Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perbankan adalah lembaga yang berfungsi memobilisasi dana masyarakat yaitu dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman. Dalam memberikan pinjaman tersebut, bank mempunyai resiko dalam hal debitur cidera janji, yang mengakibatkan debitur tidak dapat mengembalikan pinjaman sebagaimana mestinya. Untuk menghindari risiko tersebut, biasanya bank meminta jaminan dari debitur untuk adanya kepastian pelunasan hutang dari fasilitas yang diberikan kepada debitur. Jaminan ini dapat berupa jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Umumnya bank lebih menyukai bentuk jaminan kebendaan, hal ini dikarenakan dengan jaminan kebendaan bank memiliki barang yang digunakan sebagai jaminan. Seiring dengan pesatnya lalu lintas perekenomian, piutang sering timbul dalam hubungan hukum di bidang harta kekayaan. Hak tagih atas piutang atau piutang dagang (account receivables) dapat dibebankan dengan jaminan gadai, jaminan cessie dan bahkan dengan jaminan fidusia. Apakah dengan jaminan fidusia, penerbitan notice dari kreditur merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan bagaimana akibat hukumnya dengan atau tanpa diterbitkannya notice oleh kreditur. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif, dengan menganalisis bahan pustaka bidang hukum dan perundang-undangan serta untuk mendukung penelitian dilakukan juga wawancara dengan informan yaitu notaris dan praktisi hukum. Dari hasil penelitian ini penulis berpendapat bahwa pemberian jaminan fidusia atas piutang adalah merupakan perkembangan lebih lanjut dari adanya cessie sebagai jaminan. Dengan didaftarkannya akta jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia akan memberikan kedudukan lebih utama pada kreditur sebagai penerima fidusia. Penerbitan notice memang tidak diatur secara jelas dalam undang-undang jaminan fidusia. Notice dapat saja diberikan oleh bank sebagai penerima fidusia atau debitur sebagai pemberi fidusia, akan tetapi penulis berkesimpulan bahwa dengan diterbitkannya notice oleh pemberi fidusia akan memberikan kedudukan lebib kuat bagi bank sebagai penerima fidusia, apalagi bila tagihan yang menjadi objek jaminan fidusia adalah merupakan tagihan utama dari debitur sebagai pemberi fidusia, penerbitan notice dari pemberi fidusia sebaiknya dilakukan.

Abstrak :
Hak Tanggungan sebagai lembaga jaminan dalam pemberian kredit merupakan suatu hal yang sangat diminati oleh kreditur khususnya lembaga keuangan bank. Hak Tanggungan merupakan sarana untuk melindungi dana kreditur jika debitur cidera janji dimana terdapat beberapa cara penyelesaian terhadap kredit macet. Dalam pelaksanaan penyelesaian eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan yang dijadikan agunan kredit yang diberikan bank merupakan hal yang menarik untuk dikaji karena dalam prakteknya banyak terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak ada dalam teori. Untuk itu, penulis akan meneliti apakah keberadaan Hak Tanggungan dapat memberikan perlindungan terhadap kredit yang diberikan bank dan bagaimana perlindungan terhadap kreditur yang objek jaminan Hak Tanggungannya dijadikan objek sengketa dalam perkara utang piutang dengan pihak ketiga dalam putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 2293/K/Pdt/1993. Metode penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan studi dokumen, yaitu berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga dapat diketahui bahwa keberadaan lembaga Hak Tanggungan dalam pemberian kredit yang diberikan bank terhadap kasus yang diteliti memberikan perlindungan kepada bank, yaitu adanya kepastian bank memiliki kedudukan yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya dan memilik hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri bila debitur cidera janji melalui cara-cara yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Tanggungan tersebut.

Abstrak :
Penyehatan perbankan yang sudah hampir mendekati titik akhir dan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang positif, telah membawa perbankan Indonesia untuk mulai menikmati hasilnya. Akan tetapi, perilaku yang kurang bertanggung jawab dari pemilik dan pengurus bank telah merusak kemajuan dibidang ekonomi khususnya industri perbankan dimana kemudian harus dilanjutkan dengan mencabut izin usaha PT. Bank Dagang Bali. Pencabutan izin usaha bank merupakan salah satu wujud fungsi dari Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan perbankan guna memelihara sistem perbankan yang sehat. Dalam penelitian ini, penulis meneliti apakah pengaturan pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, dan apa akibat hukum dari Keputusan MA RI Nomor 473K/TUN/2005 bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait, kesimpulan yang didapat adalah pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/6/KEP-GBI/2004 tertanggal 8 April 2004 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dimana pencabutan izin usaha dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan dengan menempatkan PT. Bank Dagang Bali dalam pengawasan intensif kemudian pengawasan khusus tidak berhasil menyelamatkan bank tersebut, Berta Keputusan MA RI telah memberikan ketidakpastian hukum bagi tiap pihak yang terkait, dalam hal ini Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali dan Tim Likuidasi. Saran yang penulis ajukan adalah mengefektifkan pengawasan terhadap bank dan membatasi kepemilikan saham oleh satu pihak. ...... The banking recovery has been undergone in Indonesia is about to reach the final point, while the recent positive economic development also brings opportunities to the Indonesian banks to enjoy the impacts. Nevertheless, several irresponsible attitudes committed by both the owner and the administrators of the banks has hampered the advance on this economic realm, particularly the banking industry, which eventually brought consequence in the form of cancellation of business permit of one of such a bank, in this case, PT. Bank Dagang Bali. This cancellation is one of the manifestations of Bank Indonesia's function to build and supervise the Indonesian banking condition, in order to ensure the "healthiness" of the banking in the country. In this research, the writer scrutinizes whether the act of cancellation conducted by Bank Indonesia has been in accordance to the applicable law in Indonesia, and to identify the the legal impacts of the Republic of Indonesia's Supreme Court Decision No. 473KITUN/2005 for the concerned parties. This research utilizes the juridist-normative method, in which it refers to the legal norms consisted in the law involved in the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali. Meanwhile, the data utilized is secondary ones, taking form in literature materials, supported with in-depth interviews conducted with the resource persons, from which a conclusion was drawn, that is, the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali through the Decision of Governor of Bank Indonesia No. 616IKEP-GBI12004 dated at April 8th 2004 has been in accordance with the applicable law, where the decision to the cancellation was taken after other rescuing efforts conducted by putting the bank in an intensive supervision was of no use in making the bank's condition better, and after considering that the Republic of Indonesia Supreme Court's Decision has brought about a legal uncertainty towards respective involved parties, which in this case refers to the Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali, and the Liquidation Team. The recommendation the writer would like to suggest is to enhance the effectiveness to a bank and to limit the share ownership on merely one single party.

Abstrak :
Banyaknya pertumbuhan bank-bank syariah hampir di seluruh dunia merupakan akibat dari berkembangnya konsep perekonomian islam dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan syariah. Di Indonesia sendiri eksistensi bank syariah semakin pesat dengan diundangkannya Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah ini sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat secara kredit atau istilah perbankan syariah disebut juga dengan pembiayaan. Salah satu bentuk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah adalah pembiayaan take over dengan menggunakan prinsip syariah. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian normatif, dengan tipe penelitian deskriptif analistis, dan jenis data yang digunakan data sekunder. Sebelum masuk dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkan tinjauan tentang Bank Syariah, hawalah, al-qardh, murabahah, dan pembiayaan take over. Kemudian penelitian ini akan menunjukkan pembiayaan take over pada bank syariah dan menjelaskan bagaimana Penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi pada pembiayaan take over ini. Penelitian dilakukan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 3066/PDT.G/2009/PA.BDG mengenai pembiayaan take over pada Bank MSI dan penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Bandung.

---

The growing number of Sharia banks all over the world as a result of the development of the concepts of Islamic economy and the increasing demand of Sharia banking services. In Indonesia, the existence of Sharia banks is rapidly growth along with the enactment of Law No. 10 of 1998 concerning banking which refine Law No. 7 of 1992. In conducting its business, Sharia banks is like the conventional banks, which as a financial intermediary performing activities to raise funds from the public and distribute it back to the community in the form of loan or in the term of banking industry called financing. One of financing form offered by Sharia banks is financing the takeover according to Islamic principles. In this Thesis in writer adopt a juridical normative and descriptive analist method or research and relies on secondary data sources. It starts with an overview of the Sharia Bank, hawalah, al-qardh, murabahah, and takeover financing. This research will explain form of take over financing of Sharia banks and how the dispute resolution in the event of default on the financing of this takeover. Research conducted on the decision by judge religion number 3066/pdt.g/2009/PA.Bdg regarding the takeover financing at the MSI bank and dispute resolution in Islamic Court Bandung.

Abstrak :
[Tesis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pada PT Bank X dan Y. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 membatalkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur tentang Pilihan sengketa antara nasabah dan pihak bank. Pengujian Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU Perbankan Syariah ini diajukan oleh seorang nasabah Bank Muamalat bernama Dudun Achmad. Pemohon sendiri mengalami kredit macet di Bank Muamalat Cabang Bogor melalui akad pembiayaan sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris No. 34 tertanggal 9 Juli 2009. Tesis ini membahas mengenai pilihan forum (choice of forum) dalam hal terjadi sengketa dibidang perbankan syariah sebelum adannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 serta implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa perbankan syariah pada PT Bank X dan Y. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data primer, sekunder dan tersier. Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 ayat (2). Adapun pilihan forum dalam hal terjadi sengketa dibidang perbankan syariah sebelum adannya Putusan Mahmakah Konstitusi dilakukan melalui arbitrase oleh BAMUI yang kemudian berganti nama menjadi basyarnas dan pada tahun 2006 ada dispute settlement option (pilihan penyelesaian sengketa yang baru (Pasal 49 huruf (i) UU Peradilan Agama hingga lahir Lahir UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Implikasi Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 yang menghapus penjelasan Pasal 55 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2008 mendorong para pihak untuk menyelesaikan sengketa pada Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bank X dapat diketahui bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 tidak berpengaruh pada Bank tersebut yang sejak awal memilih Pengadilan Agama. Sedangkan untuk PT. Bank Y sendiri, dikarenakan putusan MK Nomor 93/PUUX/ 2012 tidak menghapus isi pasal 55 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008, maka Bank Y mempunyai hak untuk menggunakan choice of law dalam hal penyelesaian sengketa. Dalam hal ini Bank Y memilih penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri. Biasanya bank mempunyai formulir standar dalam hal terjadi penyelesaian sengketa kecuali para pihak menentukan sebaliknya. Namun dalam pelaksanaanya biasanya para pihak mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam formulir standar tersebut;This thesis discusses the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU X / 2012 Settlement Against Islamic Banking at PT Bank X and Y. Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 canceled the elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking governing the choice of dispute between the customer and the bank. Testing of Article 55 paragraph (2) and (3) Islamic Banking Act was filed by a customer of Bank Muamalat named Dudun Achmad. Applicant's own experience of bad loans in Bank Muamalat branch Bogor through financing agreement as stated in Deed No. 34 dated 9 July 2009. This thesis discusses the choice of forum (choice of forum) in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 against Islamic banking dispute resolution in PT Bank X and Y. The method used is normative juridical and data used are primary data, secondary and tertiary. Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph (2). As for the choice of forum in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Decision of the Constitutional Mahmakah made through arbitration by BAMUI which later renamed Basyarnas and in 2006 there was a dispute settlement option (a new option for dispute resolution (Article 49 letter (i) of the Religious Judicature born Born to Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Implications of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008 to encourage the parties to resolve the dispute at the Religious Court. Based on the results of interviews conducted Bank X can be seen that the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 has no effect on the Bank since the beginning choose the Religious Courts. As for PT. Bank Y itself, due to the decision of the Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 does not remove the content of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008, the Bank Y has the right to use the choice of law in terms of dispute resolution. In this case the Bank Y selecting dispute resolution through the District Court. Usually banks have a standard form in the event of a dispute unless the parties specify otherwise. But the parties in the implementation usually follow the provisions set out in the standard form., This thesis discusses the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU X / 2012 Settlement Against Islamic Banking at PT Bank X and Y. Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 canceled the elucidation of Article 55 paragraph (2) of Law Number 21 Year 2008 on Islamic Banking governing the choice of dispute between the customer and the bank. Testing of Article 55 paragraph (2) and (3) Islamic Banking Act was filed by a customer of Bank Muamalat named Dudun Achmad. Applicant's own experience of bad loans in Bank Muamalat branch Bogor through financing agreement as stated in Deed No. 34 dated 9 July 2009. This thesis discusses the choice of forum (choice of forum) in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 as well as the implications of the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 against Islamic banking dispute resolution in PT Bank X and Y. The method used is normative juridical and data used are primary data, secondary and tertiary. Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph (2). As for the choice of forum in the event of a dispute in the field of Islamic banking before adannya Decision of the Constitutional Mahmakah made through arbitration by BAMUI which later renamed Basyarnas and in 2006 there was a dispute settlement option (a new option for dispute resolution (Article 49 letter (i) of the Religious Judicature born Born to Act No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. Implications of Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 which remove the elucidation of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008 to encourage the parties to resolve the dispute at the Religious Court. Based on the results of interviews conducted Bank X can be seen that the Constitutional Court Decision No. 93 / PUU-X / 2012 has no effect on the Bank since the beginning choose the Religious Courts. As for PT. Bank Y itself, due to the decision of the Constitutional Court Number 93 / PUU-X / 2012 does not remove the content of Article 55 paragraph 2 of Law No. 21 of 2008, the Bank Y has the right to use the choice of law in terms of dispute resolution. In this case the Bank Y selecting dispute resolution through the District Court. Usually banks have a standard form in the event of a dispute unless the parties specify otherwise. But the parties in the implementation usually follow the provisions set out in the standard form]

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pemberian jaminan rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan apabila debitur wanprestasi, dijelaskan pula mengenai ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana proses pemberian jaminan gadai rekening bank (bank account) yang diberikan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai dan bagaimana ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi terhadap jaminan gadai rekening bank (bank account). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kepustakaan. Kesimpulan dari tesis ini adalah PT X, Tbk dengan Z Limited telah membuat perjanjian gadai rekening bank yang mengikuti perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian kredit. Rekening bank yang dimiliki PT X, Tbk berada di bawah penguasaan Z Limited sehingga timbulnya gadai telah terpenuhi. Dalam hal ini yang digadaikan adalah rekening penampungan (escrow account). PT X, Tbk wanprestasi terhadap perjanjian kredit sehingga Z Limited berhak untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan yang diberikan oleh PT X, Tbk. Dalam perjanjian gadai, diatur bahwa apabila PT X, Tbk wanprestasi, maka PT X, Tbk tersebut wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada bank dimana rekening bank atas nama PT X, Tbk berada bahwa seluruh pembayaran oleh bank tersebut wajib diberikan kepada Z Limited. Apabila pembayaran oleh bank tersebut diberikan kepada PT X, Tbk maka pembayaran tersebut tidak sah dan bank tidak akan dilepaskan dari kewajiban pembayaran tersebut. Namun, apabila tidak diperjanjikan, maka penerima gadai memiliki hak untuk menjual barang gadai di muka umum (pelelangan). Pada dasarnya, ketentuan pelaksanaan lelang eksekusi gadai rekening bank sama saja dengan ketentuan pelaksanaan lelang pada benda bergerak.

---

This thesis concerning the granting of pledge of bank accounts which is given by pledgor to pledgee and in the event the debtor breach (event of default) the agreement, also explained the provisions of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The subject matters of this thesis are how the process of granting of pledge of bank accounts and how the provision of the implementation of auction of execution through pledge of bank accounts. The method of this thesis is legal normative with literature method. The conclusion of this thesis are PT X, Tbk with Z Limited has entered the agreement of pledge of bank accounts and follows the master agreement, which is the facility agreement. Also the bank accounts which is owned by PT X, Tbk under the possession of Z Limited in such a way that the pledge has been incurred. In this matter the form of bank account is escrow account. PT X, Tbk breached the facility agreement and Z Limited has the right to execute the guarantee which given by PT X,Tbk. In the pledge of bank accounts agreement, it is stated that in the event PT X, Tbk breach such agreement, PT X, Tbk is obliged to notify in writing to bank where the bank accounts under the name of PT X, Tbk located that all the payments by such bank must be made to Z Limited. In the manner that such payment made by the bank concerned to PT X, Tbk will be invalid and will not discharge the bank concerned of its payment obligation. However, if it is not agreed by the parties, pledge has the right to sell the pledged object by auction. Basically, the implementations of auction?s execution of bank accounts apply equally to the implementation of auction?s execution of movable asset.

Abstrak :
Banyaknya pertumbuhan jumlah bank dan lembaga pembiayaan memicu Bank Pekreditan Rakyat untuk meningkatkan pelayanan kepada nasabahnya. Salah satu pelayanan yang merupakan keunggulan Bank Perkreditan Rakyat adalah proses pemberian kredit yang cepat dengan syarat yang flexible, misalnya penggunaan agunan yang bukan milik debitur sebagai jaminan kredit. Kelebihan proses pemberian kredit yang dimiliki Bank Perkreditan Rakyat tersebut ternyata memiliki resiko yang besar pula. Semakin banyak kredit yang disalurkan berbanding lurus dengan besarnya resiko yang terkandung di dalamnya, di mana resiko yang mungkin timbul adalah menjadi bermasalahnya kredit tersebut yang selanjutnya disebut kredit bermasalah atau macet. Pada penulisan ini akan dibahas mengenai cara penyelesaian kredit bermasalah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan cara penyelesaian kredit bermasalah oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ yang agunan kreditnya bukan milik debitur. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yang deskriptif dan jenis data sekunder. Sebelum masuk ke dalam pembahasan pokok permasalahan, terlebih dahulu dijabarkan tinjauan umum tentang kredit seperti pengertian kredit, unsur-unsur kredit, fungsi kredit, jenis-jenis kredit, tujuan penggunaan, jaminan kredit, serta prinsip kehati-hatian (Prudential Principle) yang harus diterapkan dalam pemberian kredit. Mengenai peraturan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah akan ditinjau baik dari peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan untuk pembahasan mengenai penyelesaian kredit bermasalah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ didasarkan pada studi kasus yang terjadi pada PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ di Depok. Pada akhirnya penulisan ini membawa kepada kesimpulan bahwa penyelesaian kredit bermasalah menurut peraturan perundang-undangan dapat dilakukan dengan penjualan di bawah tangan maupun pelangan. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia memberikan penyelesaian kredit bermasalah dengan cara restrukturisasi kredit, hapus buku (write off) dan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Bank Perkreditan Rakyat XYZ dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang ada selalu mengacu kepada peraturan yang ada, namun terlebih dahulu diusahakan penyelesaian secara kekeluargaan.

---

The growing number of banks and other financial institutions has compelled rural banks to improve their services to customers. One of the advantages of a rural bank is that it provides its customers with faster service with greater flexibility in terms of their credit requirements. For example, the rural bank may accept collateral that does not belong to the borrower as security for the borrower's loan. However, this practice often poses considerable risk to the rural bank itself. The greater the amount of the loan principal, the greater the risk it will run. One of the most likely risks is the inability of the borrower to make repayments in accordance with the terms of the loan agreement and this may lead to a non-performing loan. This thesis concerns the ways of dealing with issues of non-performing loans in accordance with the prevailing laws and an analysis into a case in which PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ overcomes the issues of nonperforming loan in respect of a loan facility for which the collateral is not owned by the borrower. In this thesis the writer adopts a juridical normative and descriptive method of research and relies on secondary data source. It starts with an overview of the nature of credit, such as the concept, elements, functions, types, purposes of credit, and the collateral for credit, as well as the principal of prudence in extending a credit. The discussion on the settlement of nonperforming loans at PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ is based on a case study at PT. Bank Perkreditan Rakyat XYZ in Depok. The settlement of non-performing loans may be carried out under the prevailing laws or under Bank Indonesia Regulations. Finally this thesis concludes that under the prevailing laws the settlement on non-performing loans may take the form of a private sale or an auction. However, under Bank Indonesia Regulations, the non-performing loans may be settled through credit restructuring, write-off and Other Real Estate Owned (Agunan Yang Diambil Alih). Bank Perkreditan Rakyat XYZ always complies with the prevailing laws and regulations in settling any non-performing loans, but it always prioritizes amicable settlement.

Abstrak :
Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam rangka merealisasikan peranan bank sebagai agent of development, perbankan nasional harus turut menunjang sikap pembangunan yang berwawasan lingkungan, sehingga kegiatan perbankan yang dilangsungkan mengarah pada upaya perbaikan dan pelestarian lingkungan hidup. Dalam dunia korporasi (termasuk di dalamnya perbankan) dikenal prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan, yang berhubungan erat dengan pembangunan berkelanjutan, di mana perusahaan dalam melaksanakan aktivitasnya tidak hanya memperhatikan faktor bisnis semata melainkan juga faktor sosial dan lingkungan. Tesis ini mencoba menganalisis bagaimana wujud implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan melalui pemberian kredit yang berwawasan lingkungan serta bagaimana penerapan pemberian kredit yang berwawasan lingkungan oleh PT. Bank NISP, Tbk. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis-normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, serta metode penelitian kepustakaan, yaitu menghimpun data kepustakaan dengan melakukan studi dokumen. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Bank Umum mengemban tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat diupayakan dalam banyak bentuk, salah satu di antaranya adalah dalam memberikan/mencairkan kredit, yang mana mengharuskan calon debitor untuk memenuhi persyaratan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup. PT. Bank NISP, Tbk. menerapkan pemberian kredit berwawasan lingkungan, dengan memperhatikan kelengkapan segala aspek yang berhubungan dengan lingkungan, sebagai wujud implikasi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang diembannya. Penerapan pemberian kredit berwawasan lingkungan oleh Bank NISP dituangkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank NISP yang menjadi acuan arah kebijakan di bidang perkreditan bank tersebut. ......In light of integrating banks' role as an agent of development, the banking system must show its utmost effort to support enviromental-perspective development. The banking system has high hopes to regain environment equilibrium and to preserve our scarce natural resources. In a perfect situation, the banking system's plan would show substantial growth in societal equality stratum, economic stability, and the overall wealth of the nation. Commercial banks bear corporate social responsibility ('CSR') that can be implemented in many different ways, one of those is shown on their diligence in conducting credit practice, which is conforming to impact analysis in its entirety to the environment and other environmental documents in regards to administering credit to debtors. The social and environmental responsibility of a corporation to the local community in which the corporation operate its business and to the society in general is geared toward the creation of a sustainable economic development to enhance the quality of life and environment that will eventually benefit the corporation itself. The following thesis outlines the implementation and application of CSR and the so-called 'green corporation' featuring PT. Bank NISP Tbk.'s credit lending policy as an example. The method of this research adheres to the norms and jurisdictions that are enforced by the government, as well as other literature research methods which gather information from document studies. Thus, in accordance to the research conducted, the commercial bank bear the CSR that can be implemented in many different forms with credit lending policy as one of them. Debtors are obligated to fulfill requirement listed in Environmental Impact Analysis and proof other relevant documents. PT. Bank NISP Tbk. has applied an eco-friendly credit lending policy as a ramification of its CSR together with the environment.