Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 yang dikeluarkan oleh European Union (EU). Pemberlakuan regulasi mengenai Renewable Energy Directive II dapat menimbulkan kerugian bagi negara-negara pengekspor Crude Palm Oil (CPO) karena penggunaan CPO akan pelan-pelan dikurangi hingga 2030 untuk mencapai tujuan dari Renewable Energy Directive II. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai apakah Delegated Regulation Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non-discrimination atau tidak dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Indonesia terhadap kebijakan RED II. Pelarangan penggunaan CPO disebabkan karena kelapa sawit dianggap sebagai tanaman yang mengakibatkan deforestasi dan tidak berkelanjutan serta berisiko tinggi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normative karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan terkait Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II terhadap prinsip non-discrimination serta pengaruhnya terhadap kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non- discrimination dan Indonesia dapat menggugat ke Dispute Settlement Body WTO. Skripsi ini menyarankan jika terjadi sengketa antara Indonesia dan EU langkah- langkah yang dapat diambil oleh pihak yang bersengketa harus sesuai dengan mekanisme DSU.

---

This thesis discusses the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 by the European Union (EU). The enforcement of regulations regarding Renewable Energy Directive II can cause losses for exporting countries of Crude Palm Oil (CPO) because the use of CPO will slowly be reduced until 2030 to achieve the objectives of Renewable Energy Directive II. This thesis specifically discusses whether Delegated Regulation Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination or not and what legal efforts Indonesia can make towards RED II policies. The ban on the use of CPO is because oil palm is considered a plant that causes deforestation and is unsustainable and high risk. This thesis is compiled using normative juridical method because this study examines the rules related to Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II on the principle of non- discrimination and its influence on the trade policy of crude palm oil (CPO) in Indonesia. Data collection in this study uses secondary data. This thesis concludes that the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination and Indonesia can sue the WTO Dispute Settlement Body This thesis suggests that if there is a dispute between Indonesia and the EU the steps that can be taken by the parties to the dispute must be in accordance with the DSU mechanism."

"ABSTRACTDalam hukum World Trade Organization (WTO), persoalan lingkungan hidup diatur pada Pasal XX (b) dan (g) GATT 1994, beserta dua peraturan khususnya yakni, The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) dan Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement). Sehubungan dengan ini, pada tahun 2018 Uni Eropa mengeluarkan Renewable Energy Directive (RED) II terkait kebijakan pelarangan penggunaan minyak kelapa sawit untuk kebutuhan biofuels pada 2030, yang dilakukan secara bertahap dari tahun 2021. Dasar pelarangan ini adalah untuk melindungi lahan dengan stok karbon tinggi yang diakibatkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Oleh karena itu, skripsi ini melakukan analisis kesesuaian kebijakan larangan impor atas dasar lingkungan hidup ini terhadap pengaturan dalam WTO. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan melakukan studi kepustakaan terhadap teks RED II dengan kebijakan tata kelola sawit Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan sumber hukum WTO. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan pelarangan impor Uni Eropa tidak masuk dalam ruang lingkup ruang lingkup SPS Agreement ataupun TBT Agreement.  Kebijakan ini merupakan bentuk hambatan kuantitatif yang melanggar GATT 1994 karena tidak memenuhi persyaratan Pasal XX (g) GATT 1994. Kebijakan ekstrateritorial Uni Eropa ini juga tidak dapat dibenarkan karena tidak memenuhi ketentuan chapeau.

---

ABSTRACTUnder World Trade Organization (WTO) law, Article XX (b) and (g) GATT 1994, and its two specialized agreements, The Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement) dan Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT Agreement) provide environmental-trade measure rulings. In this regard, European Union seek to gradually limit palm oil from 2021 and phase out the use for biofuels by 2030 within Renewable Energy Directive (RED) II that was released in 2018. This measure is set to limit biofuels produced from significant expansion of the production area into land with high carbon stock is observed. This research uses normative juridical approach by literature study of RED II legal text and Indonesian palm oil governance within relevant laws and WTO sources of law. The result indicates that the EU measure is is not fell under scope of SPS Agreement as well as TBT Agreement. This environmental-trade measure is found to be inconsistent to GATT substantive rule of quantitative restriction as it fails to fulfill requirements under Article XX (g) GATT 1994. As it does not satisfy chapeau requirements, the European Union extraterritorial measure can not be justified."

"Tesis ini membahas mengenai tinjauan yuridis pertanggungjawaban Uni Eropa terhadap sengketa kelapa sawit yang terjadi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian deskriptif yang bersifat yuridis normatif, yakni mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum atau aturan secara faktual pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalam masyarakat untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Kali ini Indonesia dihadapkan dengan sengketa perdagangan Internasional dengan Uni Eropa yaitu terkait dengan produk kelapa sawit. Uni Eropa dalam kebijakan RED II akan menghentikan pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar nabati pada tahun 2030, karena isu pengrusakkan lingkungan. Hal ini tentu berdampak pada perdagangan Indonesia, terutama dengan adanya penurunan ekspor minyak kelapa sawit atau CPO ke Eropa secara bertahap dari tahun 2021 sampai di hilangkan pada tahun 2030. Hal ini akan mengakibatkan kerugian pada pendapatan negara Indonesia, pengurangan tenaga kerja, stok yang berlebihan, pengurangan devisa negara, dan mengurangi kesejahteraan petani dan pengusaha sawit Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian Indonesia telah mengajukan gugatan ke WTO lewat badan penyelesaian sengketa WTO atas tindakan diskriminasi produk kelapa sawit. Kebijakan RED II dianggap telah membatasi akses pasar minyak sawit ke Eropa dengan regulasi dan persyaratan-persyaratannya. Berdasarkan kesimpulan penulisan tesis ini kebijakan RED II telah melanggar ketentuan dalam perjanjian perdagangan internasional, bahwa kebijakan RED II tidak sesuai dengan aturan WTO, khususnya tentang perjanjian Technical Barriers to Trade, dan GATT 1994. Hasil penelitian menyarankan perlunya merevisi atau mengubah kebijakan RED II Uni Eropa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan liberalisasi perdagangan sesuai dengan aturan WTO, sehingga tidak menimbulkan kerugian terhadap produk minyak kelapa sawit dan produk produk lain kedepannya.

---

This thesis discusses the juridical review of the EU's responsibility for oil palm disputes in Indonesia. The research method used is a descriptive normative juridical study, which examines the factual implementation or implementation of legal provisions or rules on a certain legal event that occurs in society to achieve specified goals. This time Indonesia is faced with an international trade dispute with the European Union, which is related to palm oil products. The European Union in the RED II policy will stop the use of palm oil as a biofuel by 2030, due to issues of environmental destruction. This certainly has an impact on Indonesia's trade, especially with the gradual decline in exports of palm oil or CPO to Europe from 2021 until it is eliminated in 2030. This will result in losses to Indonesia's state income, reduction of labor, excessive stock, reduction of foreign exchange, and reduce the welfare of Indonesian palm oil farmers and entrepreneurs. Based on the results of the research, Indonesia has filed a lawsuit to the WTO through the WTO dispute resolution agency for discrimination against palm oil products. The RED II policy is considered to have limited market access for palm oil to Europe with its regulations and requirements. Based on the conclusion of this thesis, the RED II policy has violated the provisions in the international trade agreement, that the RED II policy is not in accordance with the WTO rules, especially regarding the Technical Barriers to Trade agreement, and GATT 1994. The results of the study suggest the need to revise or change the EU RED II policy to adapt to the development of trade liberalization in accordance with WTO rules, so as not to cause harm to palm oil products and other products in the future."

"Tarif Bea Masuk Antisubsidi (BMAS) ditetapkan oleh Komisi Eropa adalah 8% sampai dengan 18% terhadap biodesel dari Indonesia. Berdasarkan kebijakan Renewable Energi Directive II dan aturan pelaksananya (Delegated Act) yang dibentuk oleh Uni Eropa, Indonesia mengalami kerugian terhadap demand pasar dan ketersedian jumlah stok crude palm oil (biodesel). Dalam RED II dan Delegated Act terdapat ILUC untuk target energi terbarukan pada sektor transportasi. Berdasakan ILCU tersebut, biodesel dikategorikan sebagai ILUC rendah yang akan dikurangi melakukan impor untuk target energi terbarukan di Uni Eropa. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitan yuridis normatif. Dampak selama 5 tahun terakhir membuat jumlah ekspor biodesel terus menurun. Proses rekonsialisi penyelesaian sengketa dalam pengenaan BMAS yaitu mengenai tinjauan kembali terhadap aturan SCM, TBT, GATT 1994. Pemerintah Indonesia harus mencari alternatif mengkspor pangsa pasar negara tujuan lain agar penyerapan terhadap biodesel dalam negeri tidak berlebihan.

---

The anti-subsidized import duty rate (BMAS) set by the European Commission is 8% to 18% for biodiesel from Indonesia. Based on the Renewable Energi Directive II policy and its implementing regulations (Delegated Act) established by the European Union, Indonesia has suffered losses to market demand and the availability of crude palm oil (biodiesel) stocks. There is an ILUC for renewable energi targets in the transportation sector in RED II and the Delegated Act. Based on the ILCU, biodiesel categorized as a low ILUC, which will reduce imports for renewable energi targets in the European Union. The research method used is normative juridical research. The impact during the last five years has made the number of biodiesel exports continue to decline. The reconciliation process of dispute resolution in the imposition of BMAS is regarding a review of the SCM, TBT, GATT 1994 regulations. The Indonesian government must seek alternatives to export the market share of other destination countries so that the absorption of domestic biodiesel is not excessive."