Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Lembaga notaris timbul dari kebutuhan dalam pergaulan masyarakat yang menghendaki adanya alat bukti tertulis bagi mereka. Akta notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna karena dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum, namun dalam prakteknya akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan melalui putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti pada penulisan ini yaitu kasus pembatalan akta notaris yang penandatanganan perjanjiannya dilakukan di rumah tahanan. Adapun pokok permasalanan yang dibahas yaitu dapatkah suatu akta notaris yang ternyata di kemudian hari merugikan salah satu pihak dapat dibatalkan, dan bagaimanakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam membatalkan akta notaris tersebut. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tipe penelitian normatif deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif. Dalam menganalisa kasus tersebut menggunakan metode kualitatif yang disajikan dalam bentuk uraian dan konsep. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa suatu akta notaris dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila dikemudian hari salah satu pihak ternyata merasa dirugikan, dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan tersebut harus dapat membuktikan bahwa is telah dirugikan dalam perjanjian yang telah dibuat itu. Selain itu pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah Agung dalam mengambil putusan untuk membatalkan suatu akta notaris pada kasus ini telah tepat. Penandatanganan perjanjian yang tertuang dalam akta Notaris oleh orang yang sedang ditahan Polisi adalah merupakan tindakan penyalahgunaan keadaan karena salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam keadaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Akibat hukumnya yaitu perjanjian itu dapat menjadi batal menurut hukum atau dinyatakan batal oleh Hakim atas tuntutan dari pihak lainnya."

"Hibah mengenai benda tidak bergerak seperti tanah harus dinyatakan dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pemindahan haknya. PPAT bewenang dalam pembuatan akta hibah sebagai alat bukti yang secara sah menyatakan telah dilakukannya perbuatan hukum hibah mengenai suatu hak atas tanah. Hibah merupakan pemberian secara sukarela yang dilakukan dengan cuma-cuma dan tidak memuat syarat maka tidak dapat dicabut atau ditarik kembali. Akan tetapi, hibah dapat diberlakukan suatu kebatalan jika ada cacat yuridis yang mengakibatkan perbuatan hukumnya menjadi tidak berlaku. Permasalahan dalam tesis ini adalah status hukum akta hibah yang memuat syarat dan tanggung jawab PPAT terhadap akta yang telah dibuatnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu status hukum akta hibah yang memuat syarat adalah batal demi hukum sehingga kembali pada keadaan semula atau berlaku surut (ex tunc). Hal ini karena hibah yang dilakukan bertentangan dengan undang-undang maka tidak memenuhi syarat objektif dari syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sebab yang halal. PPAT yang membuat Akta Hibah harus bertanggungjawab karena secara materiil akta tersebut bertentangan dengan undang-undang.

---

Grants regarding immovable objects such as land must be stated in the form of a deed made by an authorized official and registered for the transfer of rights. PPAT has the authority to make a grant deed as evidence that legally states that a legal grant act has been carried out regarding a land right. A grant is a voluntary gift made free of charge and does not contain conditions, so it cannot be revoked or withdrawn. However, a grant can be canceled if a juridical defect causes the legal action to become invalid. The problem with this thesis is the legal status of the grant deed, which contains the terms and responsibilities PPAT had to the deed he had made. This study uses a normative juridical research method with explanatory and prescriptive research types. The type of data used in this research is secondary data, which is analyzed qualitatively. The results obtained are the legal status of the grant deed, which contains the condition that it is null and void so that it returns to its original state or applies retroactively (ex tunc). This is because the grant made is contrary to the law, so it does not meet the objective requirements of the agreement's validity according to Article 1320 of the Civil Code, which is a legal cause. The PPAT who made the Deed of Grant must be responsible because materially, the deed is contrary to the law."

"Pembelajaran PLTN masih terus dilakukan diantaranya pembelajaran melalui simulator PLTN. Pada seminar telah dibahas mengenai pemodelan putaran turbin dan generator. Pada tesis ini akan dibahas mengenai pengendalian frekuensi sistem tenaga listrik. Frekuensi sistem tenaga listrik erat kaitannya dengan putaran turbin generator, oleh karena itu penegdalian frekuensi pada tesis ini akan mengacu pada pengendalian putaran turbin dan generator. Persamaan matematis dari penelitian seminar yang lalu, dimanfaatkan untuk membentuk sistem pengendalian. Dengan memberikan input variasi beban dilihat karakateristik putaran turbin dan generator. Lalu dibuat sebuah pengendalian PID ( Proporsional Integral Diferential ) agar frekuensi cepat kembali ke posisi normalnya. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian dalam rangka pembuatan simulator PLTN."

"Hibah adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun. Pemberian hibah ini terkadang dapat menimbulkan sengketa terutama jika menyangkut ahli waris. Sengketa ini diselesaikan melalui pengadilan. Dalam tesis ini Penulis membahas mengenai obyek gugatan yang menjadi sengketa hibah berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. 436/Pdt.G/1999/PA.JP dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst. Dalam kasus ini sengketa hibah terjadi karena adanya pemberian obyek gugatan dari Alm. Siti Nurlela sebagai orang tua angkat kepada anak-anak angkatnya. Salah satu dari anak angkatnya adalah Penggugat yang telah mengaku sebagai anak sah dari Alm. Nawi Ismail dan Alm. Siti Nurlela. Gugatan terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memohon dibatalkannya Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990, kemudian mengajukan kembali gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena ketika hendak dieksekusi obyek gugatan telah dijual kepada pihak lain berdasarkan Akta Jual Beli No. 49/2007 serta telah dijaminkan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keabsahan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 dengan adanya permohonan pembatalan yang dapat pula memberikan akibat hukum dibatalkannya Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 menurut Peraturan Perundangundangan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian evaluatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang dasar yuridis penolakan permohonan pembatalan Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Akta Hibah No. 6/Tanah Abang/1990 telah sah dan tidak dapat dibatalkan sehingga Akta Jual Beli No. 49/2007 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 50/2007 juga sah dan tidak dapat dibatalkan karena telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst mengenai penolakan terhadap permohonan pembatalan Akta Hibah No.6/Tanah Abang/1990 adalah tepat karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

---

Grant is a philanthropic act of a man in his life dedicated to others voluntarily without expecting any return whatsoever. Sometime this grant awarding results in dispute particularly if it is related to the heirs. This dispute is resolved through district court. In this thesis the researcher highlights the object of claim which turns to grant dispute based on the verdict of Religious Court of Central Jakarta No. 436/Pdt/G/1999/PA.JP and verdict of District Court of Central Jakarta No.50/Pdt/2008/PN.Jkt.Pst.

In this case the grant dispute occurred as there was awarding of claim object from the late Siti Nurlela as the forester parent to her raised children. One of her raised children was the Plaintiff who admitted as a legal child from the late Nawi Ismail and the late Siti Nurlela. The first lawsuit was filed to the Religious Court of Central Jakarta to request the revocation of the Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990, then he filed again the lawsuit to the District Court of Central Jakarta as when it was about to executed the claim object has been sold to other party based on the Sales and Purchase Deed No. 49/2007 and has been pledged based on the Registration Of A Mortgage Deed No. 50/2007.

This research was conducted to identify the legality of the Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990 by the existence of petition for the revocation which may also result in legal consequence of the revocation of Sales Purchase Deed No. 49/2007 and Registration of a Mortgage Deed No.4 50/2007 according to the applicable Law and Regulation and to know whether the verdict of the District Court of Central Jakarta No. 50/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst concerning the rejection to the petition for the revocation of Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 has been in compliance with the applicable Law and Regulation.

This research uses juridic normative research method with evaluative research type aiming at obtaining a picture about juridic basis on the rejection for the revocation petition of Grant Deed No. 6/Tanah Abang/1990.

Results of research indicate that Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 has been legal and irrevocable so the Sales and Purchase Deed No. 49/2007 and Registration of Mortgage Deed No. 50/2007 is also legal and irrevocable as it has been in compliance with the applicable law and regulation. Thus, the verdict of District Court of Central Jakarta No.50/Pdt/G/2008/PN.Jkt.Pst concerning the rejection to the revocation petition of Grant Deed No.6/Tanah Abang/1990 is right as it has been in compliance with the applicable regulation and law."

"Tesis ini membahas tentang Notaris/PPAT dalam pembuatan akta yang dibuatnya, terdapat kesalahan dengan tidak membacakan akta, kesalahan dalam pembuatan akta dan tanda tangan tidak di waktu yang bersamaan. Dalam penelitian ini penulis mengangkat 2 (dua) permasalahan pokok, yang pertama tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap kesalahan penulisan para pihak dan penerapan hukum sebagai jaminan dalam proses pembuatan akta dan akibat hukum terhadap akta autentik yang memuat kesalahan penulisan para pihak (subjek hukum) dan penerapan hukum sebagai jaminan. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan penelusuran bahan dari data sekunder. Tipe penelitian yang digunakan bersifat Eksplanatoris. Bahan penelitian yang digunakan dari bahan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan pemahaman terhadap Putusan Kasasi Nomor 3727 K/Pdt/2019 terkait kesalahan dalam pembuatan akta. Data analisis secara sistematis dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berfikir deduktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Mahkamah Agung. Membatalkan akta yang telah di terbitkan oleh Notaris/PPAT karena akta yang telah dibuat terdapat adanya cacat hukum dalam proses terbitnya akta tersebut, hasil penelitian menunjukan bahwa akta yang dibuat tanpa dihadiri oleh pihak bersangkutan dan kesalahan dalam pembuatan adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dari segi tanggung jawab, Notaris/PPAT sepatutnya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara perdata, secara administrasi maupun pidana.

---

This thesis discusses the Notary/PPAT in making the deed he made, there was an error by not reading the deed, errors in making the deed and not signing at the same time. In this study, the authors raise 2 (two) main problems, the first is the responsibility of the Notary/PPAT for the writing errors of the parties and the application of law as a guarantee in the process of making the deed and the legal consequences of the authentic deed which contains the writing errors of the parties (legal subjects) and application of law as a guarantee. To answer these problems, a normative juridical research method was used which was carried out by tracing materials from secondary data. The type of research used is explanatory. The research materials used are secondary legal materials. The data collection technique was carried out by means of a literature study and an understanding of the Cassation Decision Number 3727 K/Pdt/2019 regarding errors in making the deed. The data were analyzed systematically and then conclusions were drawn using the deductive method of thinking, the results showed that in the Supreme Court's decision. Canceling the deed that has been issued by a Notary/PPAT because the deed that has been made has a legal defect in the process of issuing the deed, the results of the study show that the deed was made without the presence of the party concerned and the error in the making is invalid and has no legal force. Meanwhile, in terms of responsibility, a Notary/PPAT should be held accountable in a civil, administrative or criminal manner."

"ABSTRAKNotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta Autentik.Dalam menjalankan jabatannya Notaris harus mematuhi peraturan perundangundangan serta menjunjung tinggi Kode Etik Notaris untuk memastikan bahwa akta yang dibuatnya mempunyai kekuatan sebagai akta autentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah atas suatu perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum. Pengadilan Negeri Banyuwangi telah menerima gugatan tertanggal 9 Desember 2014 di bawah register Nomor: 192/Pdt.G/2014/PN Bwi yang berisi permohonan pembatalan Akta no. 31 yang dibuat oleh Notaris Achmad Munif yang berisi Perubahan Anggaran Dasar PPLP-PTPGRI Banyuwangi. Terdapat 4 pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini yaitu kaitan antara tidak dipenuhinya ketentuan UUJN mengenai pembacaan akta serta adanya kesalahan pengetikan sebagai dasar untuk pembatalan akta nomor 31, kaitan antara proses perubahan Anggaran Dasar dan susunan kepengurusan dalam PPLP-PTPGRI Banyuwangi dengan Pembatalan Akta Nomor 31, kaitan pembatalan akta nomor 31 dan SK AHU-112.AH,01.08 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta tanggung jawab Notaris atas pembatalan akta nomor 31. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif untuk mendeskripsikan masalah. Dari hasil penelitian, pembacaan Akta Nomor 31 telah tidak dilakukan oleh Notaris sehingga Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai Akta di bawah tangan. Selain itu, Akta Nomor 31 ternyata juga tidak memenuhi kekuatan pembuktian secara materiil karena perubahan anggaran dasar serta susunan Pengurus PPLP-PTPGRI Banyuwangi tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

---

ABSTRACTNotary is a public official who is authorized to make the Authentic deed. Incarrying out his position, Notariy must be able to abide the laws and uphold the Notary Code to ensure that the deed he made had the power as an authentic deed that can be used as legal evidence for an act, agreement, determination, and legal events, Banyuwangi District Court has accepted the lawsuit, dated December 9, 2014 under registration number: 192/Pdt.G/2014/PN.Bwi that request for annulment of deed Number 31 which was made by Notary Achmad Munif consisted amendments of PPLP-PTPGRI Banyuwangi Article of Association. There are 4 main issues to be elaborated in this thesis which are the link between the non-fulfillment of the UUJN provisions about reading the deed as well as the typing error as a basis for annulment of the deed number 31, the link between the amendment process of article of association and Board composition of the PPLP-PTPGRI Banyuwangi with the annulment of Deed Number 31, the link between deed number 31 annulment with SK AHU - 112.AH,01.08 issued by the Ministry of Justice and Human Rights and also the Notary responsibility for the annulment of the deed number 31. This study uses qualitative data analysis method for describing the problem. From the research, the reading of Act No. 31, has not done so by notary therefore the deed only has power as under the hand deed. In addition, Act No. 31 was also not meet the strength of evidence materially due to changes in the article of association and Board composition of PPLP-PTPGRI Banyuwangi not in accordance with the prevailing law and regulations"

"Pembatalan akta notaris dalam sengketa perdata di Surabaya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1842/K/PDT/2003). Di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris, adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan akta notariil dapat dibatalkan oleh Pengadilan dan tanggung jawabNotaris terhadap akta yang dibatalkan.Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian normatif, dengan metode pendekatan penelitian yuridis normatif, artinya penelitian ini cenderung menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Selanjutnya dilakukan evaluasi dan analisis secara kualitatif untuk membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundangan.Uraian hasil analisis dideskripsikan secara kualitatif dengan menggunakan interpretasi dan logika hukum sehingga memperoleh gambaran baru atau menguatkan suatu gambaran yang sudah ada untuk menjawab permasalahan dan membuat kesimpulan serta saran yang bermanfaat. Faktor-faktor yang menjadi penyebab suatu akta menjadi batal atau dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan adalah dengan tidak dipenuhinya syarat materil maupun syarat formil dalam suatu akta yaitu syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

---

Cancellation of notaries certificate within civil suit at Surabaya district court (case study of RI Supreme Court Verdict number 1842/K/PDT/2003), In article 1 verse (1) Acts number 30, 2004 about notary position, mentioned that Notary was the competent authority to made authentic certificate and other authorities, as mentioned in this law. Certificate will have a power as authentic certificate if meet 3 requirements mentioned in Article 1868 KUHPerdata. If Article 1868 KUHPerdata was unfulfilled, therefore that certificate place as under hand certificate only, as long as that certificate signed among the party.

The type of the research was a normative study with judicial normative method. It meant that this research tended to use the primary and secondary legal materials. The nature of this research was descriptive analytic. The data were obtained by collecting the primary and secondary data and evaluated and analyzed qualitatively. The problems discussed were based on legal provisions.

The results of the analysis were described qualitatively by using legal interpretation and logic so that a new description was obtained or strengthened in order to answer and to draw the conclusions and worthwhile suggestions. Some factors which cause a deed to be canceled or abrogated by the Court?s ruling are the absence of legal materials or formal requirements in a deed; namely the subjective and the objective requirements of an agreement as it is stipulated in Article 1320 of the Civil Code."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai bagaimana akibat hukum dari pembatalan suatu perjanjian kawin dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang menyebabkan munculnya harta bersama diantara mereka. Bentuk penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan tipe penelitian adalah eksplanatoris. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembatalan perjanjian perkawinan dalam perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing mengakibatkan munculnya harta bersama dalam perkawinan tersebut dan mengingat adanya batasan kepemilikan tanah oleh warga negara asing maka harta bersama yang berupa tanah harus dilepas dengan jangka waktu satu tahun dan pembatalan perjanjian kawin harus diumumkan agar pihak-pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terutama mengenai harta dalam perkawinan, mengetahuinya.

---

ABSTRACT

This thesis describes how the legal consequences of pre-nuptial agreement?s annulment on marriage between Indonesian and foreigner which leads to the emergence of joint property between them. The form of this research is a normative juridical research and the type this research is explanatory. This thesis states that the legal consequences of pre-nuptial agreement?s annulment on marriage between Indonesian and foreigner have result in the emergence of joint property in the marriage. Given the limitation of land?s ownership by foreigner in the regulation of Indonesian land law, the joint property which is land must be hand over with a period of one year and the pre-nuptial agreement?s annulment should be announced to the parties that concerned directly or indirectly regarding marital property."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan akta hibah dan akta hibah wasiat yang dibuat dengan akta autentik maupun dibawah tangan untuk suatu objek yang sama. Ketentuan mengenai kekuatan pembuktian dari kedua akta tersebut dan syarat-syaratnya agar akta dapat berlaku dan sah menurut hukum. Jika penghibahan atau hibah wasiat dibuat tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dapat timbul masalah dan akta dapat diancam batal. Salah satu permasalahannya adalah pada satu objek tertentu dibuat akta hibah dibawah tangan dan akta hibah wasiat untuk orang yang berbeda, sehingga terdapat dua pihak yang merasa memiliki objek tersebut. Seperti pada Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Selatan No. 371/PDT.2017/PT.DKI dimana alm. Janda Augustha Alexandra Johanna Lumanauw pada masa hidupnya memiliki sebidang tanah, dan sebidang tanah tersebut ia berikan kepada keponakannya Charlotte Meity Wairisal Lumanauw pada tahun 1996 dengan akta hibah dibawah tangan. Kemudian pada tahun 1999 tanah yang sama diberikan juga kepada Johanna V. Lumanauw dan Novie Mandas yang merupakan keponakannya yang lain dengan akta hibah wasiat. Metode penulisan yang digunakan yuridis normatif, bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata menunjukan akta hibah yang dibuat dibawah tangan pada kasus ini batal demi hukum, karena tidak memenuhi ketentuan yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan akta hibah wasiat yang dibuat pada tahun 1999 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, sehingga akta tersebut sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

---

This thesis aimed to review deed of grant and deed of testamentary grant that was made with authentic deed or privately made for the same object. The provision on the strength of proof from the two deeds and the requirements for the deed to be valid and lawful. If the grant or the testamentary grant was made not in accordance with the applicable provisions then it can cause problem and the deed can be threatened void. One of the problems is that on one particular object is created privately made deed of grant and deed of testamentary grant for different person, so there are two parties who feel that they own the object. As in the High Court rsquo s Verdict of South Jakarta Number 371 PDT.2017 PT.DKI where deceased widow Augustha Alexandra Johanna Lumanauw in her lifetime had a plot of land, and she gave that plot of land to her niece Charlotte Meity Wairisal Lumanauw on 1996 with privately made deed of grant. Then, on 1999 the same land also given to Johanna V. Lumanauw and Novie Mandas who is her other niece with the deed of testamentary grant. The writing method that was used by the author to discuss and review this writing more deeply is judicial normative approach method. The result of this research is based on Indonesian Civil Code, the privately made deed of grant on this case is void ab initio, because it doesn rsquo t meet the provision prescribed by the law. While the deed of testamentary estate that was made on 1999 is the authentic deed made by authorized official, so the deed is legitimate and has a strong evidentiary power."