Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada penulisan tesis ini akan dibahas tentang Rahasia Jabatan Notaris Dalam Hal Berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Hal ini dilatarbelakangi oleh dilema bagi jabatan Notaris mengenai apakah Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dapat berlaku terhadap Notaris dan menjadikan Notaris sebagai entitas yang diatur di dalamnya sehingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan kemudian berwenang untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Notaris terhadap informasi klien-kliennya. Hal ini menjadi pertanyaan bagi para Notaris terhadap kemungkinan Perppu 1/2017 tersebut dapat menjadi dasar pembenaran bagi Notaris untuk membuka rahasia jabatan. Dari latar belakang tersebut maka muncul permasalahan bagaimana dasar pembenaran dalam membuka rahasia jabatan Notaris terhadap Akta yang dibuat oleh Notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan di luar Undang-Undang Jabatan Notaris, kemudian bagaimana hubungan rahasia jabatan Notaris dan kewajiban Notaris dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif yaitu studi kepustakaan dan didukung dengan studi lapangan berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa konsep rahasia jabatan Notaris menganut teori rahasia relatif nisbi sehingga menyebabkan rahasia jabatan Notaris dapat dibuka jika memang ada kepentingan umum yang harus didahulukan atau adanya Undang-Undang yang memberikan pengecualian, terkait hal ini ada beberapa dasar pembenaran Notaris untuk membuka rahasia jabatannya. Jika Notaris diharuskan untuk membuka rahasia jabatan karena kewajiban hukum dalam rangka akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, maka hal tersebut harus secara tegas diatur dalam Undang-Undang.

---

In the writing of this thesis will be discussed about The Secrecy of Notary In the Application of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. It is motivated by a dilemma that is questioned by Notaries whether the Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest may be applied for them so thus makes Notary as the entity that is regulated inducing Directorate General of Taxes under Ministry of Finance could be authorized to obtain the access to financial information of Notary rsquo s clientele. It rsquo s then inquired by Notary to the possibility of that Government Regulation could be the justification of opening the classified information. The issues arising include on how does the justification to disclosure the Notary rsquo s secrecy toward deeds made by Notary under the law of Notary Act and apart from the law of Notary Act, then how is the connection of Notary rsquo s secrecy and obligations with The Government Regulation in Lieu of Law No. 1 Year 2017 on the Access to Financial Information for Tax Interest. The research method used in this writing is normative juridical research that is supporting by literature study and field study in the form of interviews. Data analysis is done qualitatively. The result of this research is that the concept of Notary 39 s secrecy embraces the theory of relative compelling that the Notary rsquo s secrecy could be revealed if there is public interest at stake that must take precedence or there are rules allowing exceptions. If a Notary is required to disclose a confidential information due to legal obligations in accessing financial information for tax purposes, it shall be firmly provided for in an Act."

"Negara-negara di seluruh dunia saat ini telah terlibat dalam pertukaran informasi dalam bidang keuangan secara otomatis untuk melawan penghindaran pajak. Hal ini yang menjadi dasar diterbitkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan untuk Tujuan Perpajakan. Latar belakang dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 seperti dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 yaitu upaya pemungutan pajak untuk kepentingan pembangunan nasional masih mengalami kendala baik yang berasal dari faktor internal maupun dari faktor eksternal. Menarik untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan, dan kemungkinan pelanggaran atas hak privasi yang diatur Undang-Undang Dasar 1945.Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan terdapat perlindungan hukum yang yang ditawarkan aturan ini berupa pengamanan terhadap data nasabah yang dilaporkan oleh lembaga keuangan pelapor kepada Direktorat Jenderal Pajak terdapat beberapa bentuk, yaitu pemberlakuan enkripsi selama proses pengiriman data maupun penyimpanan, pemberlakuan Prinsip Kerahasiaan terhadap kegiatan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, review Global Forum OECD, dan mekanisme pengawasan internal oleh Direktorat Kepatuhan Internal dan Transformasi Sumber Daya Aparatur (KITSDA) Kementerian Keuangan. Selain perlindungan dan pengawasan yang telah disebutkan diatas, maka terhadap pelanggaran pasal Pasal 30 ayat (2) PMK-70/PMK.03/2017 seperti telah diubah dan ditambahkan oleh PMK-19/PMK.03/2018 akan dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 41 UU ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Tujuan Hukum dari diberlakukannya aturan keterbukaan informasi untuk tujuan perpajakan pada dasarnya tidak melanggar hak privasi yang diatur oleh pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, namun aturan ini masih memiliki banyak kelemahan yang apabila tidak segera disempurnakan akan menimbulkan penyalahgunaan, atau kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

---

Countries around the world today have been engaged in the automatic exchange of information in the financial field to combat tax evasion. This is the basis of the issuance of Law Number 9 Year 2017 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2017 on Access to Financial Information for Taxation Purposes. The background and objectives of Law Number 9 Year 2017 as described in the explanation of Law Number 9 Year 2017 namely the efforts of tax collection for the interests of national development are still experiencing constraints both derived from internal factors or from external factors. It is interesting to know how the form of protection, and the possibility of violations of privacy rights are regulated in the 1945 Constitution.This study uses normative legal research methods. The result of the research shows that there is protection offered by this rule. In the form of securing customer data reported by reporting agency to Directorate General of Taxation there are several forms, namely the application of encryption during the process of data transmission and storage, the application of Principles of Confidentiality to the access of financial information for tax purposes, OECD Global Forum Review and the internal mechanism control by the Directorate of Internal Compliance and Resource Transformation of Apparatus (KITSDA) of the Ministry of Finance. In addition to the above mentioned safeguards and controls, the violation of Article 30 paragraph (2) of PMK-70 / PMK.03 / 2017 as amended and added by PMK-19 / PMK.03 / 2018 shall be liable to criminal in accordance with the provisions in Article 41 of the Law on General Provisions and Tax Procedures is Law Number 16 Year 2009. The Legal Objectives of the enforcement of information disclosure rules for tax purposes do not in essence violate the right to privacy regulated by article 28F of the 1945 Constitution, but this rule still has many weaknesses that if not immediately perfected will cause abuse, or arbitrariness in its application."