Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSebagian implikasi yang perlu dipahami pada era deregulasi perbankan dewasa ini adalah terjadinya restrukturisasi organisasi BRI Unit dan reorientasinya terhadap nasabah "baru" melalui program kredit usaha pedesaan (KUPEDES). Implikasi ini berarti pula menggambarkan adanya perubahan orientasi bagi BRI Unit dalam mengalokasikan program kreditnya, yakni dari orientasi kolektif pada program kredit BIMAS/INMAS (nasabah tani) menjadi orientasi individual pada program KUPEDES (nasabah umum, terutama nasabah non usaha tani). Situasi yang sedang mengalami perubahan demikian itu membuka peluang bagi perilaku rasional yang mencerminkan pilihan rasional (rational choice) individu, yang didorong oleh situasi yang kondusif bagi pengembangan kebebasan pribadi (otonomi individu) terutama bagi kewirausahaan masyarakat di pedesaan. Pola usaha masyarakat seperti dimaksudkan diatas merupakan esensi dari persepsi, nilai-nilai dan sikap kewirausahaan. Secara sosiologis, kajian mengenai kewirausahaan (entrepreneurship) umumnya memfokuskan dua tema pokok yang terkait, yaitu : "(1) Nilai dan sikap yang merupakan tindakan sebagai dorongan untuk berwirausaha, dan (2) Berhubungan dengan pertanyaan rekruitmen sosial (social recruitment), yang berarti dorongan untuk berwirausaha dapat ditinjau atas dasar latar belakang sosial (social background) seseorang. Latar belakang sosial tersebut meliputi status sosial ekonomi, sifat-sifat sosial (social attributes) serta tanggungjawab ideologis (ideological commitment) seseorang" (Long, 1977). Oleh karena pada era deregulasi perbankan dewasa ini telah mengakibatkan "reorientasi" bagi BRI Unit, maka peranan BRI Unit dalam proses formasi sosial pedesaan tidak boleh diabaikan, dalam arti mendorong tumbuh--kembangnya persepsi, nilai-nilai dan sikap kewirausahaan masyarakat di pedesaan dan sekaligus memunculkan wirausaha-wirausaha "baru" di pedesaan. Dan yang lebih panting bagi suatu tinjauan sosiologis adalah implikasinya terhadap struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan. Munculnya wirausaha atau "entrepreneur" baru di pedesaan kemungkinan akan meningkatkan "kesenjangan" antar lapisan sosial atau justru akan menjadi mekanisme untuk mendinamisasikan perekonomian masyarakat di pedesaan, dalam arti memperluas kesempatan kerja. Jika kemungkinan pertama yang terjadi, maka proses formasi sosial pedesaan berjalan relatif kurang fungsional. Sebaliknya, jika kemungkinan kedua yang terjadi, maka proses formasi sosial pedesaan berjalan relatif fungsional. Mengingat BRI Unit telah menerapkan pola seleksi nasabah yang baru dalam program KUPEDES, maka kemungkinan kedua tidak boleh diabaikan meskipun kesenjangan itu sendiri tidaklah fiktif dan telah terjadi sejak masa sebelumnya. Dengan demikian, pokok permasalahan yang ingin dijelaskan dalam laporan hasil penelitian (tesis) ini adalah "Bagaimana momentum deregulasi perbankan sebagaimana telah dinyatakan diatas dapat mendorong tumbuh-kembangnya nilai-nilai dan sikap kewirausahaan masyarakat di pedesaan, serta peranannya dalam proses formasi sosial pedesaan dan implikasinya bagi struktur sosial ekonomi masyarakat di pedesaan"."

"Sejarahnya Koperasi berdiri dikarenakan adanya kepentingan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sama dari para golongan yang memiliki latar belakang ekonomi yang sama. Usaha yang dijalankan Koperasi pun akan mengikuti keinginan atau keahlian dari para pendiri yang notabene adalah anggota-anggota Koperasi. Hal ini terjadi karena Koperasi memiliki prinsip-prinsip tersendiri yang mempengaruhi Koperasi dalam menjalankan kegiatannya. Prinsip itu diatur secara berbeda pada regulasi yang dibentuk disetiap era pembentukannya masing-masing. Seiring berkembangnya zaman, Koperasi didirikan dengan anggota yang memiliki ragam latar belakang ekonomi. Hal ini beresiko mempengaruhi prinsip-prinsip Koperasi, Unit Usaha, dan Sisa Hasil Usaha pada Koperasi tersebut. Menjadi penting untuk diteliti karena timbul suatu pertanyaan sejauh apa dampak yang ditimbulkan, khususnya terhadap Unit Usaha dan Pembagian Sisa Hasil Usaha Koperasi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, melalui wawancara kepada narasumber dan studi dokumen untuk dapat memberikan gambaran terhadap permasalahan yang diteliti.

---

Cooperatives historically were established due to the interest of fulfilling the same economical needs from groups of the same economical background. The business carried out by the Cooperative would also follow the necessity or skill of the founders who notably are Cooperative members. This happened because Cooperatives have their own principles which influenced the Cooperative in conducting their activities. Those principles are regulated differently in every law legislated formed in each of their respective eras. Along with the development of time, Cooperatives are established with members of diverse economical background. This constituent risks influencing the principles of Cooperatives, Business Unit and Surplus of said Cooperative. It becomes important to research because of the question which arises on how far the impact is causing towards the Cooperative, especially towards the business unit and distribution of the Cooperative rsquo s surplus. This research is juridical normative, through interview from a source and document study to give depiction towards the problem researched."

"ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk mengetahui koperasi dan cermin kesejahteraan anggotanya melalui laporan keuangan dan fungsi koperasi. Penelitian dilakukan pada satu Koperasi yang didirikan pada tahun 1961 dan jumlah anggota pada tahun 1994 berjumlah 412 anggota. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian Deskriptif.Dari hasil penelitian dapat dikemukakan, bahwa koperasi dapat melaksanakan fungsinya seperti yang dimuat dalam undang-undang perkoperasian tahun 1992 tetapi selain itu selama empat tahun dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1994 laporan keuangan menujukan kurang benar dan kurang tepat. Kondisi seperti ini disebabkan ada beberapa pola perhitungan dalam Buku Besar yang tidak mengikuti prinsip akuntansi namun demikian posisi keuangan koperasi cukup baik, petunjuk ini diperoleh melalui analisa keuangan. Cermin kesejahteraan anggota ternyata tidak dapat digambarkan melalui laporan keuangan khususnya Neraca dan Sisa Hasil Usaha tetapi dapat diperoleh melalui lampiran-lampiran perhitungan sehingga pada suatu waktu dapat terjadi koperasi mengalami kerugian dan anggota mendapatkan laba. Situasi ini dapat terjadi dikarenakan anggota koperasi dan koperasi dalam posisi yang sama, dimana anggota adalah pengusaha sapi perah dan koperasi memberikan fasilitas usaha ternak yang orientasinya kesejahteraan untuk anggotanya. Dalam menjalankan fungsinya itu koperasi tetap harus mampu memperoteh laba agar aktivitas usaha dapat terus berjalan.Dari Penelitian tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Koperasi yang dahulu didirikan oleh para anggotanya sekarang, mampu melaksanakan fungsi koperasi bagi para anggotanya yaitu kesejahteraan."

"Cost recovery merupakan hak Kontraktor Kontrak Kerja Sama ldquo;KKKS rdquo; dan merupakan biaya operasi yang tercantum di dalam work plan and budget WP B yang diajukan tiap tahunnya kepada badan pelaksana sekarang SKK Migas . Cost recovery dalam WP B merupakan bagian dari Kontrak Bagi Hasil ldquo;KBH rdquo; . Pemerintah Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh SKK Migas, merupakan pihak dalam KBH tersebut. Di dalam KBH, terdapat ketentuan bahwa KBH tidak dapat diubah dalam segala hal kecuali dengan persetujuan tertulis dari masing-masing pihak. Namun, berdasarkan PP No.79/2010, pemerintah Indonesia mewajibkan KKKS untuk melakukan penyesuaian biaya-biaya operasional yang tecantum di dalam KBH ketentuan terkait WP B. Hal inilah yang menimbulkan permasalahan bahwa terlihat adanya ketidaktaatan terhadap azas pacta sunt servanda di dalam KBH yang telah dibuat. Dalam meneliti permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan historis. Berdasarkan penelitian tersebut, penulis mengetahui bahwa i pengaturan terkait cost recovery terdapat di dalam KBH. Untuk mengatur biaya yang dimasukan sebagai cost recovery, Pemerintah Indonesia menerbitkan Permen ESDM No.22/2008 dan PP No.79/2010; ii penerapan azas pacta sunt servanda dalam KBH tidak terlaksana dengan baik karena ada kewajiban secara sepihak oleh Pemerintah Indonesia kepada KKKS untuk menyesuaikan KBH berdasarkan PP No. 79/2010; dan iii kebijakan mengenai cost recovery yang ada di dalam KBH dan peraturan perundang-undangan merupakan kebijakan yang ideal di industri migas saat ini.

---

Cost recovery is the right of the Contractor of Cooperation Contract KKKS and represents the operating costs listed in the work plan and budget WP B which is submitted annually to the implementing body currently called as SKK Migas . Cost recovery in WP B is part of Production Sharing Contract KBH . The Government of Indonesia, in this event represented by SKK Migas, is a party in KBH. In KBH, there is a provision that KBH can not be changed in any way except with the written consent of each party. However, pursuant to PP No.79 2010, the Government of Indonesia required KKKS to adjust the operational costs listed in KBH WP B provision. This matter arose the problem that it seems like there was the disobedience to the principle of pacta sunt servanda in the KBH which has been made.

The author used normative legal research methods with legislation and historical approaches for examining these problem. Based on the research, the author knew that i the arrangement of cost recovery is contained in KBH. The Government of Indonesia issued Permen ESDM No.22 2008 and PP No.79 2010 to manage the expenditure included as cost recovery ii the application of the principle of pacta sunt servanda in KBH is not well implemented due to there is an unilateral obligation by the Government of Indonesia to KKKS to adjust KBH based on PP No. 79 2010 and iii the policy on cost recovery which was in the KBH and law and regulation is currently an ideal policy in oil and gas industry. "

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Perubahan Pola Bagi Hasil Rumah Makan Minang (RMM) di Jakarta dari pola musyarakah menjadi pola campuran dengan memfokus pada faktor-faktor yang menyebabkannya dan implikasi dari perubahan itu terhadap pengelolaannya. RMM yang sejak semula dikelola secara musyarakah kini berubah menjadi campuran yaitu campuran antara pola musyarakah dan konvensional. Dalam pola musyarakah, semua anggota terlibat adalah kerabat danbertanggung jawab penuh terhadap operasi perusahaan dan keuntungan dinikmati bersama dan kerugian ditanggung bersama pula dalam suatu pola bagi hasil (profit and loss sharing). Dalam pola campuran anggota dan pegawai (bukan kerabat) berbagi dalam tanggung jawab; dari sisi penghasilan anggota mengikuti pola bagi hasil sedangkan pegawai (bukan anggota) mengikuti pola penggajian konvensional. Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan pola yang dianalisis adalah variabel ekonomi dan variabel sosial yang terkait dengan perubahan pola usaha RMM. Variabel ekonomi RMM menyangkut pendapatan, biaya, dan keuntungan usaha dan pola pembagiannya; sedangkan variabel sosial menyangkut pengaruh perubahan tersebut terhadap: perubahan peran para aktor RMM dan hubungan antar mereka, efisiensi dan efektivitas pengelolaan RMM, penghasilan anggota dan pegawai, dan pola pengambilan keputusan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif; data dikumpulkan dengan cara wawancara mendalam, pengamatan, dan kuesioner. Triangulasi dilakukan terhadap setiap data yang dikumpulkan dengan maksud memvalidasi data itu, hasilnya adalah data dengan validitas yang tinggi, kemudian kesimpulan ditarik dari data yang telah valid itu.

---

This research is aimed to analyze the Sharing Pattern Changing On the Rumah Makan Minang (RMM) in Jakarta, from Musyarakah (partnership) pattern to mixed pattern that focuses on factors that contribute to it and its implications on its management. RMM was first managed using Musyarakah and then changed into mixed pattern as a combination between Musyarakah and conventional pattern. In Musyarakah pattern members involved are relatives and fully responsible for any operational affairs of the company and profit and loss are shared equally in a pattern called profit-and-loss sharing. In mixed pattern members and employees (not relatives) share responsibilities; members apply profit-and-loss sharing in revenue whereas employees (not relatives) apply conventional payment of wages. Factors that contribute to pattern changing of which analyzed are economic and social variables, relating to business pattern changing in RMM. RMM economic variable includes revenue, cost and business profit and its sharing pattern; while social pattern includes effect of the changing on: the role changing among RMM actors and the relationship among them, efficiency and effectivity of RMM management, revenue for members and employees and the decision making pattern. This is a qualitative research; data are collected through deep interviews, observations and questionnaires. Triangulation applies on collected data by means of validating the data, resulting high-validated data and eventually conclusions can be drawn."

"ABSTRAKBahwa penulisan skripsi ini membahas mengenai analisis terhadap perjanjian kerja sama bagi hasil usaha di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang, dimana perjanjian ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pemilik usaha Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang sebagai pihak pemberi kerja dan pihak pekerja di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang sebagai pihak penerima kerja berdasarkan sistem kerja sama bagi hasil usaha dengan proporsional bagi hasil usaha sebesar 50% : 50%. Bahwa berdasarkan perjanjian ini para pihak memposisikan hubungannya sebagai mitra, karena mempunyai kedudukan yang setara, namun dalam praktiknya pihak pekerja mempunyai hubungan sub ordinasi dengan pihak pemilik usaha. Kemudian, dalam aktualisasinya terdapat perbedaan antara pengaturan yang diatur dalam perjanjian ini dengan pengaturan yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan dari berlakunya perjanjian ini ditinjau dari aspek hukum perdata, kemudian apa saja kelebihan dan kekurangan dari aturan dalam perjanjian ini serta bagaimana pertanggungjawaban hukum yang diterapkan, apabila pekerja di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga. Bentuk penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan cara menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini diperoleh hasil bahwa keberlakuan dari perjanjian kerja sama bagi hasil usaha yang diterapkan di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang adalah tidak sah menurut hukum dan perjanjian ini menjadi batal demi hukum. Kemudian, kelebihan dari aturan dalam perjanjian ini adalah pihak pekerja merasa ikut memiliki dan menjadi bagian dari usaha yang dikelola oleh pihak pemilik usaha, sedangkan kekurangan dari aturan dalam perjanjian ini adalah rentan melanggar hak-hak dari pihak pekerja. Selanjutnya, apabila pihak pekerja di Restoran ?SEDERHANA? Masakan Padang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian terhadap pihak ketiga, maka pihak pemilik usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga tersebut.

---

ABSTRACTIn this thesis writing will be discussed about analysis of profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant ?SEDERHANA? Padang Cuisine, where this agreement executed by the two parties, that the owner of the business as employer and the workers as employee based on a profit and loss sharing cooperation system in proportional of 50%: 50%. Based on this agreement the parties positioning as partner relationship, because have an equal position, but in practies the workers have a subordination relationship with the owner of the business. Then, in the implementation, the rule arranged in profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant ?SEDERHANA? Padang Cuisine have a different with Act No. 13/2003 in Labor Law. It is then raises the question of how about the validity of profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant ?SEDERHANA? Padang Cuisine based on civil law aspect, then what the advantages and disadvantages of the rule in this agreement and how about implementation of legal liability, if the workers at Restaurant ?SEDERHANA? Padang Cuisine make a mistakes that cause loss to third parties. The form of research in this thesis is a judicial normative with using approach of legislation. In this thesis writing obtained result that the validity of profit and loss sharing cooperation agreement at Restaurant ?SEDERHANA? Padang Cuisine is not valid according the law and this agreement be a null and void. Then, the advantages of the rule in this agreement is the workers feel a sense of belonging and be a part of the business managed by the owner of the business, whereas the disadvantages of the rule in this agreement is susceptible violates the rights of the workers. Furthermore, if the workers at Restaurant SEDERHANA Padang Cuisine make a mistakes that cause loss to third parties, then the owner of the business should be responsible for losses suffered by third parties."