Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif. Pengumpulan data dilkakukan dengan pendekatan metode studi kepustakaan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa status hukum PT yang anggaran dasarnya belum disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 dibedakan menjadi 2 (dua) jenis. Pertama, PT yang telah memperoleh status badan hukum menurut Undang-Undang 1 Tahun Nomor 1995. Kedua, PT yang belum memperoleh status badan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1995. Apabila kedua jenis PT itu tidak menyesuaikan anggran dasarnya dalam jangka waktu 1(satu) tahun, maka dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonankejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Sedangkan akibat hukum bagi PT yang belum menyesuaikan anggran dasarnya terhadap pihak ketiga akan berakibat tanggung jawab pribadi masing-masing direksi, dewan komisaris sesuai dengan kesalahan dan kelalaiannya dalam hal kepengurusan. Namun, dalm hal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) menyetujui pengalihan saham terhadap pihak ketiga maka masing-masing direksi, dewan kisaris dan pemegang ssaham bertanggung jawab pribadi terhadap pihak ketiga

---

The writing of this thesis uses a normative legal research method. The type of research used is prescriptive research. Data collection was carried out using a literature study method approach. The results of the study indicate that the legal status of PT whose articles of association have not been adjusted to Law No. 40 of 2007 are divided into 2 (two) types. First, PT that has obtained legal entity status according to Law 1 of 1995. Second, PT that has not obtained legal entity status according to Law Number 1995. If the two types of PT do not adjust their basic budget within 1 (one) period years, it can be dissolved based on the decision of the district court at the request of the prosecutor or interested parties. Meanwhile, the legal consequences for PTs that have not adjusted their basic budget to third parties will result in the personal responsibility of each director, board of commissioners in accordance with their mistakes and omissions in terms of management. However, in the event that the GMS (General Meeting of Shareholders) approves the transfer of shares to a third party, the respective directors, board of directors and shareholders are personally responsible for the third party."

"Tesis ini membahas mengenai suatu akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UUPT . Oleh karena pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham RUPS yang tercantum dalam akta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris tersebut merugikan pemegang saham perseroan yang tidak hadir dalam RUPS. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah mengenai keabsahan akta berita acara RUPS yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, dan implikasi hukumnya terhadap akta berita acara RUPS tersebut.Penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Penelitian bersifat deskriptif analitis yang bermaksud memperkuat teori yang sudah ada. Kemudian simpulan dari tesis ini adalah bahwa akta berita acara RUPS yang bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT adalah tidak sah dan batal demi hukum, dan implikasi hukum tidak hanya terjadi pada akta saja melainkan juga kepada perseroan, para pemegang saham dan Notaris. Sehingga organ perseroan dan Notaris perlu memahami dengan baik segala ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT.

---

This thesis discusses minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Constitutional Documents and Law of The Republic of Indonesia Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company Company Law 40 2007 . Therefore that minutes of a general meeting of shareholders causes financial loss to another shareholder who absence the general meeting of shareholders GMS. Issues of this thesis are the legality minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Article of Association and Company Law 40 2007 and legal implication towards that minutes of a general meeting of shareholders.

This thesis uses normative legal research which is the focuses on the research literature and analyzed using an analytical descriptive study to strengthen the existing theory. The conclusion this thesis is the minutes of a general meeting of shareholders by Notary which made against Article of Association and Company Law 40 2007 is invalid by law and the legal implication is not only to the minutes itself but also the company, shareholders, and Notary. So, all parts of the company and Notary need yo understand well about all the clauses in the Article of Association and Company Law 40 2007. "

"Dari sekitar 40 juta pengidap HIV/AIDS di dunia pada akhir tahun 2003,lebih dari 7 juta orang berada di kawasan Asia dan Pasifik.Ham 2 juta di antaranya ada di negara-negara Greater Mekong Subregion (GMS) Kambija ,Laos ,Myanmar,Thailand Vietnam dan prpinsi Yunnan Cina....."

"Kewenangan Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan Perseroan, untuk menetapkan kuorum Rapat umum pemegang Saham ketiga, jika Rapat Umum pemegang Saham pertama dan kedua tidak mencapai kuorum atau atas permohonan pemegang Saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, untuk pemberian izin kepada pemegang saham untuk menyelenggarkan Rapat umum Pemegang Saham jika Direksi dan Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan Rapat umum pemegang saham atas permintaan pemegang saham. Dengan menggunakan metode penelitian normatif melalui pendekatan asas asas hukumnya, dikaji kewenangan Ketua Pengadilan Negeri dalam mengeluarkan penetapannya yaitu Penetapan Ketua pengadilan Negeri Semarang Nomor 23/Pdt.P/2004/PN Smg. Dalam penetapan tersebut Ketua Pengadilan negeri Semarang telah memberikan izin penyelenggaraan RUPS dengan agenda acara perubahan anggaran dasar dan menetapkan kuorum RUPS atas permohonan Perseroan, yang merupakan penyimpangan dari kewenangan yang diberikan dalam Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas dan bentuk penyimpangan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 yang tidak mengatur kewenangan Ketua pengadilan Negeri berkaitan dengan penyelenggaraan RUPS dengan agenda acara perubahan anggaran dasar.

---

Authority of the Chairman of the District Court upon request of the company, to set a quorum of the general meeting of shareholders or the third, if the first general meeting of shareholders and the two did not reach the quorum or solicitation of shareholders representing 1/10 (one tenth) of the total number of shares with lawful voting rights, for granting permission to the shareholders to hold the general meeting of shareholders if the Board of Directors and Board of Commissioners did not hold the general meeting of shareholders at the request of a shareholder. By using the methods of normative research through its legal basis, the basic approach examined the Authority Chairman of the District Court in issuing its Determination that the Chairman of Semarang District Court No. 30/Pdt. P/2004/PN Smg. In the determination of the Semarang District Court Chairman has given permission for the GMS with the agenda of change the articles of Association and establish the quorum of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS upon request of the company, which is a deviation from the given authority in Law Number 40 year 2007 on limited liability company and form deviations of law number 1 year 1995 does not regulate an authorizes the Chairman of the District Court relating to the holding of the GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS agenda bylaws changes."

"Tesis ini membahas tentang Akibat Hukum Pembuatan Minuta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanpa Kehadiran Notaris, Direktur Utama dan Pemegang Saham. Sering ditemui bahwa Notaris tidak cermat dan kurang hati-hati dalam melakukan pembuatan akta notaris yang berkaitan dengan perseroan sejak lahirnya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Permasalahan dalam tesis ini mengenai akibat hukum terhadap minuta berita acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dibuat bertentangan dengan ketentuan yang ada serta mengenai tanggung jawab notaris terhadap pemberian PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) kepada pihak lain. Metode penelitian yang digunakan penelitian yuridis normatif yang menitikberatkan pada penggunaan data sekunder dan bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian: bahwa akibat hukum terhadap akta tersebut ialah tidak memiliki kekuatan hukum apapun sebagai akta dan tanggung jawab yang dikenakan kepada notaris selain berupa sanksi administratif  namun juga dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana. Dalam hal ini seharusnya Notaris wajib menolak jika diajak kerja sama oleh pihak lain, lebih cermat dan berhati-hati atas tanggung jawabnya terhadap PIN (Personal Identity Number) Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).

---

This thesis discusses the legal consequences of making Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders without the presence of a Notary, President Director and Shareholders. It is often found that Notaries are not careful and imprudent in making notarial deeds that related to the company since the limited liability company formed as when its charter was approved and ratified by the Decree of the Minister of Justice and Human Rights. The problem in this thesis is about the legal consequences of making minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS LB) made contrary to the existing provisions and regarding responsibility of a notary for granting a PIN (Personal Identity Number) of the Administration System for Legal Entity (SABH) to the other parties. The research method used in this thesis is a normative juridical research that focuses on the use of secondary data and the form of research used is descriptive analytical research. Results of this thesis research can be stated that the legal effect on the deed is that it does not have any legal force as the deed and the responsibility imposed on a notary public in the form of administrative sanctions but can also be subject to civil and criminal sanctions. In this case a Notary Public must refuse if invited by another party to work together, be more careful and conscientious about their responsibility towards the PIN (Personal Identity Number) of the Administration System for Legal Entity (SABH)"

"Adanya pandemi Covid-19, Perusahaan Terbuka tidak dapat menyelenggarakan RUPS yang dihadiri oleh para pemegang saham dikarenakan akan menimbulkan suatu kerumunan. Pemerintah sebagai regulator melalui OJK menerbitkan POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, Peraturan tersebut mendorong Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS nya secara elektronik. Salah satu Perusahaan Terbuka yang telah melaksanakan RUPS secara elektronik ialah PT XXL Tbk. Adapun tesis ini, membahas mengenai keabsahan RUPS secara elektronik ditinjau dari POJK Nomor 15 Tahun 2020 dan POJK Nomor 16 Tahun 2020, kemudian bagaimana mekanisme RUPS secara elektronik pada PT XXL Tbk. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini adalah keabsahan suatu RUPS secara elektronik dapat ditinjau dari ketentuan yang terdapat pada POJK Nomor 15 /POJK.04/2020 dan POJK Nomor 16 /POJK.04/2020. Adapun mekanisme RUPS secara elektronik yang dilaksanakan oleh PT XXL Tbk telah memenuhi ketentuan yang ada dalam Pasal 8 dan Pasal 10 POJK Nomor 16 /POJK.04/2020, yang dimana PT XXL Tbk tetap melaksanakan RUPS secara fisik yang hanya dihadiri oleh beberapa orang dan RUPS dapat berjalan secara berurutan dan efisien.

---

Due to the Covid-19 pandemic, a Public Company cannot hold a GMS which is attended by shareholders because it will cause a crowd. The government as a regulator through OJK issues POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020, these regulations encourage Public Companies to hold their GMS electronically. One of the Public Companies that has conducted the GMS electronically is PT XXL Tbk. As for this thesis, it discusses the validity of the GMS electronically in terms of POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020, then how is the mechanism of the GMS electronically at PT XXL Tbk. The research method used is juridical-normative, using a statutory approach and a case approach. The results of the analysis obtained in this study are that the validity of an electronic GMS can be reviewed from the provisions contained in POJK Number 15 / POJK.04/2020 and POJK Number 16 / POJK.04/2020. The electronic GMS mechanism carried out by PT XXL Tbk has complied with the provisions contained in Article 8 and Article 10 of POJK Number 16 / POJK.04/2020, in which PT XXL Tbk continues to hold the GMS physically which is only attended by a few people and The electronic GMS can run sequentially and efficiently."

"The General Meeting of Shareholders (GMS) is one of the company?s organs with the significant role of determining the business course and other issues related to corporate actions; as it is granted by law to the shareholders of the company. Any decision can be made in the GMS; such as determining the shareholders? unanimous concurrence on the proposed meeting agenda or even if the results of the meeting are actually contrary to such agenda caused by dissenting among themselves. However, the GMS can also pose certain obstacles in situations where one or more shareholders (that appear to be a majority shareholder) fail to act in good faith or have an internal dispute with other shareholder(s) in the company. The shareholder concerned can use such majority position to cause a dead-lock in the GMS, as a result of which the rest of the shareholder(s) are unable to make any decisions concerning the proposed GMS agenda. The aim of this article is to look at the effectiveness of Article 86 of the Indonesian Company Law for the purpose of overcoming the above described situation. The said Article 86 was formulated without considering the possibility of shareholder intentionally undertaking such unlawful measures. Moreover, the article is aimed at observing the concordance between the Indonesian Company Law and the Indonesian Procedural Law."

"Tesis ini membahas tentang Direksi Perseroan yang menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang tidak memenuhi syarat sehingga akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan ke dalam akta Notaris dibatalkan demi hukum dan dianggap tidak berkekuatan hukum. Penelitian ini dilakukan dengan metode penilitian yuridis-normatif, yaitu dengan menelaah norma hukum yang tertulis dengan teknik pengumpulan data studi dokumen dengan tipologi penilitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Permasalahan dalam tesis ini adalah tanggung jawab Direksi Perseroan dalam menjalankan Rapat Umum Pemegang Saham yang tidak memenuhi syarat dan kedudukan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dibuat oleh Notaris yang tidak memenuhi syarat. Adapun hasil penilitian dalam tesis ini adalah syarat-syarat yang harus dilakukan agar Rapat Umum Pemegang Saham dapat dianggap sah tidak hanya terdapat dalam peraturan perundang-undangan saja namun Direksi juga harus menjalankan kewajibannya dalam Perseroan agar dapat menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dituangkan oleh Notaris juga menjadi batal demi hukum karena Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan dengan perbuatan melawan hukum.

---

This thesis discusses about the Board of Directors who held the General Meeting of Shareholders who did not fulfill the requirements so the deed of the General Meeting of Shareholders as outlined in the Notary deed was null and void. The deed was considered to have no legal force. This research was conducted with a juridical-normative research method, namely by examining the written legal norms with the document study data collection technique. The research typology used for this research was descriptive-analytical. The problems in this thesis are the responsibilities of the companys Board of Directors in carrying out the General Meeting of Shareholders that does not fulfil the requirements and the deed of the General Meeting of Shareholders, made by Notary, that does not meet the requirements stands. The conclusions in this thesis are the conditions that must be done so that the General Meeting of Shareholders can be considered valid are not only found in the laws and regulations, but the Board of Directors must also carry out its obligations in the company in order to hold a General Meeting of Shareholders. The deed of the General Meeting of Shareholders made by Notary also becomes null and void due to the General Meeting of Shareholders are held in an illegal manner."

"Tesis ini menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kerjasama sub-kawasan di ASEAN dari tahun 1989 hingga 2015. Penelitian ini menjabarkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan empat kerjasama sub-kawasan di ASEAN yaitu Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS GT), Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT), Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Phillippines East Asian Growth Area (BIMP EAGA), dan Greater Mekong Sub-region (GMS). Analisis dilakukan menggunakan empat faktor kerjasama sub-kawasan yang dikembangkan oleh Tongzon (2002) yaitu geographical proximity, komplementaritas ekonomi, komitmen politik dan partisipasi sektor swasta, dan katalis. Dalam analisis ditemukan bahwa untuk dapat menjadi kerjasama sub-kawasan termaju di ASEAN dibutuhkan geographical proximity yang memadai, komplementaritas ekonomi, adanya komitmen politik dan partisipasi sektor swasta, dan kehadiran katalis.

---

This thesis analyzed about the influence factors of ASEAN sub-regional cooperation growth in ASEAN from year 1989-2015. This research analyze about factors which affecting sub-regional cooperation growth in ASEAN, namely Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle (IMS GT), Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT GT), Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Phillippines East Asian Growth Area (BIMP EAGA), and Greater Mekong Sub-region (GMS). This research employed four sub-regional cooperation factors from Tongzon (2002) consist of geographical proximity, economic complementarity, politics commitment and privat sector participation, and the presence of catalyst. Through this research, the writer found that to be an advanced sub-regional cooperation in ASEAN, it needs supporting factors consist of geographical proximity, economic complementarity, politics commitment and privat sector participation, and the presence of catalyst."

"Kuorum kehadiran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum mengambil keputusan. Kuorum tidak terpenuhi, maka keputusan yang diambil dalam RUPS tidak sah. Penelitian ini membahas mengenai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan oleh PT. FM. Dalam RUPSLB PT. FM, kedudukan hibah wasiat atas saham digunakan untuk menghitung kuorum. Perhitungan ini tentunya mempengaruhi keabsahan RUPSLB yang diselenggarakan. Hasil keputusan RUPSLB tersebut, dituangkan Notaris dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS berdasarkan Notulen rapat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, kedudukan penerima hibah wasiat dalam kuorum RUPSLB dan, tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta dengan didasari Notulen RUPS yang cacat hukum. Metode penelitian ini yaitu, yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah kedudukan penerima hibah wasiat saham tidak dihitung dalam kuorum kehadiran RUPSLB karena, saham yang dihibawasiatkan merupakan milik seluruh ahli waris. Oleh karena itu, prosedur peralihan hak atas saham yang dihibah wasiatkan dilaksanakan terlebih dahulu, sehingga penerima hibah wasiat dicatatkan dalam DPS dan Kemenkumham sebagai pemegang saham. Hasil penelitian berikutnya yaitu, tanggung jawab Notaris atas pembuatan akta dengan didasari Notulen RUPSLB yang cacat hukum adalah tanggung jawab perdata, dengan sanksi ganti rugi secara tanggung renteng. Tanggung jawab berikutnya yang diberikan kepada Notaris adalah, tanggung jawab administratif dan tanggung jawab kode etik dengan sanksi pemberhentian sementara dari jabatannya, sehingga Notaris mengevaluasi kinerja dalam menjalankan tugas dan jabatannya.

---

The quorum of attendance at the General Meeting of Shareholders (GMS) is a requirement that must be met before making a decision. If the quorum is not met, the decisions taken at the GMS are invalid. This study discusses the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) held by PT. FM. In the EGMS PT. FM, the position of the testamentary grant on shares is used to calculate the quorum. This calculation certainly affects the validity of the EGMS held. The results of the EGMS decisions are stated by the Notary in the Deed of Statement of GMS Resolutions based on the Minutes of the meeting. The formulation of the problem in this research is the position of the beneficiary of the will in the quorum of the EGMS and the responsibility of the Notary for making the deed based on the legally flawed minutes of the GMS. The research method is normative juridical with explanatory research type. The data used is secondary data, which was analyzed by qualitative methods. The result of this research is that the position of the recipient of the share will not be counted in the quorum of the EGMS attendance because the shares that are inherited are the property of all the heirs. Therefore, the procedure for the transfer of rights to shares granted in a will is carried out first so that the recipient of the testament grant is registered in the DPS and the Ministry of Law and Human Rights as a shareholder. The result of the next research is that the Notary's responsibility for making the deed based on the legally flawed EGMS Minutes is a civil responsibility, with a penalty for compensation that is jointly and severally responsible. Other responsibilities given to a Notary are administrative responsibilities and code of ethics responsibilities with a temporary dismissal from his position so that the Notary evaluates performance in carrying out his duties and positions."