Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 119 mengatur mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dalam pasal tersebut diatur bahwa perseroan dapat melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi syarat yaitu Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan perseroan yang bersangkutan juga menyampaikan alasan pemberhentian tersebut.Pada kasus yang terjadi dalam PT. X, anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh perseroan dan menjadi syarat penentu dari diberikannya kredit oleh bank sindikasi, Dewan Komisaris tersebut tidak boleh diberhentikan tanpa persetujuan dari bank sindikasi, ternyata diberhentikan oleh perseroan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Atas tindakan pemberhentian tersebut, telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru di Perseroan tersebut.Dari kasus ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, mengenai status Dewan Komisaris yang diberhentikan dan status Dewan Komisaris yang baru, mengenai peranan Notaris dalam pembuatan berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut serta mengenai peranan Notaris dalam pembuatan akta-akta yang merupakan anggota Dewan Komisaris perseroan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif.Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut tetap dianggap sah karena prosedur dalam penyelanggaraan RUPS telah terpenuhi dan kuorum dalam kehadiran dan pengambilan keputusan juga telah terpenuhi. Sedangkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru juga dianggap sah apabila dalam proses pengangkatan telah memenuhi prosedur yang di tentukan oleh Undang-undang. Peranan Notaris dalam pembuatan akta selalu berkaitan dengan dipenuhinya prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang dan apabila ada hal yang menyimpang terhadap hal tersebut, Notaris wajib memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang terkait.

---

Limited Liability Company Number 40 of the Year 2009, Article 119 stipulates regarding the dismissal of members of the Board of Commissioners. In the articles is stipulated that a company may dismiss the members of the Board of Commissioners by fulfilling the requirement that the relevant member of Board of Commissioners is given the opportunity to defend himself/herself and the relevant company also presents the ground for the dismissal.In the case taking place in PT. X, a member of the Board of Commissioners is appointed by the company and becomes the deciding requirement for the granting of loan from a syndicated bank, the relevant member of the Board of Commissioners who cannot be dismissed without the approval of the syndicated bank, is apparently dismissed by the company without fulfilling the requirement which has been stipulated by the Limited Liability Company Law. Upon such act of dismissal, has been appointed a new member of the Board of Commissioners in the Company.From this case, there are several subject matters which can be discussed, regarding the status of the dismissed member of the Board of Commissioners and the status of the new member of the Board of Commissioners, regarding the role of Notary in the drawing up of minutes of meeting or statement of resolution of the meeting related to the dismissal of the member of the Board of Commissioners, as well as, regarding the role of Notary in the drawing up of deeds which constitute incorporate the members of the Board of Commissioners. The writing of this thesis uses the juridical normative method.From the result of research which has been carried out by the researcher, the dismissal of the member of the Board of Commissioners will remain to be deemed of being valid because the procedure in the convening of the General Meeting of Shareholders has been complied with and the quorums for attendance and adoption of resolution have also been complied with. Whereas the appointment of new member of the Board of Commissioners is also deemed valid if the appointment process has complied with the procedure stipulated by the Law. The role of Notary in the drawing up of deed is always related to the fulfillment of procedure stipulated by the Law and if there is any deviation from such matter, the Notary will be obliged to provide counseling to the related parties."

"ABSTRAKTesis ini membahas pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen,direksi independen, dan komite audit yang merupakan mekanisme dari tata kelolaperusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptifanalitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber.Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen,direksi independen, dan komite audit, secara simultan maupun parsial tidakmempengaruhi nilai perusahaan yang diambil dari nilai PBV. Sementara variabelkontrol yang adalah ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif signifikanterhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to investigate the effect of proportions of independentcommissioners, independent directors and audit committee which is a corporategovernance mechanism on firm value. This is an analytical descriptive research,using secondary data obtained from various sources. The conclusion of this studyis the proportion of independent commissioners, independent directors and auditcommittee, simultaneously and partially does not affect the firm value taken fromthe PBV ratio. While firm size as control variables, gives a negative significanteffect on firm value."

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris terhadap Kinerja Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Penelitian ini dilakukan atas sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Efektifitas dewan komisaris dinilai menggunakan skor berdasarkan dengan checklist yang dikembangkan oleh Hermawan 2009 Skor efektifitas diukur berdasarkan karakteristik independensi aktivitas jumlah anggota dan kompentensi dari dewan komisaris Pengujian hipotesis dengan model regresi linier berganda yang menggunakan 113 sampel data Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dewan komisaris berpengaruh pada kinerja bank yang melihat pada NPL tetapi tidak berpengaruh pada kinerja bank yang dilihat dari ROA dan ROE

---

This study aims to provide empirical evidence about the effectiveness of the Board of Commissioners on the Effect of Bank rsquo s Performance listed on the Indonesia Stock Exchange The research was conducted on a sample of banking firms listed on the Indonesia Stock Exchange BEI for 2008 to 2011 Effectiveness of the board of commissioners assessed using scores based on the checklist developed by Herman 2009 Score effectiveness is measured based on the characteristics of independence activity number of boards and the competence of the board of commissioners Hypothesis testing with multiple linear regression model using 113 data samples The results showed that the effectiveness of the board of commissioners has effect on the performance of banks that look at NPL but has not effect on the performance of banks that look at ROA and ROE"

"Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjudnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things.

The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company`s Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh efektivitas Dewan Komisaris terhadap praktikReal Earning Management (REM) melalui aktivitas manipulasi penjualan, overproduksi, pengurangan biaya diskresioner, serta pengaruh efektivitas Dewan Komisaris terhadap keseluruhan metode yang diukur secara agregat melaluiindeks REM.Penelitian ini mengambil sampel perusahaan non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Komisaris tidak dapat membatasi REM yang dilakukan melalui aktivitas manipulasi penjualan, overproduksi, pengurangan biaya diskresioner, maupun terhadap indeks REM. Hal ini menunjukkan bahwamekanisme Corporate Governance yang diperankan Dewan Komisaris di Indonesia belum cukup efektif untuk dapat mengendalikan dan mengawasi aktivitas REM.

---

The aims of this research are to investigate the effect of Board of Directors?(BoD) effectiveness toward Real Earning Management (REM) through sales manipulation, overproduction, and a reduction in discretionary expenses. Furthermore, it also examines the impact of the effectiveness of the BoD on overall methods which are aggregately measured through the REM Index. Samples used in this research are non-financial companies which are listed on the Indonesian Stock Exchange in the year of 2009 and 2010.The result shows that the effectiveness of the BoD can neither limit the REM which is conducted through activities including sales manipulation, overproduction, a reduction in discretionary expenses nor control the REM index. This shows that the Corporate Governance mechanism proxied by the BoD is not effective enough for controlling and monitoring the REM activities."

"Tesis ini membahas tentang persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan Persero, serta permasalahan dan akibat hukumnya, dimana pada prinsipnya selain mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan suatu mekanisme yang dapat meminimalisir dan mengatasi kepentingan politik yang selama ini umumnya mengintervensi pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan pada anak perusahaan Persero.

---

The thesis discusses about the qualification and the effectiveness of promotion and demotion of the member of Board of Director and Board of Commissioner on subsidiary of own state company, which is principally based not only on Regulation of Corporation number 40 of year 2007, but also on Regulation State Ministry of Own State Enterprises. This research uses normatif legal research method with analytical descriptive characteristic.

The result of the research suggests that it is important to have a mechanism which can minimize and surpass the political interest that often intervene the procedure of promotion and demotion of the member of Board of Director and Board of Commissioner on subsidiary of own state company."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektifitas dewan komisaris dan komite audit terhadap manajemen laba. Efektifitas dewan komisaris dinilai menggunakan skor berdasarkan dengan checklist yang dikembangkan oleh Hermawan (2009). Skor efektifitas diukur berdasarkan karakteristik independensi, aktivitas, jumlah anggota, dan kompetensi dari dewan komisaris dan komite audit. Penelitian ini menggunakan metode Kothari et al. (2005) untuk perhitungan discretionary accruals. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan model regresi linier berganda yang menggunakan 406 observasi (firm-year) dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2010 dan 2011.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini berarti semakin efektif fungsi dewan komisaris dan komite audit, maka akan mengurangi praktek manajemen laba. Hasil ini mendukung temuan Abdillah (2011), namun pada pengujian sensitivitas, efektifitas komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

---

This study aimed to determine the effect of the effectiveness of the board and audit committee on earnings management. The effectiveness of the board of commissioners was assessed using a score based on a checklist developed by Herman (2009). Score effectiveness is measured based on the characteristics of independence, activity, number of members, and the competence of the board of directors and audit committee. This study uses Kothari et al. (2005) for the calculation of discretionary accruals. Testing the hypothesis in this study with multiple linear regression models using the 406 observations (firm-year) and companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2010 and 2011.

The results of this study show that the effectiveness of the board of commissioners and audit committees negatively effect earnings management. This means that the effective functioning of the board of commissioners and audit committee will reduce the practice of earnings management. These results support the findings Abdillah (2011), but the sensitivity of the test, the effectiveness of the audit committee has no effect on earnings management."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dewan komisaris dan komite audit, serta kepemilikan institusional terhadap efisiensi investasi perusahaan. Disamping itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional atas hubungan antara efektivitas dewan komisaris dan komite audit dengan efisiensi investasi perusahaan. Efektivitas dewan komisaris dan komite audit dinilai melalui penetapan skor yang dinilai dari beberapa karakteristik yakni independensi, aktivitas, size, dan kompetensi. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi logit menggunakan 282 sampel yang tercatat di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa efektivitas dewan komisaris tidak memiliki pengaruh dalam efisiensi investasi perusahaan, sedangkan efektivitas komite audit memiliki pengaruh positif dalam efisiensi investasi perusahaan, lalu besarnya kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh dalam efisiensi investasi perusahaan. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa perusahaan yang dimiliki oleh investor institusional tidak memiliki pengaruh dalam memperkuat hubungan antara efektivitas dewan komisaris dan efisiensi investasi perusahaan serta investor institusional tidak memiliki pengaruh dalam memperkuat hubungan antara efektivitas komite audit dan efisiensi investasi perusahaan.

---

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the effectiveness of the board of commissioners, audit committee and the institutional ownership on the company?s investment efficiency. Furthermore, this study aims to determine the effect of institutional ownership on the relation between the effectiveness of the audit committee and the effectiveness of the board of commissioners and company?s investment efficiency. Effectiveness of the board of directors and audit committee were assessed through scoring some of the characteristics which are independence, activities, size, and competencies. Hypothesis testing done by using a logit regression of 282 samples from companies that listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014. The results of this study provide empirical evidence that the effectiveness of the boards of commissioners have no effect on the company?s investment efficiency, while the effectiveness of audit committee positively affect the company?s investment efficiency, and the size of institutional ownership has no effect on company?s investment efficiency. Moreover, the study also finds that the institutional ownership does not strenghthen board commissioners and audit committee?s effectiviness on investment efficiencies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pengungkapan sukarela terhadap true firm performance dengan menggunakan efektivitas dewan komisaris sebagai variabel pemoderasi. Pengujian hipotesis diukur dengan menggunakan regresi fixed effect untuk data panel dengan sampel sebanyak 312 pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan sukarela berpengaruh secara nonlinear terhadap true firm performance yang diproksikan dengan Adjusted ROE. Adanya efektivitas dewan komisaris turut memperkuat pengaruh pengungkapan sukarela terhadap true firm performance.

---

This research aims to know the effect of voluntary disclosure on true firm performance with board of commissioner effectiveness as moderating variable. Hypothesis testing used fixed effect method for data panel with sample of 312 firm-year observations manufacturing companies that are listed at Indonesian Stock Exchange in 2012-2014. The result of this study shows that voluntary disclosure has a nonlinear significant effect on true firm performance. This relationship is stronger for firms with higher board of commisioner effectiveness score."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh orientasi strategi dan tingkatdiversifikasi perusahaan terhadap tingkat inovasi, dengan efektivitas dewankomisaris dan kepemilikan asing sebagai variabel pemoderasi. Penelitian inidilakukan pada 28 perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014. Hasilpenelitian ini menunjukan bahwa orientasi strategi memengaruhi tingkat inovasi,dimana perusahaan prospector akan memiliki tingkat inovasi yang lebih tinggidibandingkan perusahaan defender.

---

ABSTRACTThis research?s objective is to examine the effect of the strategic orientation andthe level of diversification of the company to level of innovation, with the boardeffectiveness and foreign ownership as moderating variables. This study wasconducted on 28 companies that are listed on BEI in the year 2012-2014. Theseresults indicate that strategy orientation affect the level of innovation, whereprospector companies will have a higher level of innovation than defendercompanies"

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dari komposisi dewan komisaris terhadap profitabilitas bank umum di Indonesia. Komposisi dewan komisaris diukur dengan ukuran dewan, representasi perempuan, dan keberadaan komisaris berkewarganegaraan asing dalam suatu bank. Profitabilitas diukur dengan rasio ROA dan Profit Margin. Penelitian ini menggunakan model panel data dalam periode 2012-2016 dengan sampel sebanyak 45 bank baik yang terdaftar di BEI dan kombinasi dari bank campuran juga bank asing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara bank lokal dengan bank asing di Indonesia dalam komposisi dewan komisaris serta tingkat profitabilitas yang dihasilkan. Presensi dari perempuan dalam dewan komisaris bank memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat profitabilitas. Sebaliknya, komponen ukuran dewan tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada profitabilitas bank.

---

The purpose of this research is to examine the effect of board composition on the profitability of commercial banks in Indonesia. The board rsquo s composition is measured through board size, women rsquo s representation and foreign directors which also considering several control variables. Profitability is measured through return on assets ratio and profit margin. In addition, panel method is used along with annual data for 5 years 2012 2016 with 45 samples that both listed in Indonesia Stock Exchange and the combination of mixed banks and foreign banks.

The result of this research shows a difference in board composition and profitability between local and foreign owned banks in Indonesia. This research also found that the presence or representation of women on board has a significant positive relation on banks rsquo profitability. Whereas, the board size has no significant effect on banks rsquo profitability."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh strategi diversifikasi terhadap aktivitas agresivitas pajak di perusahaan dengan efektivitas dewan komisaris sebagai variabel pemoderasi. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuntitatif, dan menggunakan metode data panel dengan model fixed effect. Sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI dari tahun 2014-2016, dengan total observasi yang digunakan adalah sebanyak 246 perusahaan. Diversifikasi dibedakan menjadi dua yaitu diversifikasi internasional dan diversifikasi industri. Pengukuran agresivitas pajak dilakukan dengan Current ETR dan Cash ETR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi internasional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak yang diukur dengan Current ETR. Sementara itu, diversifikasi industri terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap aktivitas agresivitas pajak perusahaan, yang diukur dengan Cash ETR. Pengujian lebih lanjut memberikan bukti bahwa efektivitas dewan komisaris tidak dapat memperlemah pengaruh antara strategi diversifikasi terhadap agresivitas pajak.

---

The purpose of this research is to examine the effect of diversification strategy on corporate tax aggressiveness activities with board of commissioners rsquo effectiveness as a moderating variable. This research is a quantitative research, with using panel data and fixed effect model. The sample used in this research are non financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange BEI from 2014 2016, with a total 246 observationfirms. Diversification is divided into two parts, international diversification and industrial diversification. Tax aggressiveness is measured by Current ETR and Cash ETR. The results show that international diversification have a positive effect on tax aggressiveness which measured by Current ETR. Meanwhile, industrial diversification have a negative effect on corporate tax aggressiveness, as measured by Cash ETR. Further tests provide evidence that the effectiveness of the board of commissioners can not undermine the influence between diversification strategies on tax aggressiveness."

"ABSTRAKPenelitian ini memeriksa risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non-manufaktur serta bagaimana pengaruh moderasi independensi dewan komisaris terhadap pengaruh risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak tersebut. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non manufaktur pada tahun 2014-2016 yang terdaftar pada bursa efek indonesia. Hasil regresi menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan antara risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak, dan lebih penting lagi kami menemukan bahwa moderasi independensi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan pada pengaruh risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak.

---

ABSTRACTThis study examines the bankruptcy risk against tax avoidance in non manufacturing companies and how the influence of moderation of board of commissioners 39 independence on the effect of bankruptcy risk on tax avoidance. This study uses a sample of non manufacturing companies in 2014 2016 listed in Indonesia Stock Exchange. The regression results show that there is a significant negative effect between the bankruptcy risk against tax avoidance, and more importantly we find that the independence of the board of commissioners has no significant effect on the effect of bankruptcy risk on tax avoidance."

"Penelitian ini menguji pengaruh risiko kebangkrutan terhadap penghindaran pajak. Penelitianini juga meneliti efek moderasi efektivitas dewan komisaris terhadap pengaruh risikokebangkrutan terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur publik Indonesia dengan periode 2014 hingga 2016, yang diuji melalui regresi data panel dengan model random effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa risiko kebangkrutan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan-perusahaan yang menghadapi risiko kebangkrutan yang lebih tinggi cenderung untuk melakukan penghindaran pajak. Selainitu, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas dewan komisaris melemahkan hubungan positif risiko kebangkrutan dan penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa Dewan komisaris memiliki peran dalam mekanisme tata kelola perusahaan yang meliputi perencanaan pajak.

---

This study examines the effect of bankruptcy risk to tax avoidance. This study also examines the moderating effect of board of commissioners effectiveness on bankruptcy risk to taxavoidance. This study uses sample of Indonesian public manufacturing company with financial period of 2014 to 2016, which are tested through data panel regression with random effect model.

The results of study show that bankruptcy risk has a positive effect of tax avoidance. Firms with higher bankruptcy risk has higher tendency to do a tax avoidance practice.

In addition, the results of the study show that board of commissioners rsquo effectiveness weakens thepositive relationship between bankruptcy risk and tax avoidance. This indicates that board of commissioners has a role in corporate governance mechanisms that include tax planning. "

"Salah satu contoh isi perjanjian pemegang saham adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing calon yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas. Dalam dunia bisnis, perjanjian seperti ini merupakan perbuatan hukum yang dianggap wajar, namun dalam prespektif hukum apakah perjanjian seperti ini diperbolehkan. Untuk pelaksanaan prestasi perjanjian ini pada kenyataannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hasil dari rapat umum pemegang saham tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, lalu bagaimakah akibat hukum dari perjanjian ini terhadap para pihak serta keabsahan berita acara pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan tanpa mengakomodir isi perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pemegang saham. Untuk menjawab permasalahan ini dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian seperti ini tidak dilarang, namun dengan syarat bahwa untuk mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris haruslah melalui rapat umum pemegang saham, serta direksi dan/atau dewan komisaris haruslah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun aturan dari Perseroan tersebut. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan karena mengikat para pihak di dalamnya. Bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian dapatlah dimintakan ganti rugi atas kesalahanya, serta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah melalui rapat umum pemegang saham, tetap dinyatakan sah dikarenakan Perjanjian ini hanyalah mengikat bagi Pemegang saham tidak kepada pihak ketiga yaitu Perseroan Terbatas.

---

One example of the contents of the shareholder agreement is regarding the distribution of composition of the board of directors and the board of commissioners from each candidate proposed by the shareholders of the Limited Liability Company. In the business world, an agreement like this is a legal act that is considered normal, but from a legal perspective is an agreement like this allowed. In fact, the implementation of the achievements of this agreement does not always run properly because the results of the general meeting of shareholders are not in accordance with what was agreed upon, then what are the legal consequences of this agreement on the parties and the validity of the minutes of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners which have been carried out without accommodating the contents of the agreement mutually agreed upon by the shareholders. To answer this problem in this study, the research method used was normative juridical, with descriptive-analytical research type. And data collection tools used are document studies or library materials. The results of this research are agreements like this

are not prohibited, but on the condition that the mechanism for the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners must go through a general meeting of shareholders, and the board of directors and/or the board of commissioners must meet the qualifications determined by the laws and regulations of the Company. the. The legal consequence of this agreement is that all achievements in the agreement must be carried out because it is binding on the parties in it. For parties who do not carry out the contents of the agreement, compensation for their mistakes can be requested, as well as the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have gone through the general meeting of shareholders, still declared valid because this Agreement is only binding for shareholders, not to third parties, namely Limited Liability Companies."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik Top Management Team (TMT) terhadap nilai perusahaan pada perusahaan BUMN dan TBK. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 286 perusahaan yang terdiri dari 193 perusahaan BUMN dan 93 perusahaan TBK. Metode pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling pada rentang waktu 2012 sampai dengan 2016. Karakterisik yang dicakup dalam penelitian ini adalah Usia, Gender, Tingkat Pendidikan, Kesesuaian Pendidikan, Ukuran Dewan, dan Masa Jabatan. Sedangkan nilai perusahaan dilihat dari Return on Assets (ROA). Bukti empiris yang didapatkan pada penelitian ini adalah terdapat karakteristik TMT yang memiliki pengaruh sama dan juga berbeda pada perbandingan perusahaan BUMN dan perusahaan Terbuka. Persamaan pengaruh karakteristik TMT ditemukan pada karakter keberadaan anggota Direksi perempuan yang berdampak negatif pada ROA. Sedangkan karakter TMT yang lain seperti usia, tingkat pendidikan, kesesuaian pendidikan, masa jabatan serta ukuran anggota TMT memiliki pengaruh yang berbeda pada perusahaan BUMN dan perusahaan Terbuka baik di tingkat Direksi maupun Dewan Komisaris. Karakter TMT yang lebih  berpengaruh negatif pada kinerja perusahaan BUMN dibanding perusahaan Terbuka adalah usia dan masa jabatan. Sementara karakter TMT yang lebih berpengaruh negatif pada perusahaan Terbuka dibanding perusahaan BUMN adalah karakter tingkat pendidikan, kesesuaian pendidikan dan ukuran anggota TMT.

---

This study aims to determine the effect of Top Management Team (TMT) characteristics on the value of companies in state-owned enterprises and TBK. The sample used in this research is 286 companies consisting of 193 state enterprises and 93 companies TBK. Sampling method using purposive sampling in the period 2012 to 2016. Characteristics covered in this study are Age, Gender, Education Level, Education Suitability, Board Size, and Term of Office. While the value of the company seen from Return on Assets (ROA). Empirical evidence obtained in this study is that there are TMT characteristics that have the same effect and also different on the comparison of state-owned companies and companies Open. The similarity effect of TMT characteristic is found on the character of the existence of female Directors member which has negative impact on ROA. While other TMT characters such as age, educational level, suitability of education, tenure and size of TMT members have different influence on SOEs and Open companies both at the Board of Directors and Board of Commissioners. TMT characters that have more negative effect on the performance of BUMN companies than Open companies are age and tenure. While TMT characters that have more negative effect on Open companies than state-owned companies are the character of education level, education suitability and size of TMT members."

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik, kompensasi, dan aktivitas Dewan Komisaris terhadap kualitas informasi akuntansi. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang listed di BEI pada tahun 2012 dan 2013. Kualitas informasi akuntansi akan diukur melalui dua pendekatan, yaitu earning response coefficient (ERC) dan discretionary accrual (DA). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik Dewan Komisaris, ukuran, latar belakang karir di kantor akuntan dan latar belakang karir sebagai akademisi berpengaruh negatif terhadap kualitas informasi akuntansi dengan menggunakan pengukuran ERC. Sementara itu, dengan pengukuran DA, ukuran, latar belakang gelar MBA, latar belakang karir bekerja di kantor akuntan, latar belakang karir sebagai akademisi, dan usia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi. Latar belakang pendidikan, latar belakang karir sebagai pegawai pemerintah dan gender tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi baik dalam ERC maupun DA. Kompensasi dan jumlah rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntasi dengan pengukuran ERC. Dalam pengukuran DA, kompensasi berpengaruh positif tetapi jumlah rapat tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi akuntansi......This study aimed to examine the effect of the characteristic, compensation, and activities of Board’s Commissioners on the quality of accounting information. This study used a sample of manufacturing companies listed on the Stock Exchange in 2012 and 2013. The quality of accounting information will be measured through two approaches, namely earnings response coefficient (ERC) and discretionary accruals (DA). The analysis technique used in this study is multiple regression. The results showed that the characteristics of the BOC, size, background and career in the accounting firm, and background as an academic career negatively affect the quality of accounting information using the measurement ERC. Meanwhile, the DA measurement, size, background MBA degree, career background working in the office of an accountant, a career as an academic background, and age are positively affect on the quality of accounting information. Educational background, career background as a government employee and gender did not affect the quality of accounting information in both measurements. Compensation and meeting frequency does not affect the quality of accounting information with the measurement of the ERC. In the measurement of DA, compensation positively affect but Board’s Commissioners meeting frequency does not affect the quality of accounting information."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh karakteristik dewan komisaris dan komite audit terhadap kualitas audit di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif metode studi empiris dengan data sekunder. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini bersifat strongly balanced, sebanyak 805 firm year. Sampel tersebut merupakan data perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020, kecuali sektor keuangan. Proksi pengukuran kualitas audit dalam penelitian ini adalah akrual diskresioner, yang diukur dengan modified Jones model (Dechow et al., 1995). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keahlian hukum komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas audit. Penelitian ini juga menemukan bahwa ukuran dewan komisaris, gender dewan komisaris, independensi dewan komisaris, keahlian industri komite audit, dan gender komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Studi ini memiliki beberapa implikasi, terutama bagi regulator di Indonesia sebagai bahan pertimbangan bagi reformasi kebijakan di masa yang akan datang.

---

This study analyzes the effect of the characteristics of commissioners and audit committees on audit quality in Indonesia. This research is a quantitative research with empirical study method with secondary data. The sample used in this study is strongly balanced, amounting to 805 firm years. The sample is data from companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2020, excluding financial sector. The proxy for measuring audit quality in this study is discretionary accruals, as measured by the modified Jones model (Dechow et al., 1995). The results of this study indicate that the legal expertise of the audit committee has a significant positive effect on audit quality. This study also found that the size of the board of commissioners, the gender of the board of commissioners, the independence of the board of commissioners, the industry expertise of the audit committee, and the gender of the audit committee have no significant effect on audit quality.This study has several implications, especially for regulators in Indonesia as a consideration for future policy reforms."

"Penelitian ini berfokus pada pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan efektif pada PT. XYZ. Tata kelola perusahaan yang efektif merupakan landasan penting pertumbuhan suatu perusahaan. Peranan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris merupakan salah satu hal yang penting dalam tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peranan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, kepatuhan terhadap peraturan regulasi yang ada pada industri pelayaran. Evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa studi kasus, dengan menggunakan data primer yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber, dan juga mengobservasi kegiatan yang terjadi didalam perusahaan, serta menggunakan data sekunder berupa instrumen dokumentasi. Narasumber yang diwawancara pada penelitian ini merupakan manajemen kunci perusahaan yang terdiri dari Komisaris dan Direksi perusahaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jumlah komisaris di PT. XYZ yang hanya terdiri dari satu orang menjadi kekurangan signifikan. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan tata kelola perusahaan, mengingat pentingnya peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan pada perusahaan. Berdasarkan hasil temuan ini, PT. XYZ direkomendasikan untuk meningkatkan jumlah anggota Dewan Komisaris untuk yang ada pada PT. XYZ. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan tata kelola perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya peranan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam konteks tata kelola perusahaan.

---

This research focuses on the importance of implementing good and effective corporate governance principles at PT. XYZ. Effective corporate governance is an essential foundation for a company's growth. The supervisory role carried out by the board of commissioner is one of the important aspects of corporate governance. This study also aims to evaluate the supervisory role of the Board of Commissioner and compliance with existing regulatory regulations in the shipping industry. The evaluation of the Board's supervision is conducted using a qualitative approach in the form of a case study, utilizing primary data obtained directly by conducting interviews with informants, and observing activities within the company, as well as using secondary data in the form of documentation instruments. The informants interviewed in this study are key company management consisting of Commissioner and Directors of the company. This research found that the number of commissioner at PT. XYZ, consisting of only one person, is a significant deficiency. This limitation impacts the effectiveness of supervision and corporate governance, considering the importance of the Board of Commissioner' role in carrying out supervisory functions in the company. Based on these findings, PT. XYZ is recommended to increase the number of Board of Commissioner members at PT. XYZ. This will help improve the effectiveness of supervision and corporate governance, as well as ensure compliance with the principles of good corporate governance. This study also provides insights into the importance of the supervisory role conducted by the Board of Commissioner in the context of corporate governance."

"Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) atau ‘GCG’ sebagai salah satu upaya restrukturisasi perseroan yang sedang mengalami kondisi finansial yang buruk. Langkah penerapan tersebut juga mencerminkan hubungan indikasi hostile takeover dengan tindakan Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG berdasarkan kewenangannya. Peran Notaris dalam mendukung perseroan memenuhi kewajiban administratifnya pun merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi GCG pada kasus posisi. Penelitian ini menggunakan metode berbentuk yuridis normatif dengan peninjauan terhadap aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penerapan GCG. Tipologi penelitian tesis ini adalah deskriptif sebagaimana penulis menjelaskan dan menjabarkan gambaran objek penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Meninjau dari tindakan Dewan Komisaris terhadap Direksi yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, penerapan GCG pada kasus posisi telah efektif dilakukan oleh perseroan sehingga kegiatan usaha perseroan tetap dapat berjalan. Indikasi tindakan hostile takeover juga disimpulkan tidak relevan dengan adanya ketentuan Pasal 125 UUPT dan tidak adanya pengalihan kendali perseroan secara paksa. Kewenangan Dewan Komisaris juga disimpulkan bersifat luas dan untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada ketentuan yang tertera di undang-undang terkait namun tetap di bawah naungan pemegang saham. Guna meningkatkan efektivitas penerapan GCG, dapat disusun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlandaskan pendekatan ‘fiduciary duty’ untuk meningkatkan kualitas disiplin, kinerja, dan integritas Direksi terhadap perseroan. Peningkatan frekuensi rapat gabungan organ perseroan juga akan meminimalisir potensi pelanggaran terhadap kepentingan perseroan.

---

This research elaborates primarily regarding the effectivity in implementing Good Corporate Governance (GCG) as one of the restructuring actions upon the deteriorating financial condition of the company. The implementation process itself reflects the correlation between the hostile takeover indication and the action of The Board of Commissioners in exercising their authority within the GCG implementation. The role of Notary in supporting the company towards its administrative compliance is also the crucial part which has to be inseparable in the GCG realization within the case study. The writer uses juridical-normative method in producing this thesis within analysis on the stipulated rules and acts pertaining the implementation of GCG. This thesis is rather a descriptive type within the elaboration being made upon the the research object entirely and systematically. Evaluating from the action took by the Board of Commissioners as the Directors did not fulfill their responsibility properly, it can be concluded that the implementation of GCG in order to sustain the company in the case study was a major success. The alleged hostile takeover action apparently is irrelevant as to the stipulation on Article 125 of Indonesian Company Law and the fact that there has never been a control-shifting in the company. The authority of Board of Commissioners too should be perceived more comprehensively, not delimited to the stipulation of Indonesian Company Law but still in the compliance towards shareholders. To enhance the effectiveness in GCG implementation, a stipulation should be established based on ‘fiduciary duty’ principles to improve the quality of disciplinary values, performance, and integrity of the Directors towards the company. The more frequent integrated meeting between Board of Directors and Board of Commissioners would also diminish the potential infringement towards the interest of the company.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa apakah keragaman direksi dapat mengurangi probabilitas terjadinya kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini juga ingin membuktikan hubungan antara keragaman direksi dan kurangnya probabilitas terjadinya kecurangan laporan keuangan dengan kualitas pengawasan dewan komisaris sebagai variabel moderasi. Periode penelitian ini dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Hasil penelitian menunjukan bahwa keragaman tingkat pendidikan direksi dapat menurunkan proabilitas terjadinya kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa fungsi dewan komisaris memperlemah pengaruh keragaman tingkat pendidikan dan masa jabatan direksi dalam menurunkan peluang terjadinya kecurangan laporan keuangan pada perusahaan karena dengan semakin tingginya kualitas pengawasan yang kemungkinan disertai dengan terlalu banyak pengaruh kuat kepada direksi terhadap jalannya operasional perusahaan sehingga memungkinkan pengawasan menjadi tidak efektif sehingga  financial statement fraud dapat terjadi. Perusahaan diharapkan dapat memiliki direksi dnegan latar belakang tingkat pendidikan yang berbeda dan melakukan peninjauan kembali terhadap kualitas pengawasan dewan komisaris.

---

This study aims to prove whether the diversity of directors can reduce the probability of financial statement fraud. This study also wants to prove the relationship between the diversity of directors and the lack of probability of financial statement fraud with the quality of the board of commissioners' supervision as a moderating variable. This research period starts from 2016 to 2018. The results show that the diversity of the education level of the directors can reduce the probability of financial statement fraud. The results also show that the function of the board of commissioners weakens the influence of the diversity of levels of education and tenure of the board of directors in reducing the chances of financial statement fraud in the company because the higher quality of supervision is likely to be accompanied by too much influence on the board of directors on the company's operations so that supervision becomes possible, not effective so that financial statement fraud can occur. The company is expected to have directors with different educational backgrounds and to review the quality of supervision of the board of commissioners. "

"Tesis ini membahas mengenai bagaimana struktur corporate governance dapat mempengaruhi cost of debt perusahaan. Penelitian ini mengangkat mengenai struktur corporate governance karena hal ini dianggap sebagai mekanisme yang dapat mengakomodir kepentingan seluruh stakeholders. Dewan komisaris merupakan salah satu elemen penting dalam hal pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja manajemen. Sedangkan cost of debt merupakan beban bagi perusahaan yang pada umumnya dilihat berdasarkan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana pengaruh independensi dan proporsi dewan komisaris yang berpengalaman yang memiliki fungsi sebagai pengawas bagi pihak manajemen dapat mempengaruhi cost of debt. Hal ini terkait dengan ekspektasi kreditur terhadap kinerja perusahaan dengan adanya efek organ pengawas. Berdasarkan 55 sampel pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009, peneliti menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara banyak dewan komisaris yang berpengalaman dan independensi dewan komisaris terhadap cost of debt.

---

This focus of study is how the structure of corporate governance influence company's cost of debt. Cost of debt is the cost from external financing and it related to financial condition. The structure of corporate governance which is board of commissioner have a function to direction and supervise of board of director performance. Existence account board of commissioner that expertise and independent board of commissioner increase creditor's expectation on company which is give a lower cost of debt to company. In sample of 55 non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2009, this study find that inconsistence evidence with regard to the impact of independent board of commissioner and board of commissioner expertise on cost of debt."

"Kondisi suatu Bank sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi baik secara mikro maupun makro, sehingga Bank dituntut untuk selalu menjaga prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Untuk menunjang terlaksananya prinsip kehati-hatian ini diperlukan manajemen yang professional dan berdedikasi tinggi agar resiko dalam usaha perbankan dapat diminimalisasi. Salah satu usaha yang dapat dilakukan untuk melihat kemampuan serta keahlian seseorang yang dapat menghasilkan struktur manajemen yang baik adalah melalui proses seleksi manajemen terhadap pemilik, pengurus (Direktur dan/atau Dewan Komisaris), dan pejabat eksekutif Bank, yang dilakukan melalui Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Pengaturan mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dikeluarkan oleh Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas Bank yang mempunyai wewenang untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha perbankan. Peraturan tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir disempurnakan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010. Pihak terkait yang diuji adalah calon pemegang saham pengendali, calon anggota dewan komisaris, calon anggota direksi, maupun yang sudah menduduki jabatannya, dan/atau pihak-pihak yang sudah tidak lagi menjabat namun yang bersangkutan ditengarai terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang menjadi objek Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dan analisa secara normatif kualitatif, dapat disimpulkan bahwa dalam ketentuan baru telah dilakukan beberapa penyempurnaan antara lain penyederhanaan proses atau tahapan penilaian, memperluas cakupan penilaian, dan meningkatkan efektivitas penilaian. Oleh karena itu dengan diterapkannya peraturan baru mengenai Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) diharapkan dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia berkualitas dalam bidang perbankan sehingga Bank dapat dikelola oleh manajemen yang professional, jujur dan berdedikasi tinggi, yang pada akhirnya mampu menciptakan perbankan yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat.

---

Bank condition have a high influence to the both micro and macro economic situation. Therefore, the Bank need to uphold prudent principle on their management. In order to implement the prudent principle, it require a professional and dedicated Bank management so that the risks can be minimized. One of the efforts to observe capabilities and skills of a person who can bring a good structure to the Bank management is by doing a management selection process on the owner, the management (Directors and Board of Commissioners), and the executive officials, done through a Fit and Proper Test.

The regulation concerning Fit and Proper Test is issued by Bank Indonesia as regulator and supervisor which have the authority to determine regulations related to banking industry. The Fit and Proper Test regulation has been modified in several times and last enhanced by the new Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia regulation) No.12/23/PBI/2010. The parties who will be tested are the candidate of controlling shareholder, the candidate of Director, the candidate of Board of Commissioners, including the obligatory and/or the former official who have been alleged or be responsible in the object of the Fit and Proper Test.

Based on the analysis of this writing with a normative juridical method, it can be concluded some improvements in the new Fit and Proper Test regulation, e.g. simplifying the process or assessment stages, broaden the scope of assessment, and increase the effectivity of the assessment. The issuance of the new Fit and Proper Test regulation hopefully can generate qualified human resources in banking sector, so that the Bank can be managed by professional, honest, and high dedicated management, and, at the end, it can create a Bank of first class and trusted by the people."