Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKBerkaitan dalam hukum Agraria. pemberian kuasa mutlak dibatasi oleh InstruksiMenteri Dalam Negeri Nomor l4 Tahun 1982 tentang Larangan Pengunaan KuasaMutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Penelitian ini rnengkaji mengenaikuasa untuk nreniual dalam pengalihan hak atas tanah yang terdapat dalamPutusan Pengadilan Negeri .lakarta Utara Nomor 229|PD'|.G/2010/PN.JKT.[iTMetode penelitian yang dipergunakan adalah penelitian norrnatif dengan alatpengumpulan data studi dokumen. Kuasa untuk menjual bukan tetmasuk dalamKuasa Mutlak i,ang dilarang, dan pemberian kuasa untuk menjual merupakankelanjutan dan perjanjian ,vang tidak terpisahkan dari perjanjian pendahulunyayaitu perjanjian Jual Beli yang dilakukan pemberi kuasa dan penerima kuasa.

---

ABSTRACTRelaling the Agrarian ltru. granting absolute poiuer limited by the Minister oJ'theInterior Instruction l{o. l1 of 1982 on the Prohihition o.f L/se oJ'AuthorizationAhsolute As the transJbr of Land Rights. This studlt examines the power to sell inthe transfer oJ land rights contained in the North.Iakarta District Court Decisionltro. 229 i PDT.G i 2010 i P\{.JKT.u"T research ruethod used i,v rutrmativeresearch studie,s documenl the data collection tool. The pcw*er to sell is notincluded in the Proxy Ahsolute prohibited. and giving atrthority to ,sell agreementi,s u continuation ond inseparable. from its predecessor agreemenls conducted Saleand Purchase agreement authorizing and pou,er., Relaling the Agrarian ltru. granting absolute poiuer limited by the Minister oJ'theInterior Instruction l{o. l1 of 1982 on the Prohihition o.f L/se oJ'AuthorizationAhsolute As the transJbr of Land Rights. This studlt examines the power to sell inthe transfer oJ land rights contained in the North.Iakarta District Court Decisionltro. 229 i PDT.G i 2010 i P\{.JKT.u"T research ruethod used i,v rutrmativeresearch studie,s documenl the data collection tool. The pcw*er to sell is notincluded in the Proxy Ahsolute prohibited. and giving atrthority to ,sell agreementi,s u continuation ond inseparable.from its predecessor agreemenls conducted Saleand Purchase agreement authorizing and pou,er.]"

"ABSTRAKThesis ini membahas tentang perwakilan melalui pemberian kuasa dalam jual beli tanah dankaitannya dengan pendaftaran pemeliharaan data. Pemberian kuasa sebagaimana yangdirumuskan dalam Pasal 1972 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah persetujuanseseorang sebagai pemberi kuasa dengan orang lain sebagai penerima kuasa, guna melakukansuatu perbuatan/tindakan untuk dapat ?atas nama? si pemberi kuasa. Oleh karena pemberiankuasa merupakan perjanjian, maka pemberian kuasa dapat diberikan untuk apapun juga, baikyang sudah ada aturannya dalam undang-undang maupun yang belum ada peraturannya samasekali selama tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan danketertiban umum, dengan demikian, pemberian kuasa dapat digunakan dalam jual beli, termasukjual beli dengan objek hak atas tanah. Namun dengan diterbitkannya ketentuan Instruksi MenteriDalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang larangan tentang pemberian kuasa mutlak,membuat praktek penggunaan surat kuasa menjadi rancu dalam proses pendaftaran tanah.Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan hukum pustaka,dilengkapi dengan pendekatan deskriptif dan analisis dilapangan dengan cara wawancara kepadanarasumber, yang kemudian fakta-fakta tersebut dianalisis dan digambarkan sesuai dengan faktayang ada (deskriptif dan analitis). Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat diambil kesimpulanbahwa kedudukan surat kuasa dalam praktek jual beli tanah dan pendaftaran pemeliharaan datadapat digunakan, selama surat kuasa tersebut dibuat secara notariil dan khusus untuk menjual."

"Hak Tanggungan sebagai jaminan kredit dalam perbankan berfungsi untuk menjamin kepastian pelunasan hutang apabila debitur wanprestasi atau cidera janji. Ketika debitur dinyatakan wanprestasi, bank selaku kreditur dapat melakukan upaya eksekusi terhadap jaminan guna pelunasan hutang debitur. Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan dibawah tangan merupakan alternatif dalam penyelesaian kredit bermasalah yang umumnya dilaksanakan melalui pelelangan umum. Penjualan dibawah tangan terhadap objek jaminan kredit tersebut dilakukan dengan membuat akta kuasa menjual dihadapan Notaris. Tesis ini membahas mengenai kekuatan hukum akta kuasa menjual atas objek jaminan Hak Tanggungan sebagai sarana dalam penyelesaian kredit bermasalah, serta penerapannya dalam kasus, dengan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa akta kuasa menjual tidak dapat didaftarkan layaknya Hak Tanggungan, karenanya tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan mengikat. Selain itu, akta kuasa menjual yang dibuat oleh Notaris sebagai dasar bagi kreditur untuk melakukan jual beli terhadap pihak ketiga yang memuat klausul kuasa mutlak atau kuasa yang tidak dapat ditarik kembali bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yakni Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Sehingga berakibat akta kuasa menjual menjadi batal demi hukum, termasuk jual beli yang telah dilakukan dengan pihak ketiga tersebut.

---

Mortgage as a collateral for banking loans has a function to ensure certainty of debt repayment if the debtor defaults. When the debtor is declared in default, bank as a creditor can make execution efforts against the debtor?s collateral for debt repayment. Execution of Mortgage which is executed under hand is an alternative to the settlement of non-performing loans that generally carried out through auctions. Private selling for the collateral of credits are done with making a Deed of Power Attorney to Sell by Notary. This thesis explains about legal binding of Deed of Power Attorney to Sell against the object of Mortgage as a means to settlement of non-performing loans and its application in the case, with juridical normative research.

Based on these studies it is concluded that the Deed of Power Attorney to Sell can not be registered like a Mortgage, therefore has no binding force. The Deed of Power Attorney to Sell which is made by Notary as a basis for creditor to do sale and purchase transaction with third parties also prohibited contrary to the laws and regulations, such as Instruction The Minister of Home Affairs Number 14 Years 1982 about Prohibition The Use of Absolute Power Attorney to Transfer of Land Rights. With the result that Deed of Power Attorney to Sell becomes null and void, including selling and purchasing to the third parties that has been done."

"Dalam suatu pemberian kuasa mutlak kerapkali terjadinya suatu penyalahgunaan keadaan, dimana salah satu pihak memanfaatkan kelemahan pihak lainnya untuk memperoleh keuntungan. Ironisnya, pemberian kuasa mutlak ini dibantu oleh dan dibuat dihadapan Notaris sebagai seorang pejabat pembuat dokumen yang otentik. Pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah bagaimanakah pelanggaran hukum dilakukan dalam suatu pemberian kuasa mutlak serta bagaimanakah konsekwensi hukum terhadap akta yang dibuat dihadapan Notaris dengan adanya penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) dalam suatu pemberian kuasa mutlak. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan adanya wawancara dengan pihak yang berkompeten serta dianalisis secara kualitatif sehingga menghasilkan kesimpulan secaradeduktif.Dengan demikian kesimpulannya adalah bahwa ciri khas suatu pemberian kuasa mutlak adalah bahwa pihak penerima kuasa dapat menguasai dan menggunakan objek kuasa serta melakukan segala perbuatan hukum yang secara hukum sejatinya hanya dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Prakteknya kuasa mutlak masih digunakan dengan mengaburkan maksud dari pemberiannya. Kewenangan Notaris dalam memberikan opini atau penyuluhan hukum akan menghindari adanya suatu kedudukan yang tidak seimbang serta indikasi penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) diantara para pihak.

---

The use of absolute power of attorney is mostly related to misuse of circumstances in it, which is one party take the advantages of the weaknesses of another party. Ironically, the absolute power of attorney is helped by and made in the presence of Public Notary as a official authorized to make an authentic deed. So that at issue in this thesis how violations of the law conducted in a giving absolute power and how the legal consequences of the deed before a Public Notary with the misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in a provision of absolute power. The research is done in the form of normative juridical using secondary data that is supported by the interviews with the competent authorities and analyzed qualitatively so as to produce a deductive conclusion.

Thus the conclusion of this research that the hallmark of absolute power is a gift that the recipient can master the power and authority to use objects and perform all legal actions that may be legally true can only be done by the authorizer. Practice the absolute power they used to obscure the intent of the gift. Notary authority in giving opinions or legal counseling will avoid an unbalanced position as well as an indication of misuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) between the parties."

"Perjanjian pemberian kuasa sering digunakan dalam menghadapi suatu permasalahan hukum yang dapat dilakukan oleh setiap masyarakat baik di Indonesia maupun di Belanda. Dalam perjanjian pemberian kuasa di Indonesia diatur dalam Pasal 1823 dan 1814 KUHPerdata yang menyatakan bahwa pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya apabila dikehendakinya, namun ternyata dalam prakteknya juga terdapat banyak perjanjian bantuan hukum yang melarang pemberi kuasa untuk mencabut kuasa yang telah diberikannya kepada penerima kuasa. Kuasa yang tidak dapat ditarik kembali disebut sebagai kuasa mutlak, yang dalam penggunaanya diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang larangan penggunaan kuasa mutlak. Dalam skripsi ini juga membahas mengenai perbandingan hukum antara Indonesia dengan Belanda yang mengatur terkait dengan Perjanjian Pemberian Kuasa. Perbandingan dilakukan secara khusus terkait peraturan Pemberian Kuasa di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan kodifikasi hukum perdata Belanda yakni Niew Burgerlijk Wetboek.  Dalam penelitian ini akan menganalisis Putusan Perkara Nomor 704/Pdt.G2017/PN.Mdn, sebagai bentuk adanya penggunaan kuasa mutlak. Dengan adanya penarikan kuasa secara sepihak sehingga penerima kuasa mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

---

The power of attorney agreement is commonly found in dealing with a legal problem that carried out by the community, both in Indonesia and the Netherlands. In Indonesia the Power of Attorney Agreement, is regulated in Articles 1823 and 1814 of the Book of Civil Law which states that the Principal could revoke power of attorney at any time, but turns out that in practice there is Power of Attorney that can not be revoked called Irrevocable Power of Attorney. Regulated in the Instruction of the Internal Affairs Minister No. 14/1982 and Government Regulation No. 24 of 1997 that regulate prohibition the use of Irrevocable Power of Attorney. This undergraduate thesis also discusses on a legal comparison between Indonesian and Dutch Law, specifically related to the regulation of granting of Power of Attorney which is regulated in the Indonesian Book of Civil Law with the Niew Burgerlijk Wetboek. This thesis also analyze Medan District Court Number 704/Pdt.G2017/PN.Mdn, as a form that the parties were using Irrevocable Power of Attorney. With the one-sided revocation of power of attorney, the Grantee of the power of attorney filed a lawsuit to the court by reason of breach of contract."

"Instruksi Mendagri Nomor. 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Penggunaan Akta Kuasa Mutlak Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah telah dicabut, namun hakim dalam memutus perkara masih menggunakan peraturan tersebut. Hal tersebut dapat dicermati dalam Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo No.28/Pdt.G/2020/PN Lbj. Selain itu masih terdapat perbedaan hakim dalam memutus keabsahan mengenai akta kuasa menjual yang dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.273/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 38/Pdt/2021/PT Smr. Tesis ini menganalisis implikasi hukum yang terjadi sejak dicabutnya Instruksi Mendagri Nomor. 14 Tahun 1982 dan kedudukan Pasal 1797 KUH Perdata dalam melindungi cacat kehendak. Metode penelitian tesis ini adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Simpulan penelitian dalam tesis ini adalah 1. lebih memperjelas Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dimana perlu ditambahkan pengertian kuasa mutlak yang diperbolehkan adalah kuasa yang diberikan kepada pembeli dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) untuk menandatangani Akta Jual Beli dihadapan PPAT namun tidak menciderai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. 2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 273/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Utr, si penerima kuasa melakukan suatu perbuatan hukum yang menurut hukum itu menciderai Pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata. Akibat dari ketentuan ini ialah bahwa apa yang dilakukan oleh seorang penerima kuasa dengan melampaui batas wewenangnya, adalah atas tanggungannya sendiri, sehingga menyebabkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Akta Kuasa Menjual, beserta Akta Jual Beli yang dibuat menjadi dapat dibatalkan. Sehingga dengan adanya Pasal 1797 KUH Perdata, si Pemberi Kuasa menjadi terlindungi dari cacat kehendak. Adapun saran dalam tesis ini Perlu adanya pengaturan secara eksplisit baik itu merevisi Pasal 39 ayat (1) huruf d PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah atau membuat Peraturan Badan Kepala Badan Pertanahan terbaru terkait Kuasa Mutlak.

---

Minister of Home Affairs Instruction Number. 14 of 1982 concerning the Prohibition of the Use of Absolute Power of Attorney Deeds for the Transfer of Land Rights has been revoked, but judges in deciding cases still use this regulation. This can be observed in the Labuan Bajo District Court Decision No.28/Pdt.G/2020/PN Lbj. Apart from that, there are still differences between judges in deciding the validity of the power of attorney deed to sell which can be seen in the North Jakarta District Court Decision No.273/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Utr and Samarinda High Court Decision Number 38/Pdt/2021/PT Smr. This thesis analyzes the legal implications that have occurred since the revocation of Minister of Home Affairs Instruction Number. 14 of 1982 and the position of Article 1797 of the Civil Code in protecting defects of will. The research method for this thesis is normative juridical with an explanatory research typology. The research conclusions in this thesis are 1. to further clarify Article 39 paragraph (1) letter d PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration where it is necessary to add the definition of absolute power that is permitted, namely the power given to the buyer in the Sale and Purchase Agreement (PPJB) to sign the Sale and Purchase Deed before the PPAT but without violating the provisions of Article 1320 of the Civil Code. 2. North Jakarta District Court Decision Number 273/Pdt.G/2022/PN. Jkt.Utr, the recipient of the power of attorney committed a legal act which according to the law violated Articles 1320 and 1321 of the Civil Code. The effect of this provision is that what a power of attorney does by exceeding the limits of his or her authority is at his or her own risk, thereby causing the Sale and Purchase Agreement, the Power of Attorney Deed, along with the Sale and Purchase Deed made to be cancelled. So with the existence of Article 1797 of the Civil Code, the Principal is protected from defects in the will. The suggestions in this thesis require explicit regulation, whether revising Article 39 paragraph (1) letter d PP No. 24 of 1997 concerning Land Registration or making the latest Land Agency Head Regulation regarding Absolute Power."

"Peranan dan pentingnya larangan penggunaan surat kuasa mutlak sebagai sarana untuk membatasi penyelundupan hukum yang sering dilakukan para pihak dalam rangka peralihan hak atas tanah tidak terbantahkan Iagi. Hal ini telah dicantumkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 Tentang Larangan Pqnggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Dasar Peralihan Hak Atas Tanah. Dari Instruksi Menteri tersebut juga dapat disimpulkan bahwa setelah berlakunya peraturan tersebut, surat kuasa mutlak yang dibuat pasca berlakunya Instruksi Menteri ini tidak diakui lagi sebagai dasar peralihan hak atas tanah dan tidak dilindungi oleh hukum keberadaannya, kecuali untuk beberapa tindakan hukum tertentu saja.

---

Roles and the importances of prohibition using absolute power of attorney as means for limiting smuggling law frequently done by parties in frame of transition land rights are undeniable anymore. This is clearly mentioned in Home Affairs Ministry Instruction Number 14 Year 1982 On Prohibition Of Use Absolute Power Of Attorney As Bases Of Transition Of Land Rights. From the regulation, it's also concluded that after the implementation the rule, transition of land right beyond the rule is not recognized legally anymore, except some transactions limitedly mentioned in the rule."

"Dalam praktek hukum sehari-hari ditemui satu jenis surat kuasa dengan memakai klausul ?tidak dapat dicabut kembali? atau lebih dikenal dengan surat kuasa mutlak. Surat kuasa bentuk ini merupakan penyimpangan dari pasal 1813 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Dalam pasal ini diatur tentang cara pengakhiran pemberian kuasa.Hasil penelitian yang didasarkan pada kasus dimana pemegang saham yang juga Komisaris utama di PT.A.B.C memberikan kuasa kepada orang lain. Pemberian kuasa tersebut dinyatakan secara tegas bahwa surat kuasa tersebut tidak dapat dicabut, digugurkan dengan mengenyampingkan Pasal 1813 KUHPer. Yang terjadi kemudian pemberi kuasa mencabut kembali kuasanya secara sepihak melalui pencabutan kuasa yang dibuat dihadapan Notaris.Kesimpulan yang didapat dari hasil analisa adalah pencabutan kuasa secara sepihak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPer serta Yurisprudensi mengenai Pasal 1813 KUHPer yang bersifat mengatur dan tidak mengikat. Pasal 1802 KUHPer dapat pula dijadikan dasar untuk menarik kuasa manakala penerima kuasa tidak memberikan laporan atau mempertanggung jawabkan mengenai pelaksanaan kuasa-kuasa dimaksud.

---

In the daily practice of laws, irrevocable power of attorney or better known as the absolute power of attorney is found. This type of Power of Attorney is used to waive article 1813 of the Civil Code Act which governs the aspects to terminate the Power of Attorney.

The case study is how a shareholder who is also a commissionaire in PT. A.B.C. used the irrevocable Power of Attorney where it was stated firmly the said Power of Attorney could not be revoked by waiving the article 1813 of the Civil Code Act. Afterward, the authorizer revoked the said Power of Attorney by the notarial deed.

The conclusion is the revocation of the Power of Attorney can be justified based on Article 1338 of the Civil Code Act and jurisprudence on the article 1813 of the Civil Code Act which regulate but unbind. Also article 1802 of the Civil Code Act provides the legal ground in a case the authorized of the Power of Attorney does not report or responsible for what it is stated in the Power of Attorney."

"Perjanjian Pemberian Kuasa sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat. Pemberian kuasa diatur dalam pasal 1792 KUHPerdata sampai pasal 1819 KUHperdata. Pasal 1813 dan 1814 KUHPerdata mengatur bahwa salah satu cara berakhirnya kuasa adalah penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa dimana pemberi kuasa dapat menarik kuasa tersebut kapanpun ia inginkan. Dalam prakteknya, terdapat kuasa yang tidak dapat ditarik kembali yang disebut kuasa mutlak. Namun telah diatur dalam Instruksi Dalam Negeri No. 14 Tahun 1982 dan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang larangan penggunaan Kuasa Mutlak. Dalam perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 110/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel, ditemukan adanya penggunaan kuasa mutlak. Pemberi kuasa menarik kuasa tersebut secara sepihak sehingga penerima kuasa mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Skripsi ini membahas tentang penggunaan kuasa mutlak di Indonesia dan penarikan secara sepihak kuasa mutlak sebagai bentuk wanprestasi.

---

Power of Attorney Agreement is commonly found in daily basis. The power of Attorney is regulated in Article 1792-1819 of the Book of Civil Law. Article 1813 and 1814 of the Book of Civil Law regulate how to end the power of attroney is the endorser could revoke the Power of Attorney and they can do it at anytime they want. in practice, there is the Power Of Attorney that can not be revoked called Irrevocable Power of Attorney. But, in the Instruction of the Internal Affairs Minister No. 14/1982 was changed to the Decree of the Agrarian Director General, on behalf of the Internal Affairs Minister No. 594/1492/AGR and Government Regulation No. 24 of 1997 regulate the Prohibition to use Irrevocable Power of Attorney. In a case from Jakarta Selatan District Court No. 110/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel was discovered that the parties were using Irrevocable Power of Attorney. The endorser revoke the Power of Attorneyone sidedly so the endorsee sue them by reason of breach of contract. This thesis discussed about the use of Power of Attorney in Indonesia and one-sided revocation of irrevocable power of attorney as a form of breach of contract."