuan aparat menyelesaikan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan Daerah Kota Kupang. Penyelenggaraan otonomi daerah yang demikian memungkinkan terpenuhinya kepentingan Masyarakat Daerah Kota Kupang secara keseluruhan yang berwujud kesejahteraan dan keamanan sebagai hakekat ketahanan Nasional.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11503
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hasun
Abstrak :
Kasus sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan yang melibatkan dua negara anggota ASEAN, yaitu antara Indonesia dan Malaysia berawal sejak tahun 1969. Permasalahan atas kedua pulau tersebut mulai muncul sejak Indonesia dan Malaysia pertama kalinya membicarakan mengenai kepemilikan atas kedua pulau tersebut dalam perundingan mengenai batas landas kontinen kedua negara di Selat Malaka, Laut Cina Selatan dan lepas pantai Kalimantan Timur, pada tanggal 9-22 September 1969 di Kuala Lumpur (Malaysia). Dalam perundingan itu kedua delegasi telah menyetujui batas-batas landas kontinen di Selat Malaka, Laut Cina Selatan (Bagian Barat Lepas Pantai Timur Malaysia Barat dan Laut Cina Selatan (Bagian Timur) Lepas Pantai Serawak. Akan tetapi tidak demikian halnya mengenai batas landas kontinen di kawasan lepas pantai Kalimantan Timur, karena terdapat ketidaksesuaian pendapat antara Indonesia dan Malaysia mengenai status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang kedua-duanya terletak di sebelah timur Kalimantan timur. persetujuan tersebut ditandatangani Malaysia Disinformasi Soal Sipadan-Ligitan, Kompas Jakarta), Jum'at 7 Oktober 1994, hlm. 1, kol 6-9
2 Status Sipadan-Ligitan Tetap Mengambang, Tajuk Rencana dalam Suara Pembaruan (Jakarta) 12 Juni 1995.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Herinto Sidik Iriansyah
Abstrak :
Penelitian ini merupakan evaluasi terhadap pertimbangan-pertimbangan anggota DPR/MPR dalam pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Permasalahan yang diangkat dalam Tesis ini diuraikan menjadi tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut : (1) Pertimbangan-pertimbangan apa saja dipakai oleh para anggota DPR/MPR untuk memberhentikan KH. Abdurrahman Wahid sebelum masa jabatannya berakhir?. (2) Diantara pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, manakah pertimbangan yang paling menentukan (dominan) dalam menjatuhkan KH. Abdurrahman Wahid ?. (3) Bagaimana dampak pemberhentian KH. Abdurrahman Wahid terhadap Ketahanan Nasional Indonesia pada waktu itu ?. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif para partisipan melalui penelitian ke dalam kehidupan aktor-aktor yang terlibat, kemudian sebagai justifikasi dari hasil analisis kualitatif diuunakan metode Analitical Hierarchi Process (AHP). Temuan penelitian ini adalah pertimbangan-pertimbangan anggota DPR/MPR RI dalam pemberhentian Presiden KH. Abdurrahman Wahid yang dominan adalah pertimbangan hukum, lebih spesifik tentang "penegakan hukum" proses pemberhentian tersebut mengandung kelemahan konstitusional.
The research has evaluated of the considerations which Members of DPRIMPR ("Indonesian Parliament/People's Consultative Council") took for discharging Mister KH Abdurrahman Wahid from his chair as President of the Republic of Indonesia. Statement of the problem revealed in this Thesis consists of three questions as follows: (1) What are considerations taken by the Members of DPRIMPR for discharging Mister KH Abdurrahman Wahid prior to the termination of his administrative position?, (2) Which is the dominant among the considerations for discharging his excellency?, (3) Meanwhile, what were the effects of his discharge on the National Stability? This study, on one hand, applies a Descriptive Qualitative Method for identifying social phenomena viewed from the participants' perspectives by researching into activities of the involved actors while justification for the results of qualitative analysis uses an Analytical Hierarchy Process (AHP) method, on the other. Research findings are all considerations which Members of DPRIMPR of the Republic of Indonesia take for discharging President KH Abdurrahman Wahid in which the dominant is legal aspect or "law enforcement". However his termination carries some constitutional violence.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2004
T13148
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sidi
Abstrak :
Tesis ini membahas Hubungan antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) pasca reformasi. Penelitian ini dinilai penting karena belum ada Tesis yang membahas permasalahan ini. Disamping itu penelitian ini bisa memberikan masukan mengenai prospek hubungan TNI dan Polri ke depan dan bisa diketahui juga sebab-sebab konflik antara TNI dan Polri. Tesis ini diklasifikasikan menjadi tiga bagian pembahasan, yaitu tentang hubungan TNI dan Polri sebelum masa reformasi, realisasi pemisahan TNI dan Polri, serta hubungan TNI dan Polri ke depan. Permasalahan yang ingin dibuktikan oleh Tesis ini adalah mengapa harus ada pemisahan TNI dan Polri, bagaimana dampak dari penetapan TAP MPR-RI No. VI dan VII Tahun 2000 yang berisi realisasi pemisahan TNI dan Polri, dan bagaimana prospek hubungan TNI dan Polri ke depan. Dengan menggunakan empat kerangka teori, yaitu profesionalisme militer, keamanan nasional (National Security), konflik TIN dan Polri, dan hubungan sipil militer. Akhirnya Tesis ini berkesimpulan bahwa pemisahan TNI dan Polri harus dilakukan karena kedua institusi itu mempunyai tugas yang berbeda. Realisasi pemisahan TN1 dan Polri berdampak pada intensitas konflik semakin kentara. Kemudian prospek hubungan antara kedua institusi itu ke depan akan diwarnai banyak bentrokan kalau tidak secepatnya ditetapkan suatu konsep keamanan nasional yang jelas. Bentrokan antara TNI dan Polri lebih dipicu oleh dua hal yaitu perebutan lahan dan persaingan korps organisasi. Hubungan antara tentara dan polisi dilapangan secara intensif dalam berbagai arena bisnis gelap dan menjadi backing dalam jaringan judi togel dan narkoba merupakan wahana yang rawan terjadinya konflik antara keduanya. Dalam rangka membangun hubungan yang ideal antara TNI dan Polri penting kiranya supaya kedua institusi itu mulai untuk mereduksi peran mereka dalam berbagai urusan yang di luar tanggungjawabnya. Dengan berdasar pada politik keamanan yang ada maka pengaturan pemisahan atas tugas pertahanan yang di dalamya TNI sebagai komponen utama dan untuk urusan keamanan umum (kamtibmas) dengan Polri sebagai komponen utamanya perlu diperjelas hubungan dan mekanismenya.
After Reformation of Relationship between TNI and POLRI in 2000-2004: Problem and ProspectusThis thesis will discusses of relationship after reformation between Polri and TNI. This research is important because there is no thesis discussed with this problem. Beside that is this research can be included between prospect Polri and TNI in the future and can also known conflict between Polri and TNI. Classification this thesis as three part discussed, that is about relationship before during Poll and TNI reformation, realized of separation in Path and TNI, and relationship between Polri and TNI in the future. The problem want to be proofed by this thesis is why must be discrimination in Pohl and TNI, how to impact for TAP MPR-RI No. VI and VII in 2000 decision is realize substance of separation Polri and TNI, and how to the prospect relationship between Polri and TALI in the future. By the purpose four theoretical framework, that is Military Professionalism, National Security, Conflict of Polri and TNI, and relationship between civil and military, and the end this thesis is conclusion that separation in Polri and TNI must be do it because the job in two institution is the different Realize of separation Polri and TNI will indicated more visible to intensity with the conflict. And then prospect of relationship between two institution for the future will many clash if does not clearly concept of constituent in National Security. In the draft to build up for ideal relationship between Paid and TNI, maybe this important so that two institution will begin to reduction for their job in the other responsibility. By the basic at character in Security political there is separation function in the security of duty in TNT as primary component and for the General Security of duty (Kamtibmas) by the Polri as primary component must be clearly for mechanism and relationship.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13365
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saiful Ahmad Laring
Abstrak :
Terjadinya situasi yang dianggap akan membahayakan integritas wilayah Maluku Utara yang disebabkan konflik horizontal dan konflik politik, maka perlu Keppres nomor 88/2000 tentang keadaan Darurat Sipil di Maluku Utara. Pemberlakuan darurat sipil sangat berpengaruh terhadap dinamika politik lokal. Teori yang digunakan adalah teori konflik, konsensus, pengaruh militer, peran negara dan HAM, hubungan pusat daerah, politik lokal dan primordialisme, serta keadaan darurat. Dan pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat studi kasus, tekhnik pengumpulan data berupa wawancara mendalam (in-depth intewiew), pengamatan, studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil temuan menunjukan bahwa, akar permasalahan munculnya konflik horizontal di Maluku Utara, disebabkan oleh dua faktor yakni, Faktor penyebab, dan pemicu. Yang terrnasuk dalam faktor penyebab antara lain; adanya represif dan resistensi terhadap kebijakan pemerintahan Orde Baru, rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi masyarakat, lemahnya kohesi sosial yang mengakibatkan disharmonis masyarakat di Maluku Utara, adanya sentimen agama, dan lemahnya birokrasi pemerintah. Sedangkan Faktor pemicu adalah; adanya ambisi kekuasaan elit lokal, adanya perebutan wilayah dan sumberdaya alam di Kao-Malifut, adanya sentimen etnis dan persaingan kolektif, pengaruh konflik SARA di Ambon, adanya pengungsi, dan beredarnya dokumen Sosol Berdarah. Disamping itu juga terdapat konflik elit politik pusat maupun elit politik local. Karena itu, pemberlakuan Keppres nomor 88/2000, minimal dapat menekan tiga hal pokok; pertama, menghentikan pembunuhan dan pengrusakan secara fisik (termasuk pelanggaran HAM), kedua, menghentikan rusaknya pos-pos ekonomi masyarakat dan ketiga, memacu terciptanya konsensus. Sementara dari sisi politik, realitas dan dampak pemberlakuan darurat sipil juga menimbulkan banyak persoalan, antara lain; munculnya konflik Gubernur selaku Penguasa Darurat Sipil Daerah (PDSD) dengan Majelis Ulama Indonesia, Media Massa, satgas Polri PDSD dan ketidakpercayaan terhadap pejabat sipil, konflik dengan anggota DPRD dan Intervensi pada suksesi gubernur, juga dukungan pengamalan dan politik PDSD kepada anggota PPK sehingga dianggap mengintervensi proses politik, pembentukan struktur satgas dan pemanfatan dana darurat sipil yang tidak jelas, dan pemanfatan satgas TM penguasa darurat sipil untuk pemulangan pengungsi, yang terkesan barns dan tidak professional. Kondisi ini menyebabkan terpasungnya nilai-nilai demokrasi dan semakin bertambahnya pelanggaran HAM di Maluku Utara, sekaligus sangat mempengaruhi arah kebijakan politik baik kebijakan politik lokal maupun nasional, hal ini sangat terasa ketika berlangsungnya pemilihan gubernur, ekses dari kebijakan itu adalah gagalnya pelantikan Abdul Gafur dan terpilihnya Thaib Armain sebagai gubernur definitive pertama. Ekses lain adalah dipecatnya beberapa anggota DPRD dari fraksi masingmasing, karena dianggap membangkang dari keputusan partai dan di duga mendukung kebijakan Penguasa Darurat Sipil. Daftar Pustaka : 77 buku dan artikel, 5 buah tesis, 5 jurnal, 11 media massa, 16 buah website, 4 buah Keppres, 16 nara sumber dan 8 peserta FGD; 84 halaman lampiran.
Local Political Dynamics and Civil Emergency Implementation in North Maluku of 1999-2003Emerging situation considered to harm integrity of North Maluku caused by horizontal conflicts and political conflicts, then it required Presidential Decree number 88/2000 concerning Civil Emergency in North Maluku. The implementation of this civil emergency highly affected the local political dynamics. Used theories are conflicts, consensus, military influence, the role of the state and human rights theories. And used approach is qualitative one a study case in nature, data collection techniques in form are in-depth interview,, observation, documentation study, and Focus Group Discussion (FGD). Finding results indicate that the core problem of emerging horizontal conflicts in North Maluku caused by two factors namely causal factor, and trigger factor. Including causal factor among them; there were repressive and resistant against New Order government policies, lower education and economy of people, weak social cohesion resulted in people's disharmony in North Maluku, there were religious sentiments, weak government bureaucracy. While the trigger factors are; power ambitions of local elite, area and human resources acquisition in Kao-Malifut, ethnical sentiment and collective competition, the influence of tribal, religious, racial and inter-group conflicts (SARA) in Ambon, refugees, emulation of bloody Sosol document. In addition, there were elite political conflicts of central and local government. Therefore the implementation of Presidential Decree Number 88/2000, minimum can stress three main points: first, stopped the killings and damages physically (including human rights violation), second, stopped the destroy of economic posts of the community and the third, encouraging the consensus. While from the political aspect, reality and impact of civil emergency implementation also raised many problems, among them; arising conflict of Governor as the Local Civil Emergency Administrator (PDSD) with Indonesian Ulemas Council, Mass Media, duty enforcer, Police, PDSD to PPK so they were considered to intervene policial process, duty enforcers establishment and unclear civil emergency fund allocation, and deployment of Indonesian Army of civil emergency administrator to return the refugees impressed as inefficient and unprofessional. These conditions put democracy values in the stock and increasing human rights violation in North Maluku, at the same time highly influenced political policies direction both local political and national policies, it was felt when governor election took place, excess from these policies was the failed inauguration of Abdul Gafur and the relection of Thaib Armain as the first definitive governor. Other excess was the dismissal of some Regional Representative members as they were considered to reject the parties decisions and allegedly supported policies of Civil Emergency Administrator. Bibliography : 77 books and articles, 5 thesis, 5 journals, 11 mass media, 15 websites; 4 Presidential Decree, 16 speakers and 8 FGDs; 84 appendix.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2004
T13360
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>