Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Barang modal dalam leasing tetap pada lessor, dalam meminimalkan risiko usaha, lessor* menerapkan prinsip kehati-hatian dengan membebankan jaminan fidusia, hipotik atau hak tanggungan barang milik iessee. Bagaimana teori dan peraturan tentang leasing serta profil, bentuk kontrak leasing dan penerapan kontrak leasing di PT BFI Finance Indonesia Tbk ? Dalam mengumpulkan data dilakukan penelitian berupa penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum dari pelbagai peraturan dan buku-buku ilmiah, sementara penelitian lapangan dilakukan penelitian kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara pada beberapa nara sumber saja yang bergerak dalam bidang leasing. Dari hasil penelusuran bahan pustaka dan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa leasing berbeda dengan perjanjian sewa menyewa, sewa beli, jual beli dengan angsuran, jual beli dengan hak membeli kembali dan jual beli karena objeknya barang modal, namun tetap terkait apabila dalam praktek tidak ada aturan hukum untuk suatu kontrak leasing. Leasing tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri. Kontrak leasing PT BFI Finance Indonesia Tbk, yaitu Direct Financing dan Sale and Lease Back, tidak semuanya kontrak baku dan penerapannya sebagian memenuhi kerangka umum perjanjian. Atas hal-hal tersebut, maka dalam hal kontrak leasing di PT BFI Finance Indonesia Tbk perlu ditambah klausul kerahasiaan, perlindungan HAKI, penggunaan produksi dalam negeri, force majeur dan perselisihan melalui musyawarah mufakat atau BANI."

"ABSTRAKFidusia adalah salat satu bentuk Jaminan Kebendaan, khususuntuk benda-benda bergerak, yaitu jaminan dari debitor yangmemberikan kepada kreditor suatu kebendaan milik debitor,hak untuk memanfaatkan benda tersebut apabila debitormelakukan wanprestasi.Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalambentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan olehsuatu perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu,berdasarkan pembayaran secara berkala disertai dengan hakpilih (optie) bagi perusahaan tersebut untuk membelibarang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjangjangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telahdisepakati bersama.Lahirnya Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 tentang Fidusiatelah membawa perubahan penting dalam pemberian jaminanuntuk benda-benda bergerak, khususnya pada perusahaanperusahaanleasing yang banyak melakukan praktek fidusia.Apakah obyek leasing dapat difidusiakan? Apakah PendaftaranFidusia telah dapat menjamin kepentingan Penerima Fidusia?Dengan memakai metode penelitian kepustakaan diskriptifdengan type normative, ternyata bahwa pada Leasing, hakmilik atas obyek leasing adalah tetap pada Lessor(perusahaan leasing), sedangkan pada Fidusia, hak miliktelah ada pada Pemberi Fidusia tetapi kemudian diberikansecara kepercayaan (constitutum possesorium) kepadaPenerima Fidusia.Obyek leasing dapat sekaligus menjadi jaminan bagiperusahaan leasing, karena apabila debitor wanpretasi, makaperusahaan leasing dapat menjual langsung obyek leasingdimaksud karena ia telah diberi kuasa untuk itu, apalagimengingat bahwa hak kepemilikan masih berada di tangannyaNamun ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwaapabila debitor telah membayar lebih dari 50% maka hakmilik atas obyek leasing telah berpindah kepadanya.Jaminan di dalam leasing yang seperti ini adalah tidaktermasuk Fidusia, meskipun itu untuk benda bergerak karen;?unsur kepemilikannya tidak sesuai dengan ketentuan fidusiaTetapi perjanjian leasing dapat diikuti dengan perianiianfidusia sebagax paminan tambahan. Namun obyek leasinatidak dapat dijadikan sebagai obyek fidusia.Fidusia lahir setelah dilakukan Pendaftaran di KantorPendaftaran Fidusia, yang bertujuan untuk mendapatkankepastian hukum melalui asas publisitas, sekaligus mencegah terjadianya fidusia ulang tanpa sepengetahuan kreditor.Dengan demikian maka Pendaftaran Fidusia memberikan jaminan bagi penerima fidusia bahwa obyek yang dijadikan jaminan fidusia tersebut tidak akan dipindahtangankan kepada pihak lain ataupun dijadikan lagi sebagai jaminan atas hutang yang lain. Untuk mencapai maksud tersebut ada baiknya Kantor Pendaftaran Fidusia membuka sebuah website di internet yang memudahkan masyarakat umum melihat daftar dari kendaraan yang telah dibebani dengan fidusia."

"ABSTRAKAlasan dan Tujuan Penulisan Membahas apakah yang dimaksud dengan leasing, bagaimana kenyataannya dalam praktek pelaksanaan dari perjanjian leasing ini, sebagai lembaga hukum import yang pengaturannya secara khusus tidak di temui dalam KUHPerda Metode Penelitian Dalam menyusun skripsl ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dan metode penelitian perpustakaan Hasil Penelitian Dalam kenyataannya lembaga leasing ini lebih mirip dengan sewa menyewa dari pada déngan sewa beli. Karena peraturan tentang leasing ini hanya pengatur tentang pengertian leasing subyek perjanjlan leasing don tata cara penizinan usoha leasing dan tidak mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak maka dalam kenyataanya perjanjian yang di buat antara pihak Lessor dengan pihak Lessee lebih menguntungkan bagi pihak Lessor dan Lessee karena dia membutukan peralatan bagi perkembangan usahanya mau tidak maa menerima segala ketentuan yang dibuat oleh pihak Lessor. KeImpulan dan Saran Perjanjian leasing adalah perjanjian tak bernama tumbuh dan berkembang dalain praktek dan perjanjian ini leblh mirip dengan sewa menyewa dari pada dengan sewa bell. Dengan melihat isi perjanjIan leasing pada P.T Indo Ayala ternyata azas kebebasan berkontrak yang dimungkinkaa oleh KUHPer menyebabkan dibuatnya isi perjanjian yang memberikan pihak yang membutuhkan barang. Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya paraturan Pemerintah yang tegas dan jelas balk dalam bentuk surat keputusan maupun undang-undang yang mengatur mengenal hak dan kewajiban masing-masing pihak."

"ABSTRAKIndustri otomotif semenjak krisis yang lalu mengalami kenaikan harga yangsangat tinggi sebagai akibat depresiasi rupiah. Meskipun demikian hal ¡ni tidakmenyurutkan minat masyarakat untuk memiliki mobil. Hal ¡ni terbukti denga.n makinnaiknya tingkat penjualan mobil golongan I dan sedan sepanjang tahun 1999 hingga2001. Peta industri otomotif Indonesia juga mengalami kemajuan yang sangat berartidengan keluarnya SK Menteri Perindustrian dan Perdagangan no. 192/MPP/Kep/612000yang mengijinkan impor mobil secan utuh atau Completely Bulk Up (CBU). Hal inimerupakan peluang yang sangat balk juga bagi industri jasa pembiayaan mobil.PT. X Finance merupakan salah satu perusahaan pembiayaan campuran dengankomposisi Bank SB dari Jepang dan Bank R dari Indonesia. Perusahaan berkeinginanuntuk meningkatkan penerimaannya di sektor pembiayaan mobil karena ternyatasemenjak krisis terbukti bahwa sektor pembiayaan menunjukkan performance yangsangat baik dibanding sektor pembiayaan lainnya. Mengingat tingkat persaingan yangmakin ketat dalam sektor ini maka perlu kiranya dipahami unsur-unsur yang berperan didalam jasa pembiayaan mobil yaitu melalul pengamatan terhadap perilaku konsumenpengguna jasa Leasing mobil itu sendiri.Tujuan dalam penelitian ¡ni adalah menganalisa perilaku konsumen pada industrijasa pembiayaan mobil, menganalisa tingkat kepuasan konsumen pengguna jasapembiayaan mobil PT. X Finance serta memberikan alternatif bagi penìngkatan kualitaspelayanan jasa pembiayaan mobil PT, X Finance Adapun dalam penelitian ini digunakaninstrumen kuesioner untuk menggali lebib ¿islam spa yang diharapkan oleh konsumenterhadap jasa pembiayufl mobil serta pendapat mereka tentang kualitas peayanan jasapembtayaafl mobil yang telah mereka rasakan pada PT. X Fínancc. Kuesioner diajukankepada para pelanggan PT. X Finance sejak tahun 1999 hingga MeL 2001 denganmenetapkan suatu quota sampling Selain itu juga digwiakan instrumen analisakepenti ngan-kinerja (importance-performance analysis) untuk melihat atribut-atributmana yang sangat perlu memperoleh perhatian dan tindakan perbaikan.Di dalam menganalisa perilaku konsumen ini terdapat 5 (lima) tahapan prosespengamatan yaitu: tahap pengenalan masalah, taliap pencarían informasi, tahap evaluasia1tematif tahap pemilihan dan tahap pasca pemilihan"

"Leasing merupakan bentuk transaksi dagang yang terbilang baru di Indonesia dan setelah dikeluarkannya ketentuan resmi tentang leasing pada tahun 1974 mulai menunjukkan perkembangan yang semakin baik. Seperti yang dikemukakan oleh Drs Sutadi Sukarya selaku Direktur Jenderal Pajak dalam surat edarannya No.154/III/4-1/1974 tanggal 11 Mei 1974 antara lain : ‘Oleh karena usaha leasing ini bagi kita merupakan suatu usaha yang baru dan menurut perkiraan dapat membantu badan-badan dan pengusaha-pengusaha Indonesia dalam mereka mengatasi cara pembiayaan untuk memperoleh alat-alat perlengkapan maupun barang-barang modal yang diperlukan, yang berarti meningkatkan pembangunan perekonomian nasional, maka diperhitungkan bahwa kegiatan leasing dan dengan demikian pengusaha leasing dapat berkembang di Indonesia."