Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dengan terjadinya pergeseran nilai rumah sakit menjadi unit sosio-ekonomi serta makin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan berkualitas, maka pengelolaan rumah sakit termasuk rumah sakit pemerintah harus lebih mengutamakan mutu pelayanan, efisiensi, tarif yang bersaing, strategi pemasaran yang tepat sesuai dengan tuntutan pasar tanpa meninggalkan fungsi sosialnya. RSVP Persahabatan sebagai salah satu rumah sakit pemerintah melalui unit-unit layanan yang ada harus dapat menjawab tuntutan tersebut, hal ini juga berkaitan dengan rencana perubahan RSUP Persahabatan menjadi salah satu Badan Usaha berbentuk Perusahaan Jawatan. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik, merupakan salah satu unit penunjang yang memberikan kontribusi pendapatan terbesar bila dibandingkan unit penunjang lain. Namun demikian pemanfaatan Laboratorium Patologi Klinik terutama dalam tiga tahun terakhir, ternyata belum optimal bila dihubungkan dengan utilisasi alat yang masih rendah, khususnya untuk analisa urin dan kimia klinik. Kemudian bila dibandingkan dengan beberapa rumah sakit yang ada di wilayah Jakarta Timur, pemanfaatan Lab. Patologi Klinik oleh pasien RSVP Persahabatan juga masih rendah. Melihat rendahnya pemanfaatan ini perlu dilakukan upaya-upaya terobosan, yang langkah awalnya antara lain dengan mengetahui gambaran karakteristik dari pasien yang memanfaatkan Lab. Patologi Klinik, kebutuhan melakukan pemeriksaan, persepsi responden mengenai Laboratorium Patologi Klinik, serta faktor pendukung dalam pemanfaatan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang pengambilan datanya dilaksanakan melalui desain cross sectional. Besar sampel sebanyak 386, dengan menggunakan tabel Krejcie , dengan derajat kepercayaan 95 % . Metode analisis yang digunakan adalah analisis univariat, analisis bivariat dan analisis multivariat. Keluaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah diperolehnya gambaran mengenai faktor - faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan Lab, Patologi Klinik RSUP Persahabatan, tahun 2001. Dari hasil penelitian didapatkan data bahwa pemanfaatan Lab. Patologi Klinik terbesar pemanfaatan Lab. 1 - 3 kali kunjungan ( 52,3 % ), dimana 26,3 % merupakan kunjungan pertama yang belum dapat diprediksi sebagai pengunjung fanatik. Sedang usia dengan proporsi terbesar adalah kelompok usia produktif , namun dalam analisis bivariat ternyata pemanfaatannya rendah. Justru kelompok usia lebih dari 50 tahun yang pemanfaatannya tinggi. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk mencari variabel yang paling bermakna dalam pemanfaatan Lab. Patologi Klinik, diperoleh alasan yang menyebabkan seseorang memanfaatkan fasilitas pelayanan Lab. adalah dengan alasan pemeriksaan karena keluhan pertama kali. Dengan kondisi tersebut diusulkan upaya yang dapat dilakukan adalah dengan lebih meningkatkan unit layanan medical check up . Diusulkan juga untuk membentuk bagian pemasaran di RSUP Persahabatan.

---

Utilization Analysis of Installation of Clinical Pathology Laboratories at the Persahabatan Hospital , Jakarta , 2001. In line with shift in the role of hospital from a historic charity role into socioeconomic unit and increasing in public expectation of the quality of services of public hospital as well as private one demand the hospital management to increase the quality of services, become efficient, be competitive in tariff and adopt the right marketing strategy without neglecting its social role. The Persahabatan Hospital as one of the public hospital has to accommodate that demand through its unit of services. In connection with the changing of the Persahabatan Hospital status from public hospital into autonomous hospital require the hospital to be able to operate like private hospital in improving its efficiency and quality. Installation of the Clinical Pathology Laboratories is one of several supporting units available in the Persahabatan Hospital that giving the highest contribution for hospital revenue. However the utilization of this unit especially within the last three years is not yet optimally in connection with utilization of hospital equipment, especially in urine analysis and clinical chemical. In compare with the same unit in other hospitals in East Jakarta Region utilization of this unit by external customer is still low. Based on above phenomenon special effort has to be done by knowing the patient characteristic, their needs and perception and other supporting factor, The research on this Installation of the Clinical Pathology Laboratories is a quantitative research in which the data collecting is done by cross sectional surveying. The number of sample is 386 with Confidence Interval 95 %. The analysis methode used are univariate, bivariate and multivariate analysis to determine significancy From this research is expected the factors related to utilization of Installation of Clinical Pathology Laboratories could be found out. The research shows that the highest utilization of the unit is for 1 to 3 times of visit ( 52,3 % ) and significant factor among independent variables in this research is the reason for the first time sigh enquiry. By considering this analysis result, the increasing utilization of this Laboratories could be done by offering the medical check up package for productive age group and founding marketing unit at the Persahabatan Hospital."

"Dalam Undang-Undang Otonomi Daerah NO. 22 Tahun 1999, kesehatan menempati urutan kedua dan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten atau Kotamadya. Beberapa rumah sakit umum daerah saat ini sedang berupaya mempersiapkan diri menjadi unit swadana. Unit swadana adalah satuan kerja tertentu dari instansi pemerintah yang diberi wewenang untuk menggunakan penerimaan fungsionalnya secara langsung.Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan gambaran tentang tahapan perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan gambaran tentang perubahan yang dilaksanakan di rumah sakit tersebut sebagai unit swadana.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dimana data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan enam belas informan. Informan penelitian ini adalah orang-orang di RSUD Karawang yang berkepentingan dan mengetahui dengan baik perubahan RSUD Karawang menjadi unit swadana dan terlibat dalam proses transformasi rumah sakit tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menjadi unit swadana, upaya yang dilakukan oleh RSUD Karawang adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah sebagai stakeholder untuk mendapatkan dukungan, kemudian pengurusan proses administrasi sesuai Keputusan Presiden RI Nomor 38 Tahun 1991. Disamping itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah menjadi unit swadana, perubahan organisasi yang dilakukan oleh rumah sakit meliputi perubahan struktural yang terdiri dari perubahan visi, misi, dan strategi, perubahan struktur, perubahan sistem termasuk didalamnya adalah perubahan sistem insentif, sistem komunikasi, dan sistem pengambilan keputusan, serta perubahan kultural, berupa perubahan pola pikir atau nilai-nilai.Prinsip dasar yang dipakai dalam melakukan perubahan adalah keterbukaan, empowerment, enrichment, bertanggung jawab, peningkatan kesejahteraan karyawan, serta konsistensi terhadap misi dan visi.Perubahan status rumah sakit menjadi unit swadana merupakan suatu kesempatan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan perubahan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.

---

Study on Transformational Process of Karawang General Hospital as An Autonomous District Hospital.Based on law No.22/1999, health sector is located at the government's second priority which has to be accomplished at regency or municipality level. At present, several district general hospitals are eager to become an autonomous unit. Autonomous unit is a certain work unit of government institution which is given the authority to use its operational income directly.

The objective of this research was to gain complete description about Karawang District General Hospital's transformation process into an autonomous unit and the process of transformation that was performed by the hospital as an autonomous unit.

This research was a qualitative research, which was conducted by in depth interviewing to the sixteen informants from many levels of management.

All of them were the employees of Karawang General Hospital who were involved and had some information about the process of its transformation.

The result showed that Karawang District General Hospital have had made an approach to the district government as the stakeholder of the hospital and fulfilled the administrative requirements regarding to Presidential Decree No. 38/1991. The research also indicated that after becoming an autonomous unit, Karawang District General Hospital obtained organizational transformation that included structural and cultural transformation.

Structural transformation was the form of strategy, vision and mission transformation, structure and system transformation. System transformation itself consisted of incentive, communication and decision making system transformation. Cultural transformation incorporates the way of thinking and values. The transformation principles were transparency, empowerment, enrichment, responsibility, promotion of employee prosperity, and consistency in attempting the mission and vision.

Hospital transformation into an autonomous unit is an opportunity that should be used in obtaining transformation process so that the hospital can promote better quality of healthcare."

"ABSTRAKPengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik RSUPN Cipto Mangunkusumo merupakan salah satu sasaran pengendalian internal untuk meningkatkan penerimaan pendapatan rawat map laboratorium klinik.Dari data tahun 1992/1993 dan 1993/1994 diperoleh informasi bahwa pelaksanaan pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik di RSUPN Cipto Mangunkusumo masih kurang efektif dalam mencegah terjadinya kesalahan pada bukti transaksi pendapatan layanan rawat inap laboratorium klinik, piutang rumah sakit. Juga agaknya masih kurang dipahami dan dipatuhi prosedur pengendalian internal tentang pencatatan bukti layanan rawat inap laboratorium klinik yang telah ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit,Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan pengendalian internal sistem informasi akuntansi penerimaan pendapatan rawat inap laboratorium klinik Cipto Mangunkusumo dan upaya untuk mengefektifkan pelaksanaannya. Metodologi yang dipakai pada penelitian ini adalah metode telaah kasus,dengan pendekatan pemecahan masatah, jadi penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan melakukan pendamatan, telaah dokumen, wawancara mendalarn dan wawancara dengan menggunakan kuesioner.Dari hasil penelitian didapat data bahwa pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik, menurut sistem dan prosedurnya sudah ada tetapi masih terdapat beberapa kelemahan prosedur pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik. Kelemahan ini terutama adalah pada unsur-unsur pengendalian internal pemisahan tanggung jawab, prosedur otorisasi, prosedur pencatatan transaksi dan pembukuan. Disamping kelemahan tersebut, prosedur otorisasi masih kurang dipatuhi oleh dokter atau pelaksana pemberi layanan rawat inap laboratorium klinik.Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah prosedur pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik masih kurang memadai dalam melindungi rumah sakit dari resiko kerugian keuangan. Keandalan trasaksi, pembukuan dan prosedur pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik masih kurang dipatuhi. Hal ini dapat disebabkan karena belum berfungsinya Satuan Pengawasan Internal yang sudah dibentuk.Saran yang diajukan dalam mengefektifkan pengendalian sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik adalah dengan mengaktifkan Satuan Pengawasan Internal untuk memperbaiki kelemahan unsur-unsur pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik di RSUPN Cipto Mangunkusumo.Saran lain adalah dengan mengingatkan kembali tenaga staf medik dan perawatan akan pentingnya pengendalian internal sistem informasi akuntansi pendapatan rawat inap laboratorium klinik serta mempertegas kembali batasan tugas dan tanggung jawab dalam satuan pengendalian internal, prosedur otorisasi, prosedur transaksi dan pembukuan.

---

ABTRACT

The Internal Control of Accountancy Information System for In-patients of the Dr.Cipto Mangunkusumo Clinical Laboratory is one of the objectives of the Internal Control to increase Clinical Laboratory In-patients revenue.

In fact, it?s operational function are still not effective to prevent or minimize the mistake in the filing In-patient transaction documents, minimize hospital financial debts and following Hospital's directives and procedures for the Internal Control as a whole.

The purpose of this research is to find the design of the functional operational the Dr Cipto Mangunkusumo Hospital 's Internal Control of the Accountancy Information System for the clinical laboratory In-patients revenues, and to propose how the mechanisms should to function more effectively.

The methodology of this research is based on case-analysis using problem-solving approach. The data was collected using on spot observations, documents analysis, depth interviews and questionnaires.

The result show some important data concerning the operational functions of the Internal Control of the Accountancy Information System of the Clinical Laboratory In-patients revenues which are:

* The system and the procedures have been established and exist but the mechanisms are not functioning properly.

* No clear job description for staffs responsible for internal control, procedures authorization, procedures transaction documents, financial records (book-keeping ) procedures.

Also, the ignorance attitude of medical or nursing staff in the usefulness of the accountancy Information System is still dominant.

The conclusions of the research are :

* The operational procedures of the Dr.Cipto Mangunkusumo Hospital Clinical in-patients revenues of the Internal Control of the Accountancy Information System is still not adequate to safe-guard the financial risks, the accuracy of the transaction documents for the financial records.

* Though the internal control mechanism and directives are already exist, there are not functioning well.

The recommendations proposed:

* To function immediately and effectively the internal control unit in order to improve the weakness of the related sectors of the internal control of the accountancy information system of the Dr Cipto Mangunkusumo clinical laboratory to increase in-patients revenues.

* Reminding of informing again the medical and nursing staff the importance and the benefits of the internal control of the accountancy information system.

* Redefining the job description, responsibility in internal control unit, procedure

* Authorization, procedure transaction documents, financial records (book-keeping) procedures."

"ABSTRAKFaktor?faktor yang Meiipengaruhi Kesalahan Pencata tan dan Pelaporan Fada Petugas SP2TP Puskesmas di Kabupaten Dati II Banyumas, Jawa Tengah tahun 1989. 165 halaman - bagan, - tabel, 4 lampiran. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas sudah dilakukan di Seluruh Puskesmas di Indonesia sejak lama yakni sejak tahun 1981, hal ini berdasarkan pada Surat Keputusan Henteri RI No. 63/Menkes/SK/II/8I dan berlaku sejak bulan April 1981.Di Kabupaten Dati II Banyunas Sistem Pencatatan dan Pelaporan ini, juga sudah dilaksanakafl pada senua Puskesmas (34 E?uskesaias dan 27 Kecamatan) lengkap dengan tenaganya dan mekanisme pelaksanaannya. Namun selama pelaksanaannya masih saja ditemui kesalahan kesalahan dalam arti bahwa laporan yang diterima oleh petugas di tingkat Kabupaten (SP2TP Kabupaten) tidak sama dengan yang diterima oleh para Kepala Seksi Dinas Kesehatan, yang seharusnya adalah ama karena berasal dan sumber yang sama yaitu Puskesmas kecamatan.Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan apakah ada hubungan antara Peranan Kepala Puskesmas (Bimbingan dan Pengawasan), Peranan Petugas SP2TP itu sendiri, Koordinasi, Umpan Balik, Dana dan Sarana serta Kriteria pelaporan tersebut dengan Kesalahan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas.Penelitian ini nerupakan penelitian yang bersifat Diskriptif analisis dengan menggunakan Kuesioner. Dengan bantuan analisa statistik yakni uji Khi Kuadrat, uji Phi dan uji Fisher?s Exact Test dapat ditarik Kesimpulan bahwa dan beberapa Variabel dan Sub Variabel yang dipakai ada yang berhubungan bermakna dengan Kesalahan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas.Untuk Vaniabel Peranan Kepala Puskesmas secara Keseluruhan terbukti ada hubungan yang bermakna denganKesalahan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas dan ini bila dilihat sub-sub variabelnya, maka Sub variabel Pengecekan kembali oleh Kepala Puskesnas yang berhubungan secara bermakna dengan Kesalahan Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas. Sedang variabel dan sub variabel lainnya yang ada hubungannya dengan Kesalahan Pencatatan dan Pelaporan adalah sub Variabel Kemampuan Petugas untuk mengetahuì jenis formulir yang digunakan dalam Pencatatan dan pelaporan Puskesmas.Hail yang penting dan Penelitian ini adalah disusunnya Strategi Pemecahan Masalah Pencatatan dan pelaporan, perbaikan Pelaksanaan Koordinasi, umpan Balik dan Supervisi serta Pendidikan Tambahan. Dilakukan penelitian lanjutan yang mencakup sampel yang lebih besar untuk menghindari bias pada hipotesa yang tidak terbukti."

"Kebijakan komunikasi risiko yang tertuang dalam Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan menjadi topik yang perlu diperhatikan sebab Indonesia merupakan negara yang sering mengalami bencana alam dan sedang mengalami bencana non-alam yaitu Pandemi COVID-19. Ada perbedaan komunikasi risiko pada penanganan COVID-19 di daerah rawan bencana. Hal ini di sebabkan ada dua ancaman sekaligus di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan komunikasi risiko dalam penanganan dan pengendalian COVID-19 di daerah rawan bencana. Penelitian ini berupa penelitian kuantitatif dan kualitaif. Desain penelitian adalah Cross Sectional dengan jumlah sampel 451 responden di Wilayah Kabupaten Pandeglang dan menggunakan teknik random sampling. Metode pengumpulan data dengan kuesioner. Metode pengumpulan data yang kedua dengan cara wawancara mendalam. Wawancara mendalam dilakukan ke 4 informan yang berasal dari BPBD Wilayah Kabupaten Pandeglang dan Dinas Kesehatan Wilayah Kabupaten Pandeglang. Hasil analisis statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan masyarakat mengenai COVID-19 dengan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam, karena p sebesar 0,002 (p value < 0,05). Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan, namun perlu adanya pertimbangan perubahan dalam isi Pedoman Komunikasi Risiko untuk Penanggulangan Krisis Kesehatan dan memperhatikan ketersediaan anggaran khususnya anggaran program bencana alam.

---

The risk communication policy contained in the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management is a topic that needs attention because Indonesia is a country that often experiences natural disasters and is currently experiencing non-natural disasters, namely the COVID-19 pandemic. There are differences in risk communication in handling COVID-19 in disaster-prone areas. This is because there are two threats at once in the region. This study aims to analyze the implementation of risk communication policies in handling and controlling COVID-19 in disaster-prone areas. This research is in the form of quantitative and qualitative research. The research design is cross-sectional with a sample of 451 respondents in the Pandeglang Regency area and uses a random sampling technique. Methods of collecting data with a questionnaire. The second method of data collection is utilizing in-depth interviews. In-depth interviews were conducted with 4 informants from the Regional BPBD of Pandeglang Regency and the Regional Health Office of Pandeglang Regency. The statistical analysis results show a significant relationship between the level of public knowledge about COVID-19 and community preparedness in dealing with natural disasters because the p is 0.002 (p-value <0.05). The study results show success in implementing the policy. However, it is necessary to consider changes in the contents of the Risk Communication Guidelines for Health Crisis Management and pay attention to the availability of budgets, especially the budget for natural disaster programs."

"Tesis ini melakukan tinjauan terhadap Ketentuan AFAS (ASEAN Framework Agrrement On Service) Mode ke-4 dengan melihat gambaran kepada Kesiapan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP untuk menyiapkan mutu dan kualifikasi tenaga kesehatan yang ada di Indonesia, dengan menguraikan, mengidentifikasikan serta mengetahui upayaupaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah dalam menyiapkan Implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Indonesia Menghadapi Liberalisasi Jasa Dalam Kerangka AFAS dengan melakukan tinjauan terhadap MNP. Dari Hasil penelitian disimpulkan bahwa pelaksanaan Mode ke 4 dalam kerangka AFAS merupakan salah satu isu strategis, namun saat ini proses penyiapan kebijakan yang mengarah kesana belum berjalan optimal, karena kurangnya koordinasi antar pemangku kebijakan.

---

This thesis conducted a review of the provisions of AFAS mode 4 to perceive the readiness conception of health workers policy implementation in Indonesia at the contend of services liberalization, with looking for seeting up the quality and qualified health workers in Indonesia by describing, identifying and determine measures to be has been done by the government in setteing policy implementation Indonesia Health workers within the framework of service liberalization to AFAS with a review of MNP. The result of the study cocluded that the implementation of AFAS mode 4 is the one of the strategic issues, but the current policy preparation process that leads unoptimal, because of the lack of coordination among stakeholders."

"Analisis Proses Penyusunan Laporan Keuangan Badan LayananUmum. Studi Kasus RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Laporan Keuangan Badan Layanan Umum BLU merupakan hal yang amat pentingdan tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Kementerian induknya sebagaipertanggungjawaban dana publik dan juga memberikan keyakinan yang memadai reasonable assurance atas akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggarannegara. Tujuan penelitian ini untuk melihat proses penyusunan laporan keuangan diRSJPD Harapan Kita dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan nilaiaset sebesar Rp.971.630.323.566,- di tahun 2015. Hasil penelitian menunjukankompetensi sumber daya manusia SDM pada Bagian Perbendaharaan danMobilisasi Dana PMD dan Akuntansi memiliki latar belakang pendidikan sebanyak53,1 sarjana S1 ke atas dan didapati 37,5 pejabat struktural tidak memiliki latarbelakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. Kondisi ini terjadi karena prosespengangkatan pejabat struktural belum dilakukan secara terbuka, tetapi melalui badanpertimbangan jabatan dan kepangkatan baperjakat , pada akhirnya keputusanDirektur Utama yang menentukan. Namun demikian kendala ini dapat diatasi denganmemberikan pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Keuangandan Kementerian Kesehatan.Sistem pengendalian internal akuntansi terkait penyusunan laporan keuangan, belumadanya validitas pada transaksi pendapatan tunai, pada proses pengakuan pendapatanpiutang BPJS membutuhkan waktu 2-3 bulan dikarenakan proses verifikasi keuanganinternal kekurang petugas dan belum dibantu oleh aplikasi komputer. Sedangkanuntuk sistem pengendalian akuntansi pengeluaran penggunaan kartu pengawassebagai kartu kendali belum optimal, kartu pengawas harus diterbitkan setelah prosespengadaan selesai sehingga dapat memantau berita acara serah terima BAST untukmencegah keterlambatan proses pengesahan belanja. Perlunya membangun sisteminformasi akuntansi rumah sakit yang terintegrasi sehingga membantu komunikasiantar unit kerja dan mengontrol aliran dokumen, lebih lanjut menghasilkan laporankeuangan secara real time. Peran auditor internal lebih diharapkan berperan sebagaikatalisator dengan memberikan bimbingan dan ikut aktif dalam proses bisnis.

---

Analysis of Public Service Agency BLU Finacial StatementProcess Case Study in RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita The Financial Statement of the Public Service Agency BLU is very important andinseparable from the Financial Statements of its parent Ministry as accountable forpublic funds and also provides reasonable assurance on the accountability andtransparency of the use of the state budget. The purpose of this study is to see theprocess of preparing financial statements at RSJPD Harapan Kita by usingqualitative research methods. With the asset value of Rp.971.630.323.566, in theyear 2015. The results show the competence of human resources HR in the Treasuryand Mobilization Fund PMD and Accounting has educational background of 53.1 bachelor to Over and found 37.5 of structural officials have no economic oraccounting education background. This condition occurs because the process ofappointment of structural officials has not been done openly, but through the agencyof consideration of rank baperjakat , ultimately the decisions of the PresidentDirector determine. However, this obstacle can be overcome by providing educationand training held by the Ministry of Finance and the Ministry of Health.Accounting internal control system related to the preparation of financial statements,the absence of validity on cash income transactions, the recognition process BPJSreceivable income takes 2 3 months due to the internal financial verification processlack of officers and has not been assisted by computer applications. As for theaccounting control system, the use of supervisory card as the control card is notoptimal yet, the supervisory card must be issued after the procurement process iscompleted so that it can monitor the acceptance report BAST to prevent the delay ofthe approval budget. The need to build an integrated hospital accounting informationsystem that helps communicate between work units and control the flow of documents,further generating financial reports in real time. The role of internal auditors is moreexpected to act as a catalyst by providing guidance and actively participating inbusiness processes. "

"Rumah sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan masyarakat harus dapat menjaga mutu dan kualitas. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah melalui akreditasi. Akreditasi wajib dilakukan dan merupakan syarat ijin operasional sesuai aturan pemerintah. Rumah Sakit Prima Medika melakukan persiapan akreditasi KARS 2012 yang terdiri dari 4 sasaran pokok, namun penelitian ini pada dua sasaran yaitu sasaran keselamatan pasien dan Milenium Development Goals. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tahapan, masalah dan monitoring dalam proses persiapan akreditasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melibatkan partisipan sebanyak 7 orang yang terlibat dalam kelompok kerja akreditasi. Pengumpulan data dengan teknik wawancara mendalam dan penelusuran dokumen, dianalisis menggunakan content analysis. Hasil wawancara persiapan akreditasi dimulai komitmen dari seluruh jajaran rumah sakit, kelompok kerja akreditasi ditetapkan direktur, penyusunan dokumen sesuai elemen penilaian akreditasi, sosialisasi pada staf medis maupun non medis, implementasi sangat penting karena penilaian lebih terfokus pada pelaksanaan dilapangan, monitoring dan evaluasi dengan laporan monev, indikator mutu dan turun langsung ke lapangan. Kesimpulan tahapan persiapan yang penting adalah komitmen seluruh jajaran rumah sakit, melakukan pendekatan kepada dokter spesialis secara formal maupun informal, menambah pelatihan internal.

---

Hospitals in providing public health services should be able to maintain quality of services. One of the government's efforts to improve the quality of home services through accreditation, which is compulsory and required by government regulation. This study focus on two goals of Prima Medika Hospital in preparation of KARS 2012 accreditation: International Patient Safety Goals and Millennium Development Goals. The purpose of this study is to determine the stages, problems and monitoring in the preparation process of accreditation on the patient's safety goals and the Millennium Development Goals. This research uses qualitative method by involving 7 participants working group of accreditation. Data collected by in-depth interview technique and document tracing, then analyzed using content analysis. The results of the interviews show that the preparation phase begins with the commitment of all hospitals, the accreditation working group established by the director, the compilation of documents of the assessment elements according to the accreditation standards, program dissemination to medical and non-medical staff, then the implementation. The next stage are monitoring and evaluation, through monev report, quality indicator and field inspection. In conclusions, the very important stages in preparation process are: commitment from all level of hospital, approaches to the specialist doctors formally or informally, more internal training."

"Pelayanan keperawatan menjadi pusat perhatian di setiap rumah sakit karena pelayanan ini merupakan kegiatan pokok yang dapat menjadi tolok ukur penilaian pelayanan kesehatan khususnya pada ruang rawat inap. Pengukuran kinerja dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemberian asuhan keperawatan, mengurangi biaya, melindungi perawat dari kelalaian dalam melaksanakan tugas, serta melindungi pasien dari kelalaian pelayanan kesehatan. Pencapaian Indikator berdasarkan Rencana Kerja di RSUD Bali Mandara tahun 2021 dengan indikator kinerja program Persentase Pelayanan yang memenuhi Standar Prosedur Operasional ditargetkan mencapai 100% dan realisasinya tercapai 85,45%. Pada tahun 2021, target penyediaan gaji dan tunjangan tenaga kesehatan yang terbayar sebesar 90%, dan tercapai sebesar 87,07%. Tujuan Penelitian untuk mengetahui hubungan pemberian jasa pelayanan dan work engagement terhadap kinerja perawat ruang rawat inap. Penelitian ini menggunakan rancangan observasional dengan metode pendekatan cross sectional. Jumlah sampel yang terpilih sebanyak 241 orang. Analisis data menggunakan uji regresi logistik ganda. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan signifikan antara pemberian jasa pelayanan dan work engagement terhadap kinerja perawat. Variabel work engagement merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kinerja perawat ruang rawat inap di RSUD Bali Mandara.

---

Nursing services are the center of attention in every hospital because this service is a main activity that can be used as a benchmark for evaluating health services, especially in inpatient rooms. Performance measurement is carried out to improve the quality of providing nursing care, reduce costs, protect nurses from negligence in carrying out their duties, and protect patients from negligence in health services. Achievement of Indicators based on the Work Plan at Bali Mandara Hospital in 2021 with the performance indicator of the Percentage of Services program that meets Standard Operating Procedures is targeted to reach 100% and the realization reached 85.45%. In 2021, the target of providing salaries and benefits for health workers is 90%, and 87.07% is achieved. The research objective was to determine the relationship between service delivery and work engagement on the performance of inpatient nurses. This study used an observational design with a cross sectional. The number of samples selected was 241 people. Data analysis used multiple logistic regression test. The results showed that there was a significant relationship between service delivery and work engagement on nurse performance. Variable work engagement is the most dominant variable influencing the performance of inpatient nurses at Bali Mandara Hospital."

"Latar belakang: Semasa Pandemi COVID-19, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan RSKD Duren Sawit menjadi rumah sakit rujukan untuk merawat pasien COVID-19. Dan pada tahun 2022, RSKD Duren Sawit telah resmi mengadakan layanan kamar operasi. Akibat urgensi permintaan layanan kamar operasi yang lebih lengkap, penentuan tarif kamar operasi dilakukan dengan mengadaptasi tarif RSUD lain dan Peratuan Gubernur DKI Jakarta. Terdapat selisih biaya yang sangat besar antara tarif rumah sakit dan tarif klaim INA-CBGs, khususnya pada tindakan debridemen bedah yang dilakukan di kamar operasi. Salah satu faktor yang menyebabkan selisih biaya adalah belum ditetapkannya tarif tindakan debridemen berdasarkan komponen biaya satuan (unit cost). Tujuan: Mengetahui unit-cost debridemen di kamar operasi sesuai dengan biaya per-aktivitas. Metode: Desain penelitian ini adalah cohort retrospective. Aktivitas tindakan debridemen dikumpulkan melalui pengamatan langsung dan laporan operasi pasien. Kemudian melakukan perhitungan unit cost berdasarkan activity-based costing. Hasil: Unit cost tindakan debridemen dengan anastesi TIVA adalah Rp. 3.189.185, dengan anastesi spinal adalah Rp. 3.169.460, dan dengan anastesi blok perifer adalah Rp. 3.305.072. Kesimpulan: Hasil perhitungan unit cost lebih rendah dibandingkan tarif rumah sakit untuk tindakan debridemen leher dan mediastinitis. Namun untuk tindakan debridemen oleh bedah umum dan bedah mulut, unit cost lebih tinggi.

---

Background: During the COVID-19 Pandemic, The Government of DKI Jakarta established the Duren Sawit RSKD as a referral hospital to treat COVID-19 patients. And in 2022, RSKD Duren Sawit has officially held operating room services. Due to the urgency demand for more complete operating room services, the determination of operating room rates is carried out by adapting the other hospitals and The Governor Regulation of DKI Jakarta. There is a huge difference in costs between the hospital rates and the INA-CBGs claim rates, especially for surgical debridement performed in the operating room. One of the factors causing the difference is the undetermined cost for debridement based on the unit cost component. Objective: Knowing the unit-cost debridement in the operating room according to the cost per activity. Methods: The study design was a retrospective cohort. Debridement action activities were collected through direct observation and patient operation reports. Then perform unit cost calculations based on activity-based costing. Results: The unit cost of debridement with TIVA anesthesia is Rp. 3.189.185, with spinal anesthesia is Rp. 3.169.460, and with peripheral block anesthesia is Rp. 3.305.072. Conclusion: The unit cost calculation results are lower than hospital rates for neck debridement and mediastinitis. However, for debridement by general surgery and oral surgery, the unit cost is higher."