Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penerapan charter hubungan korporasi dengan dan antar anak perusahaan. Tujuan dibentuknya charter untuk mengatur pembagian tugas, wewenang, sinergi, koordinasi dan komunikasi antara perusahaan induk sebagai penanggung jawab dan pengawas usaha / kegiatan dengan anak perusahaan sebagai operating arm dari perusahaan induk dalam pencapaian strategi maupun pelaksanaan operasional guna mencapai kepentingan yang terbaik bagi perusahaan induk. Tesis ini membahas pula mengenai tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham perusahaan induk dan anak perusahaan dengan adanya charter tersebut. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh yaitu charter yang dipergunakan PT X, yang merupakan badan usaha yan bergerak di bidang usaha minyak dan gas bumi, dalam melakukan kontrol terhadap anak-anak perusahaan yang dibentuknya. Dalam charter PT X tersebut, disebutkan bahwa pemberlakukan charter ini dilakukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham dari masing-masing anak perusahaan hulu. Sehingga apabila tidak diterapkan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, maka charter tersebut belum memiliki kekuatan mengikat bagi anak perusahaan hulu.

---

This thesis is concerning the application of charter of corporate relation between and inter-subsidiary company. The purpose of this charter is to regulate the distribution of duties, authorities, synergy, coordination, and communication between the holding company as the responsible party/caretaker and business/activities supervisor with subsidiary company as the operating arm of holding company in strategy performance and operational implementation in order to achieve the best interest of the holding company.

This thesis also concerning the responsibilities of Board of Directors, Board of Commissioners, and Shareholders of holding company and its subsidiaries by the existence of such charter. In this matter, writer takes an example, the charter that used by PT X, is a business entity in oil and gas sector, in conducting the control against its subsidiaries. In such charter of PT X stated that the enforceability of this charter is conducted through the mechanism of General Meeting of Shareholders of each of subsidiaries. In consequence of the General Meeting of Shareholders is not conducted, such charter has not had a binding effect to its subsidiaries."

"Sistem adalah kumpulan entitas yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Organisasi dapat clikatakan sebagai sebuah sistem, dimana orang-orang berkumpul untuk tujuan tertentu. Pencapaian tujuan tersebut membutuhkan proses perencanaan dan pelaksanaan. Dibutuhkan pengendalian agar bagian-bagian yang berada dalam sebuah organisasi agar tujuan tersebut tercapai. Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, pengendalian tetap dibutuhkan, hal tersebut dilakukan untuk menjamin agar rencana yang dibuat telah sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sedangkan dalam proses pelaksanaan, pengendalian dibutuhkan untuk menjamin bahwa apa yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan bila terjadi perubahan Iingkungan yang menyebabkan rencana yang ada tidak sesuai, organisasi dapat segera dilakukan penyesuaian agar tujuan organisasi tetap tercapai.Sistem Pengendalian Manajemen adalah bentuk terstruktur dari proses pengendalian yang dilakukan oleh manajemen terhadap organisasi. Sistem ini terdiri dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Umumnya sistem ini didasarkan pada close-Ioop system, dimana hasil evaluasi yang ada menjadi dasar dari proses perencanaan untuk waktu berikutnya.Walaupun Sistem Pengendalian Manajemen selama ini lebih diperhatikan oleh akademisi bidang ilmu Ekonomi/Manajemen/Bisnis, tetapi bukan berarti topik ini tidak berkaitan dengan bidang ilmu Teknik, khususnya Teknik Industri. Teknik Industri berkaitan dengan analisis dan disain sebuah sistem produktif. Sistem produktif adalah sistem yang menghasilkan jasa atau barang. Manajemen, harus diakui, adalah topik yang bersifat multi disiplin. Dalam sebuah sistem produktif, masalah tidak hanya terjadi pada mesin, material, informasi, atau modal saja, tetapi juga pada manusia. Untuk itulah, seorang Sarjana Teknik Industri, membutuhkan pengetahuan yang cukup memadai mengenai manajemen. Dan agar hal-hal yang bersifat manajerial dapat dikendalikan, maka dibutuhkan Sistem Pengendalian Manajemen. Hal tersebut dilakukan agar sistem produktif yang didisain olehnya dapat berjalan dengan baik.Sistem Pengendalian Manajemen yang baik dapat membantu perusahaan untuk melakukan proses peningkatan yang berkelanjutan (commuous improvement). Bagi sebuah korporat yang memiliki anak-anak perusahaan, kinerja anak-anak perusahaan tersebut sangat berpengaruh pada kinerja korporat secara keseluruhan. Sistem Pengendalian Manajemen dapat digunakan untuk mengendalikan proses peningkatan kinerja."

"Tesis ini membahas tentang persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan Persero, serta permasalahan dan akibat hukumnya, dimana pada prinsipnya selain mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan suatu mekanisme yang dapat meminimalisir dan mengatasi kepentingan politik yang selama ini umumnya mengintervensi pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan pada anak perusahaan Persero.

---

The thesis discusses about the qualification and the effectiveness of promotion and demotion of the member of Board of Director and Board of Commissioner on subsidiary of own state company, which is principally based not only on Regulation of Corporation number 40 of year 2007, but also on Regulation State Ministry of Own State Enterprises. This research uses normatif legal research method with analytical descriptive characteristic.

The result of the research suggests that it is important to have a mechanism which can minimize and surpass the political interest that often intervene the procedure of promotion and demotion of the member of Board of Director and Board of Commissioner on subsidiary of own state company."

"ABSTRAKKantor pusat dan anak perusahaan, terutama dalam hal perhatian, telah mendapat perhatian besar pada penelitiandi bidang bisnis internasional selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan metode tinjauan literatur, makalahini akan membahas konsep-konsep yang berkaitan dengan jarak budaya dan perhatian, serta temuan danmengusulkan konsep baru tentang bagaimana jarak budaya mempengaruhi perhatian baik positif dan negatif(kontrol) yang diberikan oleh kantor pusat terhadap anak perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adapengaruh jarak budaya pada jumlah perhatian yang diberikan terhadap anak perusahaan. Namun, penelitianlebih lanjut diperlukan untuk memahami hubungan antara jarak budaya dan perhatian.

---

ABSTRACTHeadquarters and subsidiary relationships, especially in terms of attention, have received increasing researchattention in the field of international business during recent years. Based on the literature review method, thispaper will discuss concepts related to cultural distance and attention, as well as finding and proposing newconcepts on how cultural distance affects both positive and negative attention (control) exerted by headquarterstowards a subsidiary. The research shows that there is an effect of cultural distance on the amount of attentiongiven towards a subsidiary. However, further research is needed to understand the relationship between culturaldistance and attention."

"ABSTRAKPerubahan Anggaran Dasar Induk Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri Menjadi Penanaman Modal Asing menimbulkan implikasi yuridis karena status induk perusahaan berubah dari perseroan terbatas penanaman modal dalam negeri menjadi perseroan terbatas penanaman modal asing, hal ini berpengaruh terhadap anak perusahaan dan terdapat implikasi perubahan status induk perusahaan terhadap anak perusahaan apabila kegiatan usaha anak perusahaan merupakan sektor yang tertutup untuk asing atau melebihi batas persentase yang diperbolehkan untuk asing. Penulisan tesis ini dikaji berdasarkan metode yuridis normatif yang menekankan pada norma-norma hukum dengan menganalisa peraturan perundang-undangan terkait tentang penanaman modal dan perusahaan serta peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaruh atas berubahnya status induk perusahaan dari Perseroan Terbatas Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing yaitu perubahan status anak perusahaan menjadi penanaman modal asing berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal karena terdapat unsur modal asing yang masuk ke dalam perseroan tetapi induk perusahaan tersebut tidak termasuk dalam penanam modal asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6. Implikasi perubahan status induk perusahaan terhadap anak perusahaan apabila kegiatan usaha anak perusahaan merupakan sektor yang tertutup untuk asing atau melebihi batas persentase yang diperbolehkan untuk asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyatatan Di Bidang Penanaman Modal yaitu timbul kewajiban untuk melakukan pengalihan saham kepada orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang kepemilikan sahamnya tidak ada unsur modal asing sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Pasal 1 angka 8 UUPM. Hal lain yang dapat dilakukan adalah penyesuaian mengenai bidang usaha, dimana anak perusahaan dapat melakukan perubahan bidang usaha yang sesuai.

---

ABSTRACTAmendment of Article of Association Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment raised legal implication because of holding company status changed from Article of Association Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment, it affects to subsidiary and there is implication because of holding company status has changed to the subsidiary if subsidiary business sector are closed of foreign investor or maximum percentage allowed for foreign investment. Writing method uses is a normative legal research method and data used is primary data. The result show the impact because of holding company status changed from Domestic Capital Investment Holding Company Becomes Foreign Capital Investment is subsidiary company should be change become foreign investment based on Article 1 Point 8 Law Of The Republic Of Indonesia Number 25 Of 2007 Concerning Investments because there is foreign capital as mentioned in Article 1 Point 6. Implication of holding company status has changed to the subsidiary if subsidiary business sector are closed of foreign investor or maximum percentage allowed from foreign investment pursuant to Presidential Regulation No. 44 of 2016 regarding the List of Business Fields That Are Closed and Business Fields That Are Conditionally Open for Investment is should assign their share to Indonesian citizen s or Indonesian legal entity ies which is there is no foreign capital as mentioned in Article 1 Point 8. Another way, the subsidiary should change their business field."

"Pemerintah mulai merealisasikan program pembentukan holding company Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada masing-masing sektor yang sama secara bertahap, dengan tujuan meningkatkan efisiensi antar korporasi. Pengalihan saham tersebut menimbulkan beberapa isu hukum yaitu terjadi perubahan status pada perseroan terbatas yang sebelumnya merupakan induk perusahaan menjadi perseroan yang tergabung dalam struktur holding company dan menjadi sebuah Anak Perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, mengakibatkan status hukum keuangan negara pada perseroan tersebut menjadi rancu jika dilihat sebagai badan hukum privat. Selain itu, adanya penyertaan modal negara berupa satu lembar saham A dwiwarna pada BUMN yang telah berubah status menjadi Anak Perusahaan BUMN masih dapat dianggap sebagai keuangan negara, serta konsekuensi hukum mengenai campur tangan negara pada anak perusahaan BUMN yang merupakan badan hukum privat. pengaturan mengenai holding company di Indonesia belum secara khusus diatur, karena pengaturan undang-undang BUMN dan Perseroan Terbatas tidak secara lengkap mengatur hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan status keuangan negara pada BUMN Persero yang berubah status menjadi Anak Perusahaan BUMN menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 terpisah dari rezim keuangan negara serta status keabsahan kekayaan BUMN Persero sebagai badan hukum privat bukanlah menjadi bagian dari kekayaan negara.

---

The government began to realize the program of establishing a holding company of State-Owned Enterprises (BUMN) in each of the same sectors in stages, with the aim of increasing efficiency between corporations. The transfer of shares raises several legal issues, namely a change in the status of a limited liability company which previously was the parent company into a company incorporated in the holding company structure and a Limited Liability Company, resulting in the states legal financial status being ambiguous when viewed as a legal entity private law. In addition, the existence of state capital participation in the form of a single A Dwiwarna share in a BUMN that has changed its status to a BUMN subsidiary can still be considered as state finances, as well as legal consequences regarding state interference in BUMN subsidiaries which are private legal entities. Arrangements for holding companies in Indonesia have not been specifically regulated, because the regulation of state-owned companies and limited liability companies does not completely regulate this. The research method used is normative juridical with analytical descriptive type. The results of the study conclude the state`s financial status in state-owned enterprises that have changed their status to state-owned subsidiaries according to Government Regulation No. 72 of 2016 separate from the state financial regime and the legal status of state-owned enterprises as private legal entities."

"Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan. Menurut Undang-Undang Keuangan Negara, BUMN adalah termasuk Keuangan Negara, dan Pemeriksaan dan Pengawasan keuangannya dilakukan oleh BPK. Namun dalam pelaksanaannya penugasan khusus kepada BUMN tersebut dialihkan kepada anak perusahaan BUMN. Sehingga timbul pertanyaan bagaimana kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum atau public service obligation (PSO)? Dan bagaimana Pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik oleh Anak Perusahaan BUMN? Kedudukan hukum Anak Perusahaan BUMN dalam penyelenggaraan PSO adalah diperlakukan sama dengan BUMN apabila mendapatkan penugasan pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum. Sehingga anak perusahaan BUMN dapat menerima penugasan khusus penyelenggaraan PSO. Saat ini penugasan khusus tersebut diterima oleh PT KCI sebagai sub-kontrak dari PT KAI. Pengawasan Penyelenggaraan PSO oleh Anak Perusahaan BUMN dapat dilakukan oleh BPK dan Inspektorat Jenderal Perhubungan, namun pemeriksaan juga dapat dilakukan oleh Akuntan Publik dan SPIP. Hasil dari pemeriksaan adalah berupa saran/rekomendasi, yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh Penyelenggara PSO dan/atau dilaporkan kepada pihak yang berwenang, apabila diduga merupakan tindak pidana.

---

The government can give special assignments to SOEs to carry out the public benefit function while still taking into account the aims and objectives of SOE activities. If the assignment is not financially feasible according to the study, the government must provide compensation for all costs incurred by the BUMN including the expected margin. According to the Law on State Finances, SOEs are included in the State Finances, and the Inspection and Supervision of finances is carried out by BPK. However, in the implementation of the special assignment to the BUMN, it was transferred to a BUMN subsidiary. So the question arises how the legal position of SOE Subsidiaries in carrying out public service obligations (PSO)? And what about the Supervision of the Implementation of Public Service Obligations by SOE Subsidiaries? The legal status of SOE Subsidiaries in implementing PSO is treated the same as SOEs if they are assigned by the government or carry out public services. So that SOE subsidiaries can receive special assignments for PSO. At present this special assignment is accepted by PT KCI as a sub-contract from PT KAI. Supervision of the Implementation of the PSO by an SOE Subsidiary can be carried out by the BPK and the Inspectorate General of Transportation, but the inspection can also be carried out by the Public Accountant and SPIP. The results of the examination are in the form of suggestions/recommendations, which will then be followed up by the Organizer of the PSO and/or reported to the authorities if they are suspected of being a criminal offence."

"Era pasar bebas membuat perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai negara. Banyak pula perusahaan yang mempunyai anak perusahaan dan mengintegrasikannya ke dalam bentuk perusahaan holding.. Perusahaan holding sebagai pihak pengendali menentukan arah kebijakan terhadap anak perusahaannya. Pengendalian tersebut menghilangkan independensi anak perusahaan dalam menentukan kebijakannya. Perusahaan holding dan anak perusahaan mempunyai status badan hukumnya masing-masing. Permasalahan mulai muncul manakala anak perusahaan melanggar ketentuan hukum persaingan usaha suatu negara, akibat kebijakan yang salah dari perusahaan induknya. Dapatkan otoritas persaingan usaha suatu negara meminta pertanggungjawaban pada perusahaan pengendali?"

"ABSTRACTBPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pada praktiknya, BPK melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Hal tersebut tidaklah sesuai dengan kewenangan BPK itu sendiri, karena pada dasarnya keuangan anak perusahaan BUMN bukan merupakan keuangan negara, sehingga anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Atas latar belakang tersebut, hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai kewenangan BPK dalam melakukan pemeriksaan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pokok permasalahan lainnya adalah mengenai implikasi hukum dari praktik pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK kepada anak perusahaan BUMN. Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa anak perusahaan BUMN tidak termasuk dalam cakupan wewenang pemeriksaan BPK. Adapun implikasi hukumnya adalah timbul suatu kewajiban bagi anak perusahaan BUMN untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai hasil dari pemeriksaan yang dilakukan. Saran yang diberikan oleh penulis adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara tegas bahwa BPK tidak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap anak perusahaan BUMN. Selain itu, penulis juga memberikan saran agar dibuat suatu peraturan yang membatasi hal-hal yang dapat didelegasikan oleh BUMN induk pada anak perusahaannya, agar hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara tetap menjadi cakupan wewenang pemeriksaan BPK.

---

ABSTRACTBPK is a Gorvenment institution which has independence and right to examine state financial management and responsibility. In practice, BPK examines the financial of the subsidiaries company of BUMN. This is not in accordance with the authority of the BPK, because the financial of the subsidiaries company of BUMN is basically not included as public financial, so the subsidiaries company of BUMN are not included in the scope of BPK audit authority. Reffering to this, the main concern of this research is the authority of BPK in conducting financial examination for the subsidiaries company of BUMN based on laws and regulations. The method used in this research is juridical-normative. The results of this research are that the subsidiaries company of BUMN are not included in the scope of BPK`s audit authority. As a legal implication, there is an obligation for the subsidiaries company of BUMN to follow up on recommendations given by BPK as a result of carried out audit. At the end of this research, the advice given by the author is the making of laws and regulations to confirm that the BPK is not authorized to carry out inspections of state-owned subsidiaries. In addition, the author also gives a suggestion to make a regulation that limits the things that can be delegated by BUMN to its subsidiaries, so that matters relating to the management of state finances remain the scope of BPK`s audit authority."