Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat Indonesia pada umumnya memahami pelekatan meterai pada dokumen adalah sebagai salah satu syarat terbentuknya suatu dokumen yang autentik. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, meterai tidak pernah disebutkan sebagai salah satu syarat untuk suatu dokumen daoat dikatakan autentik. Dan juga dengan banyaknya gugatan di pengadilan yang diakibatkan terjadinya degradasi terhadap suatu akta notaris, menjadi permasalahan yang cukup merugikan para pihak sehingga harus dicari bagaimana solusi agar hal tersebut tidak terjadi. Berdasarkan hal tersebut muncul permasalahan seperti keterkaitan antara pelekatan meterai dengan keautentikan akta notaris, dan juga meterai yang dapat menjadi pendukung keautentikan akta notaris baik dalam bentuk tempel maupun elektronik. Untuk menjawab hal tersebut, pada penelitian ini memakai metode penelitian yuridis-normatif dan bersumber pada data sekunder yang berupa peraturan bahan hukum, literatur kepustakaan, dan wawancara terhadap informan. Berdasarkan hasil penelitan dengan menggunakan bentuk penelitian berupa tipologi evaluatif, keterkaitan meterai dengan akta notaris hanya berfungsi sebagai pajak, bukan sebagai syarat dari autentiknya suatu akta. Tetapi meterai berbentuk tempel maupun elektronik ini juga dapat menjadi pilihan bagi notaris Indonesia untuk menjadi pendukung keautentikan dari akta-akta yang mereka buat, sehingga kasus seperti gugatan di pengadilan yang dikarenakan terdegradasinya suatu akta notaris yang diakibatkan oleh pemalsuan/penggandaan dapat dihindari.

---

In general, Indonesian people understand that the attachment of a seal to a document is one of the conditions for the formation of an authentic document. Meanwhile, according to the Civil Code, the seal is never mentioned as one of the requirements for a document to be said to be authentic. And also with the many lawsuits in court caused by the degradation of a notary deed, it becomes a problem that is quite detrimental to the parties so that a solution must be found so that this does not happen. Based on this, problems arise such as the relationship between the attachment of the seal and the authenticity of the notary deed, and also the seal that can support the authenticity of the notary deed both in sticky and electronic form. To answer this, this research uses a juridical-normative research method and is sourced from secondary data in the form of regulations on legal materials, literature, and interviews with informants. Based on the results of research using a form of research in the form of an evaluative typology, the connection between the seal and the notary deed only functions as a tax, not as a condition for the authenticity of a deed. However, this sticky or electronic seal can also be an option for Indonesian notaries to support the authenticity of the deeds they make, so that cases such as lawsuits in court due to the degradation of a notary deed caused by forgery/copying can be avoided."

"Bea meterai merupakan pajak atas dokumen pada dasarnya adalah pengoptimalan penerimaan negara untuk pembiayaan pembangunan nasional secara mandiri menuju masyarakat Indonesia. Pembubuhan meterai elektronik dan tanda tangan digital sebetulnya tidak berkaitan karena memiliki fungsi yang berbeda sehingga pembubuhan keduanya dapat dilakukan mana saja yang lebih dulu terlebih sekarang pembubuhan melalui elektronik. Permasalahan dalam tesis ini adalah Urgensi Dari Penggunaan Bea Meterai Elektronik Sebagai Segel Pada Pembuktian Keautentikan Dokumen Elektronik dan peran Pemerintah dalam pengaturan Bea meterai elektronik dan penyelenggaraan penelusuran kembali pembuktian keautentikan dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian Urgensi dari penggunaan Bea Meterai elektronik pada dokumen elektronik yang autentik adalah di fungsikan sebagai penanda bahwa bea meterai telah terbayar lunas, yang tujuannya untuk mendapatkan tambahan Anggaran pendapatan negara.  Dalam fungsi autentikasi untuk pembuktian yang dimana terjadi autentikasi-ganda yang seharusnya Tanda Tangan Elektronik saja sudah cukup namun dengan adanya e-meterai menjadikan fungsi autentikasi tersebut menjadi ganda selain dari fungsinya sebagai pajak atas dokumen. Pemerintah dalam pengaturan Bea Meterai elektronik berfungsi sebagai pengawas dan pembuat kebijakan terhadap penyebaran dan pendistribusian meterai elektronik yang dilakukan dengan pembangunan sistem meterai elektronik, maintenance terhadap sistem tersebut serta mempersiapkan integrasi ke sistem yang berkaitan dengan sistem ini. kemudian dari sistem penelusuran kembali Proses pendaataan dilakukan di Peruri dengan melakukan rekapitulasi terhadap serial number meterai elektronik. Peruri memiliki central database yang mencatat status-status atas meterai elektronik yang telah dipakai.

---

Stamp duty is a tax on documents, basically optimizing state revenue to finance national development independently towards the Indonesian people. The affixing of electronic stamps and digital signatures is actually not related because they have different functions so that the affixing of the two can be done whichever comes first, especially now that the affixing is through electronics. The problem in this thesis is the Urgency of the Use of Electronic Stamp Duty as a Seal on Proving the Authenticity of Electronic Documents and the role of the Government in regulating electronic stamp duties and organizing tracing back proof of the authenticity of electronic documents. The research method used is normative juridical. The results of the study The urgency of using electronic stamp duty on authentic electronic documents is that it functions as a marker that the stamp duty has been paid in full, the purpose of which is to obtain additional state revenue budget. The government in regulating electronic stamp duties functions as a supervisor and policy maker for the distribution and distribution of electronic stamps carried out by building an electronic stamp system, maintaining the system and preparing integration into systems related to this system. then from the tracing system, the registration process is carried out at Peruri by recapitulating the serial number of electronic stamps. Peruri has a central database that records the status of electronic stamps that have been used."

"Pengaturan ketentuan mengenai bea meterai diatur pada undang – undang no 13 tahun 1985, undang – undang ini telah berlaku kurang lebih selama 37 tahun. selama undang – undang ini berlaku hanya memberlakukan pengenaan pajak atas bea meterai terhadap seluruh dokumen kertas. Permasalahan muncul ketika perjanjian dalam bentuk dokumen elektronik. Undang – undang no 13 tahun 1985 tidak dapat membebankan pajak atas dokumen elektronik, salah satu bentuk usaha penyelesaiannya dengan merubah undang – undang no 13 tahun 1985 menjadi undang – undang no 10 tahun 2020. Penelitian ini dilakukan dengan cara yuridis normatif, membandingkan undang – undang no 13 tahun 1985 dengan undang – undang no 10 tahun 2020. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang – undang dan pendekatan komparatif, yang didukung dengan bahan hukum seperti undang – undang, buku dan hasil penelitian yang telah ada. Kesimpulan pertama, undang – undang no 13 tahun 1985 ini tidak relevan lagi untuk diterapkan pada era kemunculan transaksi elektronik dan dokumen eletronik. Kesimpulan kedua, tingkat efektivitas undang – undang no 10 tahun 2020 terhadap penerimaan pajak bea meterai dirasa belum maksimal dan pemerintah harus mencari cara baru untuk memaksimalkan penerimaan tersebut.

---

The provisions regarding stamp duty are regulated in Law No. 13 of 1985, this law has been in effect for approximately 37 years. as long as this law is in effect only imposes a tax on stamp duty on all paper documents. Problems arise when the agreement is in the form of an electronic document. Law No. 13 of 1985 cannot impose taxes on electronic documents, one form of settlement effort is by changing Law No. 13 of 1985 to Law No. 10 of 2020. This research was conducted in a normative juridical way, comparing laws 13 of 1985 with law no 10 of 2020. The approach used is a statutory approach and a comparative approach, which is supported by legal materials such as existing laws, books and research results. The first conclusion is that Law No. 13 of 1985 is no longer relevant to be applied in the era of the emergence of electronic transactions and electronic documents. The second conclusion is that the level of effectiveness of Law No. 10 of 2020 on stamp duty tax revenue is not maximized and the government must find new ways to maximize this revenue"

"Kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sampai dengan saat ini belum juga dilaksanakan secara masif oleh pemerintah. Disebabkan karena pemerintah masih mempersiapkan segala pengaturan untuk pelaksanakan pengenaan bea meterai atas dokumen elektronik. Dalam penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik di Indonesia dan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik dengan studi komparasi negara Inggris, Singapura, dan India. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma penelitian post positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemungutan bea meterai di Indonesia dilatar-belakangi oleh adanya digitalisasi dan potensi penerimaan, dengan tujuan memberikan kesetaraan terhadap dokumen cetak dan dokumen elektronik, meningkatkan penerimaan negara, dan memberikan kemudahan administrasi. Konflik yang terdapat dalam kebijakan Bea Meterai atas dokumen elektronik yaitu konflik terhadap penetapan tarif Bea Meterai, objek Bea Meterai, dan pengawasan. Dengan studi komparasi pada negara Inggris, Singapura, dan India terkait dengan alternatif kebijakan bea meterai atas dokumen elektronik, diperlukan kepastian atas dokumen elektronik yang menjadi objek bea meterai, fasilitas pengembalian dana, pengawasan yang lebih terhadap penjualan meterai elektronik dan pemungutan bea meterai, serta penambahan pilihan pembatalan dokumen pada portal e-meterai.co.id bagi Wajib Pajak yang salah dalam mengunggah dokumen.

---

The Stamp Duty policy on electronic documents contained in Stamp Duty Act Number 10 of 2020 has not yet been massively implemented by the government. This is because the government is still preparing all the arrangements for the imposition of stamp duty on electronic documents.. This study discusses the analysis of the stamp duty policy on electronic documents in Indonesia and the alternative to the stamp duty policy on electronic documents with a comparative study of the UK, Singapore, and India. The research was conducted using a post positivist research paradigm with qualitative data analysis techniques. Data collection was carried out by literature study and interviews. The results showed that stamp duty in Indonesia was motivated by the existence of digitalization and the potential for revenue, with the aim of providing offers for printed and electronic documents, increasing state revenues, and providing administrative convenience. Conflicts contained in the Stamp Duty policy on electronic documents are conflicts over the setting of Stamp Duty rates, Stamp Duty objects, and supervision. With comparative studies in the UK, Singapore, and India related to alternative stamp duty policies on electronic documents, it is necessary to ensure certainty over electronic documents that are the object of the stamp duty, funding facilities, more supervision on electronic seals and collection of stamp sales, as well as the addition of test document options on e-meterai.co.id portal for Taxpayers who are wrong in uploading documents."

"Bea Meterai adalah satu-satunya jenis pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan menggunakan mekanisme outsourcing. Melalui mekanisme ini pengelolaan bea meterai lebih banyak dijalankan oleh pihak ketiga sedangkan DJP bertindak sebagai principal yang melakukan pengawasan. Mekanisme ini digunakan untuk memberikan nilai tambah mengingat tugas dan fungsi utama DJP yang tidak terkait dengan aktivitas yang dialihdayakan. Berdasarkan penelitian sebelumnya disebutkan bahwa selain memiliki kelebihan, mekanisme outsourcing juga memiliki kelemahan dan risiko secara bersamaan, untuk itu dibutuhkan upaya pengendalian agar aktivitas outsourcing dapat mendukung tujuan yang diharapkan oleh DJP. Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap efektivitas pengen- dalian internal yang dijalankan DJP dalam aktivitas outsourcing tersebut, pengen- dalian internal diperlukan untuk meminimalisir risiko pencapaian tujuan dan mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan bea meterai. Penelitian ber- bentuk studi kasus dan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan berdasarkan komponen dan prinsip pengendalian internal COSO 2013 Internal Control Integrated Framework terhadap aktivitas outsourcing dalam pengelolaan bea meterai. Metode pengumpulan data dilakukan dengan analisis dokumen dan wawancara. Narasumber wawancara adalah pihak yang terlibat langsung dalam ak- tivitas pengelolaan bea meterai di Direktorat Jenderal Pajak. Data dianalisis dengan menggunakan maturity level untuk mendapatkan tingkat efektivitas masing-masing komponen dan prinsip pengendalian. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efek- tivitas pengendalian yang beragam, dari lima komponen pengendalian hanya dua komponen yang berada pada level optimum sedangkan komponen lainnya memiliki prinsip pengendalian dengan level efektivitas yang lebih rendah. Penelitian ini memberikan rekomendasi kepada DJP dalam peningkatan efektivitas pengendalian internal khususnya pada aspek pengawasan terhadap sistem pengendalian internal, identifikasi risiko secara komprehensif, dan pertimbangan terhadap potensi kecurangan dalam penilain risiko yang dilakukan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi secara akademis dan juga dapat menjadi referensi bagi reg- ulator dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan bea meterai.

---

Stamp duty is the only type of tax that managed by the Directorate General of Taxes (DGT) through the outsourcing mechanism. Under this mechanism, the management of stamp duty is predominantly carried out by third parties, while the DJP acts as the principal overseeing the process. This mechanism is used in order to add value, considering the primary tasks and functions of the DGT that are not directly related to the delegated activities. As previously researches, despite its advantages, the outsourcing mechanism also comes with weaknesses and risks. Therefore, controls are needed to ensure they align with the DGT’s intended objectives. This research aims to evaluate the effectiveness of the internal controls implemented by the DGT in the outsourcing activities related to stamp duty management. Internal controls are essential to minimize the risks of goal achievement and prevent fraudulent practices in stamp duty administration. The study takes the case study form and adopts a qualitative approach, evaluating the components and principles of the 2013 COSO Internal Control Integrated Framework concerning outsourcing activities in stamp duty management. Data collection involves document analysis and interviews with individuals directly involved in stamp duty management within the Directorate General of Taxes. The data is analyzed using maturity levels to determine the effectiveness of each control component and principle. The research results reveal diverse levels of control effectiveness. Among the five control components, only two are at an optimum level, while the others exhibit lower levels of effectiveness in control principles. This study provides recommendations to the DGT for enhancing internal control effectiveness, particularly in the aspects of supervising the internal control system, comprehensively identifying risks, and considering the potential for fraud in risk assessments. This research is expected to contribute academically and serve as a reference for regulators in making decisions related to stamp duty management."

"Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai merupakan pembaruan kebijakan bea meterai pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985. Kebijakan tersebut menjadikan dokumen konfirmasi sebagai objek bea meterai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan perbandingan kebijakan bea meterai negara Inggris, Hong Kong dan Malaysia atas dokumen pada transaksi saham. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan paradigma penelitian kualitatif dengan teknik analisis data kualitatif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam mendapatkan data adalah berupa wawancara mendalam dengan informan yang berkaitan langsung dengan penerapan kebijakan tersebut dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan bea meterai atas trade confirmation dilatarbelakangi akan penggunaan dokumen elektronik, perkembangan zaman, perbaikan tata administrasi, kepastian hukum dan peningkatan penerimaan negara. Pada pelaksanaannya, pemerintah dan pihak bursa saham berusaha untuk melaksanakan peraturan bea meterai. Namun terdapat dampak bagi Anggota Bursa seperti peningkatan beban kepatuhan dan persaingan Anggota Bursa. Selain itu penerapan pemeteraian trade confirmation membuat investor berkonotasi negatif, mempertanyakan urgensi pemeteraian, peningkatan celah kerugian, menerapkan penghindaran pajak, dan distorsi kepada minat investor, sehingga penerapan kebijakan belum dikatakan efisien dan optimal. Terkait dengan sandingan kebijakan juga menunjukkan bahwa penerapan bea meterai atas dokumen transaksi saham di Indonesia lebih minim berdampak terhadap perkembangan Bursa Saham. Rekomendasi yang dapat dilakukan pemerintah yakni untuk memperhatikan secara berkala pengenaan kebijakan ini, perbaikan teknis berkala dalam pemeteraian elektronik, dan jalinan kerja sama antara pemerintah dengan berbagai pihak Bursa Saham di Indonesia untuk memberikan pemahaman penerapan pemeteraian trade confirmation kepada para investor, dan pengawasan lebih dalam penerapannya.  

---

Stamp Duty Act Number 10 of 2020 is an update to the stamp duty policy on Stamp Duty Act Number 13 of 1985. This policy makes trade confirmation an object of stamp duty. This study aims to determine the implementation of policies and comparisons of UK, Hong Kong and Malaysia stamp duty policies on documents in stock transactions. The research approach used in this study uses a qualitative research paradigm with qualitative data analysis techniques. The research instrument used to obtain data is in the form of in-depth interviews with informants who are directly related to the implementation of these policies and literature studies. The results of the study show that the stamp duty policy on trade confirmations is motivated of the using electronic documents, era developments, improvements in administrative procedures, legal certainty, and increased state revenues. In practice, the government and the stock exchange are trying to implement stamp duty regulations. However, there are impacts for Exchange Members such as increased compliance and increased competition for Exchange Members. In addition, the application of trade confirmation also makes investors negative connotation, questionings the urgency, increases the gap for losses, applies tax avoidance, and distorts investor interest, so the implementation of policies has not been said to be efficient and optimal. Related to the policy comparison, it shows that the application of stamp duty on stock transaction documents in Indonesia has had a minimal impact on stock market. Recommendations that can be made by the government are to periodically pay attention to the imposition of this policy, periodic technical improvements in electronic sealing, cooperation between the government and various stock market parties in Indonesia to provide investors with an understanding of the implementation of trade confirmation sealing, and more supervision in its implementation."