Ditemukan 140 dokumen yang sesuai dengan query
Hanie Hapsari
"
ABSTRAK
Jual-beli diartikan sebagai suatu hubungan hukum
mengenai benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu
pihak berjanji akan melakukan sesuatu hal atau tidak akan
melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak
menuntut pelaksanaan janji tersebut. Jual beli hak atas
tanah sebagai suatu bentuk perjanjian peralihan hak atas
tanah; akta perjanjian jual beli tersebut dibuat dihadapan
PPAT sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membantu
pemerintah. Namun dalam penulisan tesis ini dibahas suatu
kasus pembatalan akta jual-beli yang dibuat dihadapan PPAT.
Dalam kasus ini setelah dibuatnya ...
"
2008
T38061
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Alvin Kusuma Putra
"
Tesis ini membahas mengenai keabsahan Akta Jual Beli yang memiliki nomor akta dengan penambahan huruf dibelakangnya dan tanggung jawab dari PPAT terhadap akta yang dibuatnya apabila mengalami kecacatan. Penilitian ini adalah menggunakan yuridis normatif dengan metode analisis. Hasil penelitian menyatakan bahwa setiap akta yang mempunyai penambahan huruf pada nomornya, untuk menyatakan bahwa akta tersebut sah atau tidak, harus dilihat dari penyebab penambahan tersebut; dan PPAT harus bertanggung jawab sesuai perundang-undangan.
......This thesis discusses the validity of ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T42451
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rony Fauzi
"
Jual beli merupakan suatu hubungan hukum mengenai benda kekayaan antara dua pihak dimana pihak yang satu berjanji akan memenuhi suatu prestasi atau tidak akan memenuhi suatu prestasi, sedangkan pihak yang lain berhak atas pemenuhan prestasi tersebut. Jual beli tanah adalah merupakan perbuatan hukum yang dilakukan antara dua belah pihak, yang mana pihak satu wajib menyerahkan hak atas tanahnya sedangkan pihak kedua berhak menerima penyerahan hak atas tanah tersebut dengan pembayaran sejumlah uang yang telah disepakati ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010
T27417
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Hentry Hynisiah
"
Semakin pentingnya arti tanah bagi kehidupan manusia sekarang ini menyebabkan makin meningkatnya potensi untuk timbulnya konflik atau sengketa pertanahan, untuk mencegah atau paling tidak mengurangi potensi konflik atau sengketa tersebut dibutuhkan perangkat hukum dan sistem administrasi pertanahan yang teratur dan tertata rapi. Oleh karena itu, pemindahan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta Jual beli Notaris/PPAT agar bisa didaftarkan. Sebagai akta otentik akta Notaris/PPAT haruslah memenuhi tata cara pembuatannya, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang dan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28615
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Herliyanti
"
Meskipun saat ini sudah banyak tersebar PPAT di
seluruh penjuru nusantara namun tidak sedik dari
masyarakat yang belum tahu hakekat PPAT. PPAT diberikan
kewenangan hanya terbatas pada membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah
atau hak milik atas satuan rumah susun. Prodak hukum yang
dihasilkan PPAT mempunyai kekuatan pembuktian yang
sempurna di Pengadilan. Selain itu, sebagai kepanjangan
dari tangan dari Pemerintah, PPAT diberikan segudang
kewenangan yang berkaitan dengan akta otentik sehingga
rentan dengan godaan-godaan. Berangkat dari itu semua,
salah satu filter yang ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
S21412
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Jeihan Saphira
"
Pasal 1 butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan kewenangan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, namun dalam prakteknya, akta otentik termasuk Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut kerap kali dipermasalahkan di muka Pengadilan dengan dalil adanya perbuatan hukum lain yang dibuat dibawah tangan yang ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T45390
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rachma Anindita Larasati
"
Peralihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan cara jual beli. Dalam proses jual beli diperlukan akta autentik sebagaialat bukti untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap peralihan hak atas tanah. Dalam hal ini yang berwenang untuk membuat akta autentik adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). PPAT memiliki tugas pokok untuk membuat akta autentik di bidang pertanahan, salah satunya adalah akta jual beli. Proses pembuatan akta jual beli harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Salah satu syarat dalam pembuatan ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52254
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Eva Riska Isnandya
"
Suatu perjanjian tidak selalu dibuat berdasarkan kesepakatan yang bebas melainkan dimungkinkan adanya cacat kehendak dalam kesepekatan tersebut. Cacat kehendak tersebut dapat terjadi karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, dan penipuan dalam pembuatan perjanjian. Dalam tesis ini akan membahas mengenai salah satu dari ketiga cacat kehendak tersebut yaitu penipuan. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah akibat hukum terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan penipuan, analisis pertimbangan hukum hakim dalam memutus penipuan sebagai alasan pembatalan akta ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siti Anissa Aulia Armanda
"
Notaris yang merangkap PPAT adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu. Pembuatan akta otentik selain berdasarkan keinginan para pihak tetapi juga karena adanya keharusan yang ditetapkan oleh undang-undang. Pembuatan akta Notaris yang merangkap PPAT yang sesuai dengan undang-undang akan membuat suatu akta yang dikeluarkan oleh Notaris yang merangkap PPAT menjadi otentik dan berkekuatan pembuktian sempurna. Pembuatan akta Notaris yang merangkap PPAT yang tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan peraturan ...
"
Depok: Universitas Indonesia, 2015
T42648
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Jovita
"
PPAT adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah. Namun demikian, ada PPAT yang tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik. PPAT dapat dituntut untuk bertanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya, terutama apabila akta tersebut cacat hukum karena kelalaiannya. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah akibat hukum terhadap Akta Jual Beli yang tanda tangan salah satu pihaknya terbukti tidak sah dan implikasi hukum ...
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54053
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
