Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 64 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Bintoro Ariyanto
Abstrak :
Desentralisasi fiskal di Indonesia ditandai dengan lahirnya UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999. Transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah meningkat secara signifikan dari tahun 2000 sampai tahun 2002. Pada tahun anggaran 2000 transfer pemerintah berjumlah Rp 34 trilyun atau 17% dari total belanja pemerintah pusat, transfer pemerintah untuk tahun 2001 berjumlah Rp 81 trilyun atau 24% dari total belanja sebesar Rp 340 trilyun, dan pada tahun 2002 transfer pemerintah direncanakan berjumlah Rp 98 trilyun atau sekitar 29% dari total APBN. Masalah pokok yang akan dibahas dalam tesis ini adalah apakah transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, BHP dan BHSDA akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas pendapatan antar daerah, mendorong investasi dan konsumsi swasta daerah. juga di lakukan simulasi DAK dengan tiga formulasi yang berbeda dan simulasi dengan PBB menjadi local tax untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dart disparitas pendapatan. Studi ini mengambil data makro ekonomi dan keuangan daerah dari tahun 1996 sampan dengan tahun 2000, serta dana perimbangan tahun 2001. Model ekonometrik simultan terdiri dari 10 persamaan perilaku dari 9 persamaan identitas yang menunjukkan hubungan antara variabel-variabel makro ekonomi dengan variabel-variabel keuangan daerah. Model ekonometrik yang ada telah memenuhi berbagai kriteria ekonomi, statistik dan ekonometrik, sehingga model dapat digunakan untuk proyeksi dan simulasi kebijakan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah dalam bentuk dana perimbangan. Simulasi untuk melihat pertumbuhan ekonomi daerah menggunakan tingkat pertumbuhan PDRB. Hasil simulasi model menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah Hasil simiilasi menunjukkan bahwa dengan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dari alokasi transfer pemerintah dalam bentuk dana perimbangan akan memberikan pertumbuhan ekonomi untuk setiap daerah di Indonesia dengan pertumbuhan rata-rata 2,896% dibanding tahun sebelumnya. Simulasi untuk melihat disparitas pendapatan antar daerah menggunakan indeks Williamson (IAFrlIiamson index) dan koefisien variasi (o dent of variation) PDRB perkapita antar daerah propinsi. Hasil simulasi model yang memasukkan alokasi BHP saja sebagai variabel shock menghasilkan indeks Williamson dan koefisien variasi yang meningkat dibandingkan dengan simulasi historis, demikian juga untuk alokasi BHSDA. Sementara untuk alokasi DAK nilai indeks Williamson menurun tapi nilai koefisien variasi meningkat. Secara umum menunjukkan bahwa keseimbangan antar daerah cenderung memburuk akibat dari alokasi BHP, BHSDA dan DAK. Sementara basil simulasi model yang memasukkan DAU saja sebagai variabel shock menghasilkan penurunan indeks Williamson dan nilai koefisien variasi PDRB perkapita dibandingkan simulasi historis. Dengan kata lain alokasi DAU mampu meningkatkan keseimbangan pendapatan antar daerah. Hasil simulasi dengan variabel shock DP menghasilkan indeks Williamson dan nilai koefisien variasi yang lebih rendah daripada simulasi historis tapi lebih tinggi dan nilai koefisien alokasi DAU. Hal itu menunjukkan bahwa alokasi DAU berfungsi sebagai penetralisir alokasi BHP, BHSDA dan DAK yang tidak merata antar daerah. Penyebab memburuknya keseimbangan pendapatan antar daerah karena BHP, BHSDA dan DAK disebabkan oleh persebaran yang tidak merata untuk setiap daerah di Indonesia. Alokasi BHP lebih menguntungkan daerah metropolitan seperti DKI Jakarta. Alokasi BHSDA hanya menguntungkan untuk daerah-daerah penghasil SDA seperti DI Aceh, Riau dan Kalimantan Timur. Sementara alokasi DAK hanya menguntungkan untuk daerah yang melakukan aktivitas kehutanan yang tinggi, karena masih merupakan DAK reboisasi. Simulasi untuk melihat pertumbuhan investasi dan konsumsi swasta daerah menggunakan tingkat pertumbuhan investasi dan konsumsi swasta daerah. Hasil simulasi model ekonometrik menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal secara tidak langsung mendorong peningkatan investasi dan konsumsi swasta daerah dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi. Simulasi dengan menggunakan tiga formulasi DAK yaitu DAK sekarang, DAK bagi rata dan DAK berdasar tingkat kemakmuran daerah menunjukkan hasil hahwa dengan formulasi DAK berdasar kemakmuran daerah akan sangat menguntungkan karena akan menurunkan disparitas pendapatan antar daerah serta menyumbang pertumbuhan ekonomi paling besar dibanding simulasi dengan formulasi DAK lainnya. Simulasi PBB sebagai local tax, dengan dua kondisi yaitu jika PBB yang diperoleh daerah naik dan jika PBB yang diperoleh daerah turun, ternyata menunjukkan bahwa dengan peningkatan local tax (basis pajak daerah) akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus akan mengurangi disparitas pendapatan antar daerah.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2002
T20112
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizka Wulansari
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengelolaan pajak reklame dengan melihat perencanaan pelaksanaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan reklame di kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan Post Positivist Metode yang digunakan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan wawancara mandalam kepada pejabat dan petugas yang melaksanakan pengelolaan pajak reklame Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan pajak reklame di Kota Bekasi masih belum optimal dikarenakan masih memiliki permasalahan antara lain belum adanya akurasi data potensi reklame dalam proses perencanaan masih terdapatnya selisih jumlah data mengenai Objek Pajak yang ada keterbatasan pegawai dan kurangnya pengawasan.
This research was aims to analyze the implementation of the management of advertising tax by supervising the planning implementing and monitoring of advertising tax in Bekasi city by using Post positivist approach The method was using the literature research and field research of depth interview to the officers and employee who is authorized with the management of advertising tax The results showed that management of advertisement tax in Bekasi city still not optimal due to the problems of no potential accuracy of advertisement data on planning process there rsquo s also still a different data amount about the tax object limitation of employee and lack of supervision.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2014
S55098
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nisrina Yunilasari Hasna
Abstrak :
Penelitian ini tentang alternatif kebijakan pajak hotel atas biaya sewa rumah melalui Airbnb di DKI Jakarta. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berkembangnya transaksi penginapan melalui digital platform seperti Airbnb dan beberapa jenis transaksi penginapan tersebut seperti penyewaan rumah belum dikenakan pajak hotel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan yang telah diterapkan di Florida dan New York City sehingga dapat menganalisis alternatif kebijakan pajak hotel atas transaksi penyewaan rumah melalui Airbnb di DKI Jakarta. Penelitian ini akan menganalisis metode pemungutan pajak hotel yang tepat atas transaksi Airbnb di DKI Jakarta dengan membandingkan dua cara pemungutan yang telah diterapkan di Florida dan New York City. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Dari hasil penelitian dengan menggunakan metode diatas diperoleh simpulan bahwa baik Pemerintah DKI Jakarta belum memiliki persiapan yang mendetail dan belum melakukan langkah-langkah pengawasan serta penggalian potensi pajak atas transaksi Airbnb khususnya jenis rumah tinggal. Diketahui bahwa pemerintah memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk mengenakan pajak hotel atas transaksi Airbnb dengan menggunakan ketentuan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, disarankan agar pihak otoritas perpajak DKI Jakarta melakukan langkah-langkah untuk dapat memungut pajak atas transaksi tersebut sebagaimana yang telah diterapkan di Florida dan New York City.
This research is about an alternative for hotel tax policy for home rentals transaction through Airbnb Application. The background of this research is the expanding lodging transaction done through digital platform such as Airbnb. However, many of this transaction such as home rentals have not been subjected to hotel tax yet. The purpose of this research is to analyze hotel tax policy on Airbnb transaction specifically on rental of individual houses which have not been subjected to tax. This research will analyze the best alternative method to collect hotel tax on Airbnb transacation by comparing the two collection methods that have been applied in Florida and New York City. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews and literature reviews. The result of this research, it was concluded that the government have not had detailed preparations to impose hotel tax on Airbnb transaction yet. From this research, it is known that the government has strong legal basis to impose hotel tax on Airbnb by using existing legislative law. Therefore, is it recommended that the tax authorities do stages of collecting hotel tax on Airbnb transaction as have been done in Florida and New York City.
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hutagaol, Foster Pimondang
Abstrak :
ABSTRAK
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh tingkat inflasi dan nilai kurs terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta tahun 1995/1996 s.d. 1999/2000.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis statistik. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai variabel yang diteliti berdasarkan data sekunder. Sedangkan analisis statistik digunakan untuk mengetahui secara kuantitatif seberapa kuat hubungan antara tingkat inflasi dan nilai kurs dolar terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan.

Dari perhitungan statistik, untuk variabel tingkat inflasi dengan variabel kinerja pemungutan pajak hiburan, diperoleh nilai koefisien korelasi = -0,614, nilai koefisien determinasi = 0,337, nilai t hitung= 1,346, dan persamaan regresinya Y = 56.774.386.202 - 216.095.061X1.

Sedangkan untuk variabel kurs dolar dengan variabel kinerja pemungutan pajak hiburan, diperoleh nilai koefisien korelasi= -0,778, nilai koefisien determinasi= 0,606, nilai t hitung = -2,148, dan persamaan regresinya Y = 63.990.010.253 - 2.326.000.609X2.

Sementara itu untuk korelasi berganda diperoleh nilai koefisien korelasi= -0,786, nilai koefisien determinasi = 0,618, nilai F hitung = 0,618, dan persamaan regresinya Y = 63.542.613.756 - 53.042.097, 30X, - 2.017.337.218X2.

Dari hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa tingkat inflasi dan nilai kurs dolar mempunyai implikasi negatif terhadap kinerja pemungutan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian terdapat kecenderungan bahwa penerimaan pajak hiburan di Propinsi DKI Jakarta akan turun jika tingkat inflasi dan nilai kurs naik.

Saran yang dapat diberikan yaitu memperbaiki faktor-faktor internal dengan memperluas basis obyek pajak hiburan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, selain itu mengurangi berbagai pengecualian pemungutan dari objek pajak hiburan yang diatur dalam Perda, melaksanakan penagihan aktif terhadap tunggakan-tunggakan pajak hiburan sampai dengan tahap penyitaan dan pelelangan dan memotivasi.
2001
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Benito
Abstrak :
Pajak daerah merupakan sumber pendanaan negara yang diharapkan mampu berperan secara dominan dalam sistem pembiayaan pembangunan, oleh karena itu peningkatan penerimaan pajak harus diimbangi dengan pelayanan administrasi dan efisiensi serta optimalisasi kerja pada unit organisasi yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan melaksanakan pemungutan. Salah satu sumber penerimaan daerah pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang cukup potensial obyek pajak dan jumlah penerimaan daerahnya adalah pajak hiburan di Wilayah Kotamadya Jakarta Selatan. Hal ini disebabkan karena wilayah ini adalah salah satu lokasi yang menjadi pusat hiburan dan perdagangan yang besar. Bila dilihat dari potensi yang ada dibandingkan realisasi yang telah tercapai maka dinilai belum mencapai hasil dan target yang seperti diharapkan, sehingga perlu ditemukan masalah dengan melihat kepada sistem perpajakan yang ada yang menyangkut kebijakan perpajakan, Undang-undang perpajakan dan administrasi perpajakan. Penelitian yang telah dilakukan adalah melalui analisis pengelolaan pajak hiburan dengan mempergunakan metode kasus yang bersifat deskriptif yaitu dengan teknik wawancara untuk dapat memperoleh data dan informasi dan dilakukan kegiatan yang mendalam untuk bahan analisis permasalahan yang ada dengan para pejabat dan pegawai yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung di dalam pengelolaan Pajak Hiburan, juga para Wajib Pajak dan atau penyelenggara hiburan yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) responden. Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan berbagai hal antara lain : belum cukupnya jumlah pegawai yang ada termasuk kualitas pegawai yang tersedia, belum dilaksanakannya secara konsekuen tentang pelimpahan kewenangan pemungutan dari Kantor Dinas kepada Suku Dinas dan Seksi Pendapatan Daerah Kecamatan sesuai ketentuan yang ada dan kurangnya perhatian Kantor Dinas didalam penyelesaian permasalahan tentang sengketa atau keberatan wajib pajak dan lain-lain yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan pemungutan pajak hiburan.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2001
T7438
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dian Mila Pertiwi
Abstrak :
[Tesis ini membahas tentang perlunya dilakukan pembatasan kewenangan pemungutan pajak daerah (closed list) pada Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota selaku penyelenggara otonomi daerah yang seluas-luasnya. Pada sisi lain perlu juga dilakukan penambahan basis pemungutan pajak daerah Kabupaten/Kota. Kebijakan pembatasan kewenangan atas pajak daerah ini ditetapkan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penerapan prinsip “open list” dalam UU Perpajakan Daerah sebelumnya, dirasakan memberatkan masyarakat, pada sisi lain Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota rata-rata hanya mencapai kurang dari 10%, oleh karenanya UU Nomor 28 Tahun 2009 merubah prinsip “open list” menjadi “closed list” dan menambah basis pemungutan pajak daerah kabupaten/kota. Hasil penelitian menunjukkan, pembatasan kewenangan diperlukan untuk menjamin kepastian hukum agar pelaksanaan pemungutan pajak tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang dari administrasi pemerintahan. Penambahan basis pemungutan pajak telah berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah, khususnya pada Pemerintahan daerah Kabupaten Bogor. Namun dalam perjalanannya beberapa ketentuan dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan perubahan sosial oleh karenanya perlu dilakukan penyesuaian dalam UU ini.;This thesis discusses about the need to limit the local tax collection authority (closed list) on the Regional Government of Regency/City as the administrator of regional autonomy in the widest meaning. On the other hand it is also necessary to add the local tax collection base of Regency/City. The policy of limitation of local tax collection established in Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Application of the principle of “open list” in the previous law of local taxation is perceived of burdening the public, on the other hand the Regency /City Revenue in average only account for less than 10%, therefore, Law No. 28 of 2009 changed the principle of “open list” to became “closed list” and added the tax collection base of the regency/city. The research results showed that the limitation of authority is necessary to ensure legal certainty that the implementation of tax collection does not cause any abuse of authority of government administration. The addition of the tax collection base has positive impact on the improvement of regional revenue, particularly in Bogor Regency Administration. However, in the course, some provisions of Law No. 28 of 2009 is inconsistent with the development of social change that it is therefore necessary to make adjustments to this Law., This thesis discusses about the need to limit the local tax collection authority (closed list) on the Regional Government of Regency/City as the administrator of regional autonomy in the widest meaning. On the other hand it is also necessary to add the local tax collection base of Regency/City. The policy of limitation of local tax collection established in Law No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Application of the principle of “open list” in the previous law of local taxation is perceived of burdening the public, on the other hand the Regency /City Revenue in average only account for less than 10%, therefore, Law No. 28 of 2009 changed the principle of “open list” to became “closed list” and added the tax collection base of the regency/city. The research results showed that the limitation of authority is necessary to ensure legal certainty that the implementation of tax collection does not cause any abuse of authority of government administration. The addition of the tax collection base has positive impact on the improvement of regional revenue, particularly in Bogor Regency Administration. However, in the course, some provisions of Law No. 28 of 2009 is inconsistent with the development of social change that it is therefore necessary to make adjustments to this Law.]
Universitas Indonesia, 2015
T44303
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dedeh Hartin
Abstrak :
ABSTRAK
Masalah pokok yang disoroti adalah rnengenai peranan pajak daerah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka menunjang pendapatan daerah yang ditinjau dari sudut perundang-undengan yang berlaku (UU No. 5 Tahun 1974). Penelitian bertujuan mengungkapkan bagaimana pelaksanaan pungutan pajak daerah di DKI Jakarta, yang merupakan masukan atau income daerah DKI Jakarta, serta dapat menunjang pendapatan daerah. Di samping itu tujuan penelitien dimaksudkan untuk melihat sampai sejauh mana pajak daerah di DKI Jakarta dapat berjalan di dalam mengembangkan otonomi pemerintahan DKI Jakarta terutama dalam pelaksanaan prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk mendukung penyusunan skripsi ini digunakan metode penelitian yang bersifat normatif berdasarkan data sekunder yaitu bahan kepustakaan. Sebabagai bahan data primer, penulis mengadakan penelitian lapangan (empiris) melalui wawancara yang ditujukan kepada beberapa pejebat DKI dari instansi yang terkait yang menangani bidang Pajak Daerah dan Pendapatan. Hasil penelitian menunjukkan, behwa perlu adanya mekanisme secara terkoordinasi antara instansi yang terkait di DKI Jakarta, khususnya yang menangani Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah, sehingga Pajak Daerah di DKI Jakarta merupakan masukan bagi pendapatan di daerah DKI Jakarta, sehingga pengembangan otonomi dapat tercapai sesuai dengan sasaran yang dituju. Di dalam hubungan ini, adanya usaha-usaha antara lain yang berupa pelaksanaan berbagai fungsi dari Pajak, Daerah, misalnya Pajak Daerah yang berfungsi budgetair, yaitu sebagai sumber pendapatan Pemenintah Daerah; Pajak Daerah yang berfungsi sebagai regulerent yaitu sebagai pengetur rakyat di daerah/warga daerah dan Pajak Daerah yang berfungsi sebagai distribution of income yaitu sebagai pemerataan rakyat di daerah /warga daerah dan akhirnya diusahakan agar dalam pelaksanaan pungutan Pajak Daerah di DKI Jakarta berfungsi sebagai social control (Pengawasan) dalam segala segi.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Apriadi Hidayat
Abstrak :
Skripsi ini membahas analisis implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang. Pokok permasalahan dalam skripsi ini, yaitu terkait dengan implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang dan kendala ndash; kendala yang terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan observasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang, jika dilihat dari tiga tahapan, yaitu identifikasi, penetapan dan pemungutan, belum berjalan optimal. Terdapat berbagai kendala dalam pemungutan pajak air tanah di Kota Tangerang, yang terbagi menjadi dua, yaitu kendala eksternal dan kendala internal. ......This thesis explains the analysis implementation of groundwater tax collection in Tangerang municipality. Core issues raised within this thesis are related to the implementation of groundwater tax collection in Tangerang, and constraints which are existed. The research applies quantitative approach, and uses literature studies and field research observation and in depth interview as data collection technique. Results of this research indicate that the collection of groundwater tax in Tangerang municipality, if viewed from three phases i.e identification, assessment, and collection, in practice is not done optimally. Thera are various constraints on collection of groundwater tax, that is internal and external constraints.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tjip Ismail
Abstrak :
Abstract. Together with the implementation of local autonomy, Indonesia implemented the concept of fiscal decentralization, manifested through the local government’s authority to collect tax and retribution. The implementation process of such policy, however, still triggers certain problems, such as people’s perception of tax as burdensome obligation without any right of counter-achievement (compensation) for its payment. This research aims to study the paradigm change of local tax, viewed from three aspects: (1) the paradigm shift of local tax in Indonesian governance system, (2) new paradigm of local tax, (3) the effect of local tax paradigm change toward local developments. The approach used is qualitative with data collection techniques of observation, in-depth interview and literature study. The result shows that the paradigm change of local tax is necessary since there is a spectrum of democracy development in society due to the fact that the revenue from local retribution is less than the revenue from local tax. As a consequence, local tax paradigm should be altered i.e. local tax must give counter-achievement for the related tax sectors. Hence, local tax paradigm change shall increasingly influence the taxpayers to obediently fulfill their obligation of paying local tax since they may directly enjoy the benefit of their tax.
2011
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Awaludin Mashudi
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan mengetahui keadaan kepatuhan dalam hal pelaporan dan pembayaran SPTPD Masa serta rata-rata jumlah setoran setelah dilakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak daerah pada Pemerintah Kota Tangerang. Penelitian ini merupakan studi kasus dengan pendekatan kualitiatif deskriftif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara atau focus group discussion (FGD) dan studi kepustakaan atau pengumpulan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak daerah telah dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pemeriksaan yang berlaku, namun masih belum didukung oleh infrastruktur yang memadai dan adanya permasalahan seperti ketersediaan SDM dan struktur organisasi, belum dilakukan penyesuaian program pemeriksaan secara tertulis dan Kertas Kerja Pemeriksaan yang belum lengkap. pemeriksaan pajak daerah telah meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 35,09 persen dari total 57 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pelaporan SPTPD Masa dan sebesar 48,48 persen dari total 33 wajib pajak daerah yang sebelumnya tidak patuh dalam ketepatan waktu pembayaran masa pajak daerah serta rata-rata jumlah pembayaran masa pajak daerah untuk 24 wajib pajak daerah yang telah diterbitkan SKPDKB meningkat sebesar 31,78 persen dari jumlah rata-rata sebelum pemeriksaan sebesar Rp584.904.637,70. ......This research’s purposes is to know the implementation of local tax audit phase, the condition of compliance in terms of reporting and payment of SPTPD Masa and the average amount of payment after the implementation of local tax audit to the taxpayer at Tangerang City Municipal. It is a case study with descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews or focus group discussion (FGD) and literature study or collection of documents. The results show the local tax audit in had been implemented based on the local tax audit standards and procedure, but is not supported by an adequate infrastructure and there are problems such as the availability of human resources and organizational structure, any adjustment of the written audit program had not been done and the incomplete of working paper. The local tax audit had increased the taxpayer compliance by 35.09 percent of the total 57 taxpayer who were previously non compliance in the reporting timeliness of the SPTPD Masa, 48.48 percent of the total 33 taxpayer who were previously non compliance in the payment timeliness of the local tax period and the average payment of local tax period for the 24 local taxpayers which issued by SKPDKB has increased by 31.78 percent from the average payment before the implementation of local tax audit by Rp584.904.637,70.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7   >>