Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai status dan kedudukan debitor yang sudah memperoleh akta perdamaian melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga terhadap dilaporkannya debitor atas dugaan tindak pidana penipuan sebagaimana termuat dalam ketentuan yang ditentukan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan sangkaan sudah menipu salah seorang kreditor untuk mengeluarkan sejumlah uang sebagai investasi. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus dengan menelaah putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. serta laporan dugaan tindak pidana penipuan Nomor LP-B/21/RES1.11/2021/RESKRIM/SPKT dengan menggunakan data sekunder disertai tipologi penelitian silogisme. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Hasil penelitian mengungkapkan bahwa ditetapkannya debitor menjadi tersangka merupakan suatu kesalahan penerapan hukum, karena diantara mereka yaitu debitor dan kreditor sudah terdapat suatu perjanjian baru yang memuat ketentuan mengenai utang piutang diantara mereka sehingga terjalin suatu hubungan hukum yang baru juga mengenai utang piutang serta kedudukan hukum yang baru, dan oleh karenanya tidak ada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana penipuan, dan oleh karena tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana maka ditetapkannya debitor sebagai tersangka tidaklah tepat untuk dilakukan. Selain itu dengan adanya akta perdamaian yang merupakan perjanjian maka hal tersebut merupakan kompetensi hukum perdata bukan merupakan kompetensi hukum pidana.

---

This thesis discusses the status and position of debtors who have obtained a deed of peace through the Debt Payment Obligation Postponement process in the Commercial Court against the reporting of debtors for alleged criminal acts of fraud as contained in the provisions specified in Article 378 of the Criminal Code with the suspicion of having deceived one of the creditors to spend some money as an investment. To answer these problems, this research uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach by examining decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst. as well as a report on the alleged crime of fraud Number LP-B/21/RES1.11/2021/RESKRIM/SPKT using secondary data with a syllogism research typology. In this study it was found that the results of the study revealed that the determination of the debtor as a suspect was a misapplication of the law, because between them, namely the debtor and the creditor, there was a new agreement containing provisions regarding the debt and credit between them so that a new legal relationship was established regarding debt and credit as well as a new legal position, and therefore there was no fulfillment of the elements of the crime of fraud, and because the elements of the crime were not fulfilled, the determination of the debtor as a suspect was not appropriate. In addition, with the existence of a deed of peace which is an agreement, it is the competence of civil law, not the competence of criminal law."

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim Pengadilan Niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditor dan debitor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian dari utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut. Permasalahan dalam tesis ini adalah Penggugat yang membuat gugatan wanprestasi terhadap pemberi fasilitas Kredit Pemilikan Rumah karena sertifikat rumahnya yang tidak kunjung diberikan setelah lunasnya pembayaran Kredit Pemilikan Rumah tersebut. Akan tetapi, gugatan tersebut tidak diterima karena telah adanya putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang telah berakhir dengan perjanjian perdamaian (homologasi). Untuk menjawab permasalahan dalam tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Alasan majelis hakim memutuskan tidak menerima gugatan tersebut dikarenakan telah adanya putusan perjanjian perdamaian (homologasi) Nomor 118/Pdt.Sus/PKPU/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. Berdasarkan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, rencana perdamaian (homologasi) yang telah berkekuatan hukum tetap telah menggantikan perjanjian yang lama.

---

Suspension of Paymentt is a period given by law through a decision of the Commercial Court judge during which time the creditors and debtors are given the opportunity to deliberate on ways of paying their debts by providing a plan to pay all or part of their debts, including if necessary to restructuring the debt. The problem in this thesis is that the Plaintiff made a default suit against the provider of the Home Ownership Credit facility because the house certificate was not issued after the payment of the Mortgage was paid. However, the lawsuit was not accepted because there was a decision on Postponement of Debt Payment Obligations which ended in a peace agreement (homologation). To answer the problems in this thesis using normative legal research and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. For data collection, it is done by using library research. The reason the panel of judges decided not to accept the lawsuit was due to the decision of the peace agreement (homologation) Number 118 / Pdt.Sus / PKPU / 2018 / PN.Niaga.Jkt.Pst. Based on Article 288 of Law Number 37 Year 2004, the peace plan (homologation) which has legal force has replaced the old agreement."

"Perjanjian Homologasi merupakan pengesahan Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga yang berisi tentang jangka waktu pembayaran. Hal tersebut terdapat pada PKPU, Apabila pihak Debitor tidak dapat memenuhi isi dari Perjanjian Perdamaian yang sudah di Homologasi, maka pihak Kreditor dapat mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian. Sifat Perjanjian Homologasi mengikat semua Kreditor si Debitor. Pada dasarnya perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari peristiwa tersebut timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pada peraturannya di Indonesia perjanjian perdamaian penyelesaiannya dapat dengan 2 cara yaitu apakah perjanjian perdamaian itu telah selesai atau tidak. Selesai atau tidaknya suatu perjanjian perdamaian dapat dilihat dari pemenuhan kewajiban oleh debitur dari perjanjian perdamaian tersebut, apabila debitur lalai karena tidak dapat memenui perjanjain perdamaian tersebut, perjanjian perdamaian tersebut dapat dibatalkan. PKPU merupakan sebuah cara yang digunakan oleh Debitor maupun Kreditor dalam hal Debitor atau Kreditor menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang- utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian antara Debitor dan Kreditor supaya tidak perlu dipailitkan. Pada kasus ini PT. Multi Structure telah melewati proses PKPU, Perjanjian Perdamaian, Pembatalan Perjanjian Perdamaian, Kasasi, Hingga Peninjauan Kembali pada proses pengadilan. Kasus dari PT. Multi Structure ini yang akan dikaji oleh penulis mengenai putusan- putusan tersebut dan akibat dari pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dilewat oleh PT. Multi Structure. Metode penulisan yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penulisan primer, sekunder, dan tersier.

---

Legalizing Peace Agreement by Commercial Court which contains the time period of payment, and that is include in the Suspension of Payment's Homologation Agreement. If Debtor can't fulfil contents of Peace Agreement which had been homologated, the Creditors can sue Cancellation of Agreement. The characteristic of Homologation Agreement is binding Debtor's Creditors. Basically agreement is an act between one or more party which one or more party are binding one to another. According to Indonesian regulations, a peace agreement can be resolved in 2 ways, namely whether the peace agreement has been completed or not. The completion or failure of a peace agreement can be seen from the fulfilment of obligations by the debtor of the peace agreement, if the debtor is negligent because he cannot fulfil the peace agreement, the peace agreement can be cancelled. Suspension of Payment is a way used by the Debtor or the Creditors in the case of judging the Debtors or Creditors feels that Debtor can't pay his debt, or insolvency in the time given to them by the agreement, which has passed the deadline, with the intention of fulfilling Peace Agreement between the Debtor and Creditors, so there is no need for Debtor to go Bankrupt. In this case PT. Multi Structure has gone through the Suspension of Payment process, Peace Agreement, Cancellation of Peace Agreement, Cassation, Up to Judicial Review in court proceedings. Case from PT. This Multi Structure will be studied by the author regarding these decisions and the consequences of the cancellation of the peace agreement that has been passed by PT. Multi Structure. The writing methods that will be used in writing this thesis are primary, secondary, and tertiary writing methods."

"Separasi vertikal merupakan salah satu langkah yang dapat diambil untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dalam sektor perkeretaapian. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara yuridis terkait implementasi separasi vertikal layanan perkeretaapian di Indonesia dan Inggris, serta mengevaluasi apa yang dapat diambil dari kasus perkeretaapian di Inggris untuk diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa di Inggris, separasi vertikal sudah diterapkan secara institusional untuk menciptakan kompetisi dalam sektor perkeretaapian. Sementara itu, di Indonesia, meskipun telah meninggalkan kompetisi monopoli tunggal melalui UU 23 Tahun 2007, persaingan masih belum optimal. Masih banyak hal yang perlu diperkenalkan terutama pemisahan vertikal sebagai prekursor dari kompetisi, derajat kompetisi, dan peran swasta. Oleh karena itu, untuk mengetahui dan belajar dari kasus perkeretaapian di Inggris, penelitian ini menyarankan agar Indonesia dapat memperhatikan apa yang dapat diambil dari kasus tersebut untuk dijadikan implementasi di Indonesia. penelitian ini juga membahas Indonesia meningkatkan kompetisi dan mengakomodirnya melalui mekanisme tender, penunjukan langsung, dan penugasan, sementara Inggris memiliki badan regulator kereta api yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk mengatur kompetisi yang sehat diantara perusahaan operator kereta api. Kedua negara juga memiliki perbedaan dalam pengaturan terkait dengan peran swasta dalam sektor perkeretaapian, dengan Indonesia masih belum optimal dalam mengakomodir peran swasta, sedangkan Inggris telah memberikan peran aktif kepada swasta.

---

Vertical separation is one step that can be taken to create healthy competition in the railway sector. This research aims to review the legal aspects of the implementation of vertical separation of railway services in Indonesia and United Kingdom, and to evaluate what can be taken from the railway case in United Kingdom to be applied in Indonesia. This research found that in United Kingdom, vertical separation has been institutionally applied to create competition in the railway sector. Meanwhile, in Indonesia, although it has left a single monopoly competition through Law No. 23 of 2007, competition is still not optimal. There are still many things that need to be introduced, especially vertical separation as a precursor to competition, the degree of competition, and the role of the private sector. Therefore, to learn from the railway case in United Kingdom, this research suggests that Indonesia can pay attention to what can be taken from the case for implementation in Indonesia. This research also discusses how Indonesia can increase competition and accommodate it through tendering mechanisms, direct appointments, and assignments, while United Kingdom has a railway regulatory body that is an extension of the government to regulate healthy competition among railway operators. Both countries also have differences in regulations regarding the role of the private sector in the railway sector, with Indonesia still not optimal in accommodating private sector participation, while United Kingdom has given an active role to the private sector."

"ABSTRAKBerkembangnya transaksi jual beli satuan rumah susun dengan hanya dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) di bawah tangan antara pengembang dan pembeli menimbulkan pertanyaan mengenai kekuatan hukum dari PPJB itu sendiri sebagai dasar kepemilikan dari pembeli dikarenakan Akta Jual Beli serta Hak Milik Satuan Rumah Susun yang seharusnya menjadi hak pembeli tidak kunjung diraih. Hal ini lebih beresiko apabila pihak pengembang di kemudian hari mengalami kepailitan. Metode penelitian dalam tesis ini yaitu yuridis normatif, tipologi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian dengan menggunakan metode ini menunjukkan bahwa jual beli satuan rumah susun/ apartemen dengan mendasarkan pada PPJB yang telah dibayar lunas dan unit apartemen sudah diserahterimakan dengan mendasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum sebatas untuk bangunannya saja, sedangkan terhadap tanahnya menurut UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria beserta aturan pelaksanaanya adalah tidak sah karena peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan adanya Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang dan adanya bukti pendaftaran pada kantor pertanahan. Pada proses kepailitan yang dialami pengembang, kedudukan hukum pembeli merupakan pihak yang mana berhak atas suatu prestasi dari pengembang yang belum dipenuhi sehingga hal itu dikategorikan sebagai hutang sehingga pembeli dapat dimasukkan sebagai kreditur konkuren.

---

ABSTRACTThe development of the sale and purchase transaction of the apartment unit by only making the Sales and Purchase Agreement (PPJB) under the hand between the developer and the buyer raises the question of the legal power of the PPJB itself as the basis of ownership of the buyer due to the Deed of Sale and Purchase as well as the Properties of the Apartment Units that should being a buyer's right does not go away. It is more risky if the developer party in the future experience bankruptcy. The research method in this thesis is normative juridical, research typology used is analytical descriptive, using secondary data, consist of primary, secondary, and tertiary legal material. The result of this research by using this method indicates that the sale and purchase of apartment / apartment units based on PPJB which has been paid in full and the apartment unit has been handed over based on Civil Code is legal and has limited legal force for the building only, the land according to Law no. 5 of 1960 on Basic Regulations of Agrarian Principles and their implementation rules is not valid as the transfer of land rights must be proven by the Deed of Sale and Purchase (AJB) made by the Authorized Authority Deed Official (PPAT) and the evidence of registration at the land office . In the process of bankruptcy experienced by the developer, the buyer's legal position is the party which is entitled to an achievement of the developer that has not been met so that it is categorized as a debt so that the buyer can be included as a concurrent creditor."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaturan hukum pada industri program komputer diIndonesia. Pembelanjaan negara terhadap pembayaran lisensi program komputeroleh pemerintah memakan anggaran yang cukup besar. Pengaturan hukum yangberkaitan dengan program komputer sebelum dan setelah Reformasi telah adabeberapa UU yang terkait; UU Hak Cipta, UU ITE, UU Perindustrian dan UULarangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat. Namun adanyakebijakan tersebut tidak membuat industri program komputer berkembang secarasignifikan. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan industri produk dan jasaprogram komputer untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing denganmembuat kebijakan guna meningkatkan menumbuhkembangkan industri programkomputer di Indonesia serta mempersiapkan memasuki Masyarakat EkonomiASEAN (MEA) pada akhir 2015 mendatang. Dari uraian latar belakang Tesis iniditarik permasalahan bagaimanakah ketentuan hukum Pasal 12 ayat (1) huruf adalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikanperlindungan terhadap pengembang aplikasi perangkat lunak program komputerdan bagaimanakah aturan dan kebijakan sesuai Pasal 16 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dapat mendorong tumbuhnyaindustri kreatif produk dan jasa program komputer. Dari hasil penelitianditemukan bahwa berbagai perangkat peraturan belum dapat memfasilitasi kaidahkepastian, keberpihakan, keadilan, dan pertanggungjawaban hukum, khususnyaterhadap produk perangkat lunak. Pengaturan yang terkait industri seperti standarpengembangan program komputer, rencana jangka menengah dan jangka panjangpengembangan program komputer, pengaturan terkait dengan sistem promosiyang efektif, serta sistem insentif yang menarik. Diperlukan Peraturan Pemerintahpelaksana UU Perindustrian agar bisa mengakomodir hal sebelumnya sehinggadiharapkan akan dapat menumbuhkembangkan industri program komputer diIndonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the legal regulation on computer program industrialindustry in Indonesia. State expenditure on payment of a license by a computerprogram takes a government big enough budget. Legal arrangements relating tocomputer programs before and after the Reformation there has been some relatedlaws; Copyright Law, UU ITE, Industry Act and Prohibition of MonopolisticPractices Act and Unfair Competition. However, this policy does not makecomputer programs industry expanded significantly. The Indonesian governmentmust prepare the industrial products and services of a computer program toincrease the capabilities and competitiveness by making industry to developpolicies to improve computer programs in Indonesia and preparing to enter theASEAN Economic Community (AEC) by the end of 2015. From the descriptionof the background of this thesis concerns how law drawn Article 12 paragraph (1)letter a in Act No. 19 of 2002 on Copyright provides protection against softwareapplication developers and computer program how the rules and policies inaccordance with Article 16 and Article 49 of Law No. 3 In 2014 on Industry toencourage the growth of creative industries products and services of computerprograms. From the results of the study found that the various sets of rules havenot been able to facilitate the rule of certainty, partiality, justice, and legalaccountability, particularly to software products. Related settings such as industrystandard computer program development, medium-term plans and long-termdevelopment of computer programs, system settings associated with effectivepromotion, and incentive systems of interest. Necessary Government Regulationof Industry Act implementing in order to accommodate it before so hopefully willbe able to develop a computer program industry in Indonesia."

"[Perseroan Terbatas adalah salah satu subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain dapat dimohonkan pailit oleh minimal 2 (dua) atau lebih kreditornya, debitor juga dapat memohonkan pailit untuk dirinya sendiri. Direksi Mandala Airlines mengundurkan diri dari jabatannya sesaaat setelah mengajukan permohonan pailit atas perseroannya, sehingga terjadi kekosongan jabatan Direksi pada saat proses kepailitan. Pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum Direksi PT. Mandala Airlines yang mengundurkan diri dari jabatannya sesaat setelah mengajukan voluntary of petition of self bankruptcy atas perseroannya dan bagaimanakah akibat hukum terhadap tindakan Direksi tersebut. Untuk menjawab permasalahan itu, penelitian dilakukan secara normatif, dengan sifat penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengolahan data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab Direksi PT. Mandala Airlines terhadap tindakan atas nama perseroan berupa voluntary petition of self bankruptcy adalah terbatas. Namun tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas apabila Direksi tersebut tidak melaksanakan tugas pengurusannya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik untuk kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan.;Limited Liability Company is one of the subjects which can be declared bankrupt as regulated in Law Number 37 of 2004. Besides can be petitioned for bankruptcy by at least 2 (two) or more creditors, debtor can also petitioned their own bankruptcy. Mandala Airlines’ Director resigned from his position shortly after he filed for the company bankruptcy. In connection with that, subject matters in this thesis are how does the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director who is resigned shortly after filed a voluntary petition of self bankruptcy and how the legal consequences of his action. This is a normative research, the characteristic of this research is explanatorist. The data used is secondary data. Data processing is done qualitively and conclusions made by deductive pattern. Result of this research are the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director is limited liability. However, this responsibility can be unlimited if the Director does not carry out his tasks with full responsibility and with the good faith for the benefit of the company., Limited Liability Company is one of the subjects which can be declared bankrupt as regulated in Law Number 37 of 2004. Besides can be petitioned for bankruptcy by at least 2 (two) or more creditors, debtor can also petitioned their own bankruptcy. Mandala Airlines’ Director resigned from his position shortly after he filed for the company bankruptcy. In connection with that, subject matters in this thesis are how does the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director who is resigned shortly after filed a voluntary petition of self bankruptcy and how the legal consequences of his action. This is a normative research, the characteristic of this research is explanatorist. The data used is secondary data. Data processing is done qualitively and conclusions made by deductive pattern. Result of this research are the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director is limited liability. However, this responsibility can be unlimited if the Director does not carry out his tasks with full responsibility and with the good faith for the benefit of the company.]"

"Tesis ini membahas mengenai prosedur penyelesaian peralihan harta pailit yang dijual di bawah tangan dan kewenangan Notaris dalam membuat akta peralihan harta pailit yang dijual di bawah tangan diiringi analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 158 K/Pdt.Sus/2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskiptif. Hasil penelitian menyarankan agar prosedur penyelesaian peralihan harta pailit yang dijual di bawah tangan diatur secara jelas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Notaris dalam menjalankan jabatannya harus teliti dan hati-hati dalam membuat akta terhadap kliennya khususnya mengenai peralihan harta pailit yang dijual di bawah tangan.

---

The main focus of this thesis is the completion procedure of sale under the hands of bankruptcy assets and notary authority in making the deed concerning the sale under the hands of bankruptcy assets, with study on Indonesian Supreme Court Decision Number 158 K/Pdt.Sus/2011. This research is qualitative with prescriptive design.

The researcher suggests that the completion procedure of sale under the hands of bankruptcy assets should be clearly regulated in implementing regulation of Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment; Notary in performing position should be thoroughly and carefully in making a Deed against the client especially concerning the sale under the hands of bankruptcy assets."

"[Tesis ini menganalisa mengenai penyelesaian sengketa wanprestrasi dalam perjanjian pemberian jaminan fidusia pada PT. Astra Sedaya Finance dan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima jaminan fidusia. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai lemahnya perlindungan bagi kreditur, yang memberikan kekuasaan atas barang jaminan atas dasar kepercayaan kepada debitur. Konstruksi jaminan fidusia merupakan jalan keluar bagi dunia usaha untuk mendapatkan fasilitas fidusia dengan tetap memanfaatkan barang jaminannya sebagai perangkat usaha, namun di sisi lain, dengan masih menguasai jaminan itu masyarakat umum menganggap bahwa benda jaminan tersebut adalah milik debitur. Hasil penelitian menyarankan perlunyaDepartemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, untuk melakukan penyuluhan hukum pada lembaga-lembaga pembiayaan, menyangkut perjanjian fidusia dan pihak perusahaan pembiayaan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU No. 42 Tahun 1999 secara penuh.;The focus of this thesis is to analyze the dispute settlement provision in the breach fiduciary agreement on PT. Astra Sedaya Finance and legal protection against fiduciary receiver creditors. The main issues that would be discussed are in regards about the lackof protection for creditors, which gives power over the collateral on the basis of trust to the debtor. Fiduciary Construction is a way out for businesses to obtain the fiduciary facilities while harnessing the guarantee as a business device, but on the other hand, with still controls the objects, they thinks that the object of the guarantee is the property of the debtor. Results of the study suggest the need for the Ministry of Justice andHuman Rights of the Republic of Indonesia, to conduct legal counseling on financinginstitutions, regarding the fiduciary agreement and the financing company to fully applythe provisions contained in Law No. 42 of 1999., The focus of this thesis is to analyze the dispute settlement provision in the breachfiduciary agreement on PT. Astra Sedaya Finance and legal protection against fiduciaryreceiver creditors. The main issues that would be discussed are in regards about the lackof protection for creditors, which gives power over the collateral on the basis of trust tothe debtor. Fiduciary Construction is a way out for businesses to obtain the fiduciaryfacilities while harnessing the guarantee as a business device, but on the other hand,with still controls the objects, they thinks that the object of the guarantee is the propertyof the debtor. Results of the study suggest the need for the Ministry of Justice andHuman Rights of the Republic of Indonesia, to conduct legal counseling on financinginstitutions, regarding the fiduciary agreement and the financing company to fully applythe provisions contained in Law No. 42 of 1999.]"

"Tesis ini membahas Mengenai Sistem Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik yang dibentuk berdasarkan Surat Edaran Ditjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik sebagai pengganti sistem pendaftaran jaminan fidusia manual. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Terdapat beberapa perbedaan dalam prosedur, syarat, tempat pendaftaran, proses perubahan dan proses penghapusan pendaftaran jaminan fidusia apabila ditinjau dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menimbulkan ketidakpastian hukum. Keabsahan dari sertifikat jaminan fidusia bentuk elektronik yang dapat telah diakui oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia namun perlu perbaikan agar kekuatan pembuktian terhadap dokumen elektronik menjadi nirsangkal.

---

This thesis discusses Concerning Fiduciary Registration System in Electronic established under Circular No. DG AHU AHU-06.OT.03.01 in 2013 on the Application of Registration Administration System Fiduciary Electronic lieu fiduciary guarantee registration system manually. The method used in this research is a normative juridical research, using secondary data. There are some differences in the procedures, conditions, place of registration, the process of change and the removal process fiduciary guarantee registration when viewed in Law No. 42 of 1999 on Fiduciary who create legal uncertainty. The validity of the certificate fiduciary electronic form that can be recognized by the laws and regulations in Indonesia but needs improvement so that the strength of evidence to be non-repudiation of electronic documents."