Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak masif bagi aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi penyebaran Covid-19 salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). PPKM tersebut telah membuat beberapa kegiatan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang menitikberatkan pada pertemuan tatap muka dan kunjungan langsung ke lokasi Wajib Pajak menjadi tidak bisa dilakukan. Penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi pelaksanaan pemeriksaan pajak selama masa pandemi Covid-19 pada KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Untuk mengevaluasi hal tersebut penulis akan menggunakan data primer berupa wawancara kepada Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak, dan data sekunder yang akan diperoleh dari data internal pihak KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. Informasi-informasi tersebut diharapkan dapat memberikan input, feedback, maupun nilai tambah dan memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak selama masa pandemi Covid-19 telah dilaksanakan secara efektif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu selama masa pandemi Covid-19 telah berjalan dengan baik. Terdapat penyesuaian pelaksanaan kegiatan tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas di bidang pemeriksaan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan di masa pandemi Covid-19, seperti komunikasi, peminjaman dokumen, pemanggilan Wajib Pajak dilakukan melalui email, telepon, chat, dan saluran online lainnya, Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP), tanggapan, undangan, dan dokumen terkait disampaikan kepada Wajib Pajak melalui faximile atau saluran online lainnya, serta closing conference melalui video conference. Beberapa penyesuaian kegiatan tersebut dinilai lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat langsung jika dibandingkan dengan tata cara pemeriksaan yang berlaku sebelum masa pandemi Covid-19, kecuali untuk closing conference yang dinilai lebih efektif untuk dilaksanakan secara langsung atau tatap muka.

---

The Covid-19 pandemic has had a massive impact on aspects of Indonesian people's lives. To overcome the spread of Covid-19, one of the steps taken by the government is the Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). The PPKM has made it impossible to carry out several tax audit activities that focus on face-to-face meetings and direct visits to taxpayer locations. This study intends to evaluate the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemic at the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. To evaluate this, the writer will use primary data in the form of interviews with taxpayers and tax examiners, and secondary data that will be obtained from internal data from KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. It is hoped that this information can provide input, feedback, as well as added value and provide adequate assurance that the implementation of tax audits during the Covid-19 pandemic has been carried out effectively. The results of this study indicate that the implementation of tax audits at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu during the Covid-19 pandemic has gone well. There are adjustments to the implementation of certain activities in the context of carrying out duties in the audit field in connection with the implementation of tax audits carried out during the Covid-19 pandemic, such as communication, borrowing documents, summoning taxpayers via email, telephone, chat and other online channels, notification letters Examination Results (SPHP), responses, invitations, and related documents are submitted to Taxpayers via facsimile or other online channels, as well as closing conferences via video conferencing. Some of these activity adjustments are considered to be more effective, efficient, and provide immediate benefits when compared to the inspection procedures that were in effect before the Covid-19 pandemic, except for closing conferences which are considered more effective to be carried out in person or face to face."

"Penyederhanaan anggaran terkait Penyatuan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020-2021 merupakan perubahan besar dalam sistem penganggaran secara internal yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset di Indonesia. Tujuan kebijakan ini untuk melakukan reformasi penganggaran dalam perbaikan manajemen riset, merubah paradigma yang dulu berbicara cost dirubah menjadi investasi dalam arti mewujudkan efek dari riset untuk kemaslahatan masyarakat, dan riset sebagai evidence based untuk mengambil kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan untuk mengetahui efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan dari kebijakan penyederhanaan anggaran. Adapun metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan post positivism. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Dengan beberapa indikator dan kriteria evaluasi yang dikembangkan William Dunn untuk menilai suatu kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan gambaran keberhasilan kebijakan dan kendala yang dihadapi sehingga memberikan dampak baik secara internal dan eksternal.

---

XThe simplification of the budget related to the Unification of the Budget Implementation Entry List (DIPA) for the 2020-2021 Fiscal Year is a major change in the internal budgeting system carried out by a research institute in Indonesia. The purpose of this policy is to carry out budgetary reforms in improving research management, changing the paradigm that used to talk about costs to being changed to investment in the sense of realizing the effects of research for the benefit of society, and research as evidence based for making policies. This study aims to evaluate policies to determine the effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, and accuracy of the budget simplification policy. The method in this study uses a post positivism. Data collection techniques used through in-depth interviews and literature studies. With several indicators and evaluation criteria developed by William Dunn to assess a policy. The results of this study show a picture of the success of the policy and the obstacles it faces so that it has an impact both internally and externally."

"ABSTRAKFungsi pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu fungsi budgetair sebagai sarana untuk penerimaan negara dan fungsi regulerend sebagai alat untuk melakukan pengaturan/regulasi. Dalam perkembangan dewasa ini penerimaan pajak memegang peranan yang semakin penting/dominan dalam penerimaan negara. Walaupun demikian pemungutan pajak juga harus memperhatikan beberapa asas pemungutan pajak yang oleh Adam Smith disebut sebagai four cannons, yang terdiri dari equality, certanity, convenience of payment dan efficiency. Untuk itu pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan peraturan perundang-undangan pajak. Salah satu penyempurnaan itu dapat dilihat pada undang-undang nomor 10 tahun 1994 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak pengasilan, khususnya pada Pasal 11 mengenai penyusutan aktiva tetap.Perubahan kebijakan penyusutan pajak yang bertujuan untuk mendekatkan pada praktik akuntansi komenrial dan akan memudahkan wajib pajak dari segu administrasi sesuai dengan asas efisiensi pemungutan pajak. Efisiensi di sini harus dilihat dari dua sisi baik Direktorat Jenderal pajak maupun wajib pajak, jadi bukan mengalihkan beban pemungutan pajak dari Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak.Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi dari kebijakan perubahan penyusutan fiscal yang telah diterapkan sejak tahun 1995. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan metode analisis teoretus dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang menggunakan 56 sampel dari wajib pajak badan yang sudah tercatat di bursa efek Jakarta.Penelitian ini mendeskripsikan kebijakan penyusutan aktiva tetap yang dilakukan oleh wajib pajak sebelum dan setelah adanya perubahan kebijakan penyusutan fiskal dan alasan-alasan yang menyertainya. Hasil analisis menujukan bahwa perubahan kebijakan penysutan fiskal tidak berdampak terhadap penerimaan negara tetapi dari segi administrasi menjadi lebih sederhana dan memudahkan khususnya bagi wajib pajak-pajak."

"Tax Holiday merupakan salah satu fasilitas insentif pengurang Pajak Penghasilan Badan yang diberikan oleh pemerintah untuk dapat menarik investor untuk melakukan investasi di Indonesia sekaligus mendorong adanya aliran Foreign Direct Investment ke negara ini. Aturan pelaksana terkait dengan pemberian insentif telah diatur pertama kali pada tahun 2011 melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.011/2011 yang kemudian beberapa kali diubah terakhir melalui penerbitan PMK Nomor 130/PMK.010/2020. Perubahan peraturan yang terkahir kali diubah tentunya disebabkan karena Pemerintah Indonesia menginginkan adanya penyesuaian dengan situasi pandemi Covid-19 yang sedang terjadi sejak kuartal kedua tahun 2020 hingga saat ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Tax Holiday pada masa pandemi yang diukut dengan realisasi investasi jauh lebih kecil dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Efisiensi yang dikur dari belanja perpajakan pada masa pandemi untuk jenis insentif ini lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kecukupan implementasi insentif ini dilihat dari adanya revisi peraturan yang menedepankan paradigm simplicity and certainty dan trust and verify. Perataan terkait pemberian insentif Tax Holiday dapat dilihat dari adanya skema pengajuan insentif untuk jenis-jenis industri yang diatur dalam regulasi terkait. Responsivitas dalam pemberian insentif Tax Holiday dilihat dari pertimbangan yang dibuat oleh investor dalam menentukan tempat untuk berinvestasi serta koordinasi yang dilakukan antar lembaga. Sedangkan ketepatan pemberian insentif ini masih memliki hambatan dan kendala terutama terkait dengan kepastian hukum.

---

Tax Holiday is one of the corporate income tax reduction incentives provided by the government to attract investors to invest in Indonesia as well as to encourage the flow of Foreign Direct Investment to this country. Implementing rules related to the provision of incentives have been regulated for the first time in 2011 through the issuance of PMK Number 130/PMK.011/2011 which was later amended several times, most recently through the issuance of PMK Number 130/PMK.010/2020. The changes to the regulations that were last amended are of course because the Indonesian government wants an adjustment to the Covid-19 pandemic situation that has been going on since the second quarter of 2020 until now. This research was conducted with a post-positivist approach with a descriptive research type and using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the effectiveness of the implementation of Tax Holiday during the pandemic as measured by investment realization is much smaller than in the period before the pandemic. The measured efficiency of tax spending during the pandemic for this type of incentive is lower than in previous years. The adequacy of the implementation of this incentive can be seen from the revision of regulations that emphasize simplicity and certainty and trust and verify paradigms. Equalization related to the provision of Tax Holiday incentives can be seen in the existence of a scheme for submitting incentives for types of industries regulated in the relevant regulations. Responsiveness in providing Tax Holiday incentives is seen from the considerations made by investors in determining where to invest and the coordination between institutions. Meanwhile, the accuracy of the provision of these incentives still has obstacles, especially those related to legal certainty."

"P4GN merupakan singkatan dari Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Program ini telah dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Masalah Narkoba sudah menjadi masalah sosial yang harus diselesaikan secara komprehensif, salah satunya adalah mengerahkan segenap potensi bangsa yang dimiliki untuk memerangi Narkoba. Kerjasama antar instansi pemerintah menjadi sebuah keharusan sehingga diterbitkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional dalam rangka P4GN di DKI Jakarta.Selanjutnya, bagaimana dengan implementasi keputusan bersama tersebut? Ini yang menjadi pokok pemlasalahan dalam penelitian ini mengingat DKI Jakarta memiliki otonomi daerah yang bersifat khusus.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan in depth interview sebagai alat pengumpul datanya. Hasil penelitian kemudian diarahkan pada analisis deskriptif implementasi kebijakan keputusan bersama tersebut. Objek penelitian ini adalah BNP DKI Jakarta dan mitra kerjanya yaitu Yayasan Cinta Anak bangsa (YCAB).Dari analisis diketahui bahwa implementasi Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Menteri Dalam Negeri, Dan Kepala Kpolisian Negara Republik Indonesia Selaku Ketua Badan Narkotika Nasional dalam rangka P4GN di DKI Jakarta secara umum berjalan efektif. Dari empat variable yang diteliti ditemukan beberapa hal:1. Komunikasi yang efektif berjalan dua arah baik dengan BNN atau dengan mitra kerja walaupun ada kelambanan dalam pembentukan BNK di wilayah DKI Jakarta.2. Sumber daya yang mendukung BNP baik berupa fasilitas dari Pemprov DKI Jakarta atau dana dari APBD DKI Jakarta. Kendala yang ada adalah fasilitas yang minim dan terbatasnya dana yang diberikan.3. Prilaku atau kecenderungan dapat dilihat dengan adanya budaya parokial dan ketiadaan aturan mengenai insentif dan sanksi bagi personal BNP.4. Struktur Birokrasi yang mendukung adalah adanya staf dan struktur birokrasi yang efesien. Namun, kendalanya adalah jaminan karir staf yang tidak pasti karena ketiadaan aturan personel.Untuk itu BNP DKI Jakarta memang harus berbenah kembali menata kembali agar kendala psikologis dapat diarahkan menjadi sebuah keunggulan."

"Tesis ini membahas evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro yang ditinjau dari pelaksana kebijakan dan masyarakat yang memanfaatkan kebijakan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan Gratis di Kota Metro yang dikaji berdasarkan aspek kebijakan, aspek manajemen pelayanan, aspek adminitrasi keuangan dan aspek kepesertaan. Menganalisis pemanfaatan pelayanan kesehatan gratis di puskesmas oleh masyarakat Kota Metro. Mengetahui seberapa jauh penerimaan baik dari petugas puskesmas dan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan, dan mengetahui alternatif kebijakan guna penyempurnaan pelaksanaan pelayanan kesehatan gratis di Kota Metro. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menyarankan Pemerintah Kota Metro dapat melakukan pengendalian pelayanan kesehatan gratis dari 2 􁈺dua􁈻 aspek yaitu pada sisi supply melakukan perubahan pembayaran biaya pengganti jasa medis yang menggunakan sistim fee for services system dengan menggunakan sistim kapitasi. Pada sisi demand , melakukan pembatasan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan kesehatan gratis berdasarkan tempat tinggal, usia dan paket ? paket pelayanan yang di jamin serta melakukan kembali sosialisasi kebijakan mengenai sasaran dan paket pelayanan yang ditanggung baik kepada masyarakat dan petugas kesehatan di puskesmas. Perlu dilakukan kajian mengenai pengembangan Kebijakan Pelayanan Kesehatan.

---

This thesis describes the evaluation of implementation of the free health care policy in Kota Metro in terms on implementers and the poeple who utilize the policy. The purpose of this study was to evaluate implementation of the free health care policy in Kota Metro which is analyzed based on policy aspects, service management aspects, financial and administrative aspects and membership aspects. Analyzing the utilization of free health services in puskesmas by the poeple of Kota Metro. To find out acceptability about the implementation of policy by officers in puskesmas and community, and to explore alternative policies in order to improve the implementation of the free health care policy in Kota Metro. This study used descriptive qualitative design and descriptive quantitative design. The results suggest Kota Metro government can do cost containment of the free health care from 2 􁈺two􁈻 aspects: on the supply side to change the payment for medical services which use fee for services system by using capitation system. On the demand side, the limitation of the targeted community of the free health care on the basis of residence, age and packages of guaranteed and to re‐socialization of the free health care policy about targeted community and packages that covered by the free health care policy to community and officers in puskesmas."

"

Aksesibilitas yang terbatas menuju tempat kerja adalah salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh angkatan kerja wanita di negara-negara berkembang. Makalah ini mengukur dampak dari peningkatan sistem transportasi perkotaan pada status pekerjaan perempuan di Jakarta, Indonesia. Ketersediaan angkutan bus cepat yang aman dan nyaman mengurangi biaya tetap (dalam hal uang dan waktu) dari perjalanan ke tempat kerja, sehingga kami memperkitakan jumlah perempuan bekerja akan meningkat setelah selesainya pembangunan busway di Ibukota. Dengan menggunakan survei sosial dan ekonomi nasional (SUSENAS) dan metode difference in difference (DID), kami menemukan hubungan positif antara status pekerjaan wanita dan peningkatan layanan transportasi perkotaan. Secara khusus, efek terbesar dan signifikan dialami oleh wanita berusia 15-29 tahun dan tidak signifikan pada pria. Selain itu, kehadiran BRT juga meningkatkan probabilitas wanita bekerja di sektor formal dan menurunkan probabilitas bekerja di sektor informal. Dapat kami simpulkan bahwa peningkatan transportasi perkotaan, sebagai proxy dari aksesibilitas, memainkan peran penting dalam meningkatkan angkatan kerja perempuan, khususnya di negara berkembang.

Kata kunci: Transportasi perkotaan, ketenagakerjaan, gender, evaluasi kebijakan.

 

---

Limited accessibility to workplace is one of the greatest challenges faced by women’s labor force in developing countries. Low rates of female labor force participation show a significant waste of productive human resources and lead to the stagnation growth of the female labor force participation rate. This paper quantifies the impacts of improved urban transport systems on women’s employment outcomes living in Jakarta, Indonesia. Since the availability of appropriate and safer bus rapid transit (BRT) reduces fixed costs of commuting to work in terms of money and time, we predict the number of employed women to increase after the completion of busway construction in the capital. Using the social and economic national survey (SUSENAS) and the difference in difference (DID) method, we found a positive relationship in employment status among urban women. In particular, the largest and significant effect is observed for women aged 15-29 years. Moreover, in terms of occupation, the presence of BRT increased accessibility to formal job and lowered probability to the informal job. We also explore a possibility that bus rapid transit did not affect the employment status of males, due high accessibility to private vehicle. Our result indicates that improved public transportation, as the proxy of accessibility, plays an important role in increasing female labor force partcipation, especially in developing countries.

 

Key words: Urban transport, employment, gender, impact evaluation.

"

"Saat ini permasalahan mengenai pandemi COVID-19 telah menyita perhatian dunia. Efek yang ditimbulkan nyaris terjadi di semua bidang di dalam negeri, salah satunya berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia. Terdapat keterkaitan dan ketergantungan antara perpajakan dengan pertumbuhan ekonomi, karena potensi perpajakan teletak pada kegiatan ekonomi. Guna membantu wajib pajak dalam mengatasi pandemi yang berkepanjangan, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atas Pajak Penghasilan Pasal 21. Apakah hasil yang diharapkan sehubungan pelaksanaan kebijakan telah memenuhi sasaran dan tujuan dari kebijakan oleh DJP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitif dengan paradigma post positivis, dengan melakukan studi lapangan dalam hal ini wawancara mendalam, dan survei dalam hal ini membagikan kuesioner kepada wajib pajak pemberi kerja Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengevaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan mengaitkan 6 (enam) kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kesamaan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

Nowadays, the issue of the COVID-19 pandemic has seized the world’s attention. The effect that occur in almost all fields in the country, one of which has an impact on economic conditions in Indonesia. There is a relationship and dependence between taxation and economic growth, because the potential for taxation lies in economic activities. In order to assist taxpayers in overcoming a prolonged pandemic, the government issued a policy, namely Government-Borne Tax Incentives on Article 21 Income Tax. Have the expected result regarding the implementation of the policy by DGT. The method used in this study is a quantitative approach with a post-positivist paradigm, by conducting field studies in this case in-depth interviews, and surveys in this case distributing questionnaires to taxpayers. The result of this study is that n evaluating policies, it can be done by linking six criterias namely effectiveness, efficiency, similarity, adequacy, responsiveness, and accuracy."