Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 204 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Rocha, Antonio L. Casado da
Pasuruan: Tadarus, 2002
363.3 ROC dt
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Syarifudin Tippe
Abstrak :
Offset mechanism is a policy of the defense industry sector which had been increasing since 1950. Offset implementation has provided some profit-making such as offset obligations in the United States to encourage exports and offset policy in India that had been increasing since 1959 through the use of modern technology facilities by creating the National Aerospace Laboratories (NAL). On the other hand, Indonesia as one of the pioneers in the implementation of defense offsets is still heavily dependent on the procurement of defense equipment from other countries. Therefore, this study aimed to analyze the implementation of defense offsets in Indonesia and the importance of the defense offset policy in Indonesia. Thus, this study is able to contribute to public policy in Indonesian literature. This study used a qualitative approach to conduct a study in the defense industry with the application of defense -related offsets in Indonesia. The results showed that the low competitiveness of the defense industry is due to the low quality of human resources, lack of research and development programs in the field of defense industry and the lack of legal protection in the defense offset policy.
Abstrak. Mekanisme offset pada sektor industri pertahanan telah meningkat sejak tahun 1950. Implementasinya telah memberikan beberapa keuntungan seperti membuat kewajiban bagi Amerika Serikat untuk mengimbangi peningkatan ekspor produk indsutri pertahanan dan kebijakan offset di India yang meningkat sejak tahun 1959 melalui penggunaan fasilitas teknologi modern dengan menciptakan Aerospace Laboratories Nasional (NAL). Di sisi lain, Indonesia sebagai salah satu pelopor dalam pelaksanaan pertahanan offset masih sangat tergantung pada pengadaan alutsista dari negara lain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan industri offset di Indonesia dan pentingnya kebijakan pertahanan dalam mengimbangi kebijakan publik di Indonesia. Dengan demikian diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagikebijakan publik dalam literaturkebijakan pertahanan di Indonesia. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis industri pertahanan dengan aplikasi yang berhubungan dengan offset di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya daya saing industri pertahanan disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya program penelitian dan pengembangan di bidang industri pertahanan dan kurangnya perlindungan hukum dalam pertahanan offset kebijakan.
2013
PDF
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Karyanto
Abstrak :
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi industri pertahanan nasional yang tertinggal dari industri pertahanan negara-negara di dunia, bahkan dengan negara yang terhitung muda dalam pengembangan industri tersebut, meskipun berbagai kebijakan telah diterbitkan. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan bagaimana implementasi kebijakan industri pertahanan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini memfokuskan pada industri pertahanan PT DI dalam mendukung  pertahanan udara tahun 2010 s/d 2015.  Empat pembahasan utama dalam penelitian yaitu: implementasi kebijakan sinkronisasi rencana kebutuhan dan rencana produksi, serta rencana induk industri pertahanan; pengadaan alat pertahanan; peningkatan kualitas produksi, perluasan usaha dan kapasitas produksi; serta penelitian dan pengembangan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas teori:  implementasi kebijakan Meriles S. Grindle, strukturisasi Anthony Gidden, perlindungan industri J.S Mill, serta konflik dan konsensus Maswadi Rauf.  Teori implementasi kebijakan dan strukturisasi menjadi teori utama.  Sedangkan teori lainnya sebagai teori pendukung. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus.  Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara observasi dan wawancara yang melibatkan empat belas informan dipilih dengan teknik purposive

Penelitian ini menemukan bahwa antara rencana kebutuhan alat pertahanan dan rencana produksi tidak sinkron, karena penyusunan rencana induk industri pertahanan tidak terjadi kesepakatan antara pemerintah dengan pengguna.  Implementasi pengadaan alat pertahanan yang diproduksi PT DI terjadi permasalahan berupa keterlambatan produksi. Sedangkan pengadaan dari luar negeri tidak melibatkan PT DI, baik melalui ToT, ofset maupun kandungan lokal.  Untuk peningkatan kualitas produksi dilakukan melalui penerbitan sertifikat kelaikan; perluasan usaha dan kapasitas produksi dilaksanakan dengan cara memberikan pinjaman modal usaha; dan kegiatan litbang PT DI mengandalkan kerja sama dengan pemerintah/lembaga lain.

Implikasi teoritis, yaitu teori implementasi kebijakan Grindle,  memperlihatkan tidak seluruh faktor pada variabel isi kebijakan dan lingkungan berpengaruh secara siknifikan terhadap impementasi kebijakan, disamping itu terdapat faktor lain yang berpengaruh secara sinifikan, namun tidak dijelaskan oleh teori Grindle. Teori strukturisasi Anthony Gidden, terdapat relevansi yang ditunjukkan, yakni tidak adanya perubahan implementasi meskipun struktur telah berubah. Hal tersebut ditemukan pada pengadaan alat pertahanan dari luar negeri. Teori perlindungan industri J.S Mill serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf cukup relevan sebagai teori pendukung. ......This research is motivated by the condition of the national defense industry that lags behind the defense industry of countries in the world, even with countries that are relatively young in developing the industry, even though various policies have been issued. This condition raises the question of how to implement Indonesia's defense industry policy. To answer this question, this study focuses on the defense industry of PT DI in supporting air defense in 2010 to 2015. The four main discussions in the research are: implementation of the policy of synchronizing demand plans and production plans, as well as the preparation of a master plan for the defense industry; procurement of defense equipment; improvement of production quality, expansion of business and production capacity; and research and development.

The theory used in this study consists of theories: implementation of Meriles S. Grindle's policies, Anthony Gidden's structuring, J.S Mill's industrial protection, and Maswadi Rauf's conflict and consensus. The theory of policy implementation and structuring is the main theory. While other theories as supporting theories. The research method uses qualitative methods through a case study approach. Data collection was carried out by means of observation and interviews involving faurteen informants selected by purposive technique.

This study found that the plan for the need for defense equipment and the production plan was out of sync, because the preparation of the master plan for the defense industry did not have an agreement between the government and the user. Implementation of the procurement of defense equipment produced by PT DI encountered problems in the form of production delays. Meanwhile, foreign procurement does not involve PT DI, either through ToT, offset or local content. To improve the quality of production, it is carried out through the issuance of a certificate of eligibility; expansion of business and production capacity is carried out by providing business capital loans; and PT DI's research and development activities rely on cooperation with the government/other institutions.

The theoretical implication, namely Grindle's theory of policy implementation, shows that not all factors in the policy content and environmental variables have a significant effect on policy implementation, besides that there are other factors that have a significant influence, but are not explained by Grindle's theory. Anthony Gidden's structuration theory, there is relevance that is shown, namely there is no change in implementation even though the structure has changed. This is found in the procurement of defense equipment from abroad. J.S Mill's industrial protection theory as well as Maswadi Rauf's conflict and consensus theory are quite relevant as supporting theories.

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Safira Amanda Rahman
Abstrak :
Strategi pertahanan merupakan salah satu kajian penting dalam studi hubungan internasional yang secara khusus membahas upaya negara untuk mempertahankan eksistensinya dalam sistem internasional. Literatur-literatur tentang strategi pertahanan mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi perumusan strategi pertahanan, yaitu (1) ancaman, (2) politik domestik, (3) geografi, (4) doktrin, (5) ekonomi, dan (6) teknologi. Tulisan ini berupaya untuk menyingkap konsensus dan perdebatan di antara para ahli. Tulisan ini turut menyertakan refleksi literatur yang didasari oleh persebaran tema yang diangkat, tren penulisan serta persebaran perspektif dari tulisan-tulisan para ahli. Sebagian besar literatur menunjukkan doktrin dan teknologi sebagai faktor dominan dalam perumusan strategi pertahanan. Lebih jauh, perdebatan dan konsensus yang terjadi kemudian merefleksikan perbedaan paradigma di antara mereka, yaitu neorealisme dan konstruktivisme. Pembahasan kemudian akan dilanjutkan dengan pemaparan sintesis yang berupa; (1) strategi pertahanan mengalami peralihan dari ranah taktis menuju ranah politis dan (2) faktor-faktor yang mempengaruhi strategi pertahanan dapat dibagi menjadi faktor struktural dan faktor non-struktural. Tulisan ini turut mengidentifikasi kesenjangan literatur (gap) yang terbagi atas: (1) kesenjangan bahasan mengenai diplomasi pertahanan, (2) kesenjangan paradigmatik dari sudut pandang liberalis, serta (3) minimnya literatur non-barat. Tinjauan pustaka ini akan diakhiri dengan kesimpulan dan rekomendasi, baik akademis maupun praktis, bagi penulisan selanjutnya.
Defense strategy is one of the main studies in international relations studies that specifically discusses the state's efforts to maintain its existence in the international system. The literature on defense strategy identifies several factors that influence the formulation of defense strategy, namely (1) threat, (2) domestic politics, (3) geography, (4) doctrine, (5) economy, and (6) technology. This paper attempts to uncover the consensus and debate among experts. This paper also includes literature reflections that are based on the distribution of the themes raised, the writing trends and the distribution of perspectives from the writings of experts. Most of the literature shows doctrine and technology as dominant factors in the formulation of defense strategy. Furthermore, the debate and consensus that followed reflected the different paradigms between them, namely neorealism and constructivism. The discussion will then be followed by a synthesis presentation in the form of; (1) the defense strategy undergoes a shift from the tactical realm to the political realm and (2) the factors that influence the defense strategy can be divided into structural factors and non-structural factors. This paper also identifies the literature gap (gap) which is divided into: (1) discussion gaps regarding defense diplomacy, (2) paradigmatic gaps from a liberalist point of view, and (3) the lack of non-western literature. This literature review will conclude with conclusions and recommendations, both academic and practical, for further writing.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia , 2020
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Yudia
Abstrak :
Sebuah negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem pertahanan mandiri yang dibangun sesuai dengan kondisi negara tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh bermacam suku bangsa. Sistem Pertahanan Wilayah bisa menjadi perekat perbedaan yang ada, namun juga bisa menjadikan alasan untuk memisahkan diri apabila ada ketidakadilan yang terjadi akibat pelaksanaan sebuah Sistem Pertahanan Wilayah. Tesis ini membahas persoalan Sistem Pembinaan Wilayah untuk Pertahanan, berkaitan dengan perkembangan situasi politik negara sehingga memunculkan gugatan dengan keberadaan komando teritorial TNI. Pertanyaan seputar tesis ini adalah : Bagaimanakah sistem pertahanan wilayah Indonesia? Alternatif sistem pertahanan wilayah bagaimanakah yang cocok pada masa sekarang (pasca orde baru)? dan Masih perlukah pembinaan wilayah untuk pertahanan teritorial? Adapun tujuan penlitian ini adalah: Menganalisis sistem pertahanan wilayah sebelum era reformasi, Menganalisis relevansi pembinaan wilayah terhadap sistem pertahanan teritorial, dan Membuat alternatif sistem pertahanan wilayah yang cocok dengan masa pasca orde Baru. Metode yang dipakai adalah analisis dekriptif yang melibatkan beberapa koresponden untuk diminta penilaian seputar Sistem Pertahanan Wilayah. Sebagai alat bantu untuk menganalisis data maka digunakan metode AHP yang berguna untuk mendapatkan sebuah keputusan. Tesis ini mendapatkan hasil berupa sebuah negara memerlukan Pertahanan yang mana pembinaan kewilayahan dilakukan secara proporsional sesuai dengan bidangnya. Ada tiga lembaga yang diangkat pada tesis ini yaitu PEMDA, TNI, dan Kantor Wilayah Dephan. Pertahanan yang baik akan mendukung kondisi Ketahanan Nasional sebuah bangsa untuk tetap survive menghadapi dinamika perkembangan peradaban dunia.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T10285
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muh. Nursaman
Abstrak :
Pemberlakukan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dapat dianggap sebagai tonggak dimulainya otonomi daerah di Indonesia. Salah satu substansi otonomi daerah tersebut adalah pemberdayaan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setelah otonomi berjalan kurang lebih satu tahun, perlu diselidiki bagaimana dampak pemberdayaan DPRD terhadap ketahanan daerah. Harapannya, melalui pemberdayaan DPRD, kinerja pembangunan daerah akan meningkat sehingga ketahanan daerah dapat terwujud. Untuk tujuan tersebut dilakukan penelitian di DPRD Jakarta dengan mengambil 43 orang responden yang dianggap mengetahui proses pemberdayaan DPRD Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui wawacara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan DPRD Jakarta relatif sangat kuat karena dalam kedudukannya sebagai anggota DPRD Jakarta tidak tergantung pada pihak manapun, termasuk partai yang mencalonkannya dalam pemilu (tidak dapat di-recall). Kedudukan DPRD Jakarta juga relatif lebih kuat dibanding kepala daerah. Kuatnya kedudukan DPRD Jakarta pada hakekatnya adalah daerah wajib bertanggung jawab kepada DPRD amanat rakyat di daerah. Dengan kata lain keberhasilan otonomi daerah juga berarti meningkatkan ketahanan nasional. Salah satu esensi yang termuat dalam otonomi daerah adalah modal bagi terwujudnya kemakmuran rakyat. Persoalannya adalah tidak ada jaminan bahwa anggota DPRD Jakarta memiliki komitmen bagi kepentingan rakyat banyak. Hasil penelitian memperlihatkan kecenderungan merosotnya kepercayaan publik epada DPRD Jakarta akibat sikap dan perilaku anggota DPRD Jakarta yang hanya mementingkan diri dan kelompoknya. Keprihatinan atas pemberdayaan DPRD Jakarta semakin mendalam mengingat DPRD Jakarta hampir-hampir tidak dapat dikontrol oleh pihak manapun, termasuk oleh publik. Desakan publik yang disampaikan melalui pers maupun yang disampaikan langsung tidak berkorelasi dengan keputusan DPRD Jakarta. Legitimasi yang diperoleh DPRD Jakarta melalui pemilu 1999 cenderung menjadi kekuasaan absolut. Oleh karena itu kecil harapan bahwa DPRD Jakarta saat ini dapat memperkuat ketahanan daerah. Untuk menghadapi kebuntuan ini, rakyat harus mengambil inisiatif. Pendidikan politik publik perlu ditingkatkan agar publik dapat mengambil sikap dan tindakan yang nyata dengan menghukum anggota DPRD Jakarta yang tidak mempedulikan aspirasi rakyaL Cara demokratis yang harus dilakukan adalah tidak lagi memilih orang atau partai yang kinerjanya lemah dalam pemilu 2004 mendatang.
The implementation of Act No. 22 Year 1999 on Regional Administrations can be considered as the point of departure for the initiation of regional autonomy in Indonesia. An essence of the regional autonomy is the empowerment of the people, represented by the Regional House of Representatives (DPRD). After the regional autonomy has been implemented for more than two years, it is necessary to conduct a research on the impacts of the empowerment of DPRD on the regional resilience. It is hoped that through the empowerment of DPRD the regional performance in the development will be improved, and consequently the regional resilience will be realized. For that purpose a research is conducted at DPRD Jakarta, by including 43 respondents deemed to have the knowledge on the empowerment process of DPRD Jakarta; the data collection is conducted through interviews, observation, and library research. The finding of the research indicates that the position of DPRD Jakarta is relatively strong since in their capacity as members of DPRD Jakarta they do not depend on any party, including the party which nominates them in the General Election (they cannot be recalled); the position of DPRD Jakarta is relatively stronger than that of the Governor. The fact that DPRD Jakarta has a strong position means that every region shall be responsible for the regional security. In other words, the success of regional autonomy also means improving the national resilience. An essence of regional autonomy is that it constitutes a point of departure for the realization of social welfare. The problem is that there is no guarantee that members of DPRD Jakarta have a commitment for the interest of the people. The findings of the research indicate that there is a declining public trust in DPRD Jakarta as a result of the attitude and behavior of members of DPRD Jakarta who have vested interest. The empowerment of DPRD Jakarta has become a matter of considerable public concern in view of the fact that DPRD Jakarta practically cannot be controlled by any party, even by the public. The public pressures conveyed either through the mass media or directly do not have any correlation with the resolutions of DPRD Jakarta. The legitimacy obtained by DPRD Jakarta through 1999 General Election tends to become an absolut< power. Therefore, it is very unlikely that the current DPRD Jakarta can reinforce the national resilience. To deal with this deadlock the people must take the initiative. It is necessary to increase the political education for the public so that the public may take stronger measures by punishing members of DPRD Jakarta who neglect the public aspiratton. The democratic measures which can be taken in the General Election of 2004 shall be in the form of the refusal to elect individuals or parties that have weak performance.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2003
T 10867
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Edgar Rangkasa
Abstrak :
Sistem Pemerintahan Indonesia dijalankan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 yang secara prinsip menganut dua nilai dasar yaitu Nilai Kesatuan dan Nilai Otonomi. Nilai Kesatuan memberikan indikasi bahwa Indonesia tidak akan mempunyai kesatuan pemerintah lain didalamnya pada magnitude Negara. Artinya Pemerintah Nasional adalah satu-satunya pemegang kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara. Nilai Otonomi adalah nilai dasar otonomi daerah dalam batas kedaulatan Negara. Artinya penyelenggaraan Negara, khususnya kebijakan desentralisasi terkait erat dengan pola pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan desentralisasi selalu terdapat dua elemen penting, yakni pembentukan daerah otonomi dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus bagian - bagian tertentu urusan pemerintah. Kebijakan Desentralisasi merupakan instrumen pencapaian tujuan bernegara dalam kerangka kesatuan bangsa yang demokratis. Kebijakan tersebut diterapkan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2001 sebagai rangkaian dari seluruh proses perjalanan sistem pemerintahan di Indonesia. Secara formal kebijakan desentralisasi dituangkan dalam peraturan perundangan sejak 1903, 1945 dan seterusnya tahun 1948,1957, 1959, 1965 sampai terakhir 1999. Bertumpu dari keingintahuan atas pelaksanaan otonomi daerah tersebut dan dampaknya terhadap ketahanan nasional, maka dilakukan penelitian mengenai pengaruh Penyelengaraan Otonomi Daerah terhadap Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi sejak berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dengan pendekatan mengkaji elemen-elemen serta lingkungan strategis yang mempengaruhi penyelenggaraan Otonomi. Ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 merupakan Reformasi dan pemberdayaan aparatur pemerintah daerah sebagai alat untuk menggerakkan pemerintah dan pastisipasi masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan demokratisasi dan keadilan sesuai aspirasi masyarakat daerah. Dengan penyelenggaraan otonomi daerah secara luas dan nyata, maka daerah diberikan kewenangan yang luas. Hal ini membawa implikasi terhadap meningkatnya beban tugas dan tanggung jawab aparatur pemerintah daerah dalam rangka pemberian pelayanan dan tuntunan kebutuhan masyarakat yang semakin besar.
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T11892
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widodo Kushartomo
Abstrak :
ABSTRAK
Kerusakan yang terjadi pada lantai beton di sekitar mesin produksi PT. FNG ( First National Glass Ware ), sangat menggangu kegiatan produksi yang dilakukan. Sehingga perlu dilakukan pemeriksaan mengenai sebab-sebab terjadinya kerusakan untuk didapat pemecahan mengenai masalah tersebut.

Penelitian ini hanya bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh oli (pelumas) yang dipakai pada mesin produksi di PT. FNG terhadap kemampuan ikat semen pada agregat kasar dan halus (kuat tekan beton). Metoda yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan hasil pengujian kuat tekan sampel beton yang dicampur oli pada temperatur 100 -- 115°C melalui proses hidrolisa, dengan beton normal yang tidak dicampur oli. Untuk pemeriksaan pengaruh di terhadap kuat tekan sampel beton dilakukan dengan difraksi sinar-x dan FTIR ( Fourier Transform Infrared ). Proses hidrolisa, pengujian kuat tekan, pemeriksaan dengan difraksi sinar-x dan FTIR masing-masing dilakukan di Laboratorium Kimia dan Bahan Fakultas Teknik Universitas Tarumanagara Jakarta, Laboratorium Bahan Fakultas Teknik Universitas Indonesia Depok, Pusat Penelitian Teknologi Mineral Bandung dan Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Depok.

Pengamatan yang dilakukan pada beton yang dicampur dengan oli melalui pengujian kuat tekan sampel beton menunjukkan adanya penurunan kuat tekan dari beton tersebut. Untuk beton yang dicampur dengan oli jenis Meditrans SAE40 terjadi penurunan sebesar 40 %, sedangkan jika oli yang digunakan adalah ELF Competition STX 15W50 terjadi penurunan sekitar 46%, dan jika oli yang di gunakan adalah Mesran 20W SAE20 terjadi penurunan sebesar 10%, dibandingkan dengan beton normal. Semua jenis di tersebut digunakan pada mesin diesel dan mesin produksi di PT. FNG.

Pengamatan dengan difraksi sinar - x menunjukkan bahwa berkurangnya kekuatan dari beton tersebut karena adanya komponen kimia yang hilang dalam beton tersebut yaitu kalsium hidroksida, sehingga berakibat putusnya ikatan antara pasta semen dengan agregat. Pengamatan dengan FTIR juga menunjukkan bahwa oli yang digunakan setelah tercampur dengan beton pada temperatur 100 - 115 °C, tersebut terurai. Sehingga disimpulkan ada reaksi antara komponen kimia dalam beton dengan oli.
1998
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
P. Gunung Sarasmoro
Abstrak :
Belanja pertahanan diperiksa untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Data yang digunakan adalah deret waktu (time series) mulai tahun 1976 hingga 2020 untuk memeriksa pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi dan untuk memeriksa pengaruhnya terhadap investasi menggunakan data deret waktu mulai tahun 1990 hingga 2020 di Indonesia. Dengan hipotesis belanja pertahanan memiliki hubungan kointegrasi dalam jangka panjang dan memiliki kasualitas dua arah terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Melalui pendekatan model Autoregression Distributed Lag dengan uji batas yaitu Bound Cointegration Test dan uji kasualitas Granger Toda-Yamamoto secara empiris menghasilkan belanja pertahanan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia dengan tingkat kepercayaan yang signifikan. Belanja pertahanan juga terbukti memiliki hubungan kointegrasi dalam jangka panjang atau bergerak bersama-sama dalam jangka panjang dan memiliki hubungan dua arah atau timbal balik terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi di Indonesia. Hasil penelitian ini memperkuat teori bahwa belanja pertahanan adalah bagian dari komponen belanja permerintah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan investasi, demikian juga sebaliknya. Dengan kata lain semakin meningkat investasi di Indonesia, maka secara linier akan mempengaruhi pendapatan pemerintah yang pada akhirnnya berimplikasi langsung terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga secara berkelanjutan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah di bidang pertahanan. ......Defence expenditure is examined to determine its effect on economic growth and investment in Indonesia. The data used is a time series from 1976 to 2020 to examine its effect on economic growth and to examine its effect on investment using time series data from 1990 to 2020 in Indonesia. With the hypothesis that defense spending has a cointegration relationship in the long term and has a bidirectional to economic growth and investment in Indonesia. Through the Autoregression Distributed Lag model approach with a bound test, namely the Bound Cointegration Test and the Granger Toda-Yamamoto causality test, empirically, defence expenditure has a positive effect on economic growth and investment in Indonesia with a significant level of confidence. Defence expenditure is also proven to have a cointegration relationship in the long term or move together in the long term and has a a bidirectional or reciprocal relationship to economic growth and investment in Indonesia. The results of this study strengthen the theory that defence expenditure is part of the component of government expenditure that has a significant influence on economic growth and investment, and vice versa. In other words, increasing investment in Indonesia will linearly affect government revenues which, in the end, have direct implications for increasing economic growth so that it can be used sustainably to finance government expenditure in the defence sector.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurhasanah
Abstrak :
Fokus dari tesis ini adalah mengenai faktor-faktor apa saja yang menyebabkan minimnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia periode 2000-2004 dilihat dari persepsi ancaman. Penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian kualitatif. Untuk menganalisa hal tersebut, penelitian ini menggunakan Alternative Hypotheses About The Growth-Military Expenditures Relationship dengan memilih pendekatan Fear yang terdiri dari empat indikator persepsi ancaman dalam melihat besaran anggaran pertahanan yaitu aggregate capabilities of the other states, geography, offense-defense balance dan perception of intentions. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa penyebab minimnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia adalah offense-defense balance yang berimbang dan perception of intention yang jelas dalam melihat perkiraan ancaman.
This Thesis focuses on factors which are causing low allocation of Indonesia's defense budget in 2000-2004 period, seen from its perception of threat. Qualitative research method is used in this research. To analyze, this research uses Alternative Hypothesis About the Growth-Military Expenditures Relationship by selecting Fear Approach that consist of four indicators of threat perceptions in seeing quantity of defense budget, such as: aggregate capabilities of other states, geography, offense-defense balance and perception of intentions. This research finds that Indonesia?s low defense budget is caused by the balance in offensedefense balance and clear perception of intention in seeing threat.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2010
T27805
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>