Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini berusaha menyorot strategi pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping IDT dari SP2W dan kemudian dikonfirmasikan dengan strategi pendampingan yang dilakukan oleh para pendamping "produk" Sekretariat Bina Desa, LSH yang lebih dahulu menggunakan strategi ini dalam memberdayakan masyarakat marginal, yang juga sebagai salah satu kontributor strategi pendampingan dalam program IDT. Karena itu dalam tesis ini, penulis khusus membahas tentang gagasan strategi pendampingan dari sisi konseptor. Baik gagasan konseptor yang muncul dari LSM (Sekretariat Bina Desa) sebagaimana strategi pendampingan ini diadopsi oleh pemerintah maupun dari pihak pemerintah sendiri sebagai pelaksana program. Bagaimana pemerintah melaksanakannya sementara LSM sebagai orang atau lembaga yang lebih dahulu menggunakan strategi ini hanya terlibat pada tataran konsepsional dan tidak pada tataran operasional. Untuk menjawab pesoalan tersebut di atas, data bersumberkan dari hasil dialog secara mendalam dengan para responden dengan memakai guide quesioner. Disamping itu, analisa ini diperkuat dengan data sekunder berupa hasil evaluasi baik yang dilakukan oleh perorangan maupun kelembagaan, termasuk juga tulisan-tulisan yang berhubungan dengan fenomena implementasi program IDT. Kedua bentuk data di atas, diolah dan dianalisa serta dideskripsikan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan memperlihatkan bahwa ternyata strategi pendampingan yang dilaksanakan dalam program IDT belum sesuai dengan "warna aslinya". Hal ini terkait erat dengan kapasitas pendamping itu sendiri yang tidak dipersiapkan dengan sosialisasi gagasan terutama tentang metode dan teknik serta strategi pendampingan. Sungguhpun telah dilakukan pelatihan guna memahami makna strategi tersebut sebelum mereka diterjunkan, tapi dalam kenyataannya, pelatihan yang diberikan lebih banyak kepada bentuk pembentukan sikap mental dan materi managemen usaha, yang menurut para pendamping tidak banyak berguna bagi pendamping dilapangan dan bukan tentang teknik, metode dan strategi pendampingan. Akibatnya adalah bahwa secara operasional sulit bagi para pelaku yang terlibat dalam strategi pendampingan ini keluar dari bentuk-bentuk pendekatan yang selama ini ada, terutama dalam memahami makna pendamping. Begitu juga dengan peran dan fungsi sebagai seorang pendamping, sebagaimana yang dikatakan baik oleh Jim Ife, Kartjono ataupun para konseptor dari Bappenas, sangat sulit diwujudkan oleh pendamping. Sehingga dengan demikian, paradigma pembangunan berbasiskan pada masyarakat masih jauh dari realitasnya. Namun demikian, berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh para pelaku strategi ini, memiliki prospek yang cukup baik untuk ditindaklanjuti. Bahkan menurut para konseptor, hanya melalui pendekatan strategi inilah bisa dibangun kekuatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kata kunci keberhasilan pembangunan itu bisa diwujudkan."

"Tesis ini mengenai kehidupan Orang miskin, khususnya tentang potensi dan kemampuan Orang miskin untuk melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan yang dapat meningkatkan taraf hidupnya sehingga dapat keluar dari kondisi miskinnya.Di dalam antropologi, Oscar Lewis merupakan salah satu tokoh yang banyak mengkaji masalah kemiski.nan. Kajiannya menghasilkan konsep kebudayaan kemiskinan, yaitu suatu sistem yang terdiri dari serangkaian cara atau disai untuk hidup dan seperangkat pemenuhan terhadap masalah-masalah kehidupan dan karenanya mempunyai fungsi yang bersifat adaptif bagi pemiliknya (Lewis, 1975:392). Karena bersifat adaptif, menurut Lewis kebudayaan kemiskinan cenderung untuk dipelihara dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses sosialisasi di dalam keluarga. Walaupun bersifat adaptif untuk menghadapi kondisi kemiskinan, kebudayaan kemiskinan juga menyebabkan para pelaku yang menggunakannya sulit keluar dari kemiskinannya karena cara-cara hidup tersebut (seperti sikap fatalistik, kebiasaan berhutang, kehidupan komuniti yang tidak teratur (disorganized), misalnya) menghambat terjadinya mobilitas ekonomi di dalam kehidupan pars pemiliknya.Walaupun demikian, pendapatya itu mendapatkan banyak kritik. Dari berbagai hasil penelitian yang mengkaji kehidupan Orang miskin di sektor informal, misalnya, dapat dilihat bahwa pendapat itu tidak sepenuhnya benar. Temuan-temuan penelitian tentang kehidupan warga kota yang melakukan kegiatan ekonomi informal memperlihatkan bahwa peningkatan taraf hidup bisa terjadi walaupun tadinya mereka hidup di dalam kemiskinan yang lebih kurang sama dengan apa yang digambarkan oleh Oscar Lewis.Pertanyaan yang ingin dijawab dalam tesis ini adalah mengapa dan bagaimana peningkatan taraf hidup itu bisa terjadi di dalam kehidupan Orang miskin ? Tesis yang dikemukakan di dalam tulisan ini adalah bahwa peningkatan taraf hidup Orang miskin merupakan suatu proses yang dimungkinkan karena di dalam dan di sekitar pemukiman kumuh terdapat peluang-peluang untuk memperoleh sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dan mengembangkan kegiatan yang mendatangkan penghasilan. Peningkatan taraf hidup dapat dicapai oleh warga miskin yang hanya menggunakan kebudayaan kemiskinan sebagai pedoman hidup yang bersifat situasional dan yang memiliki tingkat pencapaian (creed for achievement) yang kuat untuk memperbaiki kehidupannya. Melalui keterlibatannya di dalam pranata-pranata ekonomi yang berpedoman pada kebudayaan anti kemiskinan, warga miskin yang bersangkutan mempunyai kesempatan untuk mempelajari cara-cara kerja yang efisien dan cara-cara mengakumulasi keuntungan untuk modal usaha, sehingga mereka mampu meningkatkan taraf hidupnya dan keluar dari kemiskinannya."

"Tesis ini merupakan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) di Kelurahan Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan.Dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pemerintah telah melaksanakan beberapa program. Salah satu program penanggulangan kemiskinan masyarakat miskin khususnya di perkotaan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK) yang dibiayai dari Anggaran Biaya Pendapatan Daerah (APBD) pemerintahan Daerah DKI Jakarta. PPMK. dilaksanakan dengan pendekatan tribina yaitu bina ekonomi, bina sosial dan bina fisik. Bina ekonomi dalam bentuk pinjaman dana bergulir dengan bunga 1% yang diperioritaskan untuk penambahan modal dalam Skala kecil. Bidang sosial dalam bentuk kegiatan dalam rangka peningkatan SDM misalnya pelatihan dan kursus. Sedangkan bidang fisik untuk pembangunan sarana dan prasarana lingkungan di tingkat kelurahan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi tentang program melalui informan. Pemilihan informan dilakukan dengan purposive sampling yang meliputi penanggung jawab program di tingkat kodya yaitu Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), pelaksana program di tingkat kelurahan (Dewan Kelurahan), LSM Pendamping, Unit pengelola Keuangan Masyarakat Kelurahan (UPKMK) dan Unit Pelaksana Kegiatan Rukun Warga (TPKRW), tokoh masyarakat serta penerima pelayanan atau sasaran program. Untuk mendapatkan informasi dari informan tersebut, digunakan teknik indepth interview, observasi dan studi komunikasi. Ketiga Cara ini dilakukan sebagai mekanisme triaungulasi atas jawaban masing-masing informan.Penelitian ini dilakukan diwilayah sasaran PPMK Kelurahan Grogol Utara dengan difokuskan di RW 04, 05, 13, dan RW 14. Adapun alasan pemilihan wilayah tersebut karena dari 16 RW wilayah sasaran program di Kelurahan Grogol Utara, wilayah 4 RW tersebut merupakan wilayah yang paling padat penduduknya serta paling kumuh. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan yaitu Februari - Maret, dan Desember 2004. Dari hasil penelitian terlihat bahwa proses pelaksanaan PPMK terdiri dari proses persiapan, pelaksanaan serta pengawasan dan pelaporan. Proses pelaksanaan PPMK sesuai dengan tahapan konsep pemberdayaan. Kendala yang dijumpai dalam kegiatan Pelaksanaan PPMK adalah masih tingginya tunggakan dana bergulir, rendahnya sanksi hukum kepada penunggak cicilan. Untuk kegiatan sosial dan fisik kendala yang dihadapi adalah masih berjalannya unsur KKN dalam menentukan lokasi kegiatan dan rekruitmen peserta kegiatan.Selanjutnya peneltian ini menyimpulkan dan merekomendasikan mengenai program yang telah dijalankan. Rekomendasi didasarkan pada permasalahan yang ada kepada pihak terkait dengan pelaksanaan PPMK yaitu kepada Dewan Kelurahan (Dekel} untuk memberikan kepercayaan dan bimbingan kepada UPKMK sebagai pengelola keuangan PPMK dan TPK-RW serta kepada pemerintah (BPM) sebagai penanggung jawab program untuk mengkaji ulang SK Gub 1747/2003 terutama unruk memperjelas sanksi hokum dalam pelaksanaan PPMK serta alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) untuk UPKMK dan TPK RW sebagai lembaga pengelola dana PPMK."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana efektivitas sektor informal dalam bidang perdagangan dalam menanggulangi kemiskinan. Dimana objek penelitian mengambil satu dari sebelas desa atau kelurahan tertinggal yang ada di DKI Jakarta, yaitu Kelurahan Galur Jakarta-Pusat. Melalui penelitian deskriptif kualitatif yang terlaksana selama lima bulan didapat hasil penelitian yang memberikan justifikasi pada pernyataan diatas.Sampel penelitian diambil dari pedagang sektor Jasa dan Perdagangan sebanyak 300 sampel yang diambil secara stratifikasi random. Stratifikasi ramdom tersebut diambil dari enam sekala usaha yang besarnya terbagi sesuai modal lancar yang dimiliki baik pada sektor informal bidang jasa maupun perdaganganDari penelitian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sektor informal bidang jasa dan perdagangan sama-sama meningkatkan pendapatan orang miskin yang bermigrasi dari desa ke Kelurahan Galur. Dan yang terpenting dari hasil penelitian ini adalah sektor informal bidang perdagangan lebih efektif dibandingkan sektor informal bidang jasa, didalam meningkatkan pendapatan orang miskin.Keberhasilan menaikkan pendapatan melalui sektor informal bidang perdagangan adalah kondisi pengeluaran uang berbanding lurus dengan besarnya pendapatan yang diperoleh para pelaku ekonomi di sektor informal, dari yang tadinya berada dalam garis kemiskinan hingga setelah memasuki sektor informal berhasil keluar dari garis kemiskinan."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tersisanya anggaran JPSBK bantuan Pemda DKI tahun 2001 di RSUD Tarakan sebanyak Rp.383.647.977 yang belum sempat dimanfaatkan oleh Keluarga Miskin (Gakin) dan dikembalikan kepada Pemda DKI Jakarta, sementara adanya Rumah Sakit yang mengeluh tentang kurangnya data dalam pelayanan Gakin. Seperti diketahui anggaran JPSBK diturunkan pemerintah ke Rumah Sakit untuk pelayanan keluarga miskin secara cuma-cuma melalui program Kartu Sehat. Ada dua macam anggaran yang diturunkan ke RSUD yakni anggaran JPSBK dari Pemda DKI Jakarta dan anggaran dari APBN berupa anggaran Subsidi BBM dengan prosedur dan waktu pertanggung jawaban yang berbeda. Dibandingkan dengan dua (2) RSUD lainnya yakni RSUD Koja dan RSUD Budhi Asih anggaran tersebut dapat diserap secara penuh. Melihat kenyataan tersebut diatas perlu dilakukan suatu analisis sejauh mana pemanfaatan RSUD Tarakan oleh Gakin bila dikaitkan dengan anggaran JPSBK yang tersedia dengan tujuan mengidentifikasi faktor-faktor dari Rumah Sakit baik dari organisasinya maupun dari providernya serta dari Gakin sendiri. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dari faktor-faktor Rumah Sakit dan penelitian kuantitatif dari 107 orang Gakin yang mempunyai Kartu Sehat dari 3 kelurahan yang berjarak dekat dengan RSUD Tarakan. Hasil penelitian kualitatif menunjukkan bahwa RSUD Tarakan telah menjalankan fungsi manajerialnya cukup baik dengan pembentukan Tim, Adanya Prosedur Tetap Pelayanan, Kebijakan Direktur tentang pelayanan Gakin. Tersisanya anggaran bantuan JPSBK kemungkinan disebabkan adanya kecenderungan menggunakan anggaran APBN terlebih dahulu yang mempunyai prosedur yang lebih jelas dan fleksibel. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian RSUD Tarakan yang bisa mempengaruhi juga penyerapan anggaran yakni belum meratanya sosialisasi tentang anggaran JPSBK, masih kurangnya koordinasi dengan Dinas Kesehatan Tingkat II dalam rangka sosialisasi anggaran dan sikap dalam pelayanan serta kurangnya fleksibiiitas dalam penerimaan pasien Gakin baru Rawat jalan di Loket penerimaan karena dalam petunjuk pelaksanaan diharuskan ada rujukan dari puskesmas. Hasil penelitian kuantitatif di tiga Kelurahan Kecamatan Tambora kemungkinan juga akan mempengaruhi peayerapan anggaran di RSUD Tarakan karena hanya 49.5 % Gakin yang memanfaatkan kartu sehatnya di RSUD Tarakan sementara yang tidak memanfaatkan sebagian besar disebabkan oleh tidak mengerti dalam penggunaan Kartu Sehat dan memilih menggunakan fasilitas kesebatan lain. Secara statistik ada hubungan yang sangat bermakna antara pengetahuan kartu sehat dengan pemanfaatan pelayanan RSUD Tarakan. Sebanyak 44,4 % (4 orang) yang dirawat inap mengeluh pelayanan kurang baik dengan harapan pelayanan dengan senyum dan ramah. Saran diberikan kepada RSUD Tarakan untuk menindak lanjuti hal-hal yang ditemukan dalam penelitian ini. Perlu intervensi dari Pemda DKI dalam perbaikan kebijakan pertanggungjawaban anggaran JPSBK petunjuk pelaksanaan serta prosedur pengganaannya serta penajaman sasaran Gakin dan perubahan nama Kartu Sehat. Untuk Depkes diperlukan kebijakan sosialisasi anggaran yang berasal dari Subsidi BBM."

"Program IDT adalah salah satu pogram pembangunan yang berorientasi pada usaha pemberdayaan kemampuan masyarakat yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memperkuat kemampuan masyarakat miskin dalam meningkatkan taraf hidupnya dengan membuka dan mengembangkan berbagai usaha ekonomis produktif yang sesuai dengan kemampuannya. Orientasi program ini mengarah kepada kemandirian dan otonomi masyarakat dalam mengembangkan usahanya melalui kelompok. Di dalam kelompok tersebut diharapkan mereka dapat menghidupkan modal-modal sosial yang telah dimilikinya guna mengembangkan modal usaha yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan paradigma pembangunan yang berpusat pada rakyat atau juga dapat dikatakan pembangunan yang berorientasi pada "bottom up policy". Tulisan ini mempelajari aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin lewat bantuan modal usaha yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta melalui program Impres Desa Tertinggal Non Regular In Gub di kelurahan Paseban Kecamatan Senen Jakarta Pusat dengan unit analisanya yaitu individu-individu penerima bantuan modal usaha yang tergabung didalam kelompok usaha yang` dinamakan pokmas (kelompok masyarakat). Konsep teoritik utama yang mendasari penelitian ini adalah konsep pemberdayaan (empowerment) yang menekankan pada kemandirian, kemampuan dan potensi masyarakat pelaksana program. Dalam proses ini kelompok masyarakat (pokmas) diberi "power" untuk dapat menggunakan potensi dirinya dalam mengembangkan modal usaha yang diberikan. Mereka dipacu, diberi motivasi melalui pendampingan yang intensif, dibina dan dididik untuk keluar dari lilitan kemiskinan. Berbagai modal sosial yang mereka miliki digunakan secara intensif dalam bentuk kerja sama yang sehat, kreatif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian menitikberatkan pada dua kelompok masyarakat pelaksana program yakni kelompok masyarakat yang berhasil dan kelompok masyarakat yang tidak berhasil. Indikatornya adalah perubahan gaya hidup periode sebelum program dan sesudah dlaksanakannya program. Dari wawancara dan pengamatan secara intensif dan terus menerus terhadap kegiatan kedua kelompok ini diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat dapat memberdayakan dirinya apabla diberi kesempatan yang luas untuk mengembangkan potensinya. Program pembangunan direkomendasikan agar tidak lagi bersifat "top down policy", tetapi sudah harus bersifat "bottom up policy"."

"Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk miskin, yang menurut perkiraan BAPPENAS, meningkat sampai 80 %. Propinsi Riau sebagai salah satu propinsi terkaya di Indonesia juga tidak terlepas dari imbas krisis ekonomi tersebut. Peningkatan jumlah penduduk miskin di negeri penghasil minyak ini, berdasarkan pendataan BKKBN sampai bulan Agustus 1998, sebesar 132% yakni; dari 43.346 kepala keluarga menjadi 78.022 kepala keluarga, melebihi perkiraan BAPPENAS. Untuk menanggulangi dampak krisis ekonomi tersebut Pemerintah membuat suatu terobosan yang dikenal dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Salah satu bentuk penjabaran dari program tersebut adalah program Pemberdayaan Daerah Mengatasi Dampak Krisis - Ekonomi (PDM-DKE) berupa bantuan langsung kepada masyarakat miskin dan jatuh miskin. Dana program PDM-DKE, yang disalurkan sejak pertengahan bulan Pebruari 1999, menurut berbagai pengamat dan LSM yang ada di Pekanbaru 80 % tidak tepat sasaran dalam arti ada sebagian masyarakat yang seharusnya menerima ternyata tidak menerima dan sebaliknya ada yang seharusnya tidak menerima ternyata menerima dana tersebut. Penelitian ini berupaya menjawab permasalahan tersebut dengan mengemukakan beberapa permasalahan, antara lain ; pertama, bagaimana proses dan hasil seleksi yang dilakukan petugas dalam melaksanakan program PDM-DKE. Kedua, kasus-kasus apa saja yang muncul sehubungan dengan pola seleksi peserta program PDMDKE yang telah ditetapkan oleh petugas. Disain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskripsi analisis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh ; pertama, dari sumber sekunder, antara lain : Biro Pusat Statistik (BPS) tingkat II tahun 1998, Kecamatan Rumbai dalam Angka tahun 1998, dan Monografi Kelurahan Meranti Pandak tahun 1998. Kedua, sumber primer yang meliputi ; data komunitas dan data rumah tangga. Sedangkan teknis analisis data yang digunakan yaitu wawancara mendalam yang bersifat bebas dan teknik observasi. Lokasi penelitian adalah seluruh wilayah Kelurahan Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang ditetapkan secara purposive, dengan pertimbangan kelurahan tersebut dapat mewakili penduduk miskin di Kota Pekanbaru serta pernah mendapatkan bantuan program 1DT dan RSDK. Alasan lain adalah penduduk miskin terkonsentrasi walaupun wilayah tersebut berdampingan dengan perusahaan minyak PT. CPI. Populasi penelitian adalah seluruh warga Kelurahan Meranti Pandak yang memperoleh dana bantuan program PDM-DKE. Sampel ditarik secara purposive yang mencakup keseluruhan kelompok penerima dana program PDM-DKE, dari masing-masing kelompok ditarik satu individu sebagai perwakilan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa permasalahan dan perumusan proses dan hasil seleksi program PDM-DKE adalah wewenang petugas dalam menentukan siapa yang patut dan tidak patut menerima bantuan program. Kriteria penerima bantuan yang ditetapkan oleh petugas, diantaranya ; pertama, mereka yang mempunyai usaha tetap, kedua, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, ketiga, etika kejujuran, keempat, memiliki KTP asli, dan kelima, tidak pernah terlibat tindakan kriminal. Pertimbangan-pertimbangan subyektif masih tampak dalam proses seleksi ini, seperti misalnya ; kasus Birin yang dinilai oleh petugas sebagai orang yang terlalu banyak `ingin tahu' terhadap program-program yang dilaksanakan sehingga petugas merasa `terganggu'. Akibatnya Birin tidak diikutsertakan sebagai penerima bantuan walaupun secara obyektif layak menerima. Kendala utama yang dihadapi oleh petugas dalam proses seleksi ini adalah masalah keterbatasan waktu. Prospek program PDM-DKE di kelurahan Meranti Pandak adalah ; pertama, membenahi pendataan, kedua, pengamatan terhadap kelayakan usaha calon penerima harus secara menyeluruh, ketiga, peningkatan pengetahuan dan keterampilan petugas, keempat sosialisasi program yang kurang, kelima, pendamping harus berperan aktif dalam mensukseskan program, keenam pelaporan hendaknya bukan hanya untuk mencapai target tapi juga memonitoring daya beli masyarakat, ketujuh, koperasi KARYA BAKTI sebagai pengelola program dituntut untuk konsisten dalam menjalankan program."