Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peraturan-peraturan pemerintah yang berhubungan dengan pembentukan kabupaten Gorontalo hingga menjadi propinsi Gorontalo serta peran masyarakat Gorontalo dalam proses pembentukan propinsi Gorontalo. Tahun 1953 dijadikan sebagai batas awal dengan pertimbangan berdasarkan peraturan pemerintah dan perundangan yang berlaku dalam hubungannya dengan pemerintahan daerah. Wilayah Gorontalo pada tahun 1953 merupakan tempat kedudukan pemerintahan daerah Sulawesi Utara dan menjadi daerah otonom (Swapraja Gorontalo). Tahun 2000 menjadi batas akhir dengan pertimbangan propinsi Gorontalo terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 38 tahun 2000. Sistem otonomi daerah mengenai penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks bentuk Negara di Indonesia dibagi atas daerah propinsi yang dibagi lagi atas kabupaten dan kota dan diatur dengan Undang-undang. Daerah-daerah tersebut diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Adanya sistim otonomi daerah, implementasinya adalah muncul daerah-daerah baru hasil pemekaran daerah. Pada kasus sulawesi Utara terjadi pemekaran wilayah yaitu menjadi propinsi Sulawesi Utara dan Propinsi Gorontalo. Pembentukan propinsi Gorontalo merupakan perjalanan sejarah yang panjang, sejak Gorontalo berbentuk kabupaten berdasarkan Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi. Berdasarkan tinjauan historis, Gorontalo merupakan daerah yang pernah memproklamirkan kemerdekaan pada tangga 23 Januari 1942 oleh Nani Wartabone, jauh sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, secara geografis, luas wilayah Gorontalo ditunjang dengan potensi Sumber Daya Alam (hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan) serta perdagangan dan transportasi sangat mendukung untuk terbentuknya propinsi Gorontalo. Tanggal 22 Desember 2000, dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 38 tahun 2000 tentang pembentukan propinsi Gorontalo, maka resmi Gorontalo menjadi propinsi terpisah dari propinsi induknya yaitu propinsi Sulawesi Utara.

---

The research aims to explain about the public regulations from the installation of the Gorontalo regency to the setting up of Gorontalo Province, and roles that local people played. The year 1953 is a first in temporal scope because in that year, the first public regulation was made on the local government. Gorontalo territory in that year was one of important towns in North Sulawesi Province and had an autonomy (self-rule Gorontalo). The year 2000 is a last in temporal scope because in the year Gorontalo Province was installed on the ground of UU 2000 no. 38. Local autonomy in governmental system in Indonesia is divided into governmental level of province, and then sub-divided into more regencies and cities. All of this was hold in national regulation. As a result of local autonomy, many special areas elevated. In North Sulawesi, some new areas were formed namely Province of North Sulawesi and Province of Gorontalo. The forming of Gorontalo Province has a long historical background. It began from Gorontalo Regency that installed by UU 1959 no. 29, on local government of regency in Sulawesi. From historical background, Gorontalo was a territory that proclaimed her independence on January 23th, 1942 by Nani Warotabone, before Indonesian independence on August 17th, 1945. Geographically, Gorontalo has a natural potentials resources (forest, cultivation, farming, fishery, and mining) beside her transportation and trading. The potentials support to the elevation of Gorontalo Province. In December 22nd, 2000, Gorontalo was given a status of province formally, based on UU 2000 no. 38."

"Kerja sama sister province telah dikenal lama dan telah diterapkan oleh pemerintah daerah dari berbagai wilayah termasuk Indonesia dan Tiongkok. Hubungan kerja sama ini dibentuk untuk membantu mengembangkan potensi dan perekonomian masing-masing wilayah. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang turut aktif menjalin hubungan kerja sama sister province dengan berbagai pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri. Jawa Barat telah menjalin kerja sama sekaligus dengan empat provinsi di Tiongkok, yakni Heilongjiang, Sichuan, Guangxi Zhuang, dan Chongqing. Hubungan kerja sama sister province yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah kerja sama Chongqing-Jawa Barat. Kerja sama sister province Chongqing-Jawa Barat sudah dimulai semenjak penandatanganan Letter of Intent pada tahun 2015 dan Memorandum of Understanding pada tahun 2017. Setelahnya ada begitu banyak rencana kerja sama yang telah disepakati oleh kedua belah pihak untuk dijalankan. Prospek dari kerja sama ini ialah untuk meningkatkan perekonomian kedua belah pihak. Masing-masing wilayah memiliki potensi yang dapat mendukung satu sama lain lewat kerja sama ini. Namun, dibalik potensi dan prospek kerja sama yang ada, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan, salah satunya adalah belum adanya implementasi dari keseluruhan rencana kerja yang telah disepakati.

---

Sister Province cooperation have been implemented by local government from various regions including Indonesia and China. Sister province cooperation have been created to boost up each region potential and economy. West Java is one of many provinces in Indonesia that actively establish sister province cooperation with many local governments from foreign countries. West Java have been established sister province cooperation outright with four provinces from China, Heilongjiang, Sichuan, Guangxi Zhuang, and Chongqing. Sister province cooperation that will be discussed in this research is sister province cooperation between Chongqing-West Java. Chongqing-West Java sister province cooperation have been established since the signing of Letter of Intent in 2015 and Memorandum of Understanding in 2017. Since then, there are many work plans that have been agreed by both parties to be implemented. The prospect from this cooperation is to increase each region economy and it is supported by each region potentials. However, this cooperation facing some constraints, one of them is the work plans that have been agreed haven`t implemented yet."

"Study on mangrove forest in the coastal zone of Lampung bay,Province of lampung was carried out on March 12-30,2007 . The data was collected from 8 stationsm(Pidada bay,Limbungan,Puhawang Kecil Island,kalangan,Klagian Island,Kapuran,Ringgung and Hurun Bay) based on the transect method...."

"Pilihan pengembangan kelembagaan Ibukota Republik Indonesia dapat menjadi tolak ukur rasa keadilan bangsaIndonesia dalam membenahi carut marut pembangunan perkotaan secara menyeluruh di Indonesia. Jika konsepmegapolitan begitu saja di-gol-kan oleh wakil rakyat, maka bangsa Indonesia tengah mengidap penyakit rendahnya rasakeadilan. Megapolitan adalah kota dengan ciri-ciri: (1) jumlah penduduk yang sangat besar; (2) jaringan yang terciptamenggambarkan keterkaitan bukan saja berskala nasional tapi juga internasional; (3) dari sudut ruang, menggambarkanadanya keterkaitan antar berbagai kota secara individual bahkan penggabungan. Kebutuhan mendesak penangananmasalah perkotaan di DKI Jakarta memang terasa tinggi, tetapi tidak boleh menyurutkan rasa keadilan kita sebagaibangsa. Pilihan ke arah sana terbentur oleh kelembagaan kota secara nasional yang tidak jelas.The choice of institutional development for Jakarta as Indonesian capital city can be the barometer of equity andfairness as value to whole developing nation, especially for urban development in Indonesia. If megalopolis conceptproposed by Sutiyoso received without reverse, then we have disease to the equity and fairness values as a nation state.Megalopolis is a city characterized by: (1) huge population and density; (2) national and international networking scale;(3) huge integrated spatial. The problematic situation of urban development in Jakarta is urgent, but it is un-fair and unequalif development of other cities in Indonesia is abandoned. The choice to develop megalopolis is still unclear."

"Tenaga keperawatan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan dibidang keperawatan yang didapat melalui pendidikan dibidang keperawatan (Undang-Undang No 23 Tahun 1992). Akademi Keperawatan merupakan institusi yang mendidik tenaga keperawatan. Di Provinsi Banten terdapat lima institusi Akademi Keperawatan. Jumlah tenaga keperawatan sebagaimana di Indonesia secara keseluruhan masih kurang dan distribusinya tidak merata, demikian pula di Provinsi Banten. Adapun yang menjadi masalah ialah kendati tenaga keperawatan masih dibutuhkan baik untuk konsumsi dalam maupun luar negeri, peminat untuk mengikuti pendidikan di bidang ini relatif masih rendah.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan hubungan antara faktor-faktor yang sudah diprediksi seperti umur, jenis kelamin, minat terhadap profesi perawat, persepsi lapangan kerja, persepsi pendidikan lanjut, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, pengaruh keluarga, informasi pendidikan, prestasi belajar di sekolah asal dan asal sekolah dari mahasiswa Akademi Keperawatan dengan keputusannya-untuk memilih mengikuti pendidikan Akademi Keperawatan. Penelitian ini dilakukan di seluruh Akademi Keperawatan di Provinsi Banten tahun 2002. Penelitian ini non eksperimental dimana datanya bersifat primair dan dikumpulkan secara potong lintang (cross sectional). Sedangkan sampel penelitian diambil dari populasi mahasiswa tingkat satu dari lima institusi Akademi Keperawatan di Provinsi Banten berjumlah 170 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan menggunakan kuesioner. Data diolah dengan bantuan komputer.Analisis univariat dari hasil penelitian menunjukan bahwa dari semua responden, lebih dari setengah memiliki minat tinggi untuk masuk Akademi Keperawatan (53,5%).Dari analisis bivariat, didapatkan 3 variabel yaitu variabel umur (p value=0,017), variabel pendidikan orang tua (p value=0,014) dan variabel pengaruh keluarga (p value= 0,031), yang mempunyai hubungan secara statistik bermakna untuk mengikuti pendidikan di Akademi Keperawatan. Sedangkan variabel jenis kelamin, persepsi lapangan kerja, persepsi pendidikan lanjut, pekerjaan orang tua, informasi pendidikan, prestasi belajar dan anak sekolah tidak memiliki hubungan yang bermakna secara statistik dengan keputusan mengikuti pendidikan Akper.Analisis multivariat dengan menggunakan regresi logistik menemukan 6 variabel yang memiliki p value <0,25 yaitu variabel umur (p=0,010), minat (p=0,142), persepsi kerja (p=0,104), pekerjaan orang tua (p O,149), pengaruh keluarga (p-0,025) dan prestasi belajar/NEM (p=0,169). Setelah dilakukan analisis ternyata ada 3 variabel (umur, persepsi kerja dan pengaruh keluarga) secara statistik signifikan dengan keputusan untuk mengilkuti pendidikan Akademi Keperawatan.Dengan diketahuinya faktor-faktor yang berhubungan dengan keputusan seseorang untuk mengikuti pendidikan di Akademi Keperawatan, maka penelitian ini juga dapat memberi saran terutama kepada Pusdiknakes dalam membuat kebijakan penerimaan mahasiswa baru perlu persyaratan yang lebih luas tidak hanya STTS dan tinggi badan. Perlu dilakukan pemeriksaan psikologis dan membuat buku panduan/informasi tentang pendidikan kesehatan, bahkan melakukan promosi melalui media cetak maupun elektronik masih dibutuhkan. Untuk institusi pendidikan Akper agar dalam penerimaan mahasiswa baru memberikan informasi yang memadai sedini dan seluas mungkin dan melakukan pemeriksaan psikologis. Untuk mensosialisasikan profesi keperawatan perlu menyebarluaskan buku panduanlinformasi pendidikan perawat dengan bekerja sama dengan asosiasi profesi perawat.Untuk menghasilkan kesimpulan yang lebih representatif perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan menggunakan desain yang berbeda sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan keputusan seseorang memilih mengikuti pendidikan Akademi Keperawatan.Daftar pustaka : 36 (1976-2001)

---

Background Factors of Decision at Nursing Academy in Banten Province Year 2002 Nursing personnel is someone equipped with knowledge and skills in nursing field obtained through education in nursing discipline (Government Regulation No. 23 1992). Nursing Academy is an institution which educate nursing personnel, there are five Nursing Academy in Banten Province. In general, there is a lack of nursing personnel and the distribution is unequal. That problem also occurred in Banten Province. One cause of this problem is lack of willingness to attend nursing education despite its high demand both nationally and internationally.The aim of this study is to understand the relationship between predictable factors such as age, sex, aspiration toward nurse profession, perception toward job, perception toward higher education, parents' education, parents' job, family influence, educational information, previous educational achievements, and previous school and the decision to attend the education in nursing academy. This study was conducted in five nursing academies in Banten Province in the year 2002. Design of this study is non experimental with primary data collected cross-sectionally. Sample was 170 first year students from five nursing academies in Banten Province. Data collected by questionnaires and analyzed by using computer.Univariate analysis showed that more than half (54.1%) of respondents had relevant decision to attend nursing academy.Bivariate analysis shows that there are 3 variables, that are age (p value-0.007) pwnts' education (p value=0.075), Arid family influence (p value=0.031), associated with aspiration td attend the educaaidh at nursing academy. On the other hand, the variables of sex, work field perception, advance education perception, parents' occupation, educational information, school achievements, and school graduating had no significant statistic relationship on decision to attend nursing academy.Multivariate analysis using logistic regression resulted in 6 variables with p value 0.25, that are age (p value= 0.075), interest (p value=0.142), working perception (p value=0.104), parents' occupation (p value-0.149), family influence (p value=0.025), and educational achievements (p value-0.169). Further analysis shows there are 3 variables (age, working perception, and family influence) that are statistically significant with aspiration to attend education in nursing academy. This was in accordance to fact that nursing profession was widely perceived as females profession, thus it is heavily biased by gender.The results of this study lead to suggestions, especially for Pusdiknakes as to extend the conditions of entry for nursing academy, not just limited to previous school certificate and predetermined height as usually applied. There is a need to conduct a psychological testing and providing guide and information book on health education even promoting using mass media and electronics still needed. In the field of nursing education, nursing academics should provide early information, conduct psychological test, and socializing information on nursing profession by distributing guide/information book on nursing education. To draw a more representative conclusion, further research using different design is necessary. Thus more information about factors that influence decisions to attend nursery academy could be collected."

"Kecamatan Kampar Kiri Tengah merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Kampar yang mempunyai angka penderita malaria klinis yang tertinggi (AMI = 79,19) dari 18 (delapan belas) kecamatan yang berada di Kabupaten Kampar. Penyakit malaria disebabkan oleh Plasmodium dan ditularkan oleh nyamuk anopheles, sp sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan dan salah satu dari sepuluh besar penyakit penyebab kematian di Indonesia, dan dapat menimbulkan kerugian di bidang sosial ekonomi.Penelitian ini menggunakan desain kasus kontrol yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian malaria di Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar. Sebagai kasus adalah pasien yang berkunjung ke puskesmas dengan gejala klinis dan basil pemeriksaan darah malaria positif, sedangkan kontrol adalah pasien yang berkunjung tanpa gejala malaria klinis, dan basil pemeriksaan darah negatif. Jumlah kasus dan kontrol masing-masing sebanyak 69 kasus.Faktor-faktor yang diteliti adalah tempat perkembangbiakan nyamuk, pemeltharaan temak besar, pemakaian kelambu, pemakaian obat anti nyamuk, pemakaian kawat kasa, dan pemakaian bahan penolak nyamuk (repelen).Dari basil penelitian ini diketahui ada lima variabel yang berhubungan dengan kejadiaan malaria, yaitu tempat perkembangbiakan nyamuk dengan nilai p = 0,006 (OR 2,8 ; 95 CI 1,381 - 5,512), perneliharaan temak besar nilai p = 0,001 (OR 3,2 ; 95 CI 1,650 - 6,693), pemakaian kelambu nilai p = 0,017 (OR 2,4 ; 95 CI 1,226 - 4,845), penggunaan obat anti nyamuk nilai p = 0,026 (OR 2,3; 95% CI 1,158 - 4,564), dan penggunaan kawat kasa nyamuk nilai p = 0,027 (OR 2,3 ; 95% CI 1,153 -- 4,513). Dan hasil analisis multivariat didapatkan faktor yang paling dominan adalah pemeliharaan temak besar, dan diikuti oleh tempat perkembangbiakan nyamuk, dan pemakaian obat anti nyamuk.Hasil penelitian ini agar pemerintah daerah Kabupaten Kampar merencanakan program pemberantasan malaria, dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang telah ada di masyarakat, meniadakan tempat-tempat perkembangbiakan nyamuk dan atau memeliharan ikan pemakan jentik nyamuk, memelihara temak, membudayakan pemakaian kelambu, memasang kawat kasa nyamuk di ventilasi rumah, dan pemakaian obat anti nyamuk yang ramah lingkungnan.

---

Kampar Kiri Tengah Sub-District has the highest number of malaria patients (AMI:79,19) out of 18 sub-district in Kampar district. Malaria is caused by Plasmodium and transmitted out by anopheles sp mosquitoes. Until now, malaria is a major health problem in Indonesia and is one of the top ten high fatality diseases in Indonesia, and is detrimental to socio-economic field.

This study utilizes a case control research design and the objective is to find out the factors related to the occurrence of malaria disease in Kampar Kiri Tengah Sub-District, Kampar District. The case group consists of patients who visit health centre and show clinical symptoms of malaria and whose blood examination result is positive. The control group consists of patients who do not have clinical symptoms of malaria and the blood examination is negative. The number of case group and control group is 69 patients, respectively.

Factors studied are mosquito breeding sites, living next to large cattle barns, the use of bed net, anti-mosquito chemical, wire netting, and repellent.

The result of the study suggested that there are five variables related to occurrence of malaria, namely mosquito breeding sites with p value = 0,006 (OR 2,8 ; 95% CI 1,381-5,512), living next to large cattle with p value = 0,001 (OR 3,2 ; 95% CI 1,650-6,693), the use of bed net with p value = 0,017 (OR 2,4 ; 95% CI 1,226 - 4,845), the use of anti-mosquito chemicals with p value = 0,026 (OR 2,3; 95% CI 1,158 - 4,564) and the use of wire netting with p value = 0,027 (OR 2,3 ; 95% CI 1,153 -4,513).

Multivariate analysis showed that most dominant factors is living next to large cattle, followed by mosquito breeding sites and the use of anti-mosquito chemical.

The results of study suggest that the authorities in Kampar district should plan and implement programs in eradicating malaria, by providing health education to the community through activities already undertaken within the community, eliminating possible site for mosquito breeding or encourage people to keep fish that predate on mosquito larvae, keep cattle, socializing the use of bed net, installing wire net on house ventilatioii and windows, and suggesting the use of environmentally anti-mosquito chemical."

"Provinsi Papua Barat menempati urutan ketiga kasus tertinggi malaria di Indonesia. Jumlah kasus malaria positif malaria tahun 2020 berjumlah 254.050 kasus, yang meningkat pada tahun 2021 dengan 304.607 kasus. Terdapat beberapa faktor risiko terjadinya malaria seperti sosio demografi, factor lingkungan, maupun perilaku individu dalam pencegahan penularan penyakit malaria. Penelitian ini bertujuan untuk menilai determinan kejadian malaria di Provinsi Papua Barat, menggunakan sumber data Riskesdas Provinsi Papua Barat Tahun 2018 dengan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menggunakan uji statistik cox regresi terhadap 2.602 sampel di provinsi Papua Barat, dengan signifikansi statistik berdasarkan interval kepercayaan 95%. Hasil penelitian didapatkan prevalensi malaria di Provinsi Papua Barat sebesar 37,2%. Proporsi kejadian malaria paling banyak pada laki-laki 42,5%, usia ³ 5 tahun 37,4%, pendidikan terakhir £SMP/SLTP 37,5%, pekerjaan tidak berisiko 37,8%, tidak tidur menggunakan kelambu berinsektisida 41,2%, tidak menggunakan repelen, tidak menggunakan obat nyamuk 38,0%, menggunakan kasa pada ventilasi rumah 42,7%, memusnahkan barang-barang bekas berwadah 39,5%, tinggal di daerah perkotaan 46,5%, jenis sarana air utama yang digunakan untuk keperluan masak, kebersihan pribadi dan mencuci yang tidak berisiko 38,3% dan jenis sarana air utama yang digunakan untuk keperluan minum yang tidak berisiko 38,7%. Hasil penelitian menunjukan terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin (PR 1,295; 95% CI 1,141-1,469) dan tipe daerah (PR 0,746; 95% CI 0,650-0,855). Serta faktor yang dianggap berhubungan dengan kejadian malaria yaitu tidur menggunakan kelambu berinsektisida PR 1,102;95% CI 0,965-1,258). Faktor jenis kelamin menjadi faktor yang paling mempengaruhi kejadian malaria yang memberikan resiko sebesar 1,295 terjadinya malaria pada laki-laki dibandingkan pada perempuan setelah dikontrol oleh faktor tipe daerah dan tidur menggunakan kelambu berinsektisida. Perlunya promosi, edukasi dan monitoring evaluasi penggunaan kelambu berinsektisida terutama pada masyarakat perkotaan dan kelompok berisiko (laki-laki)......West Papua Province ranks third in the highest cases of malaria in Indonesia. The number of positive malaria cases in 2020 totaled 254,050 cases, which increased in 2021 with 304,607 cases. There are several risk factors for the occurrence of malaria such as socio-demographic, environmental factors, and individual behavior in preventing the transmission of malaria. This study aims to assess the determinants of malaria incidence in West Papua Province, using the 2018 West Papua Province Riskesdas data source with a cross-sectional study design. This study used the cox regression statistical test on 2,602 samples in the province of West Papua, with statistical significance based on 95% confidence intervals. The results showed that the prevalence of malaria in West Papua Province was 37.2%. the highest proportion of malaria incidence was in males 42.5%, age ³ 5 tahun 37.4%, last education £ SMP/SLTP 37.5%, work not at risk 37.8%, did not sleep using insecticide treated nets 41.2 %, not using repellents, not using mosquito coils 38.0%, using gauze on house ventilation 42.7%, destroying used containerized 39.5%, living in urban areas 46.5%, the type of main water facility used used for cooking, personal hygiene and washing purposes which were not at risk 38.3% and the type of main water facility used for drinking purposes which was not at risk 38.7%. The results showed that there was a significant relationship between gender (PR 1.295; 95% CI 1.141-1.469) and area type (PR 0.746; 95% CI 0.650-0.855). As well as factors that are considered related to the incidence of malaria, namely sleeping using insecticide-treated nets PR 1.102; 95% CI 0.965-1.258). The gender factor is the factor that most influences the incidence of malaria which gives a risk of 1.295 for the occurrence of malaria in men compared to women after controlling for the type of area and sleeping using insecticide-treated mosquito nets. It is necessary to promotion, education, monitoring and evalution of the use of insecticide-treated nets, especially in urban communities and at risk group (men)."