Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Hutapea, R. Fresley
""Harapan Kita" hospital for child and maternity is a government hospital ruled by Government Regulation Number 127 of 2000 to a company. As a government hospital should done much reform included mission, vision and work culture to operate the medical services.
According to the development science and technology and the increasing of peoples awake ness for their right pursing the existence of law procedure in medical services. To give the law service and protect for the hospital, patients, doctors, nurses and other medical or non medical human resources and other people involved as long as their right and responsibility.
As a complex organization hospital consisting of many kinds of resources, technology and capital to invest, could be make many conflicts happen if there is no regulation. Some indication should be paid attention to the quality of medical service. The potential conflict increase between the owner and the user of hospital. The peoples could be complain for the medical services cause of the existing regulation of consument protection.
To anticipated those, " Harapan Kita " hospital needs an Intern Law Service Task Unit to solve the problem and make the regulation involved with the management of hospital. Based on the background of this condition, the research should be done to a have a global picture. Making the Intern Law Service Task Unit for law protecting at " Harapan Kita " hospital the variables function, action, organization structure, making and socializing the regulation and problem solving happened in the hospital, has been studied in this research.
The research is the descriptive study with the qualitative perform by collecting the primer and secondary data directly from the research location. The instrument in this research is direct observation and in depth interview.
The result are formed by the declare and opinion from informant The Intern Law Service Task Unit, should be formed as soon as possible because it is very important and needed, the position should be put into the organization structure as a functional duty with the main job making and socializing the regulation and problem solving of the happened in the hospital (RSAB).
This research propose the law protection for hospital, doctor, nurse, patient, other medical or non medical human resources and the other people involved.
References 44 (1990-2001)

Rumah Sakit Anak & Bersalin Harapan Kita adalah Rumah Sakit Pemerintah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No.127 tahun 2000 menjadi Perusahaan Jawatan. Sebagai Rumah Sakit Pemerintah berbentuk Perjan melakukan berbagai pembaharuan termasuk visi, Misi, dan budaya kerja dalam melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan.
Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin meningkatnya kesadaran masyarakat atas hak-haknya mendorong terciptanya tertib hukum dalam pelayanan kesehatan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pasien, dakter dan rumah sakit sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing secara selaras dan seimbang.
Rumah Sakit sebagai organisasi yang sangat kompleks, padat modal, padat tenaga, dan padat teknologi, sangat rawan terjadinya konflik apabila tidak dibuat aturan yang tidak jelas. Beberapa gejala yang perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan yang menyangkut mutu pelayanan. potensi timbulnya konflik semakin meningkat antara pemberi layanan dan penerima layanan, timbulnya komplain masyarakat, adanya gugatan atas pelayanan yang didorong diberlakukannya ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Untuk mengantisipasi hal tersebut di RSAB harapan Kita diperlukan adanya unit Satuan Layanan Hukum Intern (SLHI) yang menangani masalah dan pembuatan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Rumah Sakit.
Dengan latar belakang kondisi tersebut dilakukan penelitian untuk memperoleh gambaran umum pembentukan SLHI dalam rangka perlindungan hukum di RSAB Harapan Kita dengan meneliti beberapa variabel peran dan fungsi, struktur organisasi, pembuatan, dan sosialisasi peraturan, serta penanganan masalah yang terjadi di Rumah Sakit.
Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang datanya terdiri dari data primer dan sekunder, diambil langsung dari lokasi penelitian Instrumen.
Penelitian yang dilakukan adalah Observasi Langsung dan Wawancara Mendalam dimana saling melengkapi. Hasil penelitian diperoleh berbagai penyataan, pendapat dan tanggapan dari para informan yang kemudian diolah sehingga dapat terlihat dalam pembahasan mengenai peran dan fungsi, struktur organisasi SLHI dan bagaimana proses pembuatan dan sosialisasi peraturan serta penanganan masalah.
Disimpulkan dari hasil penelitian bahwa pembentukan SLHI di RSAB Harapan Kita sangat penting dan dibutuhkan, dengan peran dan fungsi, struktur organisasi sebagai unit organisasi fungsional dengan tugas pokok membuat dan sosialisasi peraturan serta penanganan masalah yang terjadi sehingga dapat dibuat konsep SLHI di Rumah Sakit.
Saran yang diajurkan agar segera dibentuk SLHI yang berfungsi dalam menangani masalah dan pembuatan dan sosialisasi peraturan dalam rangka perlindungan Hukum bagi Rumah Sakit, Dokter, Perawat, Pasien, dan pihak ketiga terkait dengan Rumah Sakit.
Daftar Bacaan 44 (1990 - 2001)"
2001
T2557
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nur Halimah
"Mahkamah Agung Indonesia adalah perpustakaan hukum yang melayani pengadilan tertinggi di Indonesia. Keutamaan Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi dalam empat lingkungan peradilan memiliki implikasi signifikan terhadap tanggung jawab perpustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fungsi dan peran Perpustakaan Mahkamah Agung Indonesia dengan berfokus pada kegiatan dan layanannya dan dengan mengidentifikasi faktor-faktor politik, ekonomi, sosial dan teknologi dalam lingkungan makronya. Penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Data dikumpulkan dari pengamatan langsung, wawancara dan analisis dokumen dengan merujuk dan menyesuaikan konsep perencanaan strategis perpustakaan. Temuan menunjukkan bahwa Perpustakaan Mahkamah Agung Indonesia terutama melakukan fungsi informasi. Namun demikian, praktik ini dianggap tradisional karena sangat bergantung pada kegiatan teknis seperti pengadaan, penerbitan, pemrosesan, dan penyebaran materi hukum. Layanan dan kegiatan yang dilakukan oleh Perpustakaan Mahkamah Agung Indonesia juga belum dapat menunjukkan kekhasannya sebagai perpustakaan hukum yang melayani badan tertinggi tersebut. Dari empat pernyataan misi Mahkamah Agung Indonesia, ada tiga poin di mana perpustakaan dapat memainkan perannya yaitu pada subjek independensi yudisial, layanan hukum untuk pihak yang berperkara, dan transparansi peradilan. Namun, peran perpustakaan dianggap tidak jelas

The Indonesian Supreme Court Library is a law library that serves the highest court in Indonesia. The virtue of the Supreme Court as the highest court in the four judicial environments has significant implications for library responsibilities. This study aims to describe the function and role of the Indonesian Supreme Court Library by focusing on its activities and services and by identifying political, economic, social and technological factors in its macro environment. This research is qualitative and uses the case study method. Data is collected from direct observation, interviews and document analysis by referring and adjusting the concept of library strategic planning. The findings show that the Indonesian Supreme Court Library mainly performs the information function. However, this practice is considered traditional because it is very dependent on technical activities such as procurement, publishing, processing, and distribution of legal material. The services and activities carried out by the Indonesian Supreme Court Library have also not been able to show their uniqueness as a legal library serving the highest body. Of the four mission statements of the Indonesian Supreme Court, there are three points on which libraries can play their role, namely on the subject of judicial independence, legal services for litigants, and judicial transparency. However, the role of the library is considered unclear."
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library