Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 346 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sigit Wahyu Kartiko
Abstrak :
Mengapa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sering ditetapkan setelah awal tahun anggaran yang baru? Apakah karena faktor politis? Penelitian ini ingin mengetengahkan perspektif ekonomi politik divided government sebagai salah satu faktor penyebab buruknya kinerja penetapan APBD. Hasil Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilihan Kepala Daerah Langsung tahun 2005, 2006 dan 2007 menunjukkan sangat sedikit membentuk pemerintahan yang mayoritas. Akibatnya, persaingan kepentingan antara eksekutif dan legislatif diduga mengemuka sehingga pembahasan APBD tahun anggaran 2008 dan 2009 terancam berlarut-larut. Dengan menggunakan model persamaan regresi logit diperoleh hasil bahwa formasi pemerintahan berupa single minority party, minority coalition, majority coalition, dan single majority party mempengaruhi keterlambatan penetapan APBD sepanjang tahun 2008-2009. Semakin kuat dukungan partai eksekutif di parlemen semakin cepat penetapan APBD-nya. Namun demikian seberapa lama delay penetapan APBD yang terjadi tidak dipengaruhi oleh 4 formasi pemerintahan tersebut yang ditunjukkan melalui estimasi model data panel. Hasil ini juga menjelaskan bahwa sebelum batas waktu keterlambatan ? 1 Januari tahun fiskal baru ? ketegangan eksekutif-legislatif dipengaruhi oleh 4 formasi pemerintahan daerah dan besarnya total belanja APBD. Setelah pemerintahan daerah tersebut gagal memenuhi ketepatan waktu penetapan APBD sebelum batas waktu, faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya penetapan APBD antara lain adalah besarnya total belanja APBD, dan kepemilikan sumber daya alam. Sedangkan besarnya nilai gaji dan tunjangan anggota DPRD ternyata mempercepat penetapan APBD. Secara umum, hal ini selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang memperlihatkan bahwa perilaku indisipliner aktor politik anggaran seperti memaksimalkan anggaran, konflik kepentingan, dan rent seeking atas common pool resources berupa anggaran daerah diindikasikan cukup relevan dengan berlarutnya pembahasan APBD.
Abstract
Why is APBD (Regional Budget) often made after the beginning of the year for a new budget? Is it because of political factor? The research would like to highlight the economic and political perspectives of divided government as one of the factors of the bad performance of the Regional Budget (APBD). The results of the General Election for the Legislatives 2004 and the Direct Local Elections of the years 2005, 2006, and 2007 show very few form the majority of the government. Consequently, the interest competition between the executives and the legislatives is assumed to appear so that the discussion of APBD of the years 2008 and 2009 is threatened to be delayed. By using logit regression equation model, a result obtained shows that government formations, such as single minority party, minority coalition, majority coalition, and single majority party, influence the Regional Budget delay of the year 2008-2009. The stronger the support of the executive party in the parliament, the faster the making of the APBD is. However, the duration of the APBD delay occuring is not influenced by the 4 government formations shown through the panel data model estimation. The result also explains that before the time limit of the delay ? January 1 of the new fiscal year - the executive-legislative tense is influenced by 4 regional government formations and the total amount of APBD expenditure. After the region fails to fulfill the punctuation of the making of APBD before the time limit, the factors influencing the duration of the making of APBD are, among others, the total amount of APBD expenditure and the possession of natural resources. On the other hand, the amount of the salary and benefits of the members of DPRD (Regional House of Representatives) turn out to accelerate the making of APBD. Generally, this result is suitable with the previous reseach results showing that indiscipline behaviour of the budget political actors, such as maximazing the budget, conflict of interest, and rent seeking on common pool resources in a form of regional budget, is indicated to be sufficiently relevant with the APBD discussion delay.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2011
T29328
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Albany: State University of New York Press , 1988
350.722 NEW
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Adisaputro
Yogyakarta: BP-EF, 1984
658.15 GUN a I (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Karhi Nisjar Sardjudin
Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang sejak Pelita I sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di segala bidang. Sampai menjelang Pelita V, dana pembangunan yang berasal dari sektor minyak dan gas bumi masih menunjukkan sumber penerimaan negara yang terpenting dalam pembangunan.

Pada saat ini Industri Minyak ditandai oleh lingkungan usaha yang penuh ketidak-pastian _ dan perkembangan usaha yang bergejolak naik-turun dengan perubahan yang cepat. Perubahan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan ekonomi, politik, sosial dan teknologi di dunia yang datangnya bertubi-tubi akhir-akhir ini.

Pemerintah selama ini telah mempercayakan Lemigas untuk menangani bidang penelitian dan pengembangan teknologi minyak dan gas bumi Indonesia. Dalam melaksanakan kegiatannya, Lemigas semula dibiayai oleh negara untuk sebagian besar kebutuhan anggarannya. Namun karena keterbatasan anggaran negara pada saat ini Lemigas terpaksa harus mampu membiayai kebutuhan sendiri secara swadaya. Dalam situasi yang mengharuskan badan ini untuk beroperasi secara mandiri tersebut, timbullah berbagai masalah yang menjadi kendala dalam proses pelaksanaannya. Masalah tersebut terletak pada keterkaitan Lemigas pada prosedur penganggaran yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan yang harus mengikuti dinamika industri perminyakan dewasa ini.

Pembahasan masalah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan komparatif, yaitu dengan cara membandingkan teori dengan pelaksanaan berdasarkan pengalaman nyata yang terjadi pada Lemigas. Fokus pembahasan diletakkan pada bidang penganggaran , khususnya yang menyangkut segi-segi hambatan dan beban biaya yang diakibatkan.

Sebagai hasil dari analisa komparatif tersebut di atas, diperoleh temuan-temuan sebagai berikut:

1. Penanganan penelitian dan pengembangan teknologi, minyak dan gas bumi di Indonesia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, industri dan lembaga pendidikan, masih belum terlaksana s.ecara ef.ektif dan terpadu.

2. Cara pembiayaan Lemigas yang harus dijalankan atas dasar swadaya dengan dana dari hasil kegiatan sendiri, bertentangan dengan ketentuan peraturan negara (ICW dan Keppres 29/1984).

3. Dalam rangkaian program kegiatan yang telah direncanakan untuk Lemigas, belum ada kriteria yang jelas untuk menentukan tingkat prioritas kegiatan pokok badan ini untuk mengalokasikan dananya.

4. Pola penganggaran yang sekarang ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan dan sifat-sifat kegiatan Lemigas.

Dari temuan tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa prosedur anggaran tahunan Lemigas, yang sangat terikat pada birokrasi pemerintah tidak memperhitungkan dimensi waktu dan biaya, sehingga mengakibatkan sejumlah kerugian. Kerugian-kerugian tersebut berupa:

1. Kerugian yang dapat dihitung dengan pasti, yaitu:

a. Biaya dana (Cost of Money)

b. Denda keterlambatan.

c. Turunnya daya-beli uang atau inflasi.

d. Hilangnya peluang penerimaan dari proyek.

e. Kerugian beban biaya tetap.

2. Kerugian yang tidak dapat dihitung dengan pasti, yaitu:

a. Kehilangan pasar, karena pelanggan pindah ke pesaing.

b. Rusaknya citra, sehingga kepercayaan hilang.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut di atas, diusulkan beberapa saran perbaikan:

1. Agar industri perminyakan dan gas bumi ditempatkan di barisan paling depan sebagai sumber dana untuk bidang penelitiGn dan pengembangan teknologi. Peran pemerintah lebih diutamakan untuk fungsi yang bersifat koordinasi, sedangkan lembaga penelitian dan pendidikan diarahkan untuk mengembangkan bidang penelitiannya.

2. Pemerintah agar memikirkan tentang sumber pembiayaan Lemigas yang dapat lebih menjamin kelancaran tugas operasionalnya. Untuk itu diusulkan agar anggarannya dibebankan kepada hasil produksi industri perminyakan dan gas bumi.

3. Dalam penyusunan program program kriteria urutan prioritas kegiatan harus ditentukan secara jelas dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan melaksanakannya.

4. Agar pola penyusunan anggaran setidak-tidaknya disusun memenuhi kepentingan dua pihak: a. Kepentingan Pemerintah, yaitu agar anggaran memenuhi peraturan keuangan negara. b. Kepentingan Lemigas, yaitu agar anggaran sifatnya luwes dan tidak menjeratkan kedalam jalur-jalur birokrasi, demi kelancaran operasi Lemigas.
1990
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nissava Kinjie
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Partisipasi Anggaran dan Profil Kebutuhan Psikologis Manajer yang mencakup Kebutuhan Berprestasi (Nach), kebutuhan Berafiliasi (Naff) serta Kebutuhan untuk Berkuasa (Npow) terhadap Komitmen Pencapaian Target Anggaran. Secara umum, diduga bahwa Partisipasi Anggaran dan Kebutuhan Psikologis manajer berpengaruh positif terhadap Komitmen Pencapaian Target Anggaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari persepsi manajer tingkat menengah yang diperoleh melalui instrument penelitian kuesioner. Sampel adalah responden yang mencakup 100 orang manajer tingkat menengah pada industri perbankan di Indonesia. Untuk menguji hipotesis, digunakan metode analisis data berupa distribusi frekuensi, uji reliabilitas, validitas (analisis faktor), dan analisis regresi. Proses pengujian empiris menggunakan SPSS Statistics 17. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Anggaran serta Kebutuhan Berprestasi berpengaruh positif pada Komitmen Pencapaian Target Anggaran. Sedangkan, Kebutuhan Berafiliasi serta Kebutuhan Berkuasa tidak berpengaruh terhadap Komitmen Pencapaian Target Anggaran. ......This research is aimed to examine the effect of Budget Participation and Psychological Needs of Manager on Budget Goal Commitmnet. Manager?s pyschological needs include: (i) need for achievement (Nach); (ii) need for affiliation (Naff); and (iii) need for power (Npow). General hypotheses to be tested stated that Budget Participation and Psychological Needs of Manager are positively influence Budget Goal Commitment. The primary data used in this study is the persceptions of middle management collected through questionnaires. Sample respondents consists of 100 middle- level managers in the banking industry in Indonesia. Data analysis method used is the frequency distribution, test reliability, validity (factor analysis), and regression analysis. The SPSS Statistics 17 is used as a tool for the empirical test. The results indicate that Budget Participation and the Need for Achievement are positively associated with Budget Goal Commitment. On the other hand, the psychological needs of the manager to affiliate and to have power did not affect the commitment of the managers in the company's budget target.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S45496
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hilda Erdiarini
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan meneliti dan menganalisis 1 proses perencanaan dalam penyusunan APBD Provinsi Banten ditinjau dari konsep budgetary slack; 2 realisasi pelaksanaan APBD Provinsi Banten dikaitkan dengan perencanaan; 3 dampak penyerapan anggaran yang realisasinya dibawah anggaran terhadap kinerja pembangunan.Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, survey, studi literatur dan observasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analisis. Hasil penelitian menunjukan adanya unsur senjangan anggaran dalam proses penyusunan APBD Pemprov Banten tahun 2012-2014, yang berimplikasi peningkatan SiLPA dari tahun ke tahun dan pencapaian kinerja anggarannya yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Beberapa kendala dan kasus hukum dalam pelaksanaan APBD menyebabkan pencapaian kinerja anggarannya rendah.
This study aims to examine and analyze 1 the planning process in composing the Regional Budget of Banten Province in terms of budgetary slack concept 2 the implementation of the Regional Budget of Banten Province associated to the plan 3 The impact of under budget absorptionon development performance.This research was conducted by using qualitative methods and utilizing data collecting techniques such as purposive sampling interviews, survey of literature study and observations. Data analysis was done by using content analysis based on thematic analysis. The result shows the existence of budget slack element in the budgeting process of the Regional Budget of Banten Province for 2012 2014, which implies the increase of SiLPA from year to year and the achievement of budget performance which is not as expected. Some obstacles and legal cases in the Regional Budget implementation have led to the low achievement of budget performance.
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Setiaji
Abstrak :
Proses penganggaran merupakan hal yang sangat penting, substansi anggaran dan bagaimana dampaknya bagi masyarakat sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses penganggaran ini berlangsung. Kebijakan anggaran yang ditempuh akan sangat berimplikasi terhadap perkembangan daerah. Lemahnya perencanaan anggaran memungkinkan munculnya undarfinancing atau overfinancing yang akan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran yang pada akhirnya akan menyebabkan layanan publik dijalankan secara tidak efisien dan kurang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan publik, sementara dana yang pada dasamya merupakan dana publik habis dibelanjakan seluruhnya. Kondisi ini akan memperlemah peran pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, koordinator dan dinamisator dalam proses pembangunan. Dalam usahanya menciptakan efisiensi alokasi, salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah mengunakan perencanaan strategik dan melakukan evaluasi terhadap program/kegiatan dalam prosedur penganggarannya. Perencanaan strategik dilakukan dalam upayanya melihat kedepan, apa yang ingin dikerjakan dan evaluasi dilakukan dengan melihat kebelakang untuk menilai hasil yang telah dicapai. Namun demikian, upaya tersebut masih sering menimbulkan kegagalan. Kegagalan terjadi dikarenakan usaha untuk meningkatkan efisiensi alokasi telah meningkatkan kebutuhan informasi, transaction cost, dan konflik politik. Kebutuhan informasi meningkat disebabkan adanya tuntutan terhadap tambahan informasi mengenai dampak program/kegiatan, sedangkan konflik politik meningkat disebabkan adanya upaya untuk mendistribusikan kembali anggaran belanja. Penelitian ini memberikan gambaran upaya-upaya peningkatan efisiensi alokasi, yaitu dengan memperbaiki ketentuan-ketentuan kelembagaan berupa aturan (rules), peranan (roles) dan informasi (information). Hal ini dilakukan dengan mengamati peranan yang diberikan oleh mereka yang menawarkan sumber daya, informasi yang ada pada mereka dan aturan organisasi yang ditugaskan kepada mereka. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa efisiensi alokasi di Propinsi DKI Jakarta belum memadai. Hal ini disebabkan belum sepenuhnya aturan, peranan dan informasi yang ada mendukung terlaksananya efisiensi alokasi. Atas dasar kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang disampaikan yaitu pertama, melakukan pendekatan pembelanjaan dalam jangka menengah; kedua, memperbaiki aturan mengenai pemberian punishment and reward, memperjelas kewenangan DPRD, dan penyesuaian aturan/ketetapan; ketiga, menguatkan proses usulan kegiatan (top down versus bottom-up); keempat peningkatan keputusan dalam pengalokasian Iintas sektoral; dan kelima, peningkatan penyampaian informasi mengenai dampak dan efektifitas kegiatan.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2003
T12467
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Murti Lestari
Abstrak :
Setelah era desentralisasi, pembangunan bidang kesebatan menjadi salah satu bidang kewenangan wajib yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota. Berdasarkan ketenman tersebut maka tanggungjawab pembangunan bidang kesehatan di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Kewenangan ini juga meliputi hal pengelolaan perencanaan penganggaran dan penyediaan pendanaannya.

Untuk melaksanakan pembangunan kesehatan di wilayahnya, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah mengalokasikan anggaran melalui APBD kabupaten. Namun demikian anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan kabupaten melalui APBD kabupaten ternyata masih rendah. Sedangkan permasalahan kesehatan di kabupaten ini cukup besar khususnya penyakit-penyakit menular.

Penelitian ini merupakan suatu studi kebijakan pendanaan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan anggaran kesehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Informan adalah pejabat Pemerintah Daerah dan unsur Legislatif informan tersebut adalah : Anggota DPRD (komisi D), Ka Bag Keuangan, Ka Bag Pembangunan, Pejabat Bappeda yang berkompeten, Kepala Dinas Kesehatan, Ka TU Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bag Keuangan dan Perencanaan Dinas Kesehatan, Kepala Seksi Data dan Infokes Dinas Kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap bidang kesehatan belum mendalam. Peran yang dilakukan oleh pengambil keputusan sangat penting, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif dalam perencanaan penganggaran. Komitmen yang diberikan pada sektor kesehatan tidak konsisten yang teroermin pada rendahnya anggaran yang dialokasikan pada dinas kesehatan. Adanya sumber dana selain APBD kabupaten yang dialokasikan pada dinas kesehatan yang belum diketahui oleh pejabat pemerintah kabupaten yang berkompeten dalarn perencanaan penganggaran. Adanya usulan kegiatan dinas kesehatan yang belum diusulkan secara komprehensif.

Penulis menyarankan agar dinas kesehatan melakukan advokasi pada jenjang yang paling dasar di tingkat kecamatan sampai jenjang pengambil keputusan di tingkat kabupaten dan jika perlu dapat menggunakan narasumber dari Propinsi Jawa Barat atau Departemen Kesehatan. Selain im menyarankan pada dinas kesehatan untuk menginformasikan dana-dana yang diterimanya serta meningkatkan kemampuan menyusun rencana kesehatan kabupaten secara terintegrasi dan komprehensif, termasuk pula mengintegrasikan pendanaan yang datang dari berbagai sumber.
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T21200
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Anang Ristanto
Abstrak :
Penelitian ini membahas implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdiknas sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan untuk memahami implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang telah di terapkan. Materi penelitian ini adalah implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja. Disamping itu penelitian ini juga mendeskripsikan penghambat dalam proses penyusunan anggaran berbasis kinerja. Pendekatan dan teknik yang digunakan adalah analisa kualitatif, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis denganmetode kualitatif menggunakan paradigma deskriptif. Pendekatan positivisme digunakan untuk mendiskripsikan pemahaman yang mendalam tentang proses penyusunan anggaran berbasis kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Kemdiknas. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi penyusunan anggaran berbasis kinerja yang ideal belum tercapai, meskipun telah didukung adanya kebijakan-kebijakan yang terkait dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja. Ada beberapa penghambat dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja antara lain: adanya beberapa intervensi pengalokasian anggaran dalam pembahasan anggaran oleh Komisi X DPR-RI, indikator kinerja belum sepenuhnya sepenuhnya fokus pada aspek-aspek kinerja atau belum mencerminkan core bisnis organisasi, siklus prosedur operasional standar perencanaan dan penganggaran jadwal pelaksanaannya tidak dapat berjalan sesuai dengan ditetapkan, penerapan sistem anggaran yang lebih fleksibel belum dapat terlaksana. ......This research discusses the implementation of performance-based budgeting within the General Secretary of Ministry of National Education in accordance with the policies in force in Indonesia, with the aim to understand the implementation of performance-based budgeting has been applied. The substance of this research is to implement the performance based budget arrangement. Beside of that, this research is also conducted to describe obstacles in performance based budget arrangement process. The approach and technique used in this research is qualitative analysis, while data are acquired by 'Nature Setting'. Data collection result is analyzed using descriptive paradigm with qualitative method. Phenomenology approach is used to describe further understanding about the performance based budget arrangement process at General Secretary of Ministry of National Education. Although there are policies related to the performance based budget arrangement, the research findings Indicate that ideal performance based budget arrangement has not reached yet. There are still some obstacles in arranging performance based budget, for example: there are some interventions of budget allocations in budget discussion phase which is discussed by DPR RI Tenth Commission, performance indicators have not been fully focus on those aspects of performance or did not reflect the organization's core business, the cycle of standard operating procedures of planning and budgeting implementation schedule cannot be run in accordance with established, the application of a more flexible budget system cannot be done.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011
T29562
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Herwansyah Alam
Abstrak :
Pembangunan sektor kesehatan terlihat belum merupakan priozitas utama dalam pembangunan daerah Kabupaten Lahat, hal ini dapat dilihat dari rendahnya anggaran kesehatan yang dialokasikan pada dinas kesehatan selarna empat tahun terakhi: tahun 2005 - 2008, berkisar antam 3,86% - 4,98% dari total APBD. Kebijakan pengalokasian anggaran kesehatan yang nelatif masih rendah ini tentunya dapat berdampak dengan masih rendahnya status kesehatan masyarakat, ini terlihai dari bebempa indikator kesehatan yaitu masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematiau ibu melahirkan di Kabupatcn Lahat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penganggaran kesehatan beserta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi rendahnya anggaran kcsehatan yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat tahun 2009. Desain penditian ini adalah penclitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Dinas Kesehatan, Tim Anggaran Pcmerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Lahat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lcesehatan merupakan salah satu sektor prioritas pembangunan, namun proporsi alokasi anggaran tidak menggambarkan sebagai prioritas. Proses perencanaan penganggaran kesehatan tergantung pada pagu anggaran yang ditetapkan oleh Tim Anggaran Pemcrintah Daerah. Peran Pemerintah Daerah sangat besar namun demikian tidak dapat meningkatkan proporsi anggaran. Pemerintah Daerah kurang berkomitmen untuk pembangunan kesehatan. Kewenangan dalam Undang-Undang Otonomi Daerah tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan proporsi anggaran kesehatan. Kebijakan daerah dau kemampuan keuangan daerah belum berpengaruh tcrhadap proporsi anggaran kcsehatan. Dalam melakukan perencanaan penganggaran mengacu kepada prioritas pembangunan dan mengusulkan anggaran berdasarkan proporsi yang disepakati oleh Pimpinan Daerah. Dalam menentukan pagu anggaran rnengacu kepada kebutuhan dasar manusia sehingga dapat membiayai kebutuhan per kapita masyarakat dan memperhatikan sektor-sektor yang menjadi prioritas. Peran yang besar dapat digunakan untuk meningkatkan proporsi anggaran kesehatan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sehingga dapat tetap konsisten dengan apa yang sudah menjadi komitmen terhadap sektor kesehatan.
Depok : Universitas Indonesia, 2009
T33822
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>