Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris sebagai salah satu Profesi Penunjang Pasar Modal memiliki peranan dan tanggung jawab yang penting terkait dengan tugasnya dalam membuat akta otentik di bidang pasar modal. Atas dasar tugas dan peranannya tersebut Notaris harus mendalami seluk beluk dan ketentuan peraturan yang ada dalam pasar modal karena setiap aksi korporasi yang dilakukan emiten memiliki persyaratan dan ketentuan yang berbeda-beda tergantung kepada peraturan yang mengaturnya sehingga notaris harus memastikan agar pembuatan akta tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada umumnya dan peraturan pasar modal pada khususnya. Peranan Notaris disini adalah juga ikut mengarahkan dan memberikan penyuluhan hukum kepada Emiten, sepanjang mengenai pembuatan akta, agar akta nya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada. Peranan notaris tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kedudukan notaris yang harus memiliki sikap independen, adil dan tidak memihak kepada pihak manapun. Dengan berpegang teguh kepada peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kode etik notaris serta standar profesi notaris yang ada, maka notaris secara nyata telah menjaga kepentingan pemegang saham minoritas yang ada dalam suatu perseroan terbuka yang mana kepentingan mereka seringkali terlanggar.Dalam penelitian ini terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PT. XYZ Tbk selaku emiten ketika melakukan Penawaran Umum Terbatas III yang didahului dengan Aksi Korporasi berupa Reverse Stock dan Penambahan seri saham baru yaitu seri B, sehingga pemegang saham minoritas merasa perlu untuk menyatakan protes serta keberatan mereka secara tertulis kepada pihak yang berkepentingan seperi Bapepam-LK, Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, serta profesi penunjang pasar modal termasuk juga Notaris. Hal ini ternyata berkaitan erat dengan tidak adanya peraturan yang secara khusus dan mendalam mengatur mengenai prosedur pelaksanaan Reverse Stock Split sehingga PT. XYZ Tbk diduga melanggar ketertiban umum yang berlaku di Pasar Modal. Notaris dalam kasus ini harus memiliki sikap analitis yang tajam serta keseksamaan dalam melihat suatu Aksi Korporasi yang dilakukan oleh suatu Emiten serta memperdalam pengetahuan mengenai Pasar Modal.

---

Notary as a profession that supports a Capital Market has a role and important responsibilities related to his/her job in making authentic act of the capital market. On that basis of its roles and duties, notary must explore the rules and regulations that exist in the capital markets since any corporate actions issuers have different terms and conditions vary depending on the regulations that govern it, so that the notary must ensure that the deed in accordance with the regulations legislation in general and capital markets in particular rules. Thus, notary has role of codirecting and providing legal counseling to the Issuer, during the making of the deed, so that his deeds do not conflict with existing provisions. This role of notary relates with the position of a notary who must have an independent attitude, fair and impartial to any party. By sticking to the rules in the capital market, code of ethics and standards of professional notary, a notary has saved the interests of minority shareholders in a company where their interests are often violated.

This research shows a violation practice performed by PT. XYZ Tbk as the issuer of Right Issue III, preceded by a Reverse Stock Corporate Actions and the addition of a new series of shares of series B, so that minority shareholders feel the need to protest and express their objections in writing to the interested parties such: Bapepam-LK, the Minister of Justice and Human Rights, as well as supporting professionals including Notary capital markets. Apparently, this is closely related to the lack of legislation that specifically regulates the procedure and in-depth implementation of the Reverse Stock Split and PT. XYZ Tbk allegedly violating public order prevailing in the Capital Market. Consequently a notary must have a keen analytical attitude and thoroughness in seeing a Corporate Actions performed by an Issuer and deepens knowledge about Capital Markets."

"Dalam pasar modal Indonesia saat ini dikenal dengan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai salah satu produk investasi pasar modal. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah mekanisme penerbitan Dana Investasi Real Estat menurut peraturan perundang-undangan Indonesia, permasalahan perpajakan terhadap Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan peran, tugas dan tanggung jawab Notaris dalam rangka Proses Penerapan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Penerbitan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia sebagai usaha menciptakan produk investasi baru yang selaras dengan perkembangan pasar modal internasional, kondisi pasar modal nasional serta kebutuhan investor. Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagai alternatif investasi yang kompetitif dan bermanfaat sebagai salah satu pendorong pertumbuhan industri properti di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai hambatan diantaranya hambatan mengenai perpajakan. Dalam pelaksanaan penerbitan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diperlukan peran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal yang berperan dalam pembuatan akta pendirian Special Purpose Company (SPC) yang didirikan untuk kepentingan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Investasi Kolektif, akta terkait dengan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Unit Penyerta (RUPUP) Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dan akta Likuidasi atau pembubaran Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

---

In the Indonesia Capital Market, Collective Investment Contract Real Estate Investment is currently known as one of capital market investment products. The problems discussed in this topic is the initial public offering mechanism of Real Estate Investment according to the Indonesia regulation, tax issues in Real Estate Investment, and the role, duties and responsibilities of a notary in order to Process the application of the Real Estate Investment. The purpose of this research is to answer the problems that will be discussed in this thesis. The research methods that was adapted for this thesis is the juridical normative approach with literature study characteristic. The issuance of Collective Investment Contract Real Estate Investment in Indonesia as an effort to create new investment products that are in harmony with the development of international capital markets, the national capital market conditions as well as the needs of investors. Collective Investment Contract Real Estate Investment as an alternative to a competitive and rewarding investment as one of the drivers of growth in the property industry in Indonesia. However, in practice there are still numerous obstacles including barriers regarding taxation. In the implementation of Collective Investment Contract Real Estate Investment required Notary's role as a capital market supporting professionals who were involved in the making of the deed of establishment of the Special Purpose Company (SPC), established for the benefit of Collective Investment Contract Real Estate Investment, deed relating to the implementation of the general meeting of the holders of Collective Investment Contract Real Estate Investment and deed of the liquidation or dissolution of the Collective Investment Contract Real Estate Investment."

"Skripsi ini bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai aspek-aspek yang terkait dengan leveraged buyout, baik mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas perusahaan target leveraged buyout, penerbitan obligasi dalam rangka leveraged buyout, maupun junk bond yang sangat terkait dengan pelaksanaan leveraged buyout. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data-data sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan dan buku-buku. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai macam-macam perlindungan hukum yang diperoleh pemegang saham minoritas dan bahwa penerbitan obligasi oleh perusahaan objek leveraged buyout tidak tergolong sebagai penawaran umum.

---

The purpose of this mini-thesis is to enrich knowledge related to some aspects of leveraged buyout, such as the protection for minority shareholders of leveraged buyout target company, bond issuing in leveraged buyout framework, and also about junk bond that really related to leveraged buyout. Research method has been used for the mini-thesis is normative juridical by using secondary data, such as legislations and books. Based on the research, could be concluded some legal protections for minority shareholders and that the bond issuing by leveraged buyout object is not classified as public offering."

"Skripsi ini membahas mengenai rencana privatisasi yang akan dilakukan pemerintah terhadap PT. Semen Baturaja (Persero) melalui metode Initial Public Offering (IPO). Sebuah perusahaan yang akan go public tentu saja harus melewati beberapa tahap yang harus dipenuhi sebagai persyaratan untuk melakukan IPO dan dalam hal ini BUMN sebagai perusahaan milik negara wajib melewati prosedur go public yang lebih panjang dibandingkan perusahaan biasa. Skripsi ini akan membahas mengenai prosedur privatisasi yang harus dilewati oleh PT. Semen Baturaja (Persero) untuk melakukan IPO, kendala – kendala yang dihadapi, serta analisis mengenai keefektifan metode IPO dalam meningkatkan kinerja PT. Semen Baturaja (Persero).

---

The focus of this final paper is the Goverment plan to privatize PT. Semen Baturaja using Initial Public Offering as the method. Companies which are willing to go public have to fulfil some certain conditions and regulations and in this matter PT. Semen Baturaja (Persero) as a State-Owned Enterprise (SOE) shall fulfill some regulations and procedures which are more complicated. This final paper will discuss about the procedures of privatization in Indonesia, the obstacles that may occur from the privatization plan and also the analysis of the effectiveness of IPO method to increase capital gain and performance of the SOE itself."

"Pokok permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana fasilitas marjin diberikan melalui perjanjian antara perusahaan efek dengan nasabahnya, kewenangan Bapepam-LK menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian marjin, dan bagaimana Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian marjin antara Ronny Susanto dan PT. Mandiri Sekuritas. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa perjanjian marjin antara Ronny Susanto dan PT Mandiri Sekuritas melanggar Peraturan Bapepam-LK No. V.D.6 Tahun 1997, adanya kekeliruan Bapepam-LK dalam menerapkan kewenangannya dengan tidak menjatuhkan sanksi kepada PT. Mandiri Sekuritas, dan Putusan BAPMI yang lebih mengutamakan keadilan dan kepatutan ketimbang hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

---

The main issue discussed in this paper is how the margin facility provided through an agreement between the securities company and its customer, Bapepam-LK authorization to settle disputes arising from the margin agreement, and how the Indonesian Capital Market Arbitration Board (BAPMI) settle the disputes arising from the margin agreement between Ronny Susanto and PT. Mandiri Sekuritas. The method used is a normative juridical research. The results found that the margin agreement between Ronny Susanto and PT Mandiri Sekuritas has violated Bapepam-LK Rule No. V.D.6 Year 1997, there is a negligence by Bapepam-LK in applying its authority by not give any sanction to PT. Mandiri Sekuritas, and a vonnis of BAPMI who prefers fairness and propriety rather than the existing law, in resolving the dispute."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskripstif dan prespektif analisis. Bapepam-LK merupakan lembaga tertinggi yang memiliki peran untuk mengawasi, membina dan mengatur segala kegiatan dalam Pasar Modal, serta melindungi kepentingan investor dan masyarakat. Sehubungan dengan itu, Bapepam merupakan pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap Manajer Investasi. Dalam kasus PT. Eurocapital Peregrine Securities dan PT. Pertamina Dana Ventura, Bapepam tidak mau mengajukan permohonan pernyataan pailit, dimana kepentingan PT. Pertamina Dana Ventura sebagai investor tidak terlindungi.

---

This mini thesis is a legal research with normative, juridical approach that is descriptive and analytical perspective. Bapepam-LK is the highest legal institution that adopts the role of supervising, fostering, and regulating the entire activities inside the capital market, including protecting the interests of the investor and citizens. In correlation to it’s role, Bapepam-LK correspondingly appeal petition on declaration of bankruptcy against Fund Manager. In the case of PT. Eurocapital Peregrine Securities and PT. Pertamina Dana Ventura, Bapepam-LK refuses to appeal a petition on declaration of bankruptcy, which results in PT. Pertamina Dana Ventura’s interset as investor uncovered."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi serta prosedur reverse merger dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai salah satu skema dari backdoor listing yang belum diatur dalam hukum Indonesia. Reverse merger, dalam hal ini, telah menjadi sebuah upaya hukum alternatif bagi perusahaan yang ingin go public tanpa melakukan penawaran umum perdana yang dinilai cukup memakan waktu dan biaya bagi perusahaan-perusahaan. Reverse merger, sebagai suatu upaya restrukturisasi, dinilai lebih memberikan banyak keuntungan dibandingkan penawaran umum perdana karena dapat dilaksanakan tidak hanya dalam kondisi perekonomian normal, tetapi juga dalam kondisi krisis perekonomian. Praktik reverse merger, meski belum diatur di Indonesia, telah terjadi dalam studi merger penulisan ini, yaitu antara merger PT Island Concepts Indonesia Tbk. dan PT Gama Wahyu Abadi.

---

This thesis discusses about the strategy and procedure of reverse merger under Indonesian regulations as a scheme of backdoor listing that has not been regulated under Indonesian Law. Reverse merger, in this case, is an alternative way for companies that are willing to go public without conducting an initial public offering (IPO), which is considered time-consuming and expensive by companies.

Reverse merger, as one way of restructuring, gives more advantages compared to initial public offering as it can be conducted not only in normal economic conditions, but also in time of economic crisis. The practice of reverse merger, although not yet been regulated, has happened in this thesis’ merger study, which is the merger between PT Island Concepts Indonesia Tbk. and PT Gama Wahyu Abadi."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai kewenangan Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) terhadap pencabutan izin usaha Manajer Investasi. Dalam melaksanakan pekerjaannya, Manajer Investasi diawasi oleh Bapepam. Bapepam merupakan lembaga dengan otoritas tertinggi di pasar modal yang melakukan pengawasan dan pembinaan atas pasar modal. Bapepam melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajer Investasi melalui instrumen undang-undang untuk memberikan batasan-batasan wewenang dan tanggung jawabnya, larangan¬larangan, dan teknis pada aktivitas pengelolaan dana yang dihimpun dari para investornya. Berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal seharusnya menjadi tonggak penting bagi terjadinya penegakan hukum dalam seluruh kegiatan di pasar modal, sehingga tercipta kepastian hukum bagi para pelaku pasar modal. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa PT Eurocapital Peregrine Securities dapat dimintai tanggung jawab hukum atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya karena Eurocapital tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik sebagai Manajer Investasi.

---

This mini thesis is the legal research with a normative juridical approach method that is descriptive and perspective analytical. In this mini thesis, a writer discussed about Authority of the Capital Market Supervisory Board and the Financial Institutions Supervisory Board (Bapepam) of the Fund Managers Business License Revocation. In conducting its work, the Fund Managers is supervised by the Capital Market Supervisory Board. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) is the institution with the highest authority in the supervision of capital markets and development of capital markets. The Capital Market Supervisory Board (Bapepam) to monitor the implementation of the Fund Manager through the instrument of legislation to give the limits of authority and responsibilities, restrictions, and technical management in the funds raised from their investors. By the issuance of Law Number 8 Year 1995 concerning Capital market should be an important development of the rule of law in all the activities in the capital markets, in order to create legal certainty for the capital market. In this mini thesis concludes that PT Eurocapital Peregrine Securities may be held liable for any loss as a result of his actions, because Eurocapital does not properly fulfill its obligations as Fund Manager."