Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 127 dokumen yang sesuai dengan query
cover
cover
Abstrak :
Pembahasan tentang TNI dan Polri tentang ?Pertahanan dan Keamanan" telah berlangsung semenjak era Orde Baru dan lebih sering dalam era Reformasi sekarang ini. Istilah "keamanan" atau "security" telah menimbulkan kerancuan (seman- tic confusion), pengertian yang berbeda-beda, seperti world security national security, homeland security, internal security, industrial security dan sebagainya. Ini sering dikaitkan dengan tugas TNI dan Polri.
Jurnal Polisi Indonesia, Vol. 7 (2005) Juli : 61-65, 2005
JPI-7-Jul2005-61
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Siregar, Rayni Wulansuci
Abstrak :
Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitu dengan memiliki pertahanan dan keamanan Negara yang kuat. Adapun pihak yang memiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI ? POLRI. Pada masa sebelum reformasi, TNI ? POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI dan bertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun pada masa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom dan mandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, dan POLRI sebagai alat keamanan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka diajukan tiga permasalahan yaitu ; bagaimanakah perbedaan fungsi pertahanan dan keamanan di Negara Indonesia, lalu bagaimanakah perbedaan peran dan fungsi TNI dan POLRI dalam pertahanan dan keamanan negara, serta apakah permasalahan yang terkait dengan pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan Negara oleh TNI ? POLRI. Penelitian ini akan dibahas dengan menggunakan teori tujuan negara oleh Charles E Merriam, kemudian faktor perubahan organisasi kelembagaan negara oleh Jimly Asshiddiqie, fungsi militer terhadap negara dan tingkatan otoritas militer oleh Samuel P Huntington, dan juga fungsi kepolisian terhadap negara. Objek penelitian ini pada dasarnya sekitar peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan TNI ? POLRI dan juga pertahanan dan keamanan negara. Berkenaan dengan objek penelitian ini, tipe penelitian adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan historis dan yuridis dan dengan jenis penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan akan dipaparkan secara deskriptifanalitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pendikotomian fungsi pertahanan dan keamanan selanjutnya menghasilkan undang-undang yang membatasi peran dan fungsi TNI ? POLRI dengan pendefinisian yang jelas namun tumpang tindih maupun tidak selaras sehingga mengakibatkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya. Untuk itu diperlukan berbagai pranata hukum lainnya untuk menyelaraskan dan mengisi kekosongan dalam hal pengaturan mengenai pertahanan dan keamanan negara terkait dengan peran dan fungsi TNI ? POLRI agar pada masa mendatang dapat berperan optimal untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara.
Abstract
In order to achieve the goals listed in the Indonesia Constitution (UUD 1945), the sustainability of state must be maintained with strong security and national defence. The Institutions which have functions and roles of security and defense are the Armed Forces (TNI) and Police (POLRI). In the period before the reform, TNI - POLRI were united in one institution named ABRI. But now the institution is separated and became two autonomous and independent institutions with different functions and roles. Thus, TNI is responsible for defence, and POLRI responsible for security. Based on this background, I proposed three issues; how is the different functions of security and defence in Indonesia; how is the different functions and roles of the TNI and POLRI in the security and state defence; what is problem related to the separation of the functions of security and state defence by TNI - POLRI. The research will be discussed using the theory of the state's goals by Charles E Merriam, and institutional factors of organizational change state by Jimly Asshiddiqie, the military functions of the state and level of military authority by Samuel P Huntington, and also the police functions of the state. The object of this research is basically about legislation that is closely related to the military - police and security and national defense. Regard to the object of this study, the type of research is a normative juridical approach to the study of historical and juridical and type of qualitative research. Collecting data in this research is done through library research and will be presented in a descriptive-analytical. The results showed that the dichotomized of security and defence function has made regulations which is bordering the functions and roles between TNI ? POLRI. Thus regulations are clearly defined but it is overlapping and inconsistent, and it?s cause several problem during the implementation. We required other regulations to harmonize and fill the gap in terms of setting the security and national defence related to the role and functions of the TNI - POLRI in the future in order to contribute optimally to ensure the survival of the nation and the State of Indonesia.
Universitas Indonesia, 2011
T29297
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Mestika Zed, 1955-
Jakarta: LP3ES, 2005
355.095 98 MES g
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Ahmad Yani Basuki
Abstrak :
Meskipun TNI telah berubah dengan melakukan redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran serta merumuskan paradigma barunya, tetapi (sebagian) masyarakat masih banyak yang belum memahaminya. Benarkah perubahan tersebut telah membuat TNI lebih fungsional ? Permasalahan tersebut penulis pandang penting untuk diteiliti karena persamaan visi dan persepsi antara masyarakat dan TNI. Tentang peran TNI adalah merupakan aspek penting dalam tata kehidupan nasional. Ditinjau dari aspek fungsional, fenomena tuntutan terhadap penghapusan Dwifungsi ABRI dapat dikatakan sebagai tuntutan agar ABRI dapat kembali Iebih fungsional. Oleh karena itu analisa fungsional akan digunakan untuk memahami permasalahan tuntutan pembubaran Dwifungsi ABRI dan konsepsi serta implementasi Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Dalam hal ini penulis bependapat bahwa teori fungsionalisme Robert K. Merton dan Niklas Luhmann merupakan teori yang tepat untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. Untuk memperoleh data penelitian seperti yang dimaksudkan, ditetapkan 10 orang informan yang terdiri dari para pengamat/ pakar dengan 2 Surat Kabar Harian sebagai subyek penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik : wawancara mendalam (depth interview), content analisis dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisa secara kuantitatif dengan bantuan tabel-tabel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas informan (80% lebih) yang terdiri dari para pakar/ pengamat menilai bahwa baik konsepsi maupun implementasi Paradigms Baru/ Reformasi Internal TNI adalah langkah dan proses perubahan internal TNI yang sangat positif. langkah-Iangkah perubahan dalam Reformasi internal TNI tersebut dipandang sebagai Iangkah nyata yang responsif dan akomodatif terhadap tuntutan perkembengan yang ada. Tentang pemberitaan media massa, Secara umum media massa telah memberikan perhatian terhadap Paradigma Baru/ Reformasi Internal TNI. Nilai pemberitaan pada dua media massa ibukota menunjukkan bahwa 48,7% benilai positif (informatif positif). Lainnya sebanyak 32,2% bernilai negatif (kritik negatif). Sedang sebagian kecil (19%) pemberitaannya bersifat netral (kritik positif). Dari data yang ada menunjukkan bahwa secara prinsip tidak ada gap persepsi antara pandangan pakar dengan konsepsi maupun implementasi Pradigma Baru TNI, Seluruh informan menilai proses perumusan konsepsi dan penyusunan program implementasi Pradigma Baru/ Reformasi Internal TNI telah memperhatikan dan mengakomodasi aspirasi dan pandangan publik. Kesenjangan terjadi antara nilai pandangan para pakar dan nilai pemberitaan pada media massa. Hal ini bisa terjadi karena para pakar memiliki konsistensi dalam pengamatan intensif terhadap proses Reformasi Internal TNI. sementara media massa cenderung mengangkat fenomena-fenomena yang muncul khususnya yang bernuansa polemis. Ditinjau dari aspek fungsional, berdasarkan fakta yang ada menunjukkan bahwa mayoritas informan (80%) menilai (bahwa setelah melakukan Reformasi internal dan meninggalkan Dwifungsinya, keadaan TNI dipandang menjadi mergarah pada keadaan yang lebih fungsional yang demikian ini karena TNI telah meninggalkan peran Sospol yang implementasinya dimasa lalu dipandang telah menimbulkan ekses dan bias-bias yang merusak netralitas dan profesionalisme TNI. Ada beberapa indikasi penting yang dipandang para pakar telah mengarah pada proses pembentukan TNI lebih fungsional. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, bahwa upaya-upaya TNI merumuskan dan mengimplementasikan Paradigma Baru/Reformasi Internalnya telah menunjukkan adanya perubahan signifikan yang mengarah pada peningkatan profesionalisme dan meningkatkan perannya yang iebih fungsional.
Depok: Universitas Indonesia, 2000
T1004
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yudia
Abstrak :
Sebuah negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai sistem pertahanan mandiri yang dibangun sesuai dengan kondisi negara tersebut. Indonesia merupakan negara kepulauan dan dihuni oleh bermacam suku bangsa. Sistem Pertahanan Wilayah bisa menjadi perekat perbedaan yang ada, namun juga bisa menjadikan alasan untuk memisahkan diri apabila ada ketidakadilan yang terjadi akibat pelaksanaan sebuah Sistem Pertahanan Wilayah. Tesis ini membahas persoalan Sistem Pembinaan Wilayah untuk Pertahanan, berkaitan dengan perkembangan situasi politik negara sehingga memunculkan gugatan dengan keberadaan komando teritorial TNI. Pertanyaan seputar tesis ini adalah : Bagaimanakah sistem pertahanan wilayah Indonesia? Alternatif sistem pertahanan wilayah bagaimanakah yang cocok pada masa sekarang (pasca orde baru)? dan Masih perlukah pembinaan wilayah untuk pertahanan teritorial? Adapun tujuan penlitian ini adalah: Menganalisis sistem pertahanan wilayah sebelum era reformasi, Menganalisis relevansi pembinaan wilayah terhadap sistem pertahanan teritorial, dan Membuat alternatif sistem pertahanan wilayah yang cocok dengan masa pasca orde Baru. Metode yang dipakai adalah analisis dekriptif yang melibatkan beberapa koresponden untuk diminta penilaian seputar Sistem Pertahanan Wilayah. Sebagai alat bantu untuk menganalisis data maka digunakan metode AHP yang berguna untuk mendapatkan sebuah keputusan. Tesis ini mendapatkan hasil berupa sebuah negara memerlukan Pertahanan yang mana pembinaan kewilayahan dilakukan secara proporsional sesuai dengan bidangnya. Ada tiga lembaga yang diangkat pada tesis ini yaitu PEMDA, TNI, dan Kantor Wilayah Dephan. Pertahanan yang baik akan mendukung kondisi Ketahanan Nasional sebuah bangsa untuk tetap survive menghadapi dinamika perkembangan peradaban dunia.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002
T10285
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kivlan Zen
Abstrak :
Tesis ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh seorang perwira dari internal TNI-AD yang secara mandiri ingin menyajikan bagaimana peran TNI umumnya dan TNI-AD khususnya dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak lahirnya sampai dengan tahun 2000. Peran TNI-AD yang demikian eratnya terhadap naik turunnya integrasi bangsa bukan hanya dipandang dari teori sosial yang berkaitan, tetapi juga dipandang dari integrasi internal TNI-AD yang bersifat Fungsional seperti kohesivitas dan solidaritas. Dalam tesis ini yang diuraikan bukan hanya yang berbentuk konflik internal saja, tetapi termasuk juga pengorganisasian, pendidikan dan pembentukan jiwa karsa. Disamping itu integrasi bangsa Indonesia secara konseptual dan teoritis dapat dibagi yang bersifat integrasi nasional yaitu integrasi masyarakat terhadap negara secara vertikal dan integrasi sosietal yaitu integrasi antara masyarakat dengan masyarakat yang bersifat horizontal. Di dalam realita empirik naik turunnya integrasi bangsa Indonesia sejak tahun 1945 s/d 2000 adalah sangat berhubungan erat dengan naik turunnya integrasi internal TNI-AD. Studi ini akan mengggambarkan bagaimana kondisi integrasi internal TNI-AD yang kelahiran dan tumbuhnya bersamaan dengan lahir dan tumbuhnya bangsa Indonesia, dimana pada saat itu TNI-AD terbentuk akibat ketakutan terhadap ancaman Sekutu. Akhirnya tumbuhnya TNI-AD berkaitan erat dengan keputusan politik untuk menyelamatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga TNI-AD terlibat di dalam kehidupan politik. Manakala keputusan Politik TNI-AD bersama TNI-AL, TNI-AU dan POLRI tidak boleh terlibat lagi dalam kehidupan politik praktis sejak tahun 2000 berdasarkan Tap MPR No. VII/2000, maka integrasi internal TNI-AD tidak lagi mempengaruhi naik turunnya integrasi bangsa Indonesia, atau artinya tidak terdapat hubungan timbal balik diantara keduanya. Tesis ini juga menemukan bahwa integrasi internal belum tentu akan semakin menguat apabila berhadapan dengan konflik keluar, sebagaimana dinyatakan oleh Coser dalam proposisi No.9 seperti pemberontakan PKI tahun 1948 dimana TNI-AD sedang menghadapi agresi Militer Belanda ke 2, ketika TNI-AD bersiap-siap menghadapi Belanda untuk merebut IRJA terjadi konflik tahun 1957 s.d tahun 1962 antara para Pangdam dengan Kasad sehingga terjadi Pemberontakan PRRI/Permesta serta ketika TNI-AD berhadapan dengan PKI dan konfrontasi dengan Malaysia telah terjadi Pemberontakan yang dimotori oleh Letkol. Untung Cs. tahun 1965.
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002
T11442
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Simangunsong, Mangasi
Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang ada terhadap penanggulangan terorisme, termasuk bagi TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror dalam keterlibatannya menanggulangi terorisme. Selain itu juga mengkaji dan menganalisis dampak yang timbul dari berlarut-larutnya penanggulangan terorisme saat ini serta untuk mengkaji dan menganalisis peran efektif dari TNI dalam mendeteksi, menangkal, mencegah dan menindak terorisme tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai masalah terorisme apa adanya, atau sesuai kenyataan di lapangan melalui sumber data dari informan atau nara sumber, perpustakaan maupun melalui arsip. Untuk mengumpulkan data digunakan teknik pengamatan partisipatif terhadap obyek penelitian, teknik wawancara terhadap informan sebagai nara sumber yang terkait langsung atau tidak langung dengan aksi terorisme yang terjadi dan berlarut-larut di Indonesia. Juga menggunakan teknik dokumentasi dengan mengadakan penelusuran data yang sifatnya data sekunder. Temuan yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu : Pertama, Terdapat permasalahan dalam penanggulangan terorisme saat ini, baik dari aspek perundang - undangan sebagai payung hukum, aspek kelembagaan yang menangani dan aspek kekuatan dan kemampuan instrumen yang menanggulangi terorisme. Kedua, TNI dalam menanggulangi terorisme mengambil peran efektif sebagai alat negara di bidang Pertahanan Negara, yang dilakukan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara sesuai tugas pokoknya melaksanakan Operasi Militer Perang dan Operasi Militer selain perang maupun sesuai fungsinya untuk menangkal, menindak setiap ancaman yang timbul memulihkan keadaan akibat kekacauan keamanan. Ketiga, Upaya TNI dalam menanggulangi terorisme dilakukan melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dengan tahapan Operasi Pencegahan, Operasi Penindakan dan Operasi Pemulihan Keamanan. Keempat, Kontribusi TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror TNI (Sat - 81 1 Guitar, Denjaka, Denbravo) terhadap Ketahanan Nasional terlihat dari beberapa penugasan yang dilaksanakan sebagai pengabdiannya terhadap bangsa dan negara sejak kelahirannya sampai sekarang. Hasil penelitian ini diharapkaii dapat bermanfaat sebagai pedoman maupun sebagai bahan masukan, khususnya dalam pengambilan kebijakan tentang peran TNI dengan Satuan Penanggulangan Teror TNI dalam menanggulangi terorisme dan kajian stratejik lebih lanjut terhadap Ketahanan Nasional.
This research is designed to know and to study the existing problem of terrorism dealing, including for TNI with Terror Dealing Unit in his arrangement to deal with terrorism. Beside that, it also study and to analyze effective role of TNI in detecting, preventing, and suppressing given terrorism. Research method used is qualitative method result in descriptive data on terrorism issue what it was, or pursuant to reality in the field through data source from informant, library and file. To collect data, it is used participative observation source directly or indirectly related to terrorism action occurred in Indonesia. it also used documentation technique by holding data finding which secondary data in nature. The finding obtained in this research namely: First, there is a problem in terrorism dealing now, regulation aspect as law umbrella, institution aspect dealing with and power aspect and instrument capability dealing with terrorism. Second, TNI in dealing with terrorism take effective role as a tool of state in State Defense field, done on the basis of the State policy and political decision pursuant to his main task conducting non war Military Operation and pursuant to his function to prevent every threat arose from and to restore the situation resulted from security unrest. Third, TNI effort in dealing with terrorism is done through non Military Operation (OMSF), with the phases as follow: Preventing Operation, Suppressing Operation and Security Restore Operation. Fourth, TNI contribution with TNI Terror Dealing Unit (Sat-811Gultor, Denjaka, Denbravo) over National Defense, is seen from various assignment done as his service to nation and state since his birth until now. The research result is expected may be useful as guidance and as input, particularly in policy making on TNI role with TNI Terror Dealing Unit in dealing with terrorism and further strategic study on National Resilience.
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2006
T18766
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Prayitno
Abstrak :
TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, memiliki karakteristik berbeda dengan organisasi non militer yaitu adanya prinsip kesatuan komando (Unity of Command) yang berarti keputusan diambil secara sentralisasi dan pelaksanaan secara desentralisasi. Komandan satuan (pimpinan cabang) tidak berwenang mengambil keputusan, tetapi hanya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan pusat. Berbeda dengan di swasta, pimpinan cabang berwenang membuat keputusan untuk mencapai tujuan organisasi (emppwerment). Agar tu[ok dapat berjalan optimal, TNI harus mampu mengumpulkan, menyimpan, mengolah data menjadi informasi, dan menyebarluaskannya dengan mudah dan cepat, serta adaptive terhadap perubahan yang terjadi (internal/ eksternal). Selain itu, TNI harus memiliki keselarasan (aligntment), dan keterpaduan (integration) di semua level manajemen. Hal tersebut, hanya dapat diwujudkan melalui pemanfaatan kemajuan TI secara optimal. saat ini, TNI telah memanfaatkan TI namun hasilnya belum optimal yang disebabkan antara lain: Pengembangan SI/TI masih bersifat ad-hoc (business opportunities are missed): SI yang ada belum terintegrasi (lack of integration of system): Adanya duplikasi SI, sehingga pengolahan data tidak efektif (ineffective information management produces duplication of effort): , dan pengelolaan SI/TI belum terpadu dan terencana (lack of understanding and agreed direction). Menjadi keharusan bagi TNI memiliki rencana strategis SI, agar dapat terarah dalam mengembangkan SI/TI di masa mendatang. Oleh karena itu perlu melakukan perencanaan strategis SI yang sesuai dengan karakteristik TNI yang berorientasi kepada visi dan misi. Namun mencari model perencanaan strategis SI yang dapat dijadikan acuan bagi TNI sangat sulit, karena kecenderungan model yang ada lebih diarahkan kepada organisasi bisnis/profit yang bersifat decentralized/distributed. Penelitian ini, bertujuan untuk memperoleh model perencanaan Strategis SI yang tepat untuk TNI dengan studi kasus di TNI AU. Untuk itu dilakukan pengkajian terhadap enam dokumen perencanaan strategis SI milik swasta dan pemerintah yaitu Lembaga Sandi Negara, PT Jamsostek, PT. Perkebunan Nusantara V Riau (PTPN V), U.S. Departement of Defense (US DoD), U.S. General Service Administration (US GSA), dan U.S. Departement of Justice (US DoJ). Melalui perbandingan beberapa model tersebut, dan penggunaan kombinasi metodologi perencanaan SI versi Ward & Peppard, Tozer, dan James Martin, diperoleh model pengelolaan SI/TI yang sesuai untuk diterapkan di TNI AU yaitu model federal yang berupa kombinasi antara terpusat (centralized) dan tersebar (decentralized), yaitu fungsi komando dilakukan secara terpusat dan operasional SI/TI secara tersebar da satuan kerja SI/TI TNI AU. Hasil penelitian ini, diharpkan dapat digunakan sebagai acuanbagi komponen TNI lainnya yaitu Mabes TNI, TNI AD dan TNI AL, tentunya dengan melakukan penyesuaian sesuai karakteristik masing-masing.
Tentara Nasional Indonesia (TNI) is a military organization in Indonesian Characteristic's TNI differ from organization of non military, the decision taken by centralized and execution decentralized. In TNI, commandant set of (head branch) unqualified take decision, but only execute policy specified by head center. It is difference from business/ profit organization, head of authoritative branch makes decision to reach organizationl target (empowerment). In Order to optimal main task, TNI have to able to collect, store, processes of data become information, and overspread it easily and quickly, and also adaptive to change that happened in internal or external. Others, TNI have to own compatibility and integrity in all level management. The mentioned, can only be realized by through exploiting of progress of Technology Information (IT) in an optimal fashion. In this time, TNI have exploited TI but it is not optimal yet caused for example Development Information System (IS) Technology Information (TI) still have the character of ad-hoc (business opportunities acre missed); So, The Information System existing not yet integrated. Data processing is ineffective information management produces duplication of effort and both of Management IS/TI not yet in wrought and planed made lack of understanding and agreed direction. TNI have to own strategic plan for Information System to earn directional in developing systems. Therefore require to conduct strategic plan of IS matching with characteristic TNI orienting to mission and vision. Searching type of strategic plan of IS which can be made by reference for TNI very difficult, because this is existing type tendency more instructed to business organization having the character of decentralized and distributed. This research, aim to obtain gets of strategic planning of the correct for TNI with case study in Indonesian Air Force (TNI AU). For that conducted by study to six documents of strategic plan of IS property of private sector and governmental that is Lembaga Sandi Negara, PT Jamsostek, PT. Perkebunan Nusantara V Riau (PTPN V), U.S. Department of Defense (US DoD), U.S. General Service Administration (US GSA), and U.S. Department of Defense (US.DoD), US. Gener ServiceAdministration (US GSA), and US Department of Justice (US DoJ). Through comparison of some the type, and use of combination of methodologies of planning of IS version Ward & Peppard, Tozer, and James Martin, obtained a model management of appropriate SI/TI to be applied in TNI AU that is federal type is which is in the form of combination of between centralized and decntralized, where is function command centrally and operational of SI/TI blazed abroad in set of job of SI / TI TNI AU. Result of this research, is expected serve the purpose of reference for each of TNI (Mabes TNI, TNI AD and TNI AL). perhaps conducted is adjustment of according to characteristic of them.
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2007
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>