Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 45 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Harry Raspati Achmad
"Berdasarkan pemantauan dilapangan, bahwa ada kecenderungan motivasi Para dokter spesialis merawat pasien disuatu rumah sakit atas pertimbangan imbalan finansial disamping aspek pengabdian masyarakat dan dewasa ini di era globalisasi masalah imbalan finansial dipandang sebagai salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh manajemen suatu organisasi maka pada bulan Mei 1996, Direktur RSVP Dr. Hasan Sadikin membuat kebijakan melalui surat keputusan no. 15A1 DI - 32 1 KU.06.02/ VJ 1996 yang antara lain berisi tentang pemberian imbal jasa ( insentif ) kepada dokter spesialis.
Penelitian dilakukan secara "cross sectional" dengan pendekatan kualitatif dan memilih secara acak 45 dokter spesialis (16 % dari total populasi ) sebagai sampel dengan tujuan mengidentifikasi sistem imbal jasa dan mengetahui pandangan dokter spesialis terhadap sistem imbal jasa yang berlaku sekarang. Didalam mengidentifikasi sistem imbal jasa tersebut, peneliti mencari data mengenai BOR kelas Utama, I dan II; penerimaan fungsional kelas utama, I dan II serta faktor SDM dokter spesialis, sedangkan untuk mengetahui pandangan dokter spesialis peneliti mengumpulkan informasi tentang pengetahuan dan pendapat dokter spesialis terhadap sistem imbal jasa tersebut.
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa BOR kelas utama tahun 1996 ( 56,69 %) menurun dibanding BOR tahun 1996 ( 74,83 % ), BOR kelas I selalu dibawah 60 % sejak tahun 1992 sampai tahun 1996 dan BOR kelas II relatif tidak ada peningkatan yaitu sekitar 65 %. Penerimaan fungsional relatif tetap berkisar 676.000.000.rupiah dari kelas utama, dari kelas I, 980.000.000. rupiah dan dari kelas II, 1.4 milyar rupiah.
Sebagian besar dokter spesialis ( 86,66 % ) setuju dengan adanya imbal jasa bagi mereka tetapi 71,11 % diantaranya merasakan ketidak adilan terhadap sistem imbal jasa yang berjalan sekarang dan 51, 11 % dokter spesialis menginginkan adanya pengurangan besarnya potongan jasa medis.
Peneliti menyarankan agar dibentuk suatu unit kerja khusus yang melibatkan dokter spesialis dalam membuat sistem imbal jasa dan merubah porsi pembagian jasa medis yang 70 % menjadi 80 % untuk jasa medis dokter spesialis.
......Working as a pediatrician for years at Hasan Sadikin Provincial Hospital, it is felt that many medical specialists ( OB Gynt, surgeons, pediatricians, neurologist etc ) in this hospital are not quite satisfied with the new regulation on incentives for medical specialists. The regulation was declarated in 1996 through a letter of decree Na I5AIDI-32 I KU.06.021 V/1996 issued by the hospital director. In general it is said that every medical specialist working as a full timer and government employee at the hospital receives Rp 100.000, 1 month incentive; without differentiating whether she or he sent or took care of any single patient.
This study intended to portray and analyze factor related to the incentive system for medical specialists and at once also find out details on the unsatisfactory conditions felt by these specialist using a cross sectional survey design, 45 out of 225 medical specialists (16 % of total medical specialists ) were interviewed. The flow of income from various resources received by the hospital, how, where and what proportion goes to the incentives, were 'described and analyzed. Bed Occupancy Rate (BOR ), the number & qualification of the medical specialists are other 2 factors, beside income, which are theoretically related to the incentive system for medical specialists at Hasan Sadikin Provincial Hospital.
The study found that the BOR at the VIP class tends to decrease from 74.83 % in the year 1995 to 56.69 % in the year 1996; at the first class the BOR is always below 60 % and no improvement at all for BOR at the 3rd class. The hospital income tends to remain unchanged in 1966, with total of Rp 676.000.000,- from VIP class; Rp 980.000.000,- from first class and 1.4 million from the 2nd class inpatient wards. This means that the BOR which is still below the MOH standard of BOR ( 60 % ) and the revenue of the Hasan Sadikin Provincial Hospital must and is necessary to be increased.
Majorly of the medical specialists ( 86.66 % ) agrees that incentives must be arranged through regulation, however; 71.11 % is unsatisfied with the current rule. 51,11 % of them suggests the director to reviset the rule and make changes for more fair deal.
The researcher suggests 1) the director to establish a functional team who will work continuously on this matter; 2) to increase medical incentives for medical specialists who refers to and take care their patients at the Hasan Sadikin Hospital. The latter suggestion in the long run is expected to increase the BOR and the revenue of Hasan Sadikin Hospital."
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tyas Dian Wahyuni
"Invensi merupakan salah satu bentuk dari perwujudan kekayaan intelektual yang dimiliki oleh seseorang. Dalam setiap invensi yang dihasilkan tak lepas dari hak kepribadian dan hak ekonomi bagi para inventornya. Semua inventor, tanpa kecuali, memiliki hak atas perlindungan kekayaan intelektualnya dalam hal pengakuan dan manfaat ekonomi yang ada dalam invensi tersebut. Hal itu juga berlaku untuk inventor yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). ASN yang menghasilkan suatu invensi karena hubungan kedinasan dengan instansi pemerintah juga memiliki hak ekonomi berupa imbalan atas paten yang melekat pada invensi tersebut. Meskipun pengakuan hak atas invensi sudah ada, pembagian imbalan paten atas invensi yang dihasilkan oleh ASN mengalami polemik karena terbentur dengan acuan regulasi keuangan negara. Selain itu, mekanisme pembagian imbalan paten kepada inventor berstatus ASN tidak dapat terakomodir dalam wadah ataupun mata anggaran penggajian. Salah satu instansi pemerintah yang mempunyai invensi adalah BMKG. Invensi yang dihasilkan oleh ASN BMKG disebut Rekayasa Aloptama MKG. Melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder serta diperkuat dengan hasil wawancara, penulis mengeksplor bagaimana BMKG memberikan pengakuan hak kepribadian dan hak ekonomi dari inventor Rekayasa Aloptama MKG dengan upaya mengalokasikannya dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BMKG. Hasil penelitian mengemukakan bahwa BMKG telah melakukan langkah-langkah untuk menghitung imbalan paten bagi inventor Rekayasa Aloptama MKG sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum mencapai proses pengalokasiannya dalam RKA BMKG Tahun 2023.
......Invention is a form of embodiment of intellectual property owned by someone. Each invention that produced cannot be separated from the rights of personality and economic rights for the inventors. All inventors, without exception, have the right to protection of their intellectual property in terms of the recognition and economic benefits contained in the invention. This also applies to inventors with Civil Servant. Civil Servant that produce an invention due to their official relationship with a government institution also have economic rights in the form of royalty for the patent attached to the invention. Even though the recognition of rights to inventions already exists, the distribution of patent rewards for inventions have polemics because it collides with references to state financial regulations. In addition, the mechanism for distributing patent rewards to inventors with Civil Servant status cannot be accommodated in the payroll framework or line item. One government institution that has an invention is BMKG. The invention produced by Civil Servant in BMKG is called Engineering Aloptama MKG. Through normative juridical research with a qualitative approach that uses secondary data and interview, the authors explore how BMKG recognizes the personality rights and economic rights of the Aloptama MKG Engineering inventor by way of allocating them in the BMKG Work Plan and Budget (RKA) document. The results of the study suggest that BMKG has taken steps to calculate patent fees for Aloptama MKG Engineering inventors in accordance with the provisions of laws and regulations, although it has not yet reached the allocation process in the BMKG RKA 2023.

"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Armstrong, Michael
Jakarta: Gramedia, 2003
658.407 ARM r
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Arsmtrong, Michael
Jakarta: Gramedia, 2003
331.11 Arm m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Nur`aman
"Tenaga kerja buruh proyek konstruksi di Jakarta cukup majemuk dan banyak memiliki pola serta keahlian tertentu, pada umumnya dengan dipimpin oleh seorang kepaia kelompok (mandor). Kendala kerap tenjadi pada seorang pelaksana lapangan/pengawas yang memimpin beberapa grup pekenja. Pemmasalahan sering terjadi pada proses pemberian imbalan kerja bagi para pekexja bumh konsiruksi. Pemberian imbalan yang tidak memuaskan bagi buruh konstmksi tersebut diindikasikan akan mengurangi produktivitas dan kinerja proyek dilapangan. Pemberian imbalan dapat didasari sebagai pengganti atas jezih payah, resiko, dll dari pekexja itu dalam setiap pelaksanaan pekerjaan dhapangan.
Terdapat dua jenis imbalan yang dapat diberikan kepada para pekerja tersebut, adalah : imbalan internal dan imbalan eksternal. Masing-masing jenis imbalan ini akan memberikan tingkat kepuasan yang berbeda bagi para pekerja tersebut, térgantung hingga dimana imbalan tersebut dirasakan mencukupi sebagai balas jasa.
Dalam penelitian ini akan dicari aspek-aspek dalam pemberian imbalan yang dapat meningkatkan produktivitas kelja dilapangan, bagi para buruh konstruksi di Jabotabek. Pada akhimya pengelolaan pemberian imbalan perlu dipahami lebih mendalam bagi para staf proyek, dengan tujuan untuk lebih memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dari buruh konstruksi tersebut.
Metoda analisa yang digunakan adalah analisa regresi terhadap aspek-aspek pemberian imbalan yang berkorelasi tinggi terhadap produktivitas. Hasil akhir yang didapat adalah suatu persamaan regresi, yang rnemiliki suatu nilai koetisien dad variabel penentunya, yaitu jaminan akibat kecclakaan, pcrlakuan manusiawi bagi bumh dan diberikannya bonus tambahan. Temuan akhir memberikan gambaran aspek-aspek yang patut diperhatikan dalam pemberian imbalan bagi buruh, dalam upaya peningkatan produktivias proyek."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2000
T5245
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Evha Eribsyantie
"Imbalan kerja adalah merupakan bentuk kompensasi atau reward yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya. Imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya dapat meningkatkan motivasi dan loyalitas pegawai kepada perusahaan. Dengan adanya imbalan kerja tersebut, karyawan akan merasa dihargai atas kinerja yang sudah mereka berikan kepada perusahaan. Jenis imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya dapat berupa gaji, bonus, sisa cuti yang dapat diuangkan, natura/kenikmatan, pesangon, asuransi dan pensiun. Atas jenis-jenis imbalan kerja tersebut secaraakuntansi diatur bagaimana pelaksanaannya seperti yang tercantum dalamPernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 - Revisi. Selain itu, jenis-jenis imbalan tersebut secara perpajakan juga diatur bagaimana pelaksanaan yang benar yang harus diterapkan bagi Perusahaan dan Wajib Pajak.
Permasalahan pokok yang timbul adalah bagaimana perlakuan pajak atas berbagai imbalan kerja (seperti gaji, bonus, natura/kenikmatan, cuti yang dapat diuangkan, pensiun, pesangon dan Asuransi) yang diberikan perusahaan kepada karyawannya dengan mengacu kepada UU PPh dan peraturan pelaksanaannya.
Penulisan tesis ini bertujuan untuk dapat memecahkan permasalah pokok tersebut dan penulisan ini merupakan laporan dari hasil dari proses penelitian. Penelitian yang dipakai adalah menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh dari lapangan hasil wawancara tentang perlakuan pajak yang diterapkan atas berbagai jenis imbalan yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan studi kepustakaan dan wawancara.
Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, dapat simpulkan bahwa atas berbagai imbalan kerja yang diberikan perusahaan kepada para pegawainya adalah sudah sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan pelaksanaannya dan selain itu juga sudah sesuai dengan Pernyataaan Standar Akuntansi Keuangan No. 24 - Revisi. Saran untuk penelitian ini adalah agar Peraturan Pajak yang terkait dengan jenis-jenis imbalan kerja sebaiknya dipertahankan.

Employee benefit is kind of reward compensation that given by Company to the employee. Employee benefit that given by Company can bring employee motivation to work increased and will make them more loyal to the Company. Employee will feel proud and happy because their contribution is accepted by Company.
Employee benefits which given by Company to the employee are consist of salary, bonus, paid annual leave, benefits in kind, post-employment benefits such as pensions, insurance. The Accounting Standard is prescribed the accounting and disclosure for employee benefits under Statement of Financial Accounting Standard 24 - Revised. On the other hand, those benefits are prescribed under tax ruling that should be applied by Company and tax payer.
The core problem is how the tax treatment on employee benefits (such as salary, bonus, benefits in kind, post employment benefits like pensions,insurance) which given by Company to the employee with refer to tax ruling. The purpose of this research is to have the solution to solve the core problem and this thesis is part of report and result from research process. This research using qualitative approach with type of analytic descriptive research that describing the data from interviewing result on how the application tax treatment to the employee benefits that given by Company to the employee. The technique of collecting data is performed by doing interview and literature study.
Based on the analysis, it can be concluded that employee benefits that given by Company to the employee is already in line with the tax ruling and Statement of Financial Accounting Standard 24 - Revised. The recommendation from this research is given to each employee benefit that given by Company to the employee which is in the overall opinion the tax ruling should be maintained."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2007.
T22740
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hayati Diyan
"ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang permasalahan imbalan jasa kurator dari suatu kasus kepailitan yang dihadapkan pada dua peraturan, di mana dua peraturan tersebut memiliki beberapa perbedaan substansi yang saling bertolak belakang. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipologi penelitian Preskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dua peraturan yang memiliki beberapa perbedaan substansi tersebut sama-sama menerapkan sistem hourly sehingga seharusnya penetapan imbalan jasa kurator harus dihitung berdasarkan jam kerja kurator. Sedangkan pihak yang wajib membayar imbalan jasa kurator adalah pemohon pailit dan debitor dan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan tersebut adalah kasasi.

ABSTRACT
This thesis deals with the curator’s service fee of a bankruptcy which has two different rules and substantial. It uses a normative method and prescriptive. The result of this research conclude that those two different rules use the same method which apply hourly systems so that a curators service fee should be calculated based on how many hours he has worked. The one who has the obligation to pay a curators service fee is the one who filing the petition and debtor. The legal remedy of the judgment is cassation."
2013
T35057
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Ramadhanti
"Laporan magang ini membahas mengenai perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka panjang pada PT DHN serta kesesuaiannya dengan PSAK 24 penyesuaian 2016 dan prosedur audit yang dijalankan oleh KAP MAC dalam proses audit. Pembahasan dilakukan dengan membandingkan komponen perhitungan laporan aktuaria dengan komponen yang diatur dalam PSAK 24 penyesuaian 2016 , serta membandingkan prosedur audit KAP MAC dengan teori audit menurut Hayes, Wallage, dan Gortemaker 2014 serta standar audit yang relevan yaitu ISA 500. Hasil dari laporan magang ini menyatakan bahwa perlakukan akuntansi PT DHN telah sesuai dengan PSAK 24 penyesuaian 2016 dan prosedur audit yang dilaksanakan oleh KAP MAC telah sesuai dengan teori audit serta standar yang berlaku.

This internship report discusses the accounting treatment for long-term employee benefits in PT DHN and their compliance with PSAK 24 2016 adjustment and audit procedures run by KAP MAC in the audit process. The discussion is made by comparing the components of actuarial statements calculations to the components set out in PSAK 24 2016 adjustment , and comparing the MAC audit procedures with audit theory according to Hayes, Wallage and Gortemaker 2014 and the relevant audit standard ISA 500. The results of this apprentice report the accounting treatment of PT DHN is in accordance with PSAK 24 2016 adjustment and the audit procedures implemented by KAP MAC are in accordance with the audit theory and applicable standards."
Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2018
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ning Rahayu
"Dalam rangka memasuki era globalisasi diperlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di kalangan dunia usaha, bentuk-bentuk alih teknologi dilakukan dengan berbagai cara, seperti hak untuk menggunakan intelectual property, technical advise dan sebagainya baik dari pihak asing maupun domestik. Untuk itu pemakai hak/pemakai jasa harus membayar royalti atau imbalan jasa teknik.
Pembayaran royalti dan imbalan jasa teknik itu sendiri merupakan obyek pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak (khususnya dari PPh) secara berarti. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan sering terjadi dispute antara Wajib Pajak dengan fiskus dalam menentukan royalti (khususnya yang berupa informasi) dan imbalan jasa teknik sebagai obyek pajak (PPh), sehingga berpengaruh pada treatment (perlakuan pemajakan) antara keduanya. Hal ini menyebabkan tingkat kepastian hukum mengenai hal tersebut menjadi kurang terjamin dan dapat menimbulkan penghindaran maupun penyelundupan pajak.
Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memperjelas perbedaan antara royalti dan imbalan jasa teknik, perlakuan pengenaan PPh antara keduanya serta menguraikan permasalahan-permasalahan yang timbul sekaligus mencari jalan keluarnya.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan'melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait.
Dari hasil pembahasan diperoleh kesimpulan bahwa royalti dan imbalan jasa teknik sebenarnya merupakan obyek pajak yang sangat potensial, namun belum tergali secara maksimal, karena terhambat oleh kendala pemahaman yang belum merata mengenai pengetahuan perpajakan yang menyangkut masalah-masalah khusus di kalangan petugas, serta belum adanya surat edaran/penegasan lebih lanjut yang lebih terperinci mengenai royalti dan imbalan jasa teknik. Hal ini menyebabkan baik petugas pajak maupun wajib pajak membuat penafsiran sendiri-sendiri yang cenderung menguntungkannya. Untuk menjamin kepastian hukum, sebaiknya dibuat surat edaran khusus yang menjelaskan mengenai perbedaan dan ciri-ciri khusus antara royalti dan imbalan jasa teknik disertai dengan contoh-contohnya. Sedangkan untuk meningkatkan keseragaman. pemahaman mengenai pengetahuan perpajakan yang bersifat khusus, sebaiknya dilakukan pendidikan khusus secara periodik dan berkesinambungan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5   >>