Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 73 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Claudia Andhara Mylka
Abstrak :
Fokus pada skripsi ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai penerapan konsep cross-collateral dalam sistem perbankan Indonesia, khususnya dalam perjanjian kredit bank. Mengacu pada asas kebebasan berkontrak, konsep crosscollateral hadir untuk memenuhi kebutuhan debitur dan kreditor, serta untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin timbul akibat dari kelalaian atau wanprestasi yang dapat merugikan kreditor atau pihak bank. Oleh karena itu, kehadiran klausul ini akan diterapkan pada debitur yang memiliki beberapa fasilitas kredit. Namun di sisi lain, fungsi klausul cross-collateral dalam perjanjian kredit bank masih menjadi pertanyaan apakah memang dapat benar-benar menciptakan keadilan dan konsistensi antara pihak bank sebagai kreditor dan nasabah sebagai debitur atau tidak. Hal ini karena masih belum ada undang-undang dan peraturan khusus yang mengatur mengenai konsep cross-collateral yang berdampak pada timbulnya kekeliruan atau kesalahan bagi kreditor dan debitur terutama dalam kaitannya dengan eksekusi jaminan. Dengan demikian, penelitian ini akan focus membahas seputar hukum dan peraturan pembuatan perjanjian kredit, menjelaskan tentang konsep dasar klausul cross-collateral dan pengembangannya, mencari tahu mengenai validitas cross-collateral, dan juga untuk menjelaskan apakah klausul cross-collateral di dalam perjanjian kredit bank diterapkan secara sama dan adil di antara para pihak. Penelitian ini menggunakan studi literatur (Library Research) yang bersifat normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau bentuk norma hukum tertulis. ......The focus on this undergraduate thesis is to give explanation regarding the application of cross-collateral concept in Indonesian banking system, especially within the bank credit agreement. Referring to the principle of freedom of contract, the concept of the cross-collateral clause is present to meet the needs of debtors and creditors, also to anticipate losses that may arise that caused of default or breach of contract that can harm the bank or the creditors. Hence, this clause will be applied to debtors who have several credit facilities. However, on the other side, the functions of cross-collateral clause in credit agreement is still being a question whether it is absolutely creating a justice and consistency between bank as a creditor and customers as a debtor or not. This is because there are still no specific laws and regulations that regulates the concept of cross-collateral that somehow it often leads to a blunder toward both creditor and debtor especially in relating to the execution of the collateral. Thus, this research mainly will discuss regarding the laws surrounding credit agreement making, to explain about the basic concept of the cross collateral clause and its development, to determine the validity of the cross collateral clause, and also to explain whether the cross-collateral clause of bank credit contract is evenly implemented between the parties. The research use study of literature (Library Research) which is normative, that is research that emphasizes the use of secondary data or the form of written legal norms.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Angga Ardi Nugraha
Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kekuatan eksekutorial benda jaminan dalam recovery pada agreement of indemnity (studi kasus pelaksanaan surety bond dalam perjanjian PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera). Adapun yang menjadi pokok permasalahan ialah : upaya yang dapat dilakukan dalam penyelesaian recovery dari agreement of Indemnity pada penjaminan surety bond antara PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera, hambatan yang dihadapi oleh perusahaan asuransi dalam penyelesaian recovery dalam agreement of indemnity, serta kekuatan hukum eksekutorial benda jaminan untuk recovery dalam agreement of indemnity dalam surety bond antara PT. Hidayat Amin dengan PT. Jasaraharja Putera. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah - kaidah atau norma - norma hukum yang terdapat peraturan perundang - undangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penagihan recovery dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan cara penagihan secara langsung ataupun penagihan melalui pihak lain seperti : melalui Gapensi. Hambatan dalam penagihan recovery ini dapat berasal dari iktikad baik dari principal selaku kontraktor terkait dengan pembuatan surety bond. Kendala lain ialah adanya syarat unconditional yang melemahkan posisi surety. Perjanjian ganti rugi yang ditandantangani principal tidak dapat menjamin untuk menagih recovery. Hal ini membutuhkan pengikatan jaminan seperti fidusia ataupun hak tanggungan.
ABSTRACT
This thesis discusses the executorial power of collateral material in the recovery of agreement of indemnity (case study of surety bond implementation in the Agreement between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera). While the main problems are: efforts which can be done in settling the recovery of agreement of Indemnity in guaranteeing the surety bond between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera, The obstacles faced by the insurance company in settling recovery in agreement of indemnity, as well as executorial power of collateral material for the recovery in agreement of indemnity in the surety bond between PT. Hidayat Amin and PT. Jasaraharja Putera. This thesis used normative judicial method, which is a legal study based or referred to legal principles or norms in the legislations. Research results showed that recovery billing could be done in various ways, such as direct billing or through another party, e.g: through Gapensi. The obstacle in recovery billing was the good faith of the principals as the contractors in the making of surety bond. Another problem was unconditional requirement which weakened the surety of the position. Indemnity agreement signed by principals couldn’t guarantee recovery billing. It required collateral biding such as fiduciary or mortgage.
2013
T34917
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Abdul Hardie
Abstrak :
ABSTRAK
Bentuk pembiayaan menggunakan aset sebagai jaminan di masyarakat umum dikenal sebagai gadai, sedangkan di dalam keuangan konvensional dikenal sebagai REPO, serta dikenal sebagai rahn di keuangan syariah. Keberadaan saham sebagai salah satu instrumen surat berharga yang bersifat likuid, dapat dimanfaatkan sebagai alternatif jaminan pada akad rahn, sebagaimana sudah digunakan juga di lembaga keuangan konvensional. Potensi penggunaan saham sebagai jaminan diharapkan dapat meningkatkan nilai pembiayaan menggunakan gadai rahn pada perbankan syariah. Indikator nilai pembiayaan menunjukkan bahwa pembiayaan perbankan syariah hanya di bawah 2% dibandingkan dengan kapitalisasi pasar saham-saham JII pada haircut 50%. Berdasarkan simulasi penurunan harga saham, penentuan nilai saham menggunakan haircut pada sisi kreditur bisa menjadi pilihan untuk menentukan nilai pembiayaan dan pengendali risiko atas penurunan harga saham serta bisa dikombinasikan dengan jangka waktu pinjaman. Ditahannya saham sebagai jaminan selama masa pinjaman, juga tidak berpengaruh terhadap likuiditas saham karena volume tertinggi dalam proses penyelesaian Transaksi Bursa adalah kurang dari 10% dari saham yang dimiliki publik, sehingga ruang bagi jaminan saham masih terbuka.
ABSTRAK
Financing scheme using asset as collateral is commonly known as pawn, REPO in conventional finance, and known as rahn in sharia finance. Stock as one of financial instrument could be utilized as an alternative for collateral in rahn, as it has been widely used in conventional finance. Potential of usage of stock as collateral might be used to increase financing value through rahn in Islamic banks. Financing value indicator shows that Islamic banks financing value is only 2% compared to JII?s stocks market capitalization using 50% haircut. According to stock price declination simulation, stock pricing using haircut for creditor could be used as an option for financing as well as to reduce risk over stock price declination, and it could be combined with loan period as well. Blocked stocks as collateral within loan period is not significantly affect stock liquidity, since the highest volume of settlement process is less then 10% over publicly owned stocks, so there is space for stocks to be collateralized
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Matelesi, Nico
Abstrak :
Jaminan merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin pelunasan utang debitur. Lembaga jaminan ini diberikan khusus untuk kepentingan kreditur guna menjamin piutangnya melalui perikatan khusus. Jaminan terbagi menjadi dua, yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan yang masing-masing memiliki ciri dan sifat tersendiri. Jaminan perorangan (Penanggungan) diatur di dalam Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 KUHPerdata. Dari ketentuan pasal 1820 KUHPerdata, dapat diketahui bahwa dalam suatu skema penanggungan terdapattiga pihak, yaitu debitur sebagai pihak yang berutang, kreditur sebagai pihak yang berpiutang, dan terkahir adalah penanggung sebagai pihak yang menjamin terpenuhinya prestasi debitur berupa utang-utang debitur kepada kreditur. Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang cukup lumrah terjadi, khususnya apabila penanggung merupakan penanggung perusahaan (Corporate Guarantee). Namun tidak demikian halnya dengan permohonan pailit terhadap penanggung pribadi (Personal Guarantee). Hanya sedikit sekali permohonan pailit yang diajukan kepada penanggung pribadi, karena secara umum ada kecendrungan bahwa kreditur enggan berurusan dengan debitur untuk alasan praktis. Dalam suatu skema penanggungan utang, terdapat dua perjanjian yang berbeda, yaitu perjanjian pokok antara debitur dan kreditur dan perjanjian penanggungan antara kreditur dan penanggung. Perjanjian penanggungan itu sendiri bersifat Accesoir , jadi pada asasnya jika perjanjian pokoknya hapus maka perjanjian penanggungannya turut hapus. Perjanjian penanggungan sifatnya mengikuti perjanjian pokok sehingga suatu perjanjian penanggungan tidak dapat melebihi perjanjian pokoknya. Seorang penanggung memiliki hak istimewa, salah satunya hak untuk menuntut supaya harta benda debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya. Hak ini dapat dilepaskan oleh penanggung dalam perjanjian penanggungan, yang membuat kreditur dapat memilih harta mana yang harus disita dan dijual terlebih dahulu.
Collateral was a guarantee given by a debitor or third party for a creditor to guarantee of paying debt. Collateral institution was specially given for the significance of the creditor in order to guarantee the debt through a special bond. It was divided into two, they were property collateral and personal collateral in which each one had its own features and characteristics. Personal collateral was regulated in the Article 1820 to Article 1850 Civil Code. In the regulation of Article 1820 KUHP Perdata, it could be understood that in the scheme of there were three parties, they were a debitor as the party who was in debt, a creditor as the party who gave debt, and the last, a guarantor as the party who guaranteed fulfillment of achievement that was debts of debitor to creditor. Submission of Act of Bankruptcy toward the guarantor was a common thing, especially if he was a corporate guarantor. However, it would not happen to Act of Bankruptcy for personal collateral. It was only few of Act of Bankruptcy proposed by personal collateral since generally there was tendency that creditor was reluctant to have a deal with debitor for practical reasons. In scheme of debt collateral, it was included two different agreements, they were main agreement between debitor and creditor and collateral agreement between creditor and guarantor. Collateral agreement itself was accesoir so that basically, if main agreement was removed, it was also the collateral agreement. It was based on main agreement so that it could not exceed its main agreement. The person who guaranteed owned special rights, one of them was to insist so that properties of debitor, firstly, was confiscated and sold to pay the debt. The right could be undone by him in collateral agreement in order to make the creditor can choose which property had to be consficated and sold first.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ade Tiffany Pasha
Abstrak :
Kehidupan ekonomi masyarakat dewasa ini telah membuat tanah menjadi komoditas dan faktor produksi yang dicari oleh manusia. benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang dapat dibebani dengan Hak Tanggungan tidak terbatas kepada benda-benda yang merupakan milik pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, tapi juga yang bukan dimiliki oleh pemegang hak atas tanah tersebut. Hapusnya Hak Atas Tanah banyak terjadi karena lewatnya waktu, untuk mana hak itu diberikan. Hak-hak yang lebih rendah tingkatannya daripada Hak Milik seperti Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai terbatas waktu berlakunya, sekalipun secara fisik masih tetap ada. Dengan berakhirnya hak Atas Tanah yang bersangkutan, maka Hak Atas Tanah yang bersangkutan kembali kepada pemiliknya dan kalau hak tersebut diberikan oleh Negara, maka tanah tersebut kembali kepada kekuasaan Negara. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian adalah penelitian normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundangundangan yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa permasalahan yang dibahas.
The economic life has grown to make the land and the production of commodities sought by humans. Objects related to land that can be encumbered with pledge not confined to the objects that belonged to the holder of the land in question, but it also belongs to the right of the fatherland. Nullification land rights much happens because the passage of time, rights for which it was given. The lower than right of ownership such as the right to cultivate, right of use of structures, right of use with limited enactment, through physically still persists. In the end oof land rights concerned, the rights on land rights concerned to back or return to the owners when the rights provided by the state, then the land returned to the state. The research method used in the study is a normative research , legal research that lays the law as a system of building norms include research into the principles of law, the sources of law, legislation that theoretical science and can analyze the issues discussed.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
T44567
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azimattinur Karibun Nuraini
Abstrak :
Belum ada pengaturan yang jelas mengenai penjaminan atas Hak Merek di Indonesia menciptakan ketidakpastian hukum di dunia bisnis. Di negara-negara lain seperti Jepang dan Amerika, Hak Kekayaan Intelektual sudah lama dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan. Di Indonesia sendiri praktek penjaminan merek belum umum dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai hak atas merek dapat dijadikan sebagai jaminan perbankan, praktik penjaminan Hak atas Merek Dagang melalui lembaga penjaminan gadai pada Bank Syariah X serta peranan notaris di dalamnya. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif-analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum diaturnya mengenai penjaminan Hak atas Merek Dagang dalam sistem hukum Indonesia mempersulit baik pihak kreditur maupun debitur dalam melakukan valuasi maupun eksekusi, namun masih dimungkinkan untuk mempraktekkannya dengan interpretasi dan pertimbangan masing-masing pihak. Kesepakatan kedua pihak tersebut kemudian dicantumkan dalam sebuah akta yang dibuat oleh notaris yang jika memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 1868 KUHPerdata menjadikannya sebagai akta autentik dan merupakan alat bukti yang sempurna. ......The absence of clear regulation related with the trademark rights as collateral in Indonesia creating legal uncertainty in the business world. In other countrues such as Japan and US, Intellectual Property Rights have been used as collateral for so long. While in Indonesia, the practice is yest still uncommon. This research aims to dig deeper into the practice of guarantee of trademark right as a collateral at Syariah Bank X and the role of a notary in it. To answer the research, the writer is using normative methode and descriptive-analytics techniques. The results of this study indicate that the lack of regulation regarding guarantee of trademark rights in the Indonesian legal system makes it difficult for both creditors and debtors to conduct valuations and executions, but it is still possible to apply such practice with the interpretation and consideration of each party. The agreement of the two parties then included in a deed written by a notary who if fulfilling the conditions specified in the article 1868 of the Civil Code makes it an authentic deed and is a perfect proof of evidence
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lulu Ramadhani
Abstrak :
Tesis ini meneliti mengenai terbitnya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang ditandatangani di atas akta yang tidak memenuhi persyaratan dan akta ini tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan akta, Notaris telah salah dalam menerapkan suatu perbuatan hukum sehingga tidak memenuhi syarat sah nya suatu perjanjian dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan terbitnya Akta PPJB yang didasarkan oleh Hutang Piutang dengan Jaminan dan akibat hukum Akta PPJB yang terbit berdasarkan Hutang Piutang. Metode yang digunakan adalah Yuridis-Normatif dengan tipe penelitian yang bertujuan mengidentifikasi masalah (problem identification) dengan cara melakukan studi dokumen untuk memperoleh data sekunder dan analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif sehingga menghasilkan bentuk hasil penelitian analisis-deskriptif. Dari hasil analisa data dapat diketahui bahwa Notaris telah salah dalam menentukan penerapan hukum yang dituangkan ke dalam akta, Akta PPJB yang digunakan sebagai pengikatan jaminan dalam Perjanjian Hutang Piutang tidaklah tepat karena PPJB bukan merupakan lembaga jaminan. Notaris telah salah dalam menentukan konstruksi hukum yang terjadi. Dalam pembuatan aktanya, Notaris juga tidak melakukan penyuluhan hukum dan tidak memenuhi syarat verleden karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) UUJN yang berdampak pula pada kewajiban pembacaan akta. Akibat dari terbitnya PPJB tersebut adalah kekuatan pembuktiannya terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan berakibat batal dan batal demi hukum, sehingga harus mengajukan permohonan pembatalan aktanya ke pengadilan. Hal ini dikarenakan Notaris tidak membacakan akta sesuai ketentuan yang berlaku serta akta PPJB tersebut tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian yaitu kata sepakat, dikarenakan salah satu pihak tidak menghendaki pembuatan PPJB tersebut. Selain itu, akta PPJB tersebut juga tidak memenuhi syarat objektif perjanjian yaitu sebab yang halal, karena adanya larangan untuk memperjanjikan kepemilikan jaminan oleh pemberi pinjaman ......This thesis examines the issuance of a Sale and Purchase Agreement Deed (PPJB) signed on a deed that does not meet the requirements and this deed is not desired by either party. This is because in making the deed, the notary has wrongly applied a legal act so that it does not meet the legal requirements of an agreement and does not meet the provisions of the Law on Notary Position (UUJN) and the prevailing laws and regulations. The problem in this research is related to the issuance of the PPJB Deed which is based on Accounts Payable with Collateral and the legal consequences of the PPJB Deed issued based on Accounts Payable. The method used is Juridical-Normative with the type of research that aims to identify problems (problem identification) by conducting document studies to obtain secondary data and analysis is carried out through a qualitative approach so as to produce descriptive-analysis research results. From the results of data analysis, it can be seen that the Notary Public has made a mistake in determining the application of the law as stated in the deed, the PPJB Deed which is used as a guarantee binding in the Accounts Receivable Agreement is not correct because PPJB is not a guarantee institution. The notary was wrong in determining the legal construction that occurred. In making the deed, the Notary also does not provide legal counseling and does not meet the requirements verleden because it does not comply with the provisions of Article 42 paragraph (1) of the UUJN which also impacts on the obligation to read the deed. As a result of the issuance of the PPJB, the evidentiary power was degraded into underhand deeds and resulted in null and void by law, so one had to submit a request for cancellation of the act to the court. This is because the notary does not read out the deed according to the applicable provisions and the PPJB deed does not meet the subjective requirements of the agreement, namely the agreement, because one of the parties does not want the PPJB to be made. In addition, the PPJB deed also does not meet the objective requirements of the agreement, which is a lawful cause, because of the prohibition of agreeing on collateral ownership by the lender
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arien Kartika Sari
Abstrak :
Bentuk perusahaan holding yang terdiri dari perusahaan induk dan perusahaan anak secara hukum merupakan badan hukum yang berdiri sendiri secara mandiri. Dalam praktek bisnis, seringkali terjadi ketidakcocokan antara prinsip tersebut dengan keadaan perusahaan di lapangan. Percampuradukan kekayaan antara perusahaan induk dan perusahaan anak kerap terjadi, sehingga tidak jelas siapa pemilik suatu aset perusahaan yang sesungguhnya. Hal ini sangat berisiko merugikan pihak ketiga, terutama kreditur, yang menginginkan jaminan terutama jaminan kebendaan untuk keamanan piutangnya. Skripsi ini menggunakan penelitian empiris dan metode kualitatif. Hasil dari skripsi ini adalah menganalisis kasus terjadinya jaminan ganda pada perusahaan holding PT. Tripanca Group dengan anak perusahaannya, PT. Cideng Makmur Pratama, atas stok kopi yang sama dengan menggunakan jaminan fidusia.
The holding company structure which consists of a parent company and subsidiaries, from the legal perspective, is a separate legal entity to each their own. In business practice, there is a common mismatch between such principle with the reality of the company. The confusion of assets between the parent company and the subsidiary often happens. It is a very risky matter to third parties, particularly creditors, who will demand collaterals for the assurance of their credits. This thesis use empirical research and qualitative method. The result of this thesis is analyzing the case of double collateral between PT. Tripanca Group as a holding company and the subsidiary, PT. Cideng Makmur Pratama, on their raw coffee beans stock, which was given with fiduciary mortgage.
2014
S53667
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Murdiono
Abstrak :
Pembentukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan) bertujuan menciptakan lembaga hak jaminan atas tanah yang kuat dengan ciri antara lain mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Salah satu pihak yang sangat berkepentingan dengan tujuan ini adalah Kreditor. Tesis ini ditulis dengan maksud untuk meneliti apakah ketentuan Undang-Undang Hak Tanggungan menjamin kepastian hukum kepada Kreditor apabila debitor wanprestasi; serta syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi agar hak-hak istimewa yang melekat pada Hak Tanggungan dapat diperoleh oleh Pemegang Hak Tanggungan. Setelah dilakukan kajian hukum eksekusi Hak Tanggungan, baik dari sudut Teori Hukum Perjanjian maupun secara Yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan eksekusi Hak Tanggungan Atas Tanah secara yuridis normatif dan yuridis teoritis menjamin kepastian hukum kepada Kreditor apabila debitor wanprestasi, dan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar hak-hak istimewa yang melekat pada Hak Tanggungan dapat diperoleh oleh Pemegang Hak Tanggungan.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
T16602
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ayu Rahmatini Lukitosari
Abstrak :
Hak Kekayaan Intelektual HKI dapat dijadikan sebagai agunan atau jaminan kebendaan atas suatu pembiayaan. Di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur hal tersebut, khususnya yang terkait dengan penjaminan hak cipta, telah diatur dalam pasal 16 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Oleh karena penjaminan atas hak cipta ini merupakan suatu pengaturan yang baru di Indonesia, penerapannya akan menimbulkan beberapa kendala, baik dari segi normatif maupun segi praktis. Sebagai perbandingan, HKI yang dijadikan objek jaminan telah berkembang dengan pesat di Amerika Serikat, sejalan dengan perkembangan industri kreatif negara tersebut. Amerika Serikat telah membuat suatu peraturan hukum yang cukup baik dalam rangka mendukung diterimanya hak cipta sebagai salah satu agunan, yang diwujudkan dalam aturan Copyright Act dan Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . Oleh sebab itu, tesis ini akan membahas tentang bagaimana cara menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang serta bagaimana cara mengatasi kendala-kendala terkait hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan hukum dan praktik penjaminan hak cipta yang telah berlangsung di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan tipologi penelitian komparatif serta deskriptif. Selain itu dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini membahas mengenai hal-hal yang perlu diatur dalam rangka menjadikan hak cipta sebagai jaminan utang di Indonesia, yakni menunjuk secara tegas dalam undang-undang lembaga jaminan yang dapat menerima penjaminan hak cipta, pengaturan dari sektor perbankan, menentukan dokumen-dokumen yang dijadikan alas hukum atas terjadinya pembiayaan dengan agunan hak cipta, membuat pedoman penilaian bagi lembaga penilai appraisal atas hak cipta yang dijaminkan, mengatur lebih lanjut tentang perlunya pendaftaran hak cipta apabila ingin dijadikan agunan, dan membuat Peraturan Pelaksana atas Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 serta peraturan-peraturan terkait lainnya. ...... Intellectual Property IP assets can be used for collateral or transformed into securities for loans. In Indonesia, the legal principles governing those matter, especially in accordance with copyright, is regulated by article 16 paragraph 3 and 4 Law Number 28 of 2014 on Copyright. Since copyright securitization is a new legal institution in Indonesia, its application may spark problems at the normative and practical levels. In contrast, IP securitization has been growing rapidly as much as the creative industry in the United States. United States had regulated a well developed legal framework to support the acceptance of copyright as a collateral by creating the Copyright Act in accordance with Article Number 9 Universal Commercial Code Article 9 UCC . In order to overcome those problems, therefore this research aims to determine how copyright can be made as the object of security interest and how to overcome the difficulties that may arise while accepting the copyright as a collateral in Indonesia by looking up into the regulation frameworks and its practice that has been developed in the United States. This research is using a juridical normative method as the research method with comparative and also descriptive research typology. The method of data analysis in this research is using qualitative approach. As a result, there are several things Indonesia need to improve in order to accept copyright as collateral, which can be concluded as follows pointing out the institution which is explicitly designated by law to accept copyright as part of security interest, creating a regulation in banking sector, determining the documents used as the legal basis for the occurrence of secured transaction with copyright as a collateral, creating a standardization of assessment for Appraisal to value the copyright, requiring the registration of works, and creating an implemented regulation on Law Number 28 of 2014 and any others related regulations that may occur.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
T49343
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8   >>