Hasil Pencarian

Ditemukan 32 dokumen yang sesuai dengan query

Maria J.F. Kelly

Tanggung jawab notaris terhadap akta pernyataan putusan rapat (yang dibuat berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham dalam bahasa Inggris)

" Pada beberapa perseroan terbatas yang terdapat pemegang saham dari pihak asing, umumnya mereka membuat risalah rapat umum pemegang saham (Rapat) di bawah tangan dalam bahasa Inggris. Akan tetapi untuk keputusan-keputusan yang membutuhkan tindak lanjut ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, risalah Rapat tersebut harus dinyatakan dalam suatu akta pernyataan keputusan rapat dalam bahasa Indonesia. Bagaimana tanggung jawab Notaris yang membuat akta tersebut sehubungan dengan adanya perubahan bahasa tanpa melalui penerjemah resmi? Dalam ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19618

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Arini Faradinna

Pembatalan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa PT. SHGW Bio-Tea Indonesia dan tanggung jawab notaris terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum (studi kasus putusan pengadilan negeri Cibinong Nomor 15/PDT.G.2013/PN.CBN0 = Nullification of minutes of extraordinary general meeting of shareholders of PT. SHGW Bio-Tea Indonesia and notary s liabilities towards the deed nullified by law (case study on the decree of the Cibinong district court Number 15 PDT. G/2013/PN.CBN)

" PT. SHGW Bio-Tea Indonesia merupakan Perusahaan Penanaman Modal Asing yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 3 Januari 2013 (selanjutnya disebut RUPSLB) dengan agenda rapat 'mempertimbangkan usulan pergantian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan'. RUPSLB tersebut diadakan di hotel Novotel Bogor dengan jumlah pemegang saham yang hadir/diwakili sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen). RUPSLB tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara RUPSLB PT. SHGW Bio-Tea Indonesia No. 1 yang ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46525

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Cindynar Maharani

Implikasi hukum pembatalan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham perseroan terbatas oleh pengadilan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 83/PDT.G/2016/PNp.SBY = Legal implication of cancellation of restated resolutions of general meeting of shareholders of limited liability company case study of Surabaya district court judgment number 83/PDT.G/2016/PN.SBY

" ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implikasi hukum pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Pengadilan karena anggota Direksi yang menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tersebut sedang berperkara melawan Perseroan di Pengadilan dan dianggap tidak berwenang mewakili Perseroan dalam menyelenggarakan RUPS. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah implikasi hukum dari pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan oleh Pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan ... "

2018

T51309

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Grace Wahyuni

Keabsahan tanda tangan elektronik RUPS telekomferensi berdasarkan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

" Salah satu bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia adalah Perseroan Terbatas ("PT"). Dalam menjalankan tugasnya PT diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi pemegang kekuasaan tertinggi ada di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan adanya UU baru tentang PT yaitu No. 40 tahun 2007 memungkinkan RUPS diselenggarakan secara telekonferensi. Berita Acara RUPS yang dilakukan secara telekonferensi tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti karena akta RUPS dibuat oleh Notaris dan berbentuk Relaas ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

T37539

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Masri Alanwari

Perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang dituangkan dalam akta notaris berdasarkan putusan deklaratoir yang berkekuatan hukum tetap (studi putusan peninjauan kembali Nomor 53 PK/TUN/2014 tanggal 12 Agustus 2014) = Alteration limited liability company board of shareholder's as stated in the notary deed based on a permanent legal declaratory verdict (study of the judicial review verdict Number 53 PK/TUN/2014 dated August, 12 of 2014)

" Pada tesis ini, penulis mengangkat permasalahan hukum mengenai perubahan susunan pemegang saham perseroan terbatas yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Latar belakang permasalahannya adalah pembuatan akta Pernyataan keputusan Rapat (PKR) tentang perubahan susunan pemegang saham didasari oleh ketidakwenangan penghadap dalam bertindak. Penghadap mendasari kewenangannya berdasarkan Putusan Deklaratoir yang membatalkan akta hibah saham, dimana Putusan ini adalah acuan dari dibuatnya akta. Tesis ini mengangkat rumusan masalah yaitu bagaimana keabsahan Akta Notaris tentang perubahan susunan ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T52211

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Mahanani Suryaningtyas Widowati

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dengan Harga Lunas Yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti Disebabkan Penipuan Dan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Komisaris Perseroan. (Studi Putusan MA No 731K/PID/2014 Jo Putusan PN Tanjung Karang No 66/PDT.G/2019/PN.TJK) = Due to commisary's act of fraud and embezzlement causing an MoU of stock acquisition agreement to void. (Case Study of Indonesia Supreme Court No. 731 K/PID/2014 and District Court No. 66/PDT.G/2019/PN.TJK.)

Tesis ini membahas mengenai akibat hukum dari perbuatan komisaris perseroan atas tidak terlaksananya Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham sudah lunas yang mengandung unsur penipuan dan penggelapan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini mengenai keabsahan akta-akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan dari Komisaris Perseroan terkait pengalihan saham dengan melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang terdapat unsur penipuan dan penggelapan sehingga mengakibatkan tidak terlaksananya jual beli saham, serta membahas mengenai tanggung jawab notaris terhadap akta-akta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizki Ramadhan

Keabsahan dan upaya hukum terhadap persetujuan penyelenggaraan RUPS berdasarkan putusan pengadilan studi kasus putusan pengadilan Jakarta Barat No. 76/PDT.P/2016/PN.JKT.BRT. = The validity and legal action against general meeting of shareholders gms convention approval based on court decision case study of West Jakarta District court decision no. 76/PDT.P/2016/PN.JKT.BRT.

" ABSTRAK
Pemegang saham yang ingin melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham RUPS dan permintaan untuk diselenggarakan RUPS diabaikan oleh Direksi dan Komisaris, Pemegang Saham dapat meminta diadakannya RUPS, yaitu dengan mengajukan permohonan penetapan pemberian izin Untuk Melakukan Pemanggilan dan Menyelenggarakan Sendiri Rapat Umum Pemegang Saham ke Pengadilan Negeri. Hakim apabila mengabulkan sebuah permohonan penetapan akan menjatuhkan penetapan. Tesis ini membahas mengenai keabsahan terhadap permohonan penetapan RUPS yang dikabulkan berupa putusan dan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51081

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ingrid Vera Mour

Analisa yuridis atas penetapan Kuorum RUPS Perseroan Terbatas oleh Pengadilan Negeri (studi kasus atas penetapan No. 240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT.Sel.) = The juridical analysis on the determination of the GMoS’s quorum of limited liability company by the District Court (case study on the Determination No.240/Pdt.P/ 2008/PN.JKT.Sel.)

" Pelaksanaan RUPS harus memenuhi ketentuan mengenai kuorum. Bila tidak terpenuhi, maka RUPS tidak dapat dilaksanakan. UU Perseroan Terbatas membolehkan perseroan meminta pengadilan negeri setempat menetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Permasalahannya 1) Apa yang menjadi dasar diterimanya permohonan tersebut oleh pengadilan negeri? 2) Apa yang dapat dilakukan pemegang saham, bila hasil penetapan tidak memuaskan? Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris, dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian penulis, diketahui bahwa dasar diterimanya permohonan adalah ditentukan dari jawaban ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T25924

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Ananda Nabilla

Keberlakuan suatu keputusan di luar rapat umum pemegang saham yang tidak dinyatakan ke dalam akta notaris = Enfoceability of a resolution in lieu of general meeting of shareholders that is not stated in a notarial deed

" Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham adalah pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis usul yang akan diputuskan kepada semua pemegang saham dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh seluruh pemegang saham. Keputusan di luar Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh Undang-Undang, namun kerap ditemukan permasalahan pembuatan dan keberlakukan atas keputusan di luar Rapat Umum Pemegang ... "

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T51736

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ervitiana Hamdiah

Pelanggaran kode etik dan jabatan notaris dalam pembuatan akta pernyataan keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa dan berita acara rapat umum pemegang saham luar biasa : studi kasus putusan majelis pengawas pusat notaris tanggal 6 Agustus 2010 Nomor : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010 = The violation of code of ethics and notary in the making of the deed of statement of extraordinary shareholders resolutions and the extraordinary general meeting of shareholders official record's : case study in the Verdict of Center Notary Supervisory as Assembly (MMPN) on August 6th 2010 number : 02/B/Mj.PPN/VIII/2010

" Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) dan Akta Berita Acara/Risalah Rapat (BAR). Notaris memiliki kewajiban dan larangan yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Namun terkadang terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris baik disengaja maupun tidak disengaja. Seperti halnya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris yang dapat dilihat dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris tanggal 6 agustus 2010 nomor: 02/B/Mj.PPN/VIII/2010, bahwa seorang Notaris menerbitkan Akta PKR dan Akta ... "

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39211

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian