Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Surat sanggup atau Surat Aksep adalah surat pengakuan utang yang didalamnya memuat kewajiban/janji/kesanggupan tidak bersyarat untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu pada saat diuangkan kepada penerima. Surat Sanggup yang diunjukkan oleh kreditor kekuatannya menjadi sebagai Alat Pembayaran Kredit. Tanggung jawab Yuridis dari Debitor Penerbit Surat Utang adalah sama dengan tanggung jawab suatu subyek hukum untuk mengadtkan pelunasan/pembayaran atas utang-utangnya, yang apabila tidak dipenuhi maka memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor. Salah satu upaya hukum bagi kreditor adalah dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan debitor dalam keadaan pailit dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Putusan pernyataan pailit secara langsung membatasi hak perdata dari debitor yang dinyatakan pailit.Seluruh hak perdata dari debitor pailit tersebut selanjutnya dilaksanakan oleh Kurator, yang demi hukum mengambil alih segala hak dan kewajiban debitor pailit terhadap pihak ketiga, termasuk pengurusan harta kekayaan debitor pailit terhadap pihak ketiga dengan segala akibat hukumnya. Kurator juga diberikan hak dan kewajiban untuk mencocokkan segala utang piutang debitor pailit,termasuk untuk membela kepentingan debitor pailit dimuka Pengadilan, mengawasi, mencegah dilaksanakannya dan atau meminta pembataran penjualan dan pengalihan harta benda debitor pailit kepada pihak ketiga,baik yang dilakukan berdasarkan perintah Hakim maupun yang dilakukan secara sukarela.Undang-Undang Kepailitan pada prinsipnya berupaya untuk mengakomodasikan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait dengan dinyatakannya kepailitan atas seorang debitor. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Penelitian Kepustakaan untuk mendapatkan Data Sekunder. Upaya hukum kepailitan merupakan cara yang efektif untuk melindungi kepentingan kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor preferen, kreditor istimewa dengan hak privilege maupun kelangsungan usaha debitor pailit yang bersangkutan, sehingga dapat dicapai suatu penyelesaian yang sebaik-baiknya bagi semua pihak."

"Bank memegang peranan penting yang menunjang pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Pada pelaksanaannya, setiap pihak yang ingin melakukan kegiatan perbankan, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, harus terlebih dahulu mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia (saat ini OJK). Adapun pada praktiknya, kasus praktik bank tanpa izin seperti penerbitan promissory note oleh sebuah Perseroan Terbatas dengan tujuan untuk mengumpulkan modal usaha, masih mengundang pro dan kontra antara pertimbangan Majelis Hakim dengan pendapat para Ahli di bidang perbankan. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengaturan pendirian bank berdasarkan ketentuan hukum perbankan di Indonesia serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas praktik bank tanpa izin yang melakukan kegiatan usaha perbankan (Analisis Putusan No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan serta memperoleh pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat praktik bank tanpa izin dengan menganalisis Putusan No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum perbankan di Indonesia. Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan menelusuri pengaturan yang terkait dengan praktik bank tanpa izin serta perlindungan terhadap nasabah bank. Simpulan yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah mengenai perlindungan hukum atas praktik bank tanpa izin bagi nasabah telah diatur pada Pasal 46 ayat (1) UU Perbankan yang mengatur penjatuhan sanksi pidana berupa penjara dan denda kepada para pihak yang memenuhi unsur-unsur pada ketentuan pasal tersebut. Adapun pemenuhan unsur “dalam bentuk simpanan” tidak seharusnya terpenuhi dalam kasus ini mengingat pada pertimbangannya Majelis Hakim menyamakan promissory note dengan produk perbankan yaitu deposito padahal pengaturannya jelas diatur secara berbeda. Saran yang dapat diberikan adalah para Ahli hukum di bidang perbankan untuk menentukan tolak ukur dari promissory note.

---

Banks play an important role in supporting the implementation of national development in Indonesia. In practice, any party wishing to carry out banking activities, namely collecting funds from the public in the form of savings, must first obtain a business license from Bank Indonesia (currently OJK). As for practice, cases of unlicensed bank practices such as the issuance of promissory notes by a Limited Liability Company to collect business capital still invite pros and cons between the considerations of the Panel of Judges and the opinions of experts in the banking sector. The formulation of the problem in this research is how to regulate the establishment of a bank based on the provisions of banking law in Indonesia and how is the legal protection of customers for bank practices without a license that carries out banking business activities (Decision Analysis No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel). The purpose of this study is to provide and gain an understanding of the legal protection of customers due to bank practices without a license by analyzing Decision No. 920/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel is then linked to banking law provisions in Indonesia. The research method in writing this thesis is juridical-normative by tracing regulations related to bank practices without a license and the protection of bank customers. The conclusions drawn from this thesis research are that regarding legal protection for bank practices without a license for customers, it is regulated in Article 46 paragraph (1) of the Banking Law which regulates the imposition of criminal sanctions in the form of imprisonment and fines to parties who fulfill the elements in the provisions of the article.The fulfillment of the element "in the form of savings" should not have been fulfilled in this case considering that in their consideration the Panel of Judges equated promissory notes with banking products, namely deposits, even though the arrangements are regulated differently. Advice can be given by legal experts in the banking sector to determine benchmarks for promissory notes."

"Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai pengertian, penerbitan, dan penggunaan Medium Term Note sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan yang pada awalnya belum memiliki pengaturan secara khusus. Karena belum adanya pengaturan yang secara khusus mengenai penerbitan Medium Term Note, sehingga pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan KUHD tentang surat sanggup dan ketentuan yang berasal dari inisiatif penerbit dan juga pemegangnya. Ketidakjelasan pengaturan mengenai penerbitan Medium Term Note sebelum berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum menjadikan banyak permasalahan yang timbul berkaitan dengan meruginya investor pembeli Medium Term Note umumnya berupa gagal bayar dikarenakan minimnya pengawasan dari otoritas yang berwenang dan faktor-faktor lain yang terkait. Kemudian setelah berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2019 tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum terdapat ketentuan-ketentuan yang sebelumnya tidak diatur yang bertujuan mengatasi kekurangan terhadap penerbitan Medium Term Note sebelum berlakunya POJK tersebut. Sehingga, perlu dipastikan apakah ketentuan-ketentuan tersebut dapat sepenuhnya menanggulangi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan terjadi.

---

This thesis will elucidate the definition, issuance, and the use of Medium-Term Notes as an alternative option for company financing which initially did not have any specific regulations. Due to the absence of specific regulations regarding Medium-Term Notes, its implementation is solely based on the provisions of the Indonesian Commercial Code concerning promissory notes and provisions originated from the initiative of the issuer and the holder of the Medium-Term Notes. The absence of specific regulations regarding the issuance of the Medium Term Note prior to the enactment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 30/POJK.04/2019 concerning the Issuance of Debt Securities and/or Sukuk without Public Offering has resulted several issues in relates to the loss of investors who have bought the Medium Term Notes or the occurence of default due to lack of supervision from the authorities and other related factors. After the enactment of the Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 30/POJK.04/2019 concerning Issuance of Debt Securities and/or Sukuk without Public Offering, there are several new provisions that were previously unregulated, aimed to overcome the issues that may arise prior to the enactment of the aforementioned OJK Regulation. It is necessary to ascertain whether these provisions can tackle the problems that may occur"