Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Keluarga Berencana merupakan suatu upaya dalam peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui; pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) merupakan salah satu metode KB yang terbaik untuk menjarangkan kelahiran anak dan merupakan alternatif pilihan kedua setelah Pil bagi pasangan muda yang ingin menunda kehamilannya, juga merupakan alternatif kedua setelah Kontap bagi pasangan tua yang ingin mengakhiri kehamilannya.Pada kenyataannya di wilayah Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, persentase pemakaian AKDR relatif rendah (12,16%) bila dibandingkan dengan Nasional (20,04%), juga bila dilihat di Kabupaten Lampung Tengah (20,47%). Hal ini tentunya banyak faktor yang mempengaruhi rendahnya pemakaian AKDR di wilayah tersebut, yang antara lain faktor-faktor peserta KB itu sendiri, faktor sarana prasarana dan faktor pemberi pelayanan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor peserta KB dan hubungannya dengan pemakaian AKDR di Desa Purwodadi wilayah Kecamatan Trimurjo. Rancangan penelitian yang digunakan adalah cross sectional, dengan responden 163 orang ibu-ibu peserta KB di desa Purwodadi. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner, kemudian diolah dengan uji univariat dan bivariat, dengan tehnik analisis Chi-Square dan Fisher Exact.Hasil analisis Chi-Square menunjukkan dari 9 variabel, ada 2 variabel mempunyai hubungan, yaitu; Status bekerja istri dan keinginan menambah anak. Dalam rangka peningkatan pemakaian AKDR di wilayah Kecamatan Trimurjo,khususnya Desa Purwodadi perlu diupayakan beberapa hal yaitu; sasaran dalam memasyarakatkan pemakaian AKDR sebagai alat KB, khususnya bagi peserta KB Non AKDR , pada istri yang tidak bekerja (ibu rumah tangga) dan bagi peserta KB yang masih mempunyai keinginan untuk menambah anak di kemudian hari.

---

Family Planning Program is one of the efforts to enhance awareness and participation of community by delaying the age of marriage, controlling birth spacing as well as increasing Family welfare. AKDR is one of the best method to regulate birth spacing and the second choice after Pill that most used by young couples who want to delay pregnancy and the old ones desire to end their fertility.

In fact, in Trimurjo Sub district, percentage of AKDR user is relatively low (12, 16%), compared to National figure (20, 04%), and Lampung Tengah regency (20,47%). I suppose that there should be many factors, which influence the low coverage of AKDR use in this Sub district. Those factors are Family Planning Participants, the means and also the providers.

This research is purposed to know the relation of Family Planning Participants factors, with the use of AKDR in Purwodadi Village, Trimurjo Sub district. The design of this research is Cross Sectional and analyzed by using Chi-Square and Fisher Exact.

The results of Chi-Square analysis indicate that of 9 variables there are 2 significant variables. The variables are the wife job status and the need of desired children. In order to increase the use of AKDR contraception especially in Purwodadi Village , I suggest that the target of AKDR should be directed to non AKDR user which the wife who have not job (house hold wife), as well as those who desired to have more children in the future."

"Pendapatan rumah sakit merupakan hasil aktifitas kegiatan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, salah satunya adalah pelayanan rawat inap pasien peserta wajib PT. Askes. Yang menjadi nilai terhadap pelayanan tersebut adalah tarif yang berlaku, terhadap pasien Askes berdasarkan SKB tahun 2002 dalam bentuk pelayanan paket. Belum diketahuinya selisih pendapatan antara Tarif Askes dan tarif Perda, maka tidak diketahui apakah pembayaran dari PT. Askes kepada RSUZA terhadap pelayanan perawatan paserta Askes dengan tarif SKB lebih besar atau lebih kecil dari tarif Perda. serta belum diperolehnya formulasi yang tepat dalam penetapan Tarif Tambahan terhadap pasien Askes yang pindah kelas perawatan ke kelas yang lebih tinggi dari jaminannya, sehingga memberikan peningkatan terhadap pendapatan rumah sakit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya selisih pendapatan rumah sakit dari pelayanan paket rawat Inap pasien Askes dengan tarif Askes di bandingkan dengan Tarif Perda. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan melakukan analisa dari data primer dan skunder, untuk mendapatkan gambaran jumlah pelayanan yang termasuk dalam komponen paket rawat inap peserta Askes, serta selisih pendapatan antara tarif Askes dan Tarif Perda. Hasil penelitian diperoleh peserta Askes yang telah selesai dirawat di RSUZA sebanyak 526 orang, yang terdiri dari jaminan Kelas III 174 orang, Kelas II 261 orang, dan Kelas 191 orang, yang dirawat di kelas perawatan Kelas III, Kelas 11, Kelas I dan Kelas Utama. Dari jumlah tersebut diperoleh hari rawat sebanyak 3.674 hari, yang terdiri dari perawatan Kelas III 20%, Kelas II 32%, Kelas I 31% dan Kelas Utama 17%. Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa : (1) Tarif Askes belum semuanya sesuai dengan tarif Perda, terutama tarif perawatan Kelas I. Dari Jumlah Pendapatan diperoleh selisih sebanyak Rp. 8.493.600,-. Dengan demikian untuk menyesuaikan dengan tarif Perda, khusus Kelas I per1u biaya dari peserta Askes sebanyak Rp. 7.412,- perhari rawat dalam bentuk paket. (2) Secara keseluruhan Tarif Askes menimbulkan dampak terhadap penadapatan RSUZA, dengan selisih Rp. 31.647.900,-lebih banyak dengan tarif Perda. (3) Dengan adanya perpindaham peserta ke kelas perawatan yang lebih tinggi dari jaminannya memberikan tambahan terhadap pendapatan RSUZA, dihitung dengan tarif Askes Rp. 69.470.000, dan dihitung dengan Tarif Perda Rp.131.496.400,- (4) Tarif Tambahan yang rasional terhadap peserta Askes yang pindah ke kelas perawatan yang lebih tinggi, dalam bentuk paket perhari sebagai berikut : Jaminan Perawatan Kelas III ; ke Kelas II Rp. 28.084,-, ke Kelas I Rp. 56.177,-ke Kelas Utama Rp. 107.685,-, dari Kelas II ; ke Kelas I Rp, 26.256,-, ke Kelas Utama Rp. 80. 055,- dan dari Kelas I ke Kelas Utama Rp. 53.272,﷓ Berdasarkan hasil penelitian, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut : (1) Agar RSUZA hendaknya pengajuan penyesuaian Perda tarif (2) Hendaknya RSUZA segera melakukan analisa biaya, perhitungan unit cost dan Neraca rumah sakit. (3) Sebagai dasar daiam menetapkan tarif tambahan terhadap pasien yang pindah kelas perawatan, agar RSUZA menggunakan selisih perbedaan dalam tarif Askes. Kecuali tidak ada dalam tarif Askes, dapat menggunakan selisih berdasarkan tarif Perda. (4) Untuk meminimalkan adanya tindakan pelayanan yang tidak tercatat dan terdata oleh unit pelayanan, RSUZA segera mengoperasionalkan SIM dan Billing syrtim. (5) Untuk meningkatkan dan mempertahankan jumlah pasien, hendaknya pihak manajemen RSUZA melakukan evaluasi terhadap kebutuhan dan keinginan pasien, serta terus menerus melakukan peningkatan kualitas dan pengembangan pelayanan. (6) Kepada PT. Askes agar menyesuaikan tarif pelayanan paket rawat inap Askes, minimal sama dengan biaya komponen pelayanan yang termasuk paket tersebut. Sehingga tidak terlalu jauh dengan biaya nil rumah sakit. (7) Kepada Legislatif dan Pemda agar menetapkan rancangan tarif yang diajukan oleh RSUZA menjadi perlu, dan segera merealisasikan RSUZA menjadi rumah sakit swadana/swakelola. (8) Kepada peneliti lain hendaknya melakukan penelitin mengenai Unit Cost RSUZA dan faktor-faktor yang menyebabkan peserta Askes pindah kelas perawatan ke kelas yang lebih tinggi dari jaminan Askesnya.

---

Analysis on Gap of Income of Hospice Care Package Among Participant of PT Askes in Dr Zainoel Abidin General Hospital Banda Aceh Year 2003Hospital income is a result of public health care activities, among other is hospice care package of PT Askes participant. The value of the care is reflected in tariff, which for Askes patient is based on SKB year 2002 in term of care packages.

There is no information available on the gap between income from Askes tariff and from Local Government (Perda) tariff, thus it is unknown whether payment from PT Askes to Zainoel Abidin General Hospital (ZAGH) for Askes patient using SKB tariff is bigger or smaller than if suing Perda tariff. There is no proper formulation on additional tariff for Askes patient who move to higher class than its assurance, as to provide additional income for hospital.

This study aims to know the gap between Askes tariff compared to Perda tariff for hospice care package. This study is descriptive using primary and secondary data analysis to obtain information on number of care which included in Askes patient hospice care package, and the gap between Askes tariff and Perth tariff.

The study showed that there were 562 Askes patient who had completed health care in ZAGH, consisted of 174 patients in Class III assurance, 261 patients in Class II, and 91 patients in Class 1. They took hospice health care in Class H, Class II, Class I, and VIP Class. There were 3674 care days, 20% Class III, 32% Class II, 31% Class 1, and 17% VIP Class.

This study concludes that (1) Not all Askes tariff was in accordance to Perda tariff, particularly for Class I care. Based on income, there was gap as many as Rp 8 493 600,-. Therefore, to adjust with Perda tariff, for Class I there is a need to collect cost from Askes participant of Rp 7 412,- per day in package form (2) Overall, Askes tariff had impact on ZAGH income, with difference of Rp. 31 647 900 less than Perda tariff (3) Movement of patient toward higher class of care provided additional income for ZAGH of Rp. 69 470 000 based on Askes tariff and of Rp 131 496 400,- based on Perda tariff (4) Rational extra tariff for Askes participant who move to higher care class in form of package per day is as follow: From Class HI to Class II Rp 28 084,-; to Class I Rp 56 177,-; to Vip Class Rp 107 685,-; From Class H to Class 1 Rp 26 256,-; to Vip Class Rp 80 055,-; From Class I to Vip Class Rp 53 272,-.

Based on the result, it is suggested to: (1) ZAGH should propose adjustment of Perda tariff. (2) ZAGH should conduct cost analysis, unit cost calculation, and balance immediately. (3) Difference in Askes tariff should be used as a basis to determine extra tariff for those who move to higher care class, except for tariff not included in Askes tariff then difference in Perda tariff is to be used. (4) ZAGH should operate Management Information System and Billing System to minimize unrecorded service. (5) ZAGH management should evaluate patient's need and demand to increase and maintain number of patient, and to improve the quality and development of care continuously. (6) PT Askes should adjust their package tariff, at least similar to component cost included in the package. (7) Legislative and government should authorize tariff proposed by ZAGH as Perda (local government rule), and should implement ZAGH as self-funded and self management hospital immediately. (8) Other researchers should conduct studies on ZAGH unit cost and factors causing Askes participants"

"Manajemen Penanganan Keluhan adalah suatu prosedur yang jelas dan tetap yang dengan cepat dapat mengetahui, menilai dan mengatasi segala keluhan dan permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Manajemen Penanganan keluhan ini telah dilaksanakan oleh Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (PJPK) Sint Carolus. PJPK adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam program JPKM (Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat) yaitu suatu jaminan pelayanan kesehatan paripurna yang diperoleh seseorang setelah membayar kontribusi/iuran kepada suatu Badan Penyelenggara (Bapel) yang mengikat kontrak dan membayar praupaya (kapitasi) kepada jaringan Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) berjenjang (dari pelayanan dasar sampai pelayanan spesialis) yang terjaga mutunya untuk melayani peserta tersebut. PJPK merupakan salah satu Bapel JPKM yang terbaik di DKI Jakarta. Masalah yang ditemui di PJPK adalah meningkatnya jumlah keluhan peserta yaitu 33 keluhan pada tahun 2001 menjadi 66 keluhan pada tahun 2002.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai manajemen penanganan keluhan yang dilaksanakan di PJPK. Jenis penelitian dalam studi ini adalah kualitatif. Sedangkan metode yang digunakan adalah melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder terhadap hasil laporan manajemen penanganan keluhan di PJPK. Informan yang diambil adalah petugas PJPK yang terkait dalam penanganan keluhan di Bapel PJPK, Basis, Direktur JPKM, Ketua Perbapel dan perusahaan yang menjadi peserta PJPK.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah dan kualitas petugas di PJPK dalam menangani keluhan peserta masih kurang dan terbatas. Sedangkan pengetahuan dan tanggapan petugas terhadap manajemen penanganan keluhan sudah baik dan positif. Dana untuk manajemen penanganan keluhan di PJPK tidak dialokasikan secara khusus tetapi dimasukkan kedalam dana-dana rutin yang ada di PJPK. Keluhan peserta PJPK meliputi aspek keluhan administrasi dan aspek keluhan pelayanan medis. Jenis keluhan peserta ada yang sifatnya non keluhan dan keluhan murni. Pedoman/SOP yang digunakan oleh Bapel dan Basis adalah sama yaitu prosedur tetap penanganan keluhan dan form laporan keluhan peserta PJPK. Sarana dalam manajemen penanganan keluhan adalah telepon, surat, komputer, kendaraan, form-form dan kotak saran. Kebijakan Direksi untuk manajemen penanganan keluhan baik di Bapel maupun di basis belum ada. Perencanaan baik di Bapel maupun di basis sama-sama menggunakan sistem bottom up. Uraian Penanganan keluhan Bapel termuat pada uraian kerja/job diescription bagian marketing dan pelayanan, tetapi pada pelaksanaannya penanggung jawab penanganan keluhan adalah manajer pelayanan, sedangkan di basis uraian kerja dan penanggung jawab penanganan keluhan berada dibawah penanggung jawab Basis. Evaluasi untuk penanganan keluhan telah dilakukan di Bapel dalam bentuk angket dan merekapitulasi dari buku keluhan, sedangkan evaluasi di Basis belum dilaksanakan.Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PJPK telah melaksanakan manajemen penanganan keluhan dan didalam pelaksanaannya PJPK dan basis bersama-sama menangani keluhan peserta. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan, yaitu bagian-bagian lain agar dilibatkan dan koordinasi antar bagian agar ditingkatkan. Untuk melibatkan petugas dalam manajemen penanganan keluhan perlu ditingkatkan kualitasnya dengan pembinaan dan pelatihan. Selain itu PJPK agar lebih proaktif dalam melaksanakan penanganan keluhan, tidak hanya menunggu keluhan dari peserta saja. Untuk mengurangi keluhan yang masuk, pembinaan kepada PPK maupun penyuluhan kepada peserta agar ditingkatkan, oleh karena itu hendaknya didalam perencanaan dijadwalkan tidak hanya menangani keluhan tetapi juga kunjungan ke PPK maupun ke perusahaan dalam rangka mengatisipasi adanya keluhan dari peserta.Daftar Bacaan : 29 (1981-2003)

---

Analysis Grievance Management of Participant in Health Care Insurance Program (PJPK) Sint Carolus, Jakarta 2003Grievance Management is a clear and fixed procedure to know, assess and solve quickly all of complaint and problem raised by customer. Grievance Management have been implemented by Health Care Insurance Program ( PJPK) Sint Carolus. PJPK is an Institute which runs in Public Health Care Insurance (JPKM) Program, a complete health service guarantee is obtained by someone after paying contribution 1 fee to JPKM Carrier (Bapel) which ties contract and pays the capital to the Health Services Network (PPK) mechanism (Form Basic Services to Specialist's Services). PJPK is one of the best Bapel JPKM in DKI Jakarta Province. The PJPK' problems is there are increasing complaint of participants in 2001 is 33 complaint and 2002 is 66 complaint.

Research aim to get deeper information conducted in PJPK. Research kind of this study is qualitative. Whereas the used method is through deep interview and secondary data analysis to the report result of grievance management in PJPK. The Informans are related PJPK officers of grievance in Bapel PJPK, Basis, JPKM of Directoe, Head of Perbapel and the company which become PJPK Participant.

Research result shows that the PJPK officer's quality and amount in grievance of participants are still lack and limited. Meanwhile the officers' response and knowledge to grievance management have positive and good. The fund for Grievance Management in PJPK is not allocated specifically but entered in existed routine fund in PJPK. Grievance of PJPK participant cover aspect grievance of administration and grievance of medical service. Kind of PJPK participant' complaint there is which the non complaint and complaint of purification. SOP used by Bapel and Basis are the same, Permanent procedure of Grievance and PJPK participants' complaint report form. Means of Grievance Management are telephone, letter, computer, vehicle, forms and box of idea. Management Policy of Management Grievance in Bapel and Basis don't exist yet. The planning both in Bapel and Basis use bottom-up system. Bapel Grievance description are covered in Job Description of Service and Marketing, But its Grievance Responsibility Implementation is Service Manager, Meanwhile Job Description and Grievance Responsibility is covered by Basis. Evaluation of Grievance has been conducted in Bapel I Bapel in Questionnaire shape and Recapitulate from the complaint book, Whereas Basis evaluation is not implemented yet.

So it can be concluded that PJPK has implemented Grievance Management and its implementation both PJPK and Basis handle participants' complaint. Related to the above, The writer suggests some ideas, That other departments are involved and increased inter department coordination. Involving the officers in Grievance Management, It needs to increase their qualities by training and building skill. Besides, PJPK is more proactive to implement Grievance, not also waiting for participants' complaint. Decreasing the complaint which enter the building skill to PPK and Illumination to participants in order to increase, That's why The Planning Schedule not only Grievance but also Visit to PPK and to the Companies to anticipate participants' complaint.

Reading Index : 29 ( 1981 - 2003 )."

"Indonesia adalah negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Penegakkan nilai-nilai syariat terus diupayakan, termasuk dalam dunia keuangan dan perbankan. Berbagai organisasi telah melakukan upaya- upaya untuk memajukan perbankan dengan sistem syariah. Seminar Edukatif, Expo iB Vaganza, Kampanye GRES, dan Forum Riset merupakan beberapa bentuk sosialisasi perbankan syariah dengan agenda masing-masing yang ditujukan kepada masyarakat mulai dari memberikan pemahaman mengenai perbankan syariah hingga mengajak masyarakat untuk ambil peran dalam memajukan perbankan syariah di Indonesia. Namun, tingkat efektivitas sosialisasi tersebut belum terevaluasi mengingat kondisi percepatan pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia sedang melambat, terlebih lagi market share-nya masih sangat kecil. oleh sebab itu, untuk mengetahui seberapa efektif upaya sosialiasi perbankan syariah yang telah dilakukan tersebut, maka peneliti membuat survey yang ditujukan kepada masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah dengan meninjau aspek Public Understanding, Public Awareness, Public Involvement, dan Aspek Public Participant. Dari survey yang telah dilakukan, upaya sosialisasi perbankan syariah dinilai cukup berhasil. Namun, dari data bahwa cukup banyak masyarakat yang belum pernah mengikuti bahkan tidak tahu mengenai acara-acara yang diselenggarakan tersebut. Walaupun demikian, masyarakat tetap menyambut baik terhadap upaya-upaya yang dilakukan untuk memperkenalkan dan memajukan perbankan syariah di Indonesia. Hanya saja berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut dinilai masih belum optimal untuk setiap aspek yang ditinjau.

---

Indonesia is the country with the largest Muslim population in the world. Establishment of the Sharia law keeps on being sought out, including in the worlds of finance and banking. Numerous organizations have attempted to promote banking to use Sharia law. Educative seminars, iB Vaganza expo, GRES campaign, and research forum are some of the medias to socialize Sharia banking. Each of the socializing forms has objectives starting from educating the masses about Sharia banking to engage them to have a role in promoting Sharia banking in Indonesia. However, the effectiveness of those socialization forms are not evaluated considering the development acceleration condition of Sharia banking industry in Indonesia is slowing down, not to mention how little the market share currently is. Therefore, to learn how effective the Sharia banking socialization attempts are the researcher had made a survey directed towards the population that uses Sharia banking services whilst concentrating on Public Understanding, Public Awareness, Public Involvement, and Public Participant aspects. The survey shows that the Sharia banking socialization attempts are deemed quite successful. However, data shows there are still many of the populace that has never attended or even acknowledged any of the organized socialization events. Nevertheless, the public keeps on positively welcoming the pursuit being done to introduce and promote Sharia banking in Indonesia. Though there are several researched aspects which has not been done optimally."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakandisain studi cross-sectional. Sampel yang digunakan yaitu pekerja di sektor informaldi Kelurahan Pela Mampang tahun 2016. Berdasarkan hasil penelitian yang penulislakukan, maka dapat disimpulkan terdapat 60,6% atau 57 responden yang sudahterdaftar sebagai peserta JKN dan 39,4% atau 37 orang yang belum terdaftar sebagaipeserta JKN. Hasil uji Chi-Square menunjukkan bahwa terdapat hubungan yangbermakna antara pendapatan keluarga dan paparan informasi JKN, dengan demandterhadap JKN pada pekerja bukan penerima upah di Kelurahan Pela Mampang tahun2016. Sedangkan usia, jenis kelamin, pendidikan, status perkawinan, jumlah anggotakeluarga, jenis usaha, besarnya premi, frekuensi keluhan sakit, jumlah keluhan,perilaku merokok, serta penilaian terhadap kesehatan tidak memiliki hubungan yangbermakna dengan demand terhadap JKN pada pekerja bukan penerima upah di RWKelurahan Pela Mampang tahun 2016.

---

ABSTRACTThis research is a quantitative research using a descriptive cross-sectional studydesign. Samples were used that workers in the informal sector in Sub Pela Mampang2016. Based on the results of research by the author, it can be concluded there is a60.6% or 57 respondents who have registered as participants JKN and 39.4% or 37people who are not registered as participants JKN. Chi-Square test results showedthat there was significant relationship between family income and exposureinformation JKN, with demand for workers not JKN on wage earners in the villageof Pela Mampang 2016. While age, gender, education, marital status, number offamily members, type of business, premium rate, frequency of pain complaints, thenumber of complaints, smoking behavior, as well as the assessment of health doesnot have a meaningful relationship with the demand of the workers JKN not wageearners RW Pela Mampang village in 2016."

"Shah focuses on two individually well-understood notions, collaboration and information seeking, with the goal of bringing them together to show how it is a natural tendency for humans to work together on complex tasks. The first part of his book introduces the general notions of collaboration and information seeking, as well as related concepts, terminology, and frameworks, and thus provides the reader with a comprehensive treatment of the concepts underlying CIS. The second part of the book details CIS as a standalone domain. A series of frameworks, theories, and models are introduced to provide a conceptual basis for CIS. The final part describes several systems and applications of CIS, along with their broader implications on other fields such as computer-supported cooperative work (CSCW) and human-computer interaction (HCI)."

"ABSTRAKProlanis merupakan salah satu program dari BPJS Kesehatan yang berfokus pada pengelolaan penyakit kronis yang diselenggarakan di tiap fasilitas kesehatan tingkat pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kehadiran peserta pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) dengan kualitas hidup peserta Prolanis usia dewasa di Kota Depok. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel di penelitian ini ialah teknik nonprobability sampling. Penentuan lokasi menggunakan quota sampling, dan didapatkan 3 kecamatan di Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang bermakna pada kehadiran peserta Prolanis dengan kualitas hidup peserta Prolanis usia dewasa di Kota Depok (p=0,001; p< 0,05). Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta Prolanis, perawat, tenaga kesehatan, dan pengembangan penelitian sebagai referensi penelitian selanjutnya. Rekomendasi untuk penelitian berikutnya adalah penelitian untuk mengetahui hubungan fungsi keluarga dengan kualitas hidup peserta prolanis.

---

ABSTRACT

Prolanis is one of the BPJS Health programs that focuses on managing chronic diseases that are held at every first level health facility. This study aimed to determine the relationship between the presence of participants in chronic disease management (Prolanis) and the quality of life of adult Prolanis participants in Depok City. The technique used in sampling in this study is a nonprobability sampling technique. Location determination uses quota sampling, and obtained 3 sub-districts in Depok City. The results showed a significant relationship in front of Prolanis participants with the quality of life of adult Prolanis participants in Depok City (p = 0.001; p <0.05). The results of this study are expected to be beneficial for Prolanis participants, nurses, health workers, and research development as a reference for future research. The recommendation for further research is to find out the relationship between family function and the quality of life of prolanist participants."

"The Handbook of Community-Based Participatory Research is an important addition to Oxford University Presss outstanding line of books on public health and related topics because of widespread interest in community-based participatory research. It addresses important issues of concern, including health disparities; public health research involving racial and ethnic minority communities; the health of immigrants; womens health; maternal and child health; infant mortality; cancer screening; prevention of cardiovascular disease, hypertension, obesity, and diabetes; cigarette smoking, physical activity, and diet; HIV/AIDS prevention; faith-based health interventions; gay, lesbian, bisexual, and transgender health; mental health; substance abuse; sexual assault and violence; urban health; rural health; environmental health and environmental justice; global health; research ethics; and public health ethics. This volume complements and explicates closely related developments such as community-based evaluative research, community-engaged research, and the National Institutes of Health (NIH) Clinical and Translational Science Awards. The book should be of interest to public health researchers from academic institutions and state and federal agencies, graduate students, and to members of community coalitions, community advisory boards, and non-profit organizations and foundations."