Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSeperti yang telah kita ketahui bahwa bank adalah lembaga keuangan yang us aha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (pasal 1 a Undang-undang no. 14 tahun 1967), maka pernberian kredit memegang peranan penting dalam usaha suatu bank. Untuk melindungi kepentingan bank dalam usaha mencari keuntungan dari kredit yang diberikan kepada nasabah penerima kredit dan juga kepentingan nasabah penerima kredit dalam usaha menambah modal melaiui kredit, diadakan perjanjian— perjanjian kredit antara pihak bank sebagai pemberi kredit dengan pihak nasabab sebagai penerima kredit. Bank garansi sebagai salah satu usaha yang diberikan bank termasuk dalam kredit non dana, karena dana pada bank garansi tidak diberikan langsung setelah nasabah sebagai pihak terjamin melakukan perjanjian, tetapi diberikan kepada pemborong sebagai penerima jaminan seteiah pihak terjamin atau nasabah wanprestasi terhadap penerima bank garansi. Bank garansi tersebut prakteknya dalam pemborongan bangunan merupakan jaminan dari bank kepada nasabah sebagai pihak terjamin untuk meyakinkan bouvheer sebagai pihak ketiga dalam melakukan suatu tender Dalam praktek, untuk memberikan bank garansi diadakan juga perjanjian kredit antara bank sebagai penjamin bank garansi dengan nasabah sebagai terjamin. Hal ini dilakukan bank untuk mengurangi risiko tidak dilunasinya hutang nasabah kepada bank. Aspek hukum dari perjanjian-perjanjian kredit bank garansi tersebut dapat dirinci sebagai berikut - 1. Sumber dana yang berasal dari pemerintah atau swasta. 2. Persyaratan kontrak seperti kata sepakat, dewasa, hal bertentu serta causa yang halal dan bentuk kontrak yang standard atau bebas. 3. Pemberian kredit dan lembaga jaminan yang ampuh, prosedur yang cepat, murah dan efisien. 4. Lembaga pemberi kredit, dalam hal ini adalah bank umum baik bank umum pemerintah atau bank umum swasta yang berstatus bank devisa. 5. Masalah pengadaan tanah dalam hal jaminan kredit bank garansi dalam bentuk tanah atau hipotik. 6. Masalah eksekusi bank garansi melalui penyetoran rekening nasabah atau melalui pengadilan atau Panitia urusan piutang negara Kemudian untuk penelitian langsung pada bank, penulis membahas praktek perjanjian bank garansi khusus untuk tender pada salan satu bank swasta di Jakarta."

"Penerbitan bank garansi merupakan salah satu jasa layanan yang ditawarkan perbankan untuk membantu kelancaran dunia usaha. Jasa layanan perbankan tersebut selaras dengan amanat pasal 1 butir 2 UU Perbankan yang menyatakan bahwa bank umum dapat memberikan pelayanan dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun bank garansi dipandang sebagai instrumen perbankan yang aman berdasarkan pemikiran bahwa instrumen ini memiliki pertahanan hukum yang kuat, namun dalam beberapa kasus bank garansi dapat juga menimbulkan persoalan. Kasus bank garansi yang melibatkan antar negara seharusnya tidak menyebabkan bank nasional menghadapi kesulitan pembayaran. Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kepustakaan. Metode pengolahan dan analisis data dilakukan dengan kuantitatif dengan bentuk deskriptif-analisis. Dalam kasus pembahasan skripsi ini, salah satu bank nasional justru mengalami kesulitan besar ketika klaim terhadap bank garansi yang sudah dibayarkan tidak mendapatkan pembayaran dari penerbit kontra garansi yang diterbitkan oleh salah satu bank di Korea, karena bank di Korea diperintahkan oleh pengadilan nasional setempat untuk tidak membayarkan kontra garansi tersebut. Akibatnya, bank nasional mengalami kerugian besar. Dilihat dari perspektif hukum, keadaan ini sama sekali tidak sejalan dengan ketentuan bank garansi yang seharusnya berlaku secara universal. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana prosedur penerbitan bank garansi yang diterbitkan atas dasar kontra garansi dalam kasus dan bagaimana perlindungan hukum bagi bank penerbit bank garansi yang diterbitkan berdasarkan kontra garansi dari bank di luar negeri. Untuk mencegah masalah yang sama terjadi kepada bank nasional perlu suatu setoran jaminan sebesar nominal bank garansi walaupun telah ada kontra garansi dari bank diluar negeri yang bonafide.

---

Bank guarantee is one of the services offered by the bank to ensure smooth activities in business. This bank’s service is in line with the provision of Article 1 item 2 of Banking Law which stipulates that commercial banks may provide services for payment transactions. While bank guarantee is regarded as a banking instrument that is safe based on the conviction that it is an instrument strongly backed by the law, it may in some cases give a problem. A case of a bank guarantee that involves bilateral relationship between countries should not have caused a national bank to incur difficulty in claiming payment. The method of this writing uses bibliographic study, being descriptive and the data collection tool was study on document. However, the case dealt with in this thesis is that in which one of the national banks actually encountered a big difficulty claiming payment for the bank guarantee it had honoured when the payment claim was refused by the issuer of the counter bank guarantee – a bank in Korea. It was because, the court of jurisdiction in Korea ordered the bank in Korea to reject payment for the particular bank guarantee. This caused the national bank to incur a big loss. From the legal perspective, this situation was completely inconsistent with the provision of a bank guarantee which actually applies universally. ts. The case being dealt with is how the procedure of issuing a bank guarantee is based on a counter-guarantee in a case and how is the legal protection for the bank issuing a bank guarantee based on a counter-guarantee by a bank overseas. In order that the national banking avoid encountering the same case, it is necessary that a security deposit of the same amount as the nominal value of the bank guarantee be required despite a counter-guarantee of by a reputable bank overseas."

"Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak yang dijamin oleh Bank terkait perjanjian pokoknya dengan sebuah perusahaan listrik negara (PLN), dalam klausulanya, diperintahkan bahwa Bank harus segera mencairkan Bank Garansi. Tesis ini menganalisa mengenai kedudukan hukum PLN sebagai Penerima Bank Garansi pada saat terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Kontraktor sebagai Pihak yang dijamin oleh Bank penerbit Bank Garansi, terhadap isi Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Sipil Proyek PLTU 2 Sumatera Utara (2x200 MW) nomor: 242PJ/041/DIR/2007. Metode penelitian yang dipakai adalah metode yuridis normatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara dengan praktisi perbankan guna mendapatkan pandangannya terkait penelitian. Hasil penelitian yaitu, berdasarkan pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata PLN berhak atas pencairan Bank Garansi No. 773/J.Pel/10/Jkt/2008 dan No. 774/J.Pel/10/Jkt/2008 karena Kontraktor telah melalaikan kewajibannya, dan Bank penerbit Bank Garansi harus menyegerakan proses pencairan Bank Garansi tersebut setelah menerima bukti terjadinya wanprestasi berupa berita acara dan asli warkat. guna melindungi kepentingan PLN, maka PLN harus dengan teliti menginventarisir segala risiko perselisihan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, kemudian menyiapkan mitigasi/upaya antisipasi dari risiko-risiko yang telah diinventarisir tersebut ke dalam bentuk klausula-klausula di dalam kontrak.

---

A bank guarantee is a promise from a bank or other lending institution that if a particular borrower defaults on a loan, the bank will cover the loss. In this specific case, a borrower defaulted a loan and thus violating the agreement between the borrower and a government-owned corporation, PLN, resulting the Bank have to release the guarantee immediately. As the Contract Agreement Project PLTU 2 North Sumatera (2x200 MW) No 242 PJ/041/DIR/2007 obliged. The research done by juridical normative method. The data collected from reference study and interviews with practitioners to obtain their specific knowledge about the case in order to complete the research. The research has found that referring to Article Number 1338 and Article Number 1339 Indonesian Civil Code Law, PLN reserves the right to obtain the Bank Guarantee Letter Number 773/J.Pel/10/Jkt/2008 and Number 774/J.Pel/10/Jkt/2008 as an obligation concerning the default of the borrower. The bank have to release the bank guarantee letter to PLN immediately as the default proved by authentic letter. To prevent future risks and to create a good agreement, PLN should be careful when drafting an agreement. Good clauses will protect not just one party, but all, to whom it bonds."

"Bank sebagai lembaga kepercayaan merupakan suatu badan usaha penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyedia dana bagi masyarakat dalam bentuk kredit serta jasa ? jasa lainnya seperti Standby Letter of Credit dan Bank Garansi. Pokok permasalahan yang disampaikan dalam tesis ini adalah bagaimana keberlakuan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) terhadap hukum nasional apabila terjadi pertentangan dalam pelaksanaan Standby Letter of Credit dan bagaimana persyaratan pencairan Standby Letter of Credit dengan Bank Garansi dalam hal terjadi klaim. Penelitian ini adalah penelitian hukum kepustakaan (nomatif) yang bersifat deskriptif yang mencakup penelitian terhadap asas ? asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa apabila terjadi pertentangan dalam pelaksanaan Standby Letter of Credit yang tunduk terhadap Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) yang merupakan aturan yang berlaku secara universal dengan hukum nasional (tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata) maka UCP tidak selalu mempunyai kekuatan hukum mengikat. Demikian juga dengan penyelesaian klaim dan persyaratan pencairan pada Standby Letter of Credit berbeda dengan penyelesaian klaim dan persyaratan pencairan dalam Bank Garansi, karena pelaksanaan penjaminan pada Standby Letter of Credit terpisah dengan kontrak dasar (prinsip independensi), sedangkan penjaminan dalam Bank Garansi dalam pelaksanaannya terikat dengan kontrak dasar.

---

Bank as a trust institution is a business entity wich receives community fund in terms of deposits and provides fund in terms of loans/credit facilities and other services such as Standby Letter of Credits and Bank Guarantees for community. This thesis discusses applicability of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) versus national laws in case of conflict in the implementation to Standby Letter of Credits and disbursement requirements of Standby Letter of Credits versus Bank Guarantees in case of claims. This research is descriptive normative including legal principles, legal system and comparative law.

The research concludes that in case of conflict in the implementation of Standby Letter of Credit governed by Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) being universally applicable regulation with national laws (governed by Civil Code), UCP will not always be legally binding. Settlement of claims and requirements of Standby Letter of Credit dibursement will also be different from settlement of claims and requirements of Bank Guarantee disbursement, since Standby Letter of Credit underwritting is independent on main contract, while Bank Guarantee is bound to main contract. "

"Dewasa ini lembaga keuangan telah mengambil peran yang penting dalam sistem perekonomian, salah satunya adalah bank. Pelayanan jasa bank selain memberikan kemudahan kepada masyarakat pelaku usaha, dapat juga memberikan kelancaran transaksi finansial dalam suatu aktivitas usaha. Salah satu pelayanan jasa oank adalah Bank Garansi. Penggunaan bank garansi dapat diterapkan dalam berbagai aspek usaha baik perdagangan dalam maupun luar negeri. Permasalahannya apakah pemberian bank garansi telah sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku, permasalahan apakah yang timbul berkaitan dengan pencairan bank garansi dan bagaimana menyelesaikannya sehingga tidak merugikan para pihak. Untuk menjawab permasalahan tersebut dilakukan penelitian hukum secara normatif, melakukan wawancara serta diskusi dengan P'hak yang menangani bank garansi, menggunakan sumber data sekunder yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Proses pemberian bank garansi pada permasalahan ini telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian penanggungan hutang (borgtocht). Bentuknya belum sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran BI tentang Pemberian Garansi Oleh Bank. Permasalahan pencairan bank garansi timbul karena pemegang obligasi mengklaim perjanjian penanggungan atau bank garansi agar penerbit obligasi memenuhi kewajibannya, karena ia telah cidera janji (wanprestasi). Pencairan dilakukan oleh bank penerbit selaku penjamin dan diberikan kepada pemegang obligasi. Setelah pencairan, seharusnya penerbit obligasi membayar kepada bank penerbit secara sekaligus namun hal itu tidak terpenuhi. Untuk melunasi pembayaran tersebut bank penerbit memberikan fasilitas kredit investasi, sehingga tidak merugikan para pihak. Fasilitas kredit investasi itu dituangkan kedalam perjanjian yang berlaku dari Desember tahun 2000 - 2006. Penerbit obligasi melunasi kredit investasi itu tepat waktu yaitu tahun 2006."

"[ABSTRAKBank Garansi ini merupakan salah satu produk pemerintah dalam menumbuhkaniklim sehat pada dunia perbankan. Produk ini mendukung dalam meningkatkanpenyaluran dana kepada masyarakat. Resiko Bank Garansi muncul jika nasabahmelakukan perbuatan wanprestasi atau tidak memenuhi segala kewajiban kepadapenerima jaminan. Hingga kini masih terdapat pencairan Bank Garansi tidak tepatsasaran sesuai dengan resiko yang terkandung didalamnya. Pencairan BankGaransi dilakukan saat terpenuhinya unsur wanprestasi. Oleh karena itu, tesis iniakan membahas mengenai dua hal, yaitu kelayakan pencairan Bank Garansi dalamhal telah dilaksanakannya prestasi oleh Prinsipal dan Akibat hukum yang terjadiada Prinsipal yang telah melakukan prestasi dengan adanya pencairan BankGaransi tersebut dengan contoh pada kasus Proyek Pembangunan 12 Unit RumahBank Indonesia di Jalan Panglima Polim I dan VI, Kebayoran Baru - JakartaSelatan. Dalam kasus ini terdapat empat pihak yaitu PT Bank DKI sebagaipenerbit Bank Garansi atau jaminan, Bank Indonesia selaku Obligee atau PemilikProyek, PT Elti Prima Raya selaku Kontraktor atau Prinsipal yang bertugas dalampelaksanaan proyek dan PT Wisma Kosgoro selaku subkontraktor. Penelitian inimenggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil dari penelitian atas kasusProyek Pembangunan 12 Unit Rumah Bank Indonesia ini menyatakan bahwaBank Garansi layak dicairkan dalam hal telah dilaksanakannya prestasi olehPrinsipal, hal ini terbukti Pada saat Bank Garansi berpegang pada prinsipUnconditional atau First Demand. Dengan prinsip ini berarti bank akan segeramencairkan jaminan jika diminta oleh Obligee (tanpa harus membuktikankegagalan/wanprestasi/default Principal dan/atau kerugian yang diderita Obligee).Akibat Hukum yang terjadi pada Prinsipal yang telah melakukan prestasi denganadanya Pencairan Bank Garansi tersebut adalah Kontraktor dinyatakan Lalai,Kontraktor akan menderita kerugian sebesar nilai pencairan Bank Garansi,Kontraktor menderita kerugian sebesar yang telah dilakukan prestasi, Kontraktormenderita kerugian berupa keuntungan yang seharusnya didapat dari pelaksanaanprestasi, Kontraktor masuk dalam daftar hitam perusahaan dan tidak dapatmengikuti proyek pengadaan barang/jasa sesuai PerPres No. 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan, Kontraktor menderita kerugianberupa ongkos, kerugian, bunga dan biaya perkara pengadilan.

---

ABSTRACTBank Guarantee is one of the products of government in fostering a healthyclimate in the banking world. This product is in support of the improvements inthe distribution of funds to the public. Risks of Bank Guarantee arise should acustomer defaults or does not meet all the obligations to the insured. There is, asyet, an ineffective disubrsement of Bank Guarantee in accordance with the riskentailed therein. Disbursement of Bank Guarantee is made should there beelements of default. Therefore, this thesis will discuss about two things, namelythe feasibility of disbursement of Bank Guarantee in terms of performance havingbeen implemented by the Principal and the legal consequences arising afterPrincipals having discharged performance with the disbursement of BankGuarantee One of the cases that will be highlighted is the case of 12 housing unitsof Bank Indonesia on Jalan Panglima Polim I and VI, Kebayoran Baru ? JakartaSelatan. In this case, there were four parties, namely PT Bank DKI as the issuer ofBank Guarantee or warranty, Bank Indonesia as the obligee or the Project Owner,PT Elti Prima Karya as the Contractor or the Principal in charge of theimplementation of the project and PT Wisma Kosgoro as the subcontractor.Normative juridical research was in use in this research. The result of the researchon the Construction Project of 12 Housing Units of Bank Indonesia shows that thebank guarantee is worth disbursing in terms of the performance having beenimplemented by the Principal. It is obvious that Bank Guarantee adheres to theprinciple of unconditional or first demand. With this principle, it means that thebank will immediately disburse the guarantee if requested by the obligee (withouthaving to prove the failure / default / default Principal and / or the loss suffered bythe obligee). The legal consequences that occur on the Principal havingimplemented performance with the disbursement of Bank Guarantee are that theContractor is declared to be negligent, the Contractor suffers a loss of as much asthe value of the disbursement of Bank Guarantee, the Contractor suffers a loss interms of the profits that should have been obtained from the implementation ofthe performance, the Contractor?s company is blacklisted and incapable ofparticipating in the project procurement of goods / services in accordance with thePresidential Decree No. 54 of 2010 on Procurement of Goods / Services forGovernment, the Contractor suffers a loss in the form of fees, interest andlitigation costs.;Bank Guarantee is one of the products of government in fostering a healthyclimate in the banking world. This product is in support of the improvements inthe distribution of funds to the public. Risks of Bank Guarantee arise should acustomer defaults or does not meet all the obligations to the insured. There is, asyet, an ineffective disubrsement of Bank Guarantee in accordance with the riskentailed therein. Disbursement of Bank Guarantee is made should there beelements of default. Therefore, this thesis will discuss about two things, namelythe feasibility of disbursement of Bank Guarantee in terms of performance havingbeen implemented by the Principal and the legal consequences arising afterPrincipals having discharged performance with the disbursement of BankGuarantee One of the cases that will be highlighted is the case of 12 housing unitsof Bank Indonesia on Jalan Panglima Polim I and VI, Kebayoran Baru ? JakartaSelatan. In this case, there were four parties, namely PT Bank DKI as the issuer ofBank Guarantee or warranty, Bank Indonesia as the obligee or the Project Owner,PT Elti Prima Karya as the Contractor or the Principal in charge of theimplementation of the project and PT Wisma Kosgoro as the subcontractor.Normative juridical research was in use in this research. The result of the researchon the Construction Project of 12 Housing Units of Bank Indonesia shows that thebank guarantee is worth disbursing in terms of the performance having beenimplemented by the Principal. It is obvious that Bank Guarantee adheres to theprinciple of unconditional or first demand. With this principle, it means that thebank will immediately disburse the guarantee if requested by the obligee (withouthaving to prove the failure / default / default Principal and / or the loss suffered bythe obligee). The legal consequences that occur on the Principal havingimplemented performance with the disbursement of Bank Guarantee are that theContractor is declared to be negligent, the Contractor suffers a loss of as much asthe value of the disbursement of Bank Guarantee, the Contractor suffers a loss interms of the profits that should have been obtained from the implementation ofthe performance, the Contractor?s company is blacklisted and incapable ofparticipating in the project procurement of goods / services in accordance with thePresidential Decree No. 54 of 2010 on Procurement of Goods / Services forGovernment, the Contractor suffers a loss in the form of fees, interest andlitigation costs., Bank Guarantee is one of the products of government in fostering a healthyclimate in the banking world. This product is in support of the improvements inthe distribution of funds to the public. Risks of Bank Guarantee arise should acustomer defaults or does not meet all the obligations to the insured. There is, asyet, an ineffective disubrsement of Bank Guarantee in accordance with the riskentailed therein. Disbursement of Bank Guarantee is made should there beelements of default. Therefore, this thesis will discuss about two things, namelythe feasibility of disbursement of Bank Guarantee in terms of performance havingbeen implemented by the Principal and the legal consequences arising afterPrincipals having discharged performance with the disbursement of BankGuarantee One of the cases that will be highlighted is the case of 12 housing unitsof Bank Indonesia on Jalan Panglima Polim I and VI, Kebayoran Baru – JakartaSelatan. In this case, there were four parties, namely PT Bank DKI as the issuer ofBank Guarantee or warranty, Bank Indonesia as the obligee or the Project Owner,PT Elti Prima Karya as the Contractor or the Principal in charge of theimplementation of the project and PT Wisma Kosgoro as the subcontractor.Normative juridical research was in use in this research. The result of the researchon the Construction Project of 12 Housing Units of Bank Indonesia shows that thebank guarantee is worth disbursing in terms of the performance having beenimplemented by the Principal. It is obvious that Bank Guarantee adheres to theprinciple of unconditional or first demand. With this principle, it means that thebank will immediately disburse the guarantee if requested by the obligee (withouthaving to prove the failure / default / default Principal and / or the loss suffered bythe obligee). The legal consequences that occur on the Principal havingimplemented performance with the disbursement of Bank Guarantee are that theContractor is declared to be negligent, the Contractor suffers a loss of as much asthe value of the disbursement of Bank Guarantee, the Contractor suffers a loss interms of the profits that should have been obtained from the implementation ofthe performance, the Contractor’s company is blacklisted and incapable ofparticipating in the project procurement of goods / services in accordance with thePresidential Decree No. 54 of 2010 on Procurement of Goods / Services forGovernment, the Contractor suffers a loss in the form of fees, interest andlitigation costs.]"

"Penjaminan Kontra Bank Garansi adalah suatu kegiatan pemberian jaminan lawan berupa Penanggungan yang diselenggarakan oleh Perusahaan Penjaminan untuk menjamin kewajiban suatu pihak yang timbul akibat pencairan bank garansi. Skripsi ini membahas persoalan Hukum dalam Perjanjian Penanggungan antara PT Jamkrindo yang memberikan jasa nya sebagai Kontra Bank Garansi untuk Penerbitan Bank Garansi pada PT Bank X melalui suatu Perjanjian Kerjasama. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dengan cara studi dokumen (kepustakaan) dan wawancara narasumber yang memberikan analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Hubungan hukum antara PT Jakmrindo dengan PT Bank X lahir dari Perjanjian Kerjasama, Surat Persetujuan Prinsip Penjaminan (SP3) dan Sertifikat Penjaminan (SP), yang merupakan satu kesatuan diantara ketiganya untuk melahirkan Penjaminan Bank Garansi dengan bentuk Penanggungan terhadap Penanggung yang menanggung debitur utama. Kedua, Pelaksanaan Klaim Penjaminan Bank Garansi yang bersifat unconditional berlawanan dengan karakteristik Penanggungan yang mensyaratkan suatu wanprestasi untuk dapat dilaksanakan. Pencairan Klaim unconditional secara khusus mengecualikan ketentuan tersebut, yang hanya diperbolehkan terhap penerima jaminan yang melakukan pengadaan barang/jasa pemerintah dan pekerjaan yang dibebankan dengan APBN. Ketiga, Peralihan hak tagih PT Bank X terhadap Terjamin kepada PT Jamkrindo sebagai dampak subrogasi dapat dimintakan oleh PT Bank X untuk dan atas nama PT Jamkrindo sebagai suatu Kebebasan bagi para pihak menentukan kesepakatan diantara mereka dalam perjanjian.Counter Bank Guarantee is an activity of providing counterparty guarantees in the form of Guarantees organized by the Guarantee Company to guarantee the obligations of a party arising from the disbursement of bank guarantees. This thesis discusses legal issues in the Underwriting Agreement between PT Jamkrindo which provides its services as a Counter Bank Guarantee for Issuance of Bank Guarantees at PT Bank X through a Cooperation Agreement. This research was conducted using a qualitative method by means of document studies (library) and interview with informants and provided descriptive analysis. In this study, it can be concluded that first, the legal relationship between PT Jakmrindo and PT Bank X was born from the Cooperation Agreement, the Guarantee Principle Approval Letter (SP3) and the Guarantee Certificate (SP), which is an integral part of the three to give birth to a Bank Guarantee with form of Guarantee against the Guarantor who bears the main debtor. Second, the implementation of an Bank Guarantee Claim is unconditional contrary to the characteristics of the Guarantee Agreement which requires a default to be enforced. Disbursement of claims unconditional specifically excludes this provision, which is only allowed for guarantee recipients who procure government goods/services and work that is charged with the state budget. Third, the transfer of PT Bank X's claim rights against the Guaranteed to PT Jamkrindo as a result of subrogation can be requested by PT Bank X for and on behalf of PT Jamkrindo as a freedom for the parties to determine the agreement between them in the agreement."