Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu rekomendasi dari FAO untuk mengatasi permasalahan terkait ketahanan pangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian bantuan sosial mampu meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga penerimanya. Penelitian ini berkontribusi melengkapi penelitian terdahulu dengan menganalisis peran bantuan sosial yang dibedakan antara pangan dan nonpangan (tunai) terhadap ketahanan pangan rumah tangga miskin yang diukur melalui dimensi akses terhadap makanan dan pemanfaatan makanan. Dimensi akses terhadap makanan diukur menggunakan proporsi pengeluaran makanan dan konsumsi kalori per kapita yang menunjukkan kuantitas konsumsi. Dimensi pemanfaatan makanan diukur menggunakan proporsi pengeluaran untuk karbohidrat, protein/lemak, dan rokok yang menunjukkan kualitas konsumsi. Penelitian ini menggunakan metode propensity score matching pada data Susenas Maret 2022. Hasil penelitian membuktikan adanya dampak positif bantuan sosial baik pangan maupun nonpangan terhadap kuantitas konsumsi makanan rumah tangga miskin yang ditunjukkan dari peningkatan proporsi pengeluaran makanan dan konsumsi kalori per kapita. Bantuan sosial pangan dan nonpangan juga berdampak pada ketiga variabel pada dimensi pemanfaatan, tetapi arah koefisien yang dihasilkan menunjukkan tidak adanya peningkatan kualitas makanan. Pengeluaran makanan rumah tangga miskin masih didominasi oleh komoditas padi-padian serta makanan jadi yang tinggi kandungan karbohidratnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bantuan sosial apa pun jenisnya meningkatkan kuantitas makanan rumah tangga miskin, tetapi peningkatan kuantitas tersebut tidak diiringi dengan peningkatan kualitas makanan.

---

The provision of social assistance is one of the FAO's recommendations to address problems related to food security. Several studies indicate that the provision of social assistance improves the food security of the recipient households. This research aims to complement previous studies by analyzing the role of social assistance, differentiated between food and non-food (cash) assistance, on the food security of poor households, measured through the dimensions of access to food and food utilization. The dimension of access to food is measured using the proportion of food expenditure and calorie consumption per capita, which indicates the quantity of consumption. The dimension of food utilization is measured using the proportion of expenditure on carbohydrates, proteins/fats, and cigarettes, which indicates the quality of consumption. This research uses the propensity score matching method on Susenas data of March 2022. The results demonstrate the positive impact of both food and non-food social assistance on the quantity of food consumption of poor households, as shown by an increase in the proportion of food expenditure and calorie consumption per capita. Food and non-food social assistance also impact the three variables in the utilization dimension, but the direction of the resulting coefficient shows no increase in food quality. Food expenditure of poor households is still dominated by grain commodities and ready-made foods that are high in carbohydrate content. Thus, it can be concluded that social assistance of any type increases the quantity of food for poor households, but the increase in quantity is not accompanied by an improvement in food quality."

"ABSTRAKKemiskinan adalah masalah dunia karena orang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemerintah di seluruh dunia mencoba membuat program bantuan untuk membantu orang memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Program Rastra di Indonesia diciptakan untuk membantu mengurangi beban biaya yang dikeluarkan oleh Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan beberapa kebutuhan pangan utama, yaitu beras. Pengurangan biaya yang harus dibayar oleh RTS untuk beras dapat membantu mereka mengalihkan uang yang akan mereka gunakan untuk beras, untuk kebutuhan mereka yang lain. Kebijakan bantuan makanan beras ini harus membawa manfaat jangka pendek bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dasar mereka. Pada 2017 pemerintah meluncurkan program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) untuk secara perlahan menggantikan program Rastra. BPNT mengganggu pasar beras karena metodenya sangat berbeda dari Rastra. Penelitian ini ingin melihat apakah Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita sebagai ukuran kekayaan, apakah kedua program memiliki hasil dampak yang berbeda, dan untuk melihat apakah pada tahun terakhir Program Rastra dengan diperkenalkannya BPNT, Program Rastra memiliki dampak yang berbeda pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita penerimanya dibandingkan sebelum BPNT diperkenalkan. Metode pengolahan data yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dan Propensity Score Matching (PSM) pada data SUSENAS 2017 dan 2018. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Rastra dan BPNT berdampak pada pengeluaran per kapita dan pengeluaran makanan per kapita, bahwa Rastra dan BPNT memiliki dampak yang berbeda, dan Rastra memiliki dampak yang berbeda sebelum dan setelah pengenalan BPNT.

---

ABSTRACT

Poverty is a worldwide problem as people cannot meet their basic needs. Governments around the world try to create relief programs to help people fulfill their daily needs. The Rastra Program in Indonesia was designed to help reduce the burden of expenses incurred by Targeted Households through meeting some of the primary food needs, namely rice. The reduced costs that the Targeted Households have to pay for rice can help them divert the money that they would have used for rice, for their other needs. This rice food aid policy should bring short-term benefits to the poor to meet their basic consumption needs. In 2017 the government launched the Cashless Food Aid (BPNT) program to replace the Rastra program slowly. BPNT disrupts the rice market as its methods significantly differ from that of Rastra. This research wants to examine whether Rastra and BPNT both impact expenditure per capita and food expenditure per capita as a measure of wealth, whether the two programs have different results in impact, and to evaluate whether in its final year with the introduction of BPNT, that the Rastra Program has a different impact on expenditure per capita and food expenditure per capita of its recipients than before BPNT was introduced. The data processing method that is used is Ordinary Least Square (OLS) and Propensity Score Matching (PSM) on SUSENAS 2017 and 2018 data. Results from this study find that Rastra and BPNT do impact expenditure per capita and food expenditure per capita, that Rastra and BPNT do have different impacts, and Rastra does have a different impact before and after the introduction of BPNT."

"Desentralisasi & otonomi daerah adalah perubahan besar (big-bang) bagi Indonesia. Sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang pemerintahan daerah , kebijakan pemekaran daerah mengalami perubahan yg signifikan. Selama pemerintahan orde baru , pemekaran relatif stagnan dan cenderung top - down policy. Saat ini pemekaran daerah adalah Bottom - Up Policy. Sejak 1999 hingga Januari 2008 telah terbentuk 164 daerah baru yg terdiri dari 7 provinsi baru,, 134 kab. baru, & 23 kota baru. Permasalahan timbul ketika pemekaran daerah lebih dilihat sebagai fenomena politik tanpa melihat persyaratan teknis proseduralnya. Akibatnya banyak daerah yg tdk berkinerja secara optimal . oleh karena itu evaluasi terhadap kinerja/ dampak dr kebijakan pemekaran sangat diperlukan. Tujuan dr studi ini adalah pertama, mengevaluasi perkembangan & dampak pelaksanaan pemekaran daerah di tingkat kab.-kota utamanya dlm. hal perkembangan ekonomi, keuangan pemerintah , pelayanan publik, & kapasitas aparatur & rentang kendali . Kedua mengidentifikasi permasalahan yg muncul atas dilaksanakannya pemekaran daerah. Keempat menyusun & merumuskan rekomendasi kebijakabn berkaitan dengan pemekaran daerah beserta usulan-usulannya yg masih & akan diajukan oleh beberapa daerah. Ada beberapa metode evaluasi yg digunakan dlm studi ini . Pertama metode indeksasi dengan terlebih dahulu membentuk kelompok control - treatment untuk melakukan komparasi apple to antara daerah otonom baru dengan daerah bukan DOB 9Induk & kontrol) ,kedua evaluasi akan dilakukan dengan menggunakan metode metode propensity score matching untuk mencarai rerata dampak (Average Treatment Effect) dari suatu kebijakanpemekaran. Studi ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemekaran belum berhasil mensejahterakan masyarakat di daerah pemekaran. beberapa rekomendasi untuk kebijakan pemekaran ini diantara pembenahan dlm proses pengusulan. kedua, pemerintah DOB harus memiliki syarat kapasitas minimal tertentu . ketiga, perlunya alternatif kebijakan selain pemekaran pd level kab./kota yati pemekaran di level kec./desa, kemudian tdk memberikan insentif fiskal utk memekarkan diri. Terakhir pengelolaan & pengaturan penyediaan layanan publik hendaknya memperhatikan keberagaman konidisi geografis daerah & bukan pd populasi saja."

"ABSTRACTKemiskinan merupakan suatu masalah yang multidimensional dan tidak pernah berhenti sepanjang masa. Pemerintah membuat program pemberdayaan tingkat nasional (PNPM) untuk menurunkan angka kemiskinan. Penelitian ini menganalisa pengaruh program pemberdayaan masyarakat (PNPM) terhadap kesejahteraan. Program PNPM sendiri dibagi menjadi tiga bagian yaitu PNPM1 (infrastruktur), PNPM2 (Dana Bergulir / Simpan Pinjam), PNPM3 (Peningkatan Kapasitas SDM). Peneliti menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM)  untuk melihat apakah program yang diberikan pemeritah (PNPM), dapat memberikan dampak  pada indikator kesejahteraan antara lain rasio masyarakat miskin (P0), konsumsi perkapita rumah tangga, rata-rata lama bersekolah , layanan kesehatan, rasio orang bekerja, serta infrastruktur yang tersedia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan program pemberdayaan PNPM di Indonesia memiliki dampak baik pada enam indikator tersebut. Program PNPM3 berupa peningkatan kapasitas SDM merupakan program yang ditemukan paling berpengaruh positif pada keenam indikator tersebut. Namun pada studi lapangan Desa Tanjungkarang menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya program PNPM tidak sesuai dengan yang diharapkan. PNPM2 berupa dana bergulir/simpan pinjam terhenti karena ditemukan ada kecurangan dan ketidak transparansian keuangan dari pengurus desa.

---

ABSTRACTPoverty is a multidimensional problem that happen all the time. The government created a national level empowerment program (PNPM) to reduce poverty. This research analyzes the impact of the community empowerment program (PNPM) on welfare. The PNPM program itself is divided into three parts, that are PNPM1 (infrastructure), PNPM2 (Revolving / Savings and Loan Funds), PNPM3 (Human resource capacity building). This research uses the Propensity Score Matching (PSM) to see whether the program provided by the government (PNPM) could have an impact on the welfare indicators those are ratio of the poor (P0), per capita consumption of the household, average length of school, health access, employment rate and availability of infrastructure. The results of this study indicates that overall, the PNPM empowerment program in Indonesia has a good impact on six welfare indicators. The PNPM3 program in the form of increasing human resource capacity is a program that found to have the most positive influence on the six indicators. However, in the Tanjungkarang Village (field study), the PNPM 2 program was not went well as it was expected. PNPM2 in the form of revolving funds/savings and loans was stopped because there was financial fraud and non-transparency from the village management."

"Perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalammenciptakan nilai tambah ekonomi yang nantinya akan mempengaruhi kinerja pembangunan desa secara umum. Indonesia telah menjanjikan target yang cukup besarpada program perhutanan sosial tetapi evaluasi bagaimana program tersebut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pedesaan secara umum jarang dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak program perhutanan sosial dengan indikator pembangunan desa yang diwakili oleh Indeks Desa Membangun (IDM). Untuk mengurangi bias seleksi dalam pengambilan sampel, penelitian ini menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM) dengan membuat sampel perlakuan (desa yang mendapatkan program perhutanan sosial) dan sampel yang cocok ataucounterfactual (desa yang tidak mendapatkan program). Hasil yang ditunjukkan oleh perbedaan rata-rata dari kedua sampel menunjukkan bahwa program perhutanan sosialberdampak positif pada skor IDM serta semua dimensi dalam IDM (indikator sosial, ekonomi dan lingkungan).

---

Social forestry is expected to increase rural community capacity in creating economic value added which will later affect village development performance in general. Indonesia has pledged quite massive target on social forestry program but the evaluation how the program affect rural community's welfare in general is rarely discussed. This study aims to examine the impact of social forestry program with village development

indicators represented by Indeks Desa Membangun (IDM). To reduce selection bias in sampling, this study uses Propensity Score Matching (PSM) method to create treatment sample (villages who get the social forestry program) and its matched sample or counterfactual (villages who do not get the program). The result represented by the mean difference of the two samples shows that social forestry program has positive

impact on IDM score as well as all dimensions in IDM (social, economic and environment indicators)."

"Tren migrasi di Indonesia menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir sebagai konsekuensi dari perkembangan fasilitas transportasi dan komunikasi, serta jaringan sosial sehingga mempermudah individu dalam melakukan perpindahan antar daerah. Sebagian besar motif migrasi adalah mencari pekerjaan agar mendapatkan penghasilan dan kehidupan yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak migrasi terhadap peningkatan kesejahteraan para pelakunya. Dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey (IFLS) tahun 2007 dan 2014 serta metode Propensity Score Matching, penelitian ini menemukan bahwa migrasi memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan para migran. Peningkatan kesejahteraan akibat migrasi lebih tinggi pada mereka yang berpendapatan tinggi dibandingkan mereka yang berpendapatan rendah.

---

Migration trends in Indonesia have shown an increase in recent years as a consequence of the development of transportation and communication facilities, along with social networks, so that making it easier for individuals to do inter-regional mobility. Most of the motives for migration are looking for a better job to get a better income and life. This study aims to analyze the effect of migration in improving the migrants welfare and analyze the change in poverty status for poor people who migrate. Using the Indonesian Family Life Survey (IFLS) dataset in 2007 and 2014, as well as the Propensity Score Matching method, this study found that migration has a positive impact on improving the migrants welfare. Improved welfare due to migration is higher in those who were initially more prosperous than those who were low income."

"Kegagalan dalam penyediaan air bisa berdampak terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010, salah satu sumber air bersih yang sudah memenuhi standar persyaratan khusus air minum adalah air perpipaan atau air leding. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat perbedaan kesejahteraan pada pada rumah tangga miskin pengguna sumber air leding terhadap bukan pengguna dengan menggunakan metode Propensity Score Matching (PSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kesejahteraan yang signifikan antara rumah tangga pengguna air leding dan tidak di kalangan penduduk miskin.

---

The quality of water supply could have impact to household welfare. According to Ministry of Health Regulation No. 492/Menkes/PER/IV/2010, pipeline water is one of the sources of clean water that meets the requirements of drinking water standard. This study aims to look at the difference in the welfare of poor households who use the pipeline water using the Propensity Score Matching (PSM) method. The result shows that the welfare of pipeline water users is significantly higher than non-users. To expand the program, we suggest that the government should subsidies the poor household to make pipeline water accessible for them."