Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 302 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Phoa Pricilia Invinca Phoaniary
Abstrak :
Perjanjian Keagenan mengatur hak dan kewajiban antara agen dan principal sekaligus merupakan dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran yang tujuannya mengesahkan setiap perbuatan agen dan principal. Perjanjian Keagenan berisi kesepakatan para pihak, namun untuk perolehan Surat Tanda Pendaftaran membuat Perjanjian Keagenan menjadi diatur khusus dalam Peraturan Menteri Nomor 11/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Agen dan Distributor Barang dan/atau Jasa, apakah pengaturan pengaturan tersebut mengubah sifat dari perjanjian keagenan tersebut serta bagaimana tanggung jawab seorang Notaris yang me-waarmaking perjanjian keagenan yang seharusnya di legalisasi oleh Notaris. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan wawancara dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder guna menunjang penulisan karya ilmiah. Wawancara dilakukan terhadap Kasubdit Usaha Dagang Asing dan Keagenan Departemen Perdagangan Republik Indonesia yang mana Kasubdit lebih menyerahkan kepercayaan sepenuhnya kepada Notaris, sehingga dengan adanya tandatangan baik karena waarmaking ataupun legalisasi dari Notaris, Perjanjian Keagenan tersebut diterima dan dianggap memenuhi syarat untuk diberikan Surat Tanda Pendaftaran. ......Agency Agreement governing the rights and obligations between an agent and principal and the required documents to get a Certificate of Registration that purpose authorize any action agent and principal . Agency Agreement contains the agreement of the parties , but the acquisition of Certificate of Registration became Agency Agreement specifically regulated in the Ministerial Regulation No. 11 / M - DAG / PER / 3/2006 regarding Provisions and Procedure for Issuance of Certificate of Registration Agents and Distributors of Goods and / or Services , whether the settings to change the nature of the agency agreement and how the responsibility of a Notary who had waarmaking agency agreement which should be legalized by the Notary. This study uses the method of literature and interviews with collecting primary data and secondary data to support the writing of scientific papers. Interviews were conducted with Kasubdit Foreign Trade Enterprises and the Ministry of Trade Agency of the Republic of Indonesia which is handed Kasubdit fully trust the Notary, so with good marks because waarmaking or legalization of Notaries, the Agency Agreement is accepted and considered eligible for the acquisition of Certificate of Registration.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T43022
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Amelia Hezkasari Day
Abstrak :
Pada bagian pendahuluan (Bab I) saya menjelaskan sedikit mengenai latar belakang mengapa saya mengambil tokoh minor Jim, daripada Huck. sang narrator cerita selain karena tokoh Huck novel ini berulangkali saya menemukan bahwa Jim merupakan tujuan utama Mark Twain dalam menulis novel legendaris ini. Twain mencoba mengangkat kehidupan seorang negro yang merupakan wakil masyarakat tertindas di Amerika pada abad ke-18 hingga ke-19. Masyarakat kulit hitam ini juga yang kemudian juga merupakan pemicu meletusnya perang saudara utara-selatan di Amerika. Dalam analisis skripsi saya ini saya mencoba mengangkat tokoh Jim dan mengupas konsep kebebasan dirinya, melalui ungkapan Jim maupun pengamatan/perilaku Huck terhadap Jim. saya menyimpulkan bahwa jim lari dari majikannya serta hendak pergi ke Ohio State adalah untuk mendapatkan kebebasan bagi dirinya yang kemudian kebebasan bagi keluarganya. ia bersusah payah bertualang bersama Huck demi kebebasannya tersebut. Saya kemudian mencoba melihat buku sejarah Amerika yang menyinggung masalah kebebasan budak hitam. Ada beberapa hal yang memang sama dengan bentuk kebebasan serta usaha Jim untuk bebas tersebut. Yang membedakan sejarah dan novel adalah : bahwa sejarah hanya menganggap kebebasan budak hitam itu adalah satu impian yang harus diperjuangkan, sedang Twain memberikan satu moral lain tentang kebebasan. Jim memang berjuang untuk bebas, tapi ia juga menyerahkan kebebasannya kembali demi keselamatan Huck dan Tom Sawyer bocah kulit putih. Nilai inilah yang tidak terdapat dalam buku sejarah manapun. Dari perbandingan sejarah dan novel Twain saya merasa Twain memang menulis sau buku yang legendaries, karena ia menciptakan seorang tokoh kulit hitam yang lebih bermoral dibanding dengan masyarakat kulit putih yang menganggap diri mereka bermoral.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1994
S13695
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ires Amanda Putri
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai asas pemisahan horizontal dalam pemanfaatan ruang bawah tanah di Indonesia serta pengaruhnya terhadap hak pemilik permukaan tanah yang juga dilihat dari dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus sengketa yang berkaitan dengan hal ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah pemanfaatan ruang bawah tanah di Indonesia saat ini belum ada peraturan yang mengatur khusus dan sebagai akibat dari berlakunya asas pemisahan horizontal maka dimungkinkan adanya pembedaan kepemilikan antara permukaan tanah dengan ruang di bawah tanahnya, dengan tidak merugikan hak pemilik permukaan tanah karena apabila hal tersebut dilakukan maka akan termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum. ......This thesis discusses about the horizontal separation principle in the use of the space beneath The Earth’s Surface in Indonesia and its influence on the owner of the surface rights of the land, which is also seen from the consideration of the Supreme Court Decision relating to this. The method used is juridicial normative. The result of this research is by this time, the use of the beneath The Earth’s Surface in Indonesia has no specific regulations and as a result of the horizontal separation principle of makes it possible if the ownership between the surface of the land with space under the ground be divided, with no prejudice to the surface of the land owner’s right as if it made it will be included in the tort.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44794
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shafira Aurellia
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai adanya perbedaan ketentuan mengenai kedewasaan yang diatur oleh Undang-Undang. Perbedaan ini kemudian menimbulkan adanya perbedaan persepsi dalam menerapkan ketentuan mengenai batas usia dewasa yang mana yang harus dipakai oleh BPN dengan Pengadilan. Kedua instansi ini memiliki persepsi yang berbeda sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum ketika terjadi suatu permasalahan yang harus melibatkan keduanya seperti dalam pengajuan permohonan perwalian bagi anak yang belum dewasa dalam proses balik nama akta tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian adalah di Indonesia belum ada ketentuan yang pasti mengenai kedewasaan seorang subjek hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan hal ini sangat diperlukan mengingat di antara kedua instansi baik BPN maupun pengadilan tidak mau merubah pendirian mengenai batas usia mana yang menurut keduanya harus digunakan ketika seorang anak akan melakukan balik nama akta tanah. ......This thesis discusses about the difference in terms of the maturity that is governed by the Act. The difference is then raises the differences on ways to applying the provisions regarding adult age limit which should be worn by BPN with the Court. Both of these institutions have different perceptions that create legal uncertainty when there is a problem that must involve both like the guardianship petition for a minor child in the process of land deeds under the name. The research method used is normative. The results are in Indonesia there is no provision regarding the maturity of a certain law subject to legal actions and it is most needed because of the two agencies both BPN and the courts are not willing to change his stance on the age limit which should be used when a child will do the reverse land deed name.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44601
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sahetapy, Georgine Bianca Avella
Abstrak :
Suatu perjanjian melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang saling mengikat dirinya dalam perjanjian tersebut. Namun demikian, terdapat beberapa unsur yang dapat membebaskan para pihak (terutama debitur) dari kewajibannya, atau untuk memberikan ganti rugi. Unsur ini disebut juga dengan Keadaan Memaksa atau Force Majeure. Keadaan memaksa diatur dalam KUHPerdata Pasal 1244 dan Pasal 1245. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem komputer telah menjadi salah satu hal yang esensial dalam berbagai bidang, terutama di bidang finansial. Oleh sebab itu, perlu dipikirkan bagaimana jika kerusakan komputer terjadi dan kemudian didalilkan sebagai keadaan memaksa. Yang harus ditekankan dalam kerusakan komputer sebagai keadaan memaksa ini adalah bagaimana usaha-usaha maksimal yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap kerusakan komputer ini. ......An agreement creates liability and responsibility for those who bound themselves in the specific agreement. But there are some elements or situation that could freed the parties from the liability. This element also known as force majeure or unforseeable circumstances. In the Indonesian Civil Code, force majeure was stated in Article 1244 and Article 1245. As the modern world grows, every aspect in life has grown in need of computer system, not to mention a financial institute. Therefore, it should come into consideration when will computer breakdown could be specified as the cause of force majeure. The main focus on this subject is to review how an institute has done every precaution needed before they could claim the computer breakdown as a force majeure.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45489
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shahnezna Habib
Abstrak :
ABSTRAK
Sebagai badan hukum, yayasan dapat bertindak dan melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri dan dapat mengakibatkan kerugian kepada pihak lain atau melakukan perbuatan melawan hukum. Di dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengaturan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yayasan, pengaturan mengenai pemberhentian Pengurus yayasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dan penilaian pertimbangan pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam No. 116/Pdt.G/2013/PN.BTM. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif untuk menelaah permasalahan berdasarkan asas-asas hukum di dalam hukum positif. Kasus yang dibahas dalam skripsi ini memperlihatkan pertanggungjawaban hukum yayasan atas tindakan pemberhentian Pengurus yayasan yang akan dikaitan dengan pemenuhan unsur di dalam perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata.
ABSTRACT
As a legal entity, a foundation can act and perform legal acts in his own name and may result in losses to the other party or committed an unlawful act. This thesis will discuss about the regulations regarding the tort conducted by the foundation, the regulation concerning the foundation’s board dismissal based on the regulations, and assessment of the Batam District Court Decision No. 116 / Pdt.G / 2013 / PN.BTM. The method used in this thesis is the juridical-normative to examine the issue based on the principles of law. Case discussed in this thesis shows the foundation’s legal liability for the actions of the Board dismissal associated with the fulfillment of the elements in tort under Article 1365 of the Civil Code.
2014
S59981
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Irjayanti Mardin
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai perbandingan perlindungan debitur antara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank Konvensional X dan KPR Syariah (KPR Syariah) dengan Akad Murabahah Bank Syariah Y. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah perbedaan, kelebihan dan kekurangan, serta bentuk perlindungan debitur KPR Bank Konvensional X dan KPR Syariah Bank Syariah Y. Bentuk penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Yuridis-Normatif yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis serta didukung dengan hasil wawancara. KPR Syariah Bank Syariah Y dan KPR Bank Konvensional X memiliki beberapa perbedaan; salah satunya adalah sistem bunga dan keuntungan. KPR dan Pembiayaan KPR Syariah ditawarkan kepada debitur dengan bentuk perjanjian baku yang tentunya sedikit banyak telah memberatkan posisi debitur. Keberadaan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) diharapkan dapat melindungi konsumen dengan berusaha menyeimbangkan kedudukan bank dan debitur dalam perjanjian baku tersebut. ......This thesis discusses the comparation of debtor protection between House Ownership Credit (KPR) Bank Konvensional X and Murabahah Financing (KPR Syariah) Bank Syariah Y. The principal problem in this thesis are the differences, advantages and disadvantages, and debtor protection of KPR Bank Konvensional X and KPR Syariah Bank Syariah Y. Form of this research is Juridical-Normative research that emphasizes the use of legal norms in writing and supported by the results of the interview. KPR Bank Konvensional X and KPR Syariah Bank Syariah Y have some differences; one of them is interest system and margin. KPR and KPR Syariah are offered to debtor with a standard contract which centainly more or less has incriminated debtor position. Existence of Law Number 8 of 1999 Concerning Debtor Protection is expected to be able to protect debtor with trying to equalize bank position and debtor position in that standard contract.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
S410
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Ridho Cipta
Abstrak :
Citizen Lawsuit atau Gugatan Warga Negara memiliki arti Citizen Lawsuit atau Actio Popularis, gugatan warga Negara kepada penyelenggara Negara yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya untuk menyelenggarakan Negara sesuai dengan hukum yang berlaku. yakni umum yang memuat pengertian, gagasan pokok, karakteristik serta unsur-unsur. Citizen Lawsuit mempunyai keterikatan dengan bidang hukum perdata khususunya perikatan yakni perbuatan melawan hukum (PMH) dari aspek yang dilannggap, dan hubungannya dengan penguasa sedikit mempunyai ikatan dengan hukum administrasi mengenai hal perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang melanggar. Keberadaan doktrin Citizen Lawsuit di Indonesia berawal dari penemuan hukum (rechtsvinding). Pengakuan terhadap Citizen Lawsuit ini ada melalui pendapat para ahli hukum yang dalam hal ini adalah hakim sehingga diangkat sebagai sumber hukum formiil, mengingat peraturan tertulis belum ada. Dalam doktrin Citizen Lawsuit belum diatur secara khusus dan eksplisit konsep ini dimulai dengan adanya gugatan mengenai Imigran Indonesia yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia ke Kalimantan Timur Indonesia. Skripsi ini mengangkat kasus antara Warga Negara dan Pemerintah tentang sengeketa adanya perbuatan melawan hukum oleh PT. PLN (Persero) sebagai tergugat serta David. M.L. Tobing dan Agus Soetopo sebagai Penggugat dalam menggugat haknya sebagai warga negara yang telah dilanggar oleh negara dengan adanya tindakan pemadaman listrik bergilir secara sepihak. Hal lainnya ialah mencermati kemungkinan-kemungkinan dari penerapan konsep Citizen Lawsuit ini dalam praktek peradilan di Indonesia yang pengaturannya melihat pada peraturan-peraturan perundang-undang yang ada dengan mengsinergiskan terhadap konsep dan doktrin Citizen Lawsuit.
Citizen Citizen Lawsuit or Class Action Lawsuit has a meaning or actio popularis Citizen, a citizen suit to the organizers state that does not run its legal obligation to hold the State in accordance with applicable law. namely general load sense, central idea, the characteristics and elements. Citizen Lawsuit have some attachment to the field of civil law in particular engagements which tort (PMH), and its relationship with the authorities have little legal ties to the administration of this unlawful act by the authorities. The existence of the doctrine of Citizen Lawsuit in Indonesia started from legal discovery (rechtsvinding). Citizen Lawsuit recognition of this there is through the opinions of legal experts in this case is the judge so appointed as a source of formal law, given that there are no written rules. In Citizen Lawsuit doctrine has not been specifically and explicitly set this concept began with a lawsuit regarding the Indonesian imigrants who were deported by the Government of Malaysia to East Kalimantan, Indonesia. This thesis is lifting cases between citizens and government about the dispute over the existence of an unlawful act by PT. PLN (Persero) as a defendant and David. M.L. Tobing and Agus Soetopo as plaintiffs in suing their rights as citizens who have been violated by the state by the act of rotating power cuts unilaterally. The other thing is to examine the possibilities of applying the concept of Citizen Lawsuit in practice the judiciary in Indonesia which settings look at the rules and regulations of existing laws to synergize to the concepts and doctrine Citizen Lawsuit.
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S218
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Dwi Ayunda Sahar
Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai hak kreditur melakukan eksekusi gadai saham secara tertutup berdasarkan perjanjian kredit sindikasi dan peraturan perundang-undangan terkait. Terdapat multitafsir mengenai pelaksanaan eksekusi gadai saham dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdata. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pihak khususnya kreditur ketika akan mengeksekusi saham-saham. Oleh karena itu, perlu ditelaah lebih lanjut mengenai maksud dari pasal-pasal tersebut. Penelitian ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan preskriptif analitis. Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa kreditur sebagai cessionaris memiliki hak melakukan private selling gadai saham berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan asas kebebasan berkontrak meskipun Buku II KUHPerdata menganut sistem tertutup.
This thesis discusses the rights of creditors to execute a pledge of shares covered by the syndicated loan agreements and related legislation. There are multiple interpratations of the pledge execution in Art.1155 and Art.1156 Indonesia Civil Code. These leads to legal uncertainty for the parties, especially credotors. Therefore, it needs to be explored further about those articles and its application to the cases. This research is a law with a normative juridical approach is descriptive and prescriptive analysis. The results in this thesis concludes that the creditor has the right to conduct private cessionaris selling of pledge of shares under the agreement made with the principle of freedom of contract even though Civil Code Book II adopted a closed system.
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S278
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
cover
Edu Vitra Zuardi
Abstrak :
Kontrak jasa konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban.Skripsi ini membahas mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak jasa konstruksi dan fungsi dari asas proporsionalitas dalam membuat suatu kontrak jasa konstruksi. Penyusunan kontrak Jasa Konstruksi mengacu pada ketentuan hukum perikatan yang berdasarkan asas proporsional, yang dimuat dalam buku ketiga Kitab Undang¬undang Hukum Perdata. Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang fair. Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausul - klausul kontrak yang disepakati para pihak.
Contract construction services as a guideline for the parties in executing a construction project. Agreement govern the legal relationship between the parties that contains the rights and obligation.This Thesis discusses the application of the principle of proportionality in the contract of construction services and functions of the principle of proportionality in making a contract of construction services. Preparation of Construction Services contract refers to the legal provisions of the engagement is based on the principle of proportional, which is loaded in the third book of the Book of Civil Law. Formation of commercial contracts based on the exchange of rights and obligations of the parties in proportion to produce a fair contract. For that proportionality of the exchange of rights and obligations can be seen from the substance of the clauses of the contract agreed between the parties.
Depok: Universitas Indonesia, 2011
S298
UI - Skripsi Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>