Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKMediasi pada hakikatnya merupakan suatu prosesnegosiasi penyelesaian masalah di mana suatu pihak luartidak berpihak atau netral dan tidak bekerjasama denganpara pihak yang bersengketa untuk membantu mereka gunamencapai suatu kesepakatan hasil negosiasi yangmemuaskan. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan MahkamahAgung Republik Indonesia No. 2 tahun 2003 disebutkan,bahwa semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilantingkat pertama wajib untuk lebih dahulu diselesaikanmelalui perdamaian dengan bantuan mediator. Mediasi padaprinsipnya merupakan salah satu proses penyelesaiansengketa yang lebih cepat dan lebih murah, serta dapatmemberikan akses kepada para pihak yang bersengketa untukmemperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan.Masalah yang dibahas dalam Penulisan tesis ini adalahkasus gugatan perkara No. 539/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst yangdiselesaikan melalui proses mediasi (Akta Perdamaian No.539/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst) . Penulisan tesis inimenggunakan metode penelitian normatif empiris denganalat pengumpulan data kepustakaan atau data sekunder yangterdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder danbahan hukum tertier. Data sekunder tersebut juga didukungoleh wawancara yang dilakukan oleh nara sumber selakumediator yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusatdi Jakarta. Dalam tesis ini akan diteliti upayapenyelesaian damai melalui mediasi di mana pihak yangbersengketa adalah PT Petrowidada melawan PT. Perjahlberdasarkan Surat Gugatan No. 539/Pdt.G/2003/PN.Jkt.Pst.Pokok permasalahan yang dapat dikemukakan adalahbagaimana mekanisme atau prosedur penyelesaian sengketamelalui mediasi dan mengapa para pihak yang bersengketabersedia menyelesaikan perselisihannya melalui jalurmediasi. Tujuan proses mediasi adalah suatu kesepakatanyang memuaskan bagi para pihak yang bersengketa, melaluiproses identifikasi kepentingan dan perumusan opsi sertaalternatif yang sesuai dengan kepentingan para pihak."

"ABSTRAKSalah satu bentuk interaksi yang terjadi dalam masyarakat adalah interaksi dibidang hukum yang akan melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban diantara mereka, yang dalam ilmu hukum lazim disebut perikatan Perikatan ini dapat terjadi karena ditentukan oleh undang undang atau dapat pula terjadi karena diperjanjikan. Salah satu bentuk perikatan yang lahir karena diperjanjikan adalah perjanjian jual belit. Perjanjian jual beli adalah merupakan suatu persetuju an derigan maria pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain terikat untuk membayar harga yang telah dljanjikan. Hakekat dari perjanjian jual beli ini adalah merupakan sua tu perjanjian pemindahan hak milik suatu kebendaan namun adakalanya bahwa jual beli yang telah diperjanjikan ternyata tidak dapat terwujud (terpenuhi) karena benda yang jadl obyek jual bell tidak dapat diserahkan karena suatu pens tlwa yang terjadi diluar kesalahan salah satu pihak, atau dapat pula jual beli tidak terlaksana seperti yang telah diperjanjikan sebelumnya yang disebabkan karena salah satu pihak telah wanprestasi (lalai / ingkar janji). Dengan adanya wanprestasi maka akan mengakibatkan pihak lain menderita kerugian."

"Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law mengatur ketentuan tentang perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu dalam Buku Ketiga KUHPerdata tentang Perikatan dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu penyebab hapusnya perjanjian adalah pelanggaran kontrak atau wanprestasi, yaitu kegagalan pihak dalam kontrak memenuhi prestasi kontraktual. Hukum perjanjian di Indonesia mengatur bentuk-bentuk penyelesaian wanprestasi berupa pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai ganti rugi, pemenuhan perjanjian, dan pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi. Berbeda dengan Indonesia, negara Singapura menganut sistem hukum Common Law. Wanprestasi dalam Hukum Perjanjian di Singapura dikenal dengan istilah breach of contract. Adapun, penyelesaian wanprestasi atau remedies for breach of contract terbagi menjadi dua, yaitu common law remedies berupa ganti rugi (damages) dan equitable remedies berupa specific performance dan injunction. Penelitian skripsi ini bertujuan memperoleh informasi terkait perbandingan antara paham dan ajaran penyelesaian pelanggaran kontrak dalam Hukum Perjanjian di Indonesia dan Singapura serta implementasinya dalam putusan pengadilan di kedua negara.

---

Indonesia, which adheres to the Civil Law system, regulates the provisions regarding contract in the Burgerlijk Wetboek, namely in the Third Book, concerning contract in Article 1233. One of the causes of the termination of the contract is a breach of contract, namely the failure of the parties to the contract to fulfill the contractual performance. Contract Law in Indonesia regulates forms of remedies in the form of termination of contract, termination of contract with compensation or damages, fulfillment of contract, and fulfillment of contract with compensation or damages. Unlike Indonesia, Singapore adheres to the Common Law system. Breach in the Contract Law in Singapore is known as a breach of contract. Meanwhile, remedies for breach of contract are divided into two, namely common law remedies in the form of damages and equitable remedies in the form of specific performance and injunctions. This research aims to obtain information related to the comparison between the understanding and teachings of the remedies for breach of contract under Contract Law in Indonesia and Singapore and the implementation in court cases in both countries."

"[ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang Perjanjian Bangun Guna Serah (Build, Operateand Transfer/ BOT) yang merupakan istilah baru dalam kegiatan ekonomiIndonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalahpenelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dan menggunakan alatpengumpul data yang berupa studi dokumen baik data primer maupun datasekunder. Adapun pengertian BOT adalah pemanfaatan barang milik kekayaannegara atau swasta/ perorangan yang berupa tanah oleh pihak lain, dimana pihaktersebut diberikan hak untuk membangun bangunan dan/ atau sarana lain berikutfasilitas di atas tanah tersebut, serta mendayagunakannya dalam jangka waktutertentu, untuk kemudian menyerahkan kembali tanah, bangunan, dan/ atau saranalain berikut fasilitas tersebut beserta pendayagunaannya kepada Departemen/Lembaga atau pemilik lahan bersangkutan setelah berakhirnya jangka waktu yangdisepakati. Dalam perjanjian BOT ada kemungkinan terjadinya wanprestasi,dalam hal ini wanprestasi terjadi antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.; DanaPensiun BRI Dengan PT. Mulia Persada Pacific. PT. Mulia Persada Pacificdianggap melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi beberapa kewajibannyayang sudah diperjanjikan yang pada akhirnya harus diselesaikan melaluipengadilan yang berakibat pada berakhirnya perjanjian BOT tersebut dan PT.Mulia Persada Pacific harus membayar biaya ganti rugi, denda dan bunga sertabiaya perkaranya. Hasil penelitian ini menyarankan agar perjanjian BOT perlusegera dibuat pengaturan khusus yang dapat berupa peraturan perundangundanganataupun peraturan pemerintah serta para pihak yang berkepentingandalam perjanjian BOT harus lebih selektif dalam memilih mitra kerjasamanya.

---

ABSTRACTThis study discusses about the Build Agreement To Deliver ( Build , Operate andTransfer / BOT ) which is a relatively new term in the Indonesian economicactivities . The method that used in this thesis is the research literature normativejuridical and use data collection tool in the form of studies document both theprimary data and secondary data. The definition of the BOT is the use of stateproperty or private property / individuals in the form of land by another party ,where the party is given the right to build a building and / or other means thefollowing facilities on the land , and use it within a certain period , and thenhanded back to the land , building , and / or other means of following the facilityalong and right to use it to the Department / Institution or relevant land ownerafter the expiration of the agreed period . In a BOT agreement is no possibility ofdefault , in which case default occurs between PT . Bank Rakyat Indonesia , Tbk .; BRI Pension Fund With PT . Mulia Persada Pacific . PT . Mulia Persada Pacificconsidered in default because it did not meet some of its obligations as they falldue , which in turn must be resolved through the courts that resulted in theexpiration of the BOT agreement and PT . Mulia Persada Pacific should payindemnity costs , penalties and interest as well as the cost of its case . The result ofthis study suggest that the BOT agreement needs to be made special regulationthat can be either legislation or regulation and as stakeholders in BOT agreementshould be more selective in choosing their cooperration partners.;This study discusses about the Build Agreement To Deliver ( Build , Operate andTransfer / BOT ) which is a relatively new term in the Indonesian economicactivities . The method that used in this thesis is the research literature normativejuridical and use data collection tool in the form of studies document both theprimary data and secondary data. The definition of the BOT is the use of stateproperty or private property / individuals in the form of land by another party ,where the party is given the right to build a building and / or other means thefollowing facilities on the land , and use it within a certain period , and thenhanded back to the land , building , and / or other means of following the facilityalong and right to use it to the Department / Institution or relevant land ownerafter the expiration of the agreed period . In a BOT agreement is no possibility ofdefault , in which case default occurs between PT . Bank Rakyat Indonesia , Tbk .; BRI Pension Fund With PT . Mulia Persada Pacific . PT . Mulia Persada Pacificconsidered in default because it did not meet some of its obligations as they falldue , which in turn must be resolved through the courts that resulted in theexpiration of the BOT agreement and PT . Mulia Persada Pacific should payindemnity costs , penalties and interest as well as the cost of its case . The result ofthis study suggest that the BOT agreement needs to be made special regulationthat can be either legislation or regulation and as stakeholders in BOT agreementshould be more selective in choosing their cooperration partners.;This study discusses about the Build Agreement To Deliver ( Build , Operate andTransfer / BOT ) which is a relatively new term in the Indonesian economicactivities . The method that used in this thesis is the research literature normativejuridical and use data collection tool in the form of studies document both theprimary data and secondary data. The definition of the BOT is the use of stateproperty or private property / individuals in the form of land by another party ,where the party is given the right to build a building and / or other means thefollowing facilities on the land , and use it within a certain period , and thenhanded back to the land , building , and / or other means of following the facilityalong and right to use it to the Department / Institution or relevant land ownerafter the expiration of the agreed period . In a BOT agreement is no possibility ofdefault , in which case default occurs between PT . Bank Rakyat Indonesia , Tbk .; BRI Pension Fund With PT . Mulia Persada Pacific . PT . Mulia Persada Pacificconsidered in default because it did not meet some of its obligations as they falldue , which in turn must be resolved through the courts that resulted in theexpiration of the BOT agreement and PT . Mulia Persada Pacific should payindemnity costs , penalties and interest as well as the cost of its case . The result ofthis study suggest that the BOT agreement needs to be made special regulationthat can be either legislation or regulation and as stakeholders in BOT agreementshould be more selective in choosing their cooperration partners., This study discusses about the Build Agreement To Deliver ( Build , Operate andTransfer / BOT ) which is a relatively new term in the Indonesian economicactivities . The method that used in this thesis is the research literature normativejuridical and use data collection tool in the form of studies document both theprimary data and secondary data. The definition of the BOT is the use of stateproperty or private property / individuals in the form of land by another party ,where the party is given the right to build a building and / or other means thefollowing facilities on the land , and use it within a certain period , and thenhanded back to the land , building , and / or other means of following the facilityalong and right to use it to the Department / Institution or relevant land ownerafter the expiration of the agreed period . In a BOT agreement is no possibility ofdefault , in which case default occurs between PT . Bank Rakyat Indonesia , Tbk .; BRI Pension Fund With PT . Mulia Persada Pacific . PT . Mulia Persada Pacificconsidered in default because it did not meet some of its obligations as they falldue , which in turn must be resolved through the courts that resulted in theexpiration of the BOT agreement and PT . Mulia Persada Pacific should payindemnity costs , penalties and interest as well as the cost of its case . The result ofthis study suggest that the BOT agreement needs to be made special regulationthat can be either legislation or regulation and as stakeholders in BOT agreementshould be more selective in choosing their cooperration partners.]"

"Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang dijamin oleh Bank terkait perjanjian pokoknya dengan sebuah perusahaan listrik negara (PLN), dalam klausulanya, diperintahkan bahwa Bank harus segera mencairkan Bank Garansi. Tesis ini menganalisa mengenai kedudukan hukum PLN sebagai Penerima Bank Garansi pada saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sebagai Pihak yang dijamin oleh Bank penerbit Bank Garansi, terhadap isi Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Proyek PLTU 2 Sumatera Utara (2x200 MW) nomor: 242PJ/041/DIR/2007. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis normatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara dengan praktisi perbankan guna mendapatkan pandangannya terkait penelitian. Hasil penelitian yaitu, berdasarkan pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata PLN berhak atas pencairan Bank Garansi No. 773/J.Pel/10/Jkt/2008 dan No. 774/J.Pel/10/Jkt/2008 karena Kontraktor telah melalaikan kewajibannya, dan Bank penerbit Bank Garansi harus menyegerakan proses pencairan Bank Garansi tersebut setelah menerima bukti terjadinya wanprestasi berupa berita acara dan asli warkat. guna melindungi kepentingan PLN, maka PLN harus dengan teliti menginventarisir segala risiko perselisihan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, kemudian menyiapkan mitigasi/upaya antisipasi dari risiko-risiko yang telah diinventarisir tersebut ke dalam bentuk klausula-klausula di dalam kontrak.

---

A bank guarantee is a promise from a bank or other lending institution that if a particular borrower defaults on a loan, the bank will cover the loss. In this specific case, a borrower defaulted a loan and thus violating the agreement between the borrower and a government-owned corporation, PLN, resulting the Bank have to release the guarantee immediately. As the Contract Agreement Project PLTU 2 North Sumatera (2x200 MW) No 242 PJ/041/DIR/2007 obliged. The research done by juridical normative method. The data collected from reference study and interviews with practitioners to obtain their specific knowledge about the case in order to complete the research. The research has found that referring to Article Number 1338 and Article Number 1339 Indonesian Civil Code Law, PLN reserves the right to obtain the Bank Guarantee Letter Number 773/J.Pel/10/Jkt/2008 and Number 774/J.Pel/10/Jkt/2008 as an obligation concerning the default of the borrower. The bank have to release the bank guarantee letter to PLN immediately as the default proved by authentic letter. To prevent future risks and to create a good agreement, PLN should be careful when drafting an agreement. Good clauses will protect not just one party, but all, to whom it bonds."

"Prinsip cross collateral merupakan suatu keadaan di mana debitur mengikatkan jaminan yang sama dalam dua fasilitas kredit atau lebih. Penerapan prinsip ini memberikan kemudahan bagi debitur yang memiliki nilai jaminan yang cukup untuk mendapatkan dua atau lebih fasilitas kredit dari kreditur. Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dalam hal eksekusi jaminan terhadap debitur yang wanprestasi maka diperlukan prinsip cross default yaitu suatu kondisi dimana debitur terhadap fasilitas-fasilitas tersebut berjanji untuk saling mengikat dalam keadaan lalai. Debitur dikategorikan default pada kondisi ini hanya dengan syarat bahwa salah satu fasilitas kredit tersebut telah berada dalam keadaan default. Permasalahan yang akan dibahas yaitu : penerapan cross collateral dan cross default dalam perjanjian line facility pembiayaan musyarakah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk dan efektifitas cross collateral dan cross default sebagai upaya mencegah perjanjian line facility pembiayaan musyarakah bermasalah pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan wawancara serta data diolah secara kualitatif. Prinsip cross collateral dan cross default ini tidak hanya diterapkan pada perbankan konvensional namun juga pada perbankan syariah, salah satunya yaitu pada Bank Muamalat Indonesia. Pada Bank Muamalat Indonesia penerapan cross collateral dan cross default sering digunakan pada pembiayaan muyarakah yang bersifat line facility dengan tujuan modal kerja dengan debitur one obligor.

---

The principle of cross collateral is a state in which the debtor binds the same security into two or more credit facilities. The application of this principle renders ease for debtors who have enough collateral value to obtain two or more credit facilities from creditors. In order to implement this principle in the case of the execution of collateral against a debtor in default, the implementation will require the cross default principle which is a condition where the debtor toward these facilities agrees to bind to each other in a state of neglect. A debtor is categorized as in default under this condition only on the condition that one of the credit facilities has been in a state of default.

The issues that are to be discussed are : the application of cross collateral and cross default in a musharaka financing line facility agreement with PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk and the effectiveness of cross collateral and cross default as an effort to prevent problems found in a musharaka financing line facility agreement at PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

The research method used in this paper is the normative juridicial method. The data collection techniques used are literature study and interviews, and also the data obtained is qualitively processed. The principles of cross collateral and cross default are not only applicable to conventional banking, but also in Islamic banking, one of which is the banking practice of Bank Muamalat Indonesia. The application of cross collateral and cross default at Bank Muamalat Indonesia is often used in its musharaka financing line facilities with the objective of working capital facility with a one obligor debtor."

"ABSTRAKBank sebagai penghimpun dana masyarakat, mengumpulkan dana dari masyarakat dalam jumlah yang sangat besar dengan jangka waktu yang cukup lama merupakan sumber utama bagi Bank dalam menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan dalam bentuk pinjaman atau kredit. Inilah yang dinamakan fungsi Bank sebagai Intermediasi. Adanya hubungan pinjam-meminjam tersebut diawali dengan pembuatan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Jaminan merupakan salah satu faktor dalam pertimbangan pemberian kredit dari bank. Pada kenyataannya saat ini Debitur ataupun pihak pemilik jaminan akan menggunakan segala upaya agar harta benda miliknya tidak dieksekusi oleh bank apabila terjadi wanprestasi, hal ini sangat berhubungan dengan itikad baik daripada debitur dan pemilik jaminan, ketika debitur mengajukan pinjaman terhadap debitur seharusnya debitur juga sudah mempersiapkan untuk melaksanakan kewajibannya yaitu dengan membayar pinjaman pokok berserta bunga terhadap kreditur, dikarenakan tidak ingin harta benda nya dieksekusi maka debitur melakukan upaya-upaya baik secara non-hukum ataupun dengan melalui jalur hukum, pada perkembangannya kasus-kasus perbankan menjadi lebih kompleks lagi dibandingkan sebelumnya, dikarenakan pengetahuan debitur dan pemilik jaminan juga semakin banyak dan tajam mengenai hukum dan sistem perbankan, seperti yang dilakukan dengan mengajukan perlawanan pihak ketiga dan gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

---

ABSTRACT Banks as collectors of public funds, collect funds from the public in a very large amount with a long period of time is a major source for the Bank in channeling back to the community in need in the form of loans or credit. This is called the function of the Bank as Intermediation. The existence of the borrowing and borrowing relationship begins with the creation of an agreement between the borrower (debtor) and lend (creditor) as outlined in the agreement form. An essential element of bank credit is the trust of the bank as a creditor to the borrower's customer as a debtor. Guarantee is one of the factors in the consideration of lending from the bank. In fact, at this time the Debtor or the owner of the warranty will use all efforts to keep his property not executed by the bank in case of default, this is very much in relation to the good faith of the debtor and the owner of the guarantee, when the debtor applying the loan to the debtor should the debtor have also prepared for carrying out its obligations by paying principal and interest credit to the creditor, because it does not want his property executed then the debtor makes efforts either non-law or through legal channels, the development of banking cases becomes more complex than ever before, the knowledge of debtors and owners of collaterals is also increasingly and sharply concerning the laws and banking system, as is done by proposing third party resistance and lawsuits unlawful act."

"Tesis ini membahas makna wanprestasi dan eksekusi dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 untuk memahami implikasinya terhadap pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia. Serta, pengaruh terhadap para notaris yang berperan dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Permasalahan dalam tesis ini adalah makna wanprestasi dan eksekusi objek jaminan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan impilkasi yuridis dari putusan tersebut terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Tesis ini menggunakan bentuk yuridis-normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder dan alat pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan ialah kualitatif sehingga bentuk penelitian yang dihasilkan ialah deskriptif-analitis.Hasil analisis yang pertama ialah bahwa makna wanprestasi dan eksekusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 berarti cidera janji (wanprestasi) harus ditentukan atas dasar kesepakatan debitur (pemberi fidusia) dan kreditur (penerima fidusia), serta parate eksekusi tidak dapat dilakukan tanpa adanya kesepakatan mengenai wanprestasi dan kesukarelaan penyerahan objek jaminan dari debitur. Kedua, implikasi yuridis dari putusan tersebut ialah kesepakatan mengenai wanprestasi dilakukan dengan pembenahan (review) perjanjian pokoknya; kreditur atau penerima fidusia tetap memiliki kedudukan sebagai kreditur separatis; parate eksekusi tetap dapat dijalankan jika tidak ada sengketa atau masalah; serta bentuk alternatif dari parate eksekusi ialah eksekusi titel eksekutorial dengan mengikuti pelaksanaan yang diatur dalam Pasal 196 HIR yaitu dengan meminta fiat eksekusi ke ketua pengadilan negeri. Saran yang Penulis berikan ialah kepada pelaku usaha (kreditur) untuk memastikan debitur memahami isi perjanjian pokok khususnya mengenai cidera janji (wanprestasi) dan kepada notaris untuk memastikan debitur dan kreditur memahami implikasi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini.

---

This aftergraduate thesis discusses the enforcement of fiducia security objects after Constitutional Court handed down a decision on the constitutionality of Fiducia Security Law. The problem in this thesis is the meaning of default and execution of collateral objects after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 and the juridical implication of the decision on the implementation of execution of fiduciary security objects. This thesis uses a juridical-normative form which is descriptive by using secondary data and data collection from library studies. The analytical method used is qualitative hence the form of research produced is descriptive-analytical.

The first analysis result is that the meaning of default and execution after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 means that the parate executie cannot be carried out without any agreement regarding the default and voluntary submission of the object of collateral from the debtor. Second, the juridical implication of the decision is that an agreement on default is done by revamping the main agreement; the fiduciary creditor or recipient retains his position as a separatist creditor; parate execution can still be run if there are no disputes or problems; and alternative form of execution other than parate execution that can be used is the execution of an executorial title by requesting executions from the head of the district court. The advice given by the author is for creditor to ensure the debtor understands the contents of the main agreement, especially regarding breach of contract and to the notary to ensure the debtor and creditor understand the implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII /2019."

"Tesis ini membahas tentang Perjanjian Tripartit atau skema perjanjian 3 pihak dalam proses pembangunan Apartemen Nines Plaza and Residence BSD antara PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, BUMN dibidang konstruksi dan PT Waskita Karya Realty Tbk (anak perusahaan dari PT Waskita Karya (Persero)) yang bergerak di bidang property dan Pihak Ketiga yaitu Subkontraktor. Penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan berbasis pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan khususnya materi/isi perjanjian kerjasama Tripartit serta kaidah-kaidah hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata. Hasil penelitian menunjukkan Perjanjian Tripartit tersebut memenuhi 4 (empat) unsur syarat-syarat dalam pembuatan perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320. Terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Tripartit Proyek Nines Plaza and Residence BSD adalah akibat terjadi suatu keadaan tidak dilaksanakannya apa yang telah diperjanjikan, oleh karena ketidakmampuan salah satu pihak yang terikat dalam perjanjian, yaitu tidak melaksanakan pembayaran yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan berkelanjutan di Proyek Nines Plaza and Residence, diluar ketidakmampuan dalam hal pembayaran terdapat faktor lain yaitu dikarenakan Pandemi Covid-19 yang membuat semua bisnis dikalangan pekerja konstruksi macet. Akibat hukum yang timbul dari tindakan tidak melaksanakan kewajiban dalam hal pembayaran adalah Penyedia Jasa/Owner bisa dituntut ke BANI untuk menyelesaikan perselisihan (Jika Terjadi). Sejauh ini upaya penyelesaian yang ditempuh adalah melalui musyawarah di antara para pihak, hal ini didahului dengan pemberian teguran ataupun somasi dan diupayakan penyelesaian kontrak dengan membuat addendum kontrak. Disarankan perlunya dilakukan pertimbangan serta perhitungan yang lebih matang pada proyek Nines Plaza and Residence BSD yang sedang dilaksanakan.

---

This thesis discusses the Tripartite Agreement or 3-party agreement scheme in the development process of Nines Plaza and Residence BSD Apartments between PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, BUMN in the field of construction and PT Waskita Karya Realty Tbk (a subsidiary of PT Waskita Karya (Persero)) which is engaged in property and Third Parties, namely Subcontractors. The legal research carried out is normative juridical based on an analysis of statutory regulations, especially the material/content of the Tripartite cooperation agreement and the legal principles of the agreement in Book III of the Civil Code. The results of the study show that the Tripartite Agreement fulfills 4 (four) elements of the requirements in making the agreement regulated in Article 1320. The occurrence of a default in the implementation of the Tripartite Agreement for the Nines Plaza and Residence BSD Project is due to a condition where what has been agreed has not been implemented, because the inability of one of the parties bound in the agreement, namely not making payments which resulted in delays in sustainable development at the Nines Plaza and Residence Project, apart from inability in terms of payment there are other factors, namely due to the Covid-19 Pandemic which has brought all business among construction workers to a standstill. The legal consequences arising from the act of not carrying out obligations in terms of payment are that the Service Provider/Owner can be sued to BANI to resolve the dispute (if it occurs). So far the settlement efforts taken are through deliberation between the parties, this was preceded by giving a warning or subpoena and efforts were made to settle the contract by making a contract addendum. It is suggested that there is a need for more mature considerations and calculations on the Nines Plaza and Residence BSD project that is being implemented."