Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesiapan pegawai untuk berubah berperan penting terhadap pelaksanaan perubahan dalam suatu organisasi. Sekretariat Jenderal DPD RI merupakan salah satu Lembaga Kesekretariatan Negara Pemegang Cabang Kekuasaan Negara yang turut serta melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi sebagai salah satu upaya pelaksanaan reformasi birokrasi.  Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk ke dalam penelitian deskriptif. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui survei pegawai (n=81) dan wawancara mendalam bersama enam narasumber yang mewakili berbagai unit kerja di lingkungan Setjen DPD RI. Penelitian terhadap analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI berdasarkan teori kesiapan pegawai menurut Holt, dkk (2007) menunjukkan bahwa dimensi management support adalah faktor yang paling mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai. Keyakinan pegawai Setjen DPD RI terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesiapan pegawai dalam mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tergolong kedalam kategori “sedang”.

---

The employee readiness for change in the internal organization office system plays an important part. The Secretariat General at the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia is one of the State Secretariat Institutions holding the Branch of State Power carries out bureaucratic simplification policy as one of the efforts to implement bureaucratic reform. This study aims to identify and analyze the factors that influence the level of employees readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification at the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. This research employs quantitative approach and categorized as a descriptive research. Primary data in this study were obtained through an employee survey (n = 81) and in-depth interviews with six resource persons representing various working units within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia. Research on analysis of the factors that influence the level of employee readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification within the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia based on the Theory of Employee Readiness for Change developed by Holt, et al (2007) shows that the management support dimension is the factor that most influences the level of employee readiness. The confidence of the employees of the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia in the factors that influence the level of employees readiness in supporting the implementation of bureaucratic simplification is classified into the "medium" category."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan RI untuk berubah dalam menerapkan standarisasi sistem kerja fleksibel. Readiness for Change dalam penelitian ini mencakup empat dimensi yang mencakup appropriateness (keyakinan individu perubahan dapat bermanfaat bagi organisasi), change efficacy (keyakinan kemampuan individu dalam melaksanakan suatu perubahan), management support (dukungan pimpinan), dan personal valance (manfaat individu). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data mixed methods yaitu melakukan penyebaran survei dan wawancara mendalam. Data didapatkan dari penyebaran kuesioner melalui Google Form yang dibagikan kepada pegawai Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan sebanyak 125 responden. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan perangkat lunak SPSS, dengan menggunakan analisis statistik deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas tingkat kesiapan pegawai untuk berubah dalam menerapkan standarisasi sistem kerja fleksibel adalah tergolong kedalam kategori tinggi. Namun, secara statistik terdapat perbedaan tingkat kesiapan yang signifikan di antara karakteristik pegawai berdasarkan jenjang pendidikan, usia/generasi, tingkat jabatan, dan unit bagian/biro. Akan tetapi, sebagian pegawai masih berasumsi bahwa pimpinan belum berkomitmen penuh dalam penerapan sistem kerja fleksibel. Hasil penelitian yang ditemukan dapat membantu Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dalam penerapan sistem kerja fleksibel agar dapat berkomitmen secara penuh lagi dalam penerapannya.

---

This research aims to analyze the level of readiness for change of employees of the General Secretariat of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in implementing standardized, flexible work systems. Readiness for Change in this study includes four dimensions: appropriateness (individual belief that change can benefit the organization), change efficacy (individual belief in their ability to implement change), management support (leadership support), and personal valence (individual benefits). This study uses a quantitative approach and employs mixed methods data collection techniques, namely distributing surveys and conducting in-depth interviews. Data were obtained by distributing questionnaires via Google Forms to 125 employees of the General Secretariat of the Ministry of Finance. The collected data were analyzed using SPSS software, employing descriptive statistical analysis. Findings from this research indicate that most employees' readiness levels for change in implementing standardized, flexible work systems are classified as high. However, statistically significant differences in readiness levels exist among employee characteristics based on educational background, age/generation, job level, and department/unit. Nonetheless, some employees still assume that leadership must fully commit to implementing flexible work systems. The research findings can assist the General Secretariat of the Ministry of Finance in implementing flexible work systems and recommitting fully to their implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesiapan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam Implementasi Digitalisasi Pengarsipan. Digitalisasi pengarsipan menjadi bagian penting dalam akselerasi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Berdasarkan evaluasi pelaksanaan menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan dalam implementasi di tingkat nasional, dimana sebagian Kementerian/Lembaga sudah optimal dan lainnya masih belum optimal karena adanya berbagai tantangan yang dihadapi. Salah satu tantangan adalah kesiapan pegawai dalam menghadapi perubahan tersebut seperti sumber daya manusia yang belum kompeten dan andal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data secara mixed-method melalui survei serta wawancara dan studi kepustakaan. Responden dalam penelitian adalah 193 PNS di lingkungan Kementerian Sosial. Hasil penelitian menunjukan bahwa 51% responden “siap” melakukan implementasi pengarsipan digital. Sekalipun mayoritas responden dalam kategori siap, masih terdapat berbagai tantangan, yaitu pemerataan kompetensi arsiparis, etos kerja dari pegawai, literasi digital yang kurang terutama para pegawai senior, ketiadaan komitmen pimpinan, kebijakan digitasi yang belum dimutakhirkan sesuai dengan perkembangan, serta implementasi dan penggunaan sistem yang parsial belum terintegrasi secara nasional dengan SRIKANDI. Peneliti merekomendasikan upaya yang dapat ditujukan dalam pemutakhiran kebijakan, penetapan komitmen pimpinan untuk pengarsipan, serta kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk mengoptimalkan pengarsipan.

---

This research aims to analyze the readiness level of civil servants of the Ministry of Social Affairs Republic of Indonesia in implementing digitization of archiving. Digitization of archiving is part of strategy in executing e-government and bureaucracy reformation in Indonesia. Based on the existing evaluation, there is an implementation gap at the national level, where some ministries/institutions are optimal and others are still not due to the various challenges. One of them is the readiness of employees to face these changes. This research conducted a quantitative approach with mixed-methods methodology in collecting data through survey with interview and literature review. The respondents were 193 civil servants of the Ministry of Social Affairs. The findings showed 51% respondents were ready to implement digitization of archiving. Nevertheless, there were couple of challenges such as, the archivist competency, the work ethic of the employees, the lack of digital literacy especially for senior officers, the absence of a commitment from leaders, the absence of regulations regarding digitization, and the use of systems that have not been integrated with SRIKANDI. Researcher recommend aiming at the target in updating regulations, making a commitment for archiving, and collaborating with relevant ministries/institutions."