Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This study is a replication of the previous studies of Cahan et.al (2005), mainly confined to validate the role of diversification on voluntary disclosure in the context of international setting. The study examines whether a firm’s level of voluntary disclosure varies with its level of global diversification. It examines whether firms characterized by operation that is more global and financing combat information asymmetry and agency costs arising from weater globalization, by providing greater voluntary disclosure. Global diversification of operations is measure by factor-analyzing foreign shareholdings and foreign debt and global diversification of financing is measure by factor-analyzing foreign sales and foreign subsidiaries. Using a sample of 288 firms from 31 countries selected from Fortune's 2008 Global 500 list and Francis et al. (2008) disclosure index, the study find that companies which have more globalize operations and financing provide higher levels of voluntary disclosure.

---

Tesis ini berkenaan dengan replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Cahan et al (2005), yang bertujuan untuk menvalidasi peranan atas diversifikasi terhadap pengungkapan sukarela dalam perspektif internasional. Penelitian ini membahas apakah tingkat pengungkapan sukarela dari perusahaan bervariasi dengan tingkat diversifikasi globalnya. Diversifikasi global dari kegiatan operasional di ukur dengan analisis faktor atas kepemilikan saham di luar negeri dan hutang di luar negeri, dan diversifikasi global dari kegiatan pendanaan di ukur dengan analisis faktor atas penjualan di luar negeri dan anak perusahaan di luar negeri. Dengan 288 sampel perusahaan dari 31 negara yang dipilih berdasarkan daftar Fortune's 2008 Global 500, dan dengan menggunakan disclosure-index dari Francis et al. (2008), penelitian ini menyimpulkan bahwa perusabaan dengan tingkat operasional dan pendanaan global yang lebih besar menyediakan tingkat yang lebih tinggi pula atas pengungkapan sukarelanya."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kepailitan yang permohonannya diajukan oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis melakukan tinjauan yuridis terhadap kasus kepailitan PT. Mandala Airlines yang permohonannya diajukan oleh perseroan itu sendiri sebagai debitor pailit. Untuk mengetahui bagaimana pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri, maka dibahas juga mengenai perbandingan voluntary petition di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah penerapan kepailitan yang diajukan debitor sendiri telah sesuai pelaksanaannya berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan apakah telah menerapkan prinsip commercial exit from financial distress bagi debitor yang berupa perseroan. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai aspek hukum terhadap pengajuan pailit oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004.

---

ABSTRAKThis thesis discusses about bankruptcy which is filed by the debtor (voluntary petition) based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year 2004 and Company Law No. 40 Year 2007. The author also did a juridical analysis towards the bankruptcy case of PT. Mandala Airlines, whereas the request for bankruptcy was initiated by the company as a debtor. Commenting on the above aspects, will be discusses about the comparison of voluntary petition between Indonesia and other countries that is United States, Japan, and Australia. The method of this research is qualitative normative interpretive to generate a descriptive analytical data. The primary issue for this thesis is the implementation of voluntary petition from the case study whether it was in accordance based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year 2004. And then the applicability of the bankruptcy principle "commercial exit from financial distress" especially for the corporate debtor. Therefore, with the research can solve this problem about voluntary petition based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year No. 2004."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa penyebab dan dampak dari turnover karyawan terhadap manajerial perusahaan di Hotel Crowne Plaza Jakarta. Menggunakan data turnover karyawan dari tahun 2013 sampai 2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab turnover yang terjadi di hotel Crowne Plaza Jakarta cenderung mengarah pada jenis voluntary turnover. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dampak yang dirasakan manajerial perusahaan dari hotel Crowne Plaza Jakarta cenderung mengarah pada jenis dysfunctional turnover.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to investigate what is the antecedent and the consequence of employee turnover to the managerial in Hotel Crowne Plaza Jakarta. Using the turnover data from 2013 to 2015, this study find evidence that the antecedents of employee turnover that happen in Hotel Crowne Plaza Jakarta is tend to be voluntary turnover. This study also find that the consequences of employee turnover that sensed by managerial of Hotel Crowne Plaza Jakarta is tend to be dysfunctional turnover;;;"

"ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh penerapan Integrated Reporting secara sukarela terhadap informasi asimetri dan efek ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.  Sebanyak 103 perusahaan di Asia dan Eropa pada tahun 2017 menjadi sampel dalam penelitian ini.  Metode analisis konten dengan dasar kerangka IIRC digunakan untuk menilai kualitas dari penerapan Integrated Reporting di perusahaan dan Ordinary Least Square digunakan untuk menganalisis data. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan antara Integrated Reporting secara sukarela dengan informasi asimetri. Efek ukuran perusahaan sebagai variable moderasi juga tidak ditemukan. Hal ini juga didukung oleh analisis tambahan yang mendukung hasil analisis utama. Berdasarkan hasil pengujian tambahan diketahui bahwa penerapan Integrated Reporting secara sukarela tidak berpengaruh terhadap informasi asimetri, serta tidak ada hasil yang signifikan untuk ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

---

ABSTRACT

---

This study examined the existence of a negative relationship between voluntary integrated reporting and information asymmetry and the size effect as the moderator of this relationship. Using a final sample of 103 firms in Europe and Asia in the period of 2017, the Ordinary Least Square is then performed to analyze the data. The results show that there is an insignificant relationship between the integrated reporting quality and information asymmetry which is captured by the spread. In addition, the insignificant effect of size to moderate this relationship is also found. Additional testing is performed to ensure the primary results. The findings also suggested the same results that in a nutshell, voluntary integrated reporting is not negatively associated with the information asymmetry and insignificant size effect as a moderator variable is also obtained. 

"

"In order to further improve the quality of voluntary surgical contraception (VSC) services, since 1984, the VSC counseling services had been provided by the trained midwives, and then in the last five years, also by the trained nurses. The aim of study is to collect information regarding the roles of nurses in comparation to midwives in VSC services.

The method of data collection used was interview and observation towards 117 nurses and midwives who had been trained on VSC counseling technique in 1994. The result of study found our that the rotes of nurses in VSC services are as good as the midwives."

"Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tenlang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan rumusan bahwa Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini. Dalam Undang-undang Kepailitan terkandung pasal-pasal yang merupakan hukum materiil kepailitan dan pasal-pasal yang merupakan hukum formil kepailitan. Sebagai hukum formil, Undang-Undang Kepailitan harus dapat menjamin adanya kepastian hukum dan terciptanya keseimbangan antara kepentingan debitor di satu sisi dengan kepentingan kreditor di sisi lainnya dalam proses kepailitan. Demikian juga halnya dengan sistem pembuktian dalam kepailitan, dalam fungsinya sebagai sarana untuk menentukan telah terjadinya suatu kepailitan, maka sistem pembuktian dalam kepailitan haruslah mengakomodir kepentingan kreditor sebagai pihak yang berpiutang maupun debitor sebagai pihak yang berutang untuk menjamin keseimbangan dalam proses acara dan pembuktiannya. Dalam konteks ini Hukum Acara dan sistem pembuktian yang terdapat dalam Undang-undang Kepailitan- PKPU khususnya pada acara permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor ( voluntary petidon) belumlah mencerminkan adanya keseimbangan pengaturan dan perlindungan bagi kreditor. Tidak adanya kewajiban pemanggilan bagi kreditor dalam voluntaty petition yang dikombinasikan dengan acara singkat dan sistem pembuktian secara sederhana dalam kepailitan cenderung melemahkan posisi kreditor sebagai pihak yang berpiutang dalam proses kepailitan dalam menghadapi posisi debitor sebagai pihak yang berhutang.

---

Law Number 37 Year 2004 on Bankruptcy and the Suspension o f the Payment of debts provides a definition that Bankruptcy is a general confiscation on all the assets o f the Bankrupt Debtor. These assets are taken care o f and handled by the Curator under the supervision of the Supervising Judge as governed by this Law. The Law of Bankruptcy contains articles that are material law of bankruptcy as well as articles that are procedural. As a procedural law, the Law o f Bankruptcy must secure the legal certainty and the balance between the interest o f the debtor on one hand and the interest of the creditor on the other hand in the process of bankruptcy. The same approach applies as well in the Evindentiary System. In conjunction with its function as tool to determine the occurence of bankruptcy, the evidentiary system must accomodate the interest of the creditor as well as the interest of the debtor in order to uphold the equality of principle in the trial process and its evidentiary process. Within this context, the procedural law and the evidentiary system stipulated under the Law Number 37 Year 2004, especially on the phase of filing of a bankruptcy declaration request (voluntary petition), has not yet reflected the equality of governance and protection for the creditor. The lack of obligation by the creditor in a voluntary petition that is followed by a short trial process and a simple evidentiary system has relatively weakened the position of the creditor in the bankruptcy process in facing the position of the debtor."

"ABSTRAKPelayanan kesehatan bagi ODHA di Rutan Jakarta Timur rnasih jauhdari ideal. Faktor penyebabnya adalah adanya stigma dan perilakudiskriminatifterhadap ODHA, baik oleh petugas maupun warga binaannya.Stigma dan perilaku diskriminatif petugas disebabkan olch minimnyainformasi dan pengetahuan salah mengenai I-HV/AIDS.Kebutuhan untuk dicintai dan diterima, sangat diperlukan ODHA,dengan penerimaan, kasih sayang dan dukungan orang disekelilingnya akanmembuat hidup ODHA lebih positif dan berkualitas, pola hidupnya teriagasehingga diharapkan hidupnya akan lebih panjang. Sayangnya tidaksemudah itu ODHA mendapatkan penerimaan, kasih sayang dan dukunganorang-orang disekelilingnya., baik itu dari keluarga, teman, petugas maupunmasyarakat secara luasPetugas merupakan salah satu komponen penting yang ada dalamlingkungan Rutan. Tugas pokok dan fungsi petugas Rutan adalahmelakukan perawatan dan pembinaan terhadap WBP. Seorang pctugasdalam menjalankan tugasnya, harus memilild kompetensi dasar. Yangdlmaksudkan dcngan kompentensi dasar tcrsebut antara lain adalahkemampuan, sikap, pengctahuan yang dapat mendukung programpcmbinaan. Daiam rangka melakukan pembinaan terhadap ODHA, salahsatu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh petugas adalah kemampuanempati dan pengetahuan mengenai ODHA dan HIV/AIDS. Kemampuanbcrcmpali adalah petugas mampu mengerti dan memahami apa yangdirasakan (empati) ODHA, sehingga dapat mcngetahui apa yang mcrckabutuhkanTujuan umum dari penulisan tugas akhir ini adalah mcningkatkancfektifitas pelayanan kesehatan bagi ODHA di Rutan Jakarta Timur.Sedangkan tujuan khususnya adalah, menumbuhkan empati pelugas terhadap ODHA di Rutan Jakarta Timur dengan jalan memberikanpengetahuan dan pemahaman kepada petugas tcntang HIV/AIDS serta tatacara berempati.Dalam upaya menumbuhkan empati petugas terhadap ODHA perludilakukan program intewensi. Program intervensi yang di tawarka olehpenulis adalah program pelatihan untuk menumbuhkan empati terhadapODHA, dengan tumbuhnya empati secara tidak langsung akan dapatrnenghilangkan stigma dan diskriminasi tcrhadap ODHA.Setelah mengikuti program pelatihan empati diharapkan petugas dapatmcngimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Petugas dapatberempati terhadap ODHA, sehingga pelayanan keschatan terhadap ODHAmenjadi optimal."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis hubungan dan pengaruh pay satisfaction voluntary turnover intention pada karyawan PT.X. Penelitian ini adalah gabungan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan metode analisis data statistik menggunakan program SPSS versi 22. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pay satisfaction memiliki hubungan yang negatif dan signifikan dengan variabel pay satisfaction dengan nilai r sebesar 0.676 dan persentase pengaruh sebesar 45.7 % terhadap variabel voluntary turnover intention pada karyawan PT.X. Hal ini mengindikasikan rendahnya tingkat kepuasan karyawan terhadap aspek penggajian di PT.X yang meliputi tingkat/ besaran gaji yang diterima (pay level), besarnya kenaikan gaji (pay raise), manfaat / tunjangan (benefit), dan struktur administrasi penggajian (pay structure / administration). Rendahnya tingkat kepuasan karyawan pada aspek penggajian ini disebabkan oleh sistem penggajian dari perusahaan yang dirasakan tidak adil oleh karyawan dan terdapat tumpang tindih antara jabatan pada struktur organisasi yang baru. Oleh karena itu, intervensi yang penulis usulkan berupa program intervensi evaluasi jabatan yang fokus pada peningkatan pay satisfaction karyawan, sebagai dasar untuk mendesain sistem penggajian yang adil (equal pay). Program intervensi evaluasi jabatan ini diharapkan akan dapat meningkatkan pay satisfaction dan menurunkan voluntary turnover intention pada karyawan PT.X.

---

ABSTRACT

This study analyzes the relationship and influence of pay satisfaction to voluntary turnover intention of employee PT.X. This is a combination of qualitative and quantitative research using statistic data analysis method via SPSS program version 22. Research result indicates that variable pay satisfaction has a negative and significant relationship with r score 0.676 and influence with percentage 45.7 % to variable voluntary turnover intention on PT.X employee. This result indicates low pay satisfaction of PT.X employee which includes satisfaction of pay level, pay raise, benefit, and pay structure/ administration. Low employee pay satisfaction is caused by unequal pay structure and gap between jobs in new PT.X organization chart. Thus, writer proposes job evaluation intervention program which focus on enhanching employee pay satisfaction, as a basis to design a fair and equal pay structure. This intervention proposal is expected to increase PT.X employee pay satisfaction and lower employee voluntary turnover intention."